Infrastruktur

PUPR dan TNI Kerjasama Pemeliharaan 11 Situ dan Sungai di Jabodetabek

By PRO DETEKSI On Jumat, September 13, 2019

Kementerian PUPUR Kerjasama dengan TNI Kodam Jaya dalam pemeliharaan Situ dan Sungai

Jakarta, prodeteksi.com.---Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane kembali bekerjasama dengan Kodam Jaya TNI dalam pemeliharaan rutin situ dan sungai di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian PUPR yang diwakili Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono di Kantor BBWS Ciliwung Cisadane, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam memaksimalkan fungsi sungai dan situ sebagai pengendalian banjir dan tampungan air tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja, melainkan juga kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, peraturan zonasi,dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.

Kerjasama pemeliharaan sungai dan situ dilakukan terhadap 6 sungai dan 5 situ yakni Sungai Mookervart, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Bekasi, Sungai Blencong, Sungai Cikeas, dan Situ Sidomukti, Situ Rawa Lumbu, Situ Pasir Gadung, Situ Parigi serta Situ Leungsir.

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah mengatakan dari 11 situ dan sungai tersebut beberapa diantaranya telah mengalami pendangkalan akibat sendimen maupun penumpukan sampah yang dibuang secara liar oleh masyarakat. Selain itu juga terjadi pengurangan daya tampung pada alur sungai akibat penyempitan karena adanya bangunan di bantaran sungai.

“Tantangannya adalah terjadinya alih fungsi Situ menjadi perumahan atau lahan industri. Ini yang harus dicegah dan ditertibkan melalui kerjasama ini. Target kita tentunya sungai dan situ dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Bambang.

Bambang berharap dengan dilakukannya kerjasama ini dapat mengembalikan fungsi situ dan sungai sebagai pengendali banjir, menambah kapasitas tampungan, menjadikan situ sebagai tempat rekreasi serta menambah tingkat resapan air tanah sehingga masyarakat sekitar situ tidak kekurangan air tanah saat musim kering.

“Kita ingin Situ dikembalikan ke semula sesuai dengan fungsinya. Jadi program ini tidak hanya mengedepankan kuantitas tetapi juga kualitas,” ujarnya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan kegiatan pemeliharaan situ dan sungai akan dilakukan melalui pendekatan secara persuasif kepada masyarakat serta menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas.

“Nantinya kita tidak saja melakukan perbaikan kualitas, tetapi juga mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke situ dan sungai. Kita berharap bahwa situ selain untuk konservasi air, juga dilakukan penataan lahan untuk tempat rekreasi,” ujar Eko Margiyono.

Ruang lingkup kerjasama yakni penggalian sedimen menggunakan excavator serta pembuatan dan pemasangan papan himbauan dan larangan. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, dimulai sejak 12 September hingga 10 Desember 2019.***rils/edY

Investasi Penyulingan Minyak Terbesar akan Hadir di Air Bangis Pasbar

By PRO DETEKSI On Senin, September 09, 2019

Perencanaan Pembangunan Proyek Penyulingan Minyak Bumi di Air Bangis Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com.-----Proyek penyulingan minyak bumi terbesar di asia, akan hadir di Sumatera Barat. Lokasi yang dicadangkan adalah kawasan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabuaten Pasaman Barat.

Efif Syahrial

Abaco Industrial City (PT Abaco Pasifik Indonesia) akan menanamkan Investasi senilai Rp. 1500 Triliun untuk membangun kilang pengolahan minyak bumi di Kawasan Hutan Air Bangis., seluas 20.000 Hektar. Proyek tersebut terdiri dari beberapa tahapan investasi, hingga menghasilkan minyak jadi.

Walinagari Air Bangis, Efif Syahrial mengatakan, rencana Abaco melakukan investasi seiiring juga dengan kondisi Indonesia yang masih membutuhkan kilang refinery untuk kebutuhan minyak dalam negeri.

“ Memang benar bahwa Air Bangis telah diproyeksikan sebagai lokasi Proyek Penyulingan Minyak terbesar di Asia. Dan saat ini sudah dalam urusan perizinan mencapai 90 persen, “ kata Efif Syahrial belum lama ini di Ruang Kerjanya Kantor Wali Nagari Air Bangis.

Lebih lanjut dikatakan, Air Bngis ditetapkan oleh provinsi sebagai tempat pembangunan proyek karena beberapa pertimbangan. Termasuk lokasinya yang sangat strategis. Baik dari kawasan darat, udara dan lautan. Bahkan memiliki jalur lintas laut terpendek menuju Timur Tengah.

Kantor Wali Nagari Air Bangis

Proses perencanaannya jelasnya, sudah sejak 3 tahun yang lalu. Bahkan telah dituangkan dalam perobahan RT RW serta Tata Ruang Provinsi Sumbar.

Buktinya rencana ini sudah diplot tanggal 28 Oktober 2018 dalam perobahan RTRW yang isinya menyatakan bahwa Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dijadikan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi untuk pengolahan dan pemurnian minyak bumi

Peta Lokasi Rencana Pembangunan Proyek Penyulingan Minyak di Air Bangis

“ Jika proyek ini telah dimulai, ini merupakan kebangkitan ekonomi Sumatera Barat. Terkhusus pula Kabupaten Pasaman Barat karena akan mampu menerima sekitar 2600 tenaga kerja. Belum lagi dampak positifnya dalam pertumbuhan ekonomi dalam berbagai aspek, “ jelas Efif

Ditambahkan bahwa di bidang tenaga kerja akan dapat meminimalisir angka pengangguran. Sesuai MoU dengan Abaco, mengenai tenaga kerja dan CSR diluar tenaga ahli wajib memakai tenaga kerja Pasbar Sumatera Barat.

Abaco akan membangun kilang pengolahan minyak untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Dengan bahan baku berupa minyak mentah yang akan didatangkan dari Timur Tengah.

Kemudian minyak mentak tersebut nantinya akan diolah di kilang yang akan dibangun di Air Bangis. Ditargetkan jelas Efif, February 2020 telah dapat diresmikan pembangunannya oleh Presiden RI, Joko Widodo. ****irti z

Tol Cisumdawu Ditargetkan Fungsional Lebaran 2020

By PRO DETEKSI On Jumat, September 06, 2019

Jakarta, prodeteksi.com----- KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Seksi 1-3 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 33 Km dapat dilalui fungsional pada arus mudik tahun 2020. Untuk penyelesaian konstruksi keseluruhan sepanjang 61,5 Km, ditargetkan rampung akhir tahun 2020.

“Kami optimis akhir tahun 2020, Tol Cisumdawu bisa rampung. Untuk arus mudik 2020, Seksi 1-3 diharapkan sudah bisa dilalui fungsional yakni sampai Sumedang. Pada Lebaran tahun 2019, juga sudah kita buka, namun hanya sampai terowongan di Rancakalong,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit, saat meninjau progres pembangunan Tol Cisumdawu, Kamis (5/9/2019).

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dikerjakan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha. Pemerintah memberikan dukungan konstruksi Seksi 1 & 2 sepanjang 29 Km untuk meningkatkan kelayakan investasi. Pendanaan untuk porsi Pemerintah menggunakan dana APBN rupiah murni dan pinjaman Pemerintah China. Seksi 3-6 sepanjang 32,8 Km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi sebesar Rp 8,41 triliun.

Pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan ruas tol ini. Dari 6 seksi yang ada progres konstruksi dan pembebasan lahan Tol Cisumdawu adalah sebagai berikut; Seksi 1 Cileunyi–Tanjungsari sepanjang 12 km, dikerjakan oleh China Road and Bridge Corporation (CRBC) - PT Adhi Karya (Joint Venture) yakni 45,47% untuk konstruksi dan pembebasan lahan 72,77%.

Seksi 2 Tanjungsari–Sumedang sepanjang 17,51 Km, pembangunannya dilakukan dalam 2 fase yakni fase I sepanjang 7,23 Km konstruksinya sudah selesai penuh 100%. Fase II sepanjang 10,7 Km, progres konstruksinya 74,62% dan lahan yang bebas 92,2%. Pengerjaan fase II oleh Metallurgical Corporation of China – PT. Wijaya Karya – PT. Nindya Karya – PT. Waskita Karya (Joint Operation).

Seksi 3 Sumedang-Cimalaka sepanjang 4 Km dikerjakan oleh PT. Girder Indonesia dengan progres konstruksi 78,01% dengan lahan sudah bebas 99%. Seksi 4 Cimalaka-Legok sepanjang 8,20 km dan Seksi V Legok–Ujungjaya sepanjang 14,90 Km belum ada lahan yang dibebaskan. Seksi 6 Ujungjaya–Kertajati 6,06 Km konstruksinya belum mulai dengan progres lahannya sebesar 16%.

Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satker Pembangunan Tol Cisumdawu, Ditjen Bina Marga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya. Permasalahan pembebasan lahan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dimana apabila tidak terjadi kesepakatan harga lahan yang telah ditetapkan oleh penilai independen dilakukan konsinyasi atau titip uang ganti rugi di pengadilan.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Basuki bahwa Kementerian PUPR membantu Pemerintah Daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, sehingga Pemda yang berada didepan, kami yang membantu,” ujar Danang.

Selain lahan, pembangunan tol ini juga menghadapi medan berat berupa kawasan lembah perbukitan sehingga dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan.

“Terdapat lintasan kritis sekitar 1 km meter berupa pekerjaan galian setinggi 70 meter yang masih terdapat lahan yang belum bebas dan saat ini akan dilaksanakan eksekusi konsinyasi yang ditargetkan dalam waktu dekat ini, volume galian tersebut masih 5 juta m3 kubik sehingga memakan waktu yg cukup lama ” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR Hari Suko yang juga ikut dalam kunjungan tersebut.

Kendala tersebut mengakibatkan konstruksi fase II semula selesai pada September 2019 ini akan diperpanjang menjadi selesai pada September 2020.

Bagus Meidi, Direktur Teknik PT CKJT menyampaikan perusahaaanya tidak hanya berkewajiban membangun Seksi 3-6, tetapi juga menyediakan dana talangan untuk pembebasan lahan pada keseluruhan seksi tol Cisumdawu.

"Untuk saat ini kami baru mengggarap Seksi 3. Untuk Seksi4-6, kami masih menunggu pembebasan lahan. Saat ini dana yang dianggarkan di LMAN sekitar Rp 2,5 triliun namun perkiraan kami bisa meningkat. Saat ini kami menunggu persetujuan dari BPJT dan LMAN untuk revisi plafon dana talangan yang akan kami bayarkan pada tahun anggaran ini yang hanya dianggarkan sekitar 700 Milyar," kata Bagus dalam kesempatan yang sama.

Kehadiran Tol Cisumdawu akan memperlancar akses kendaraan dari Bandung yang menuju Bandara Kertajati di Majalengka dan mendukung pengembangan kawasan “segitiga emas” Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tol Cisumdawu juga akan menjadi salah satu tol dengan pemandangan yang sangat indah seperti Tol Bawen-Salatiga karena menyuguhkan panorama pegunungan di Bumi Priangan. *** rilis/edy

Indonesia Tingkatkan Kerjasama Bilateral, Bendungan dan Irigasi

By PRO DETEKSI On Kamis, September 05, 2019

Nusa Dua, prodeteksi.com------MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri pertemuan tingkat menteri dan sejumlah pertemuan bilateral pada Forum Irigasi Dunia ke-3 dan Pertemuan Dewan Eksekutif Internasional ke-70, yang berlangsung 1-7 September 2019, di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, kerjasama baru di bidang sumber daya air dijajaki, sementara kerjasama yang sedang berjalan dievaluasi agar dapat mencapai target.

Pertemuan tingkat menteri dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Dato’ Salahudin Ayub, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Mohammed Abdelaty Sayed Khalil, Menteri Energi, Sumber Daya Air dan Irigasi Nepal Barshaman Pun, Menteri Agrikultur, Ekonomi Desa, Perternakan, Irigasi, Perternakan, Perikanan, dan perwakilan dari Uzbekistan, China, India, Filipina, Ukraina, Afganistan dan Korea Selatan. Pemanfaatan teknologi dan upaya meningkatkan minat generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan irigasi menjadi bagian dari pembahasan.

Pada pertemuan bilateral dengan President World Water Council (WWC) Loic Fauchon, Menteri Basuki menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Forum Air Dunia atau World Water Forum tahun 2024. Indonesia telah menyampaikan surat pernyataan minatnya dan siap berkompetisi dengan negara lain.

Pada kesempatan ini, Menteri Basuki juga menyampaikan pengalaman dan kapasitas Indonesia, khususnya Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang telah beberapa kali menggelar event internasional. Apabila Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, akan menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk berbagi pengamalan dalam pengelolaan bencana, terutama bencana yang terkait dengan air.

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menekankan bahwa event internasional ini bukan merupakan event yang diselenggarakan berdasarkan giliran, namun melalui kompetisi. Apabila Indonesia terpilih, maka untuk pertama kalinya Forum Air Dunia diselenggarakan di Asia Tenggara. Partisipan yang akan hadir dalam acara ini diperkirakan mencapai 35 ribu orang.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia dibahas dua proyek kerjasama yang sedang berjalan yakni Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) II yang berlangsung sejak Agustus 2017- Juni 2023 dengan nilai USD 125 juta dan Strategic Irigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) dengan durasi kerjasama Agustus 2018-Juni 2024. Kedua pihak sepakat untuk mencari solusi atas hambatan sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pelaksanaan di lapangan karena progresnya masih rendah.

Kedepan, prioritas Kementerian PUPR ditekankan pada maksimalisasi operasional bendungan yang sudah ada, penyelesaian bendungan yang belum diselesaikan pembangunannya dan pemanfaatannya untuk suplai air dan irigasi.

Untuk itu, terdapat 2 (dua) proyek yang dapat dijajaki bersama yakni pertama, pengembangan dan manajemen irigasi terdiri dari revitalisasi irigasi air bawah tanah dan teknik irigasi untuk pengembangan lahan rawa. Proyek kedua yang dijajaki adalah penyediaan dan manajemen suplai air baku dan ketiga manajemen infrastruktur sumber daya air.

“Meski irigasi rawa sudah dilakukan operasi dan pemeliharaan, namun diperlukan untuk dilakukan rehabilitasi sehingga tidak rusak dan pelayanannya meningkat,’ jelas Hari Suprayogi.

Selanjutnya, Kementerian PUPR mengajak World Bank membantu pengembangan sistem untuk mengantisipasi banjir (flood management) dan kekeringan (drought management) yang selalu terjadi setiap tahun.

Pertemuan dengan Wakil Menteri Sumber Daya Air China Tian Xuebin membahas kerjasama pembangunan 4 bendungan yakni Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Pelosika di Sulawesi Tenggara dan Lambakan di Kalimantan Timur. Pemerintah China memberikan hibah untuk persiapan pembangunannya yakni pembuatan Engineering Services (ES).

ES untuk Bendungan Jenelata dan Riam Kiwa ditargetkan dapat selesai akhir 2019. Sementara untuk ES Bendungan Pelosika, Kementerian PUPR meminta agar dapat disepakati segera. Hal ini karena pembanguan Bendungan Pelosika diperlukan sebagai sistem pengendalian banjir di Kabupaten Konawe yang beberapa waktu lalu mengalami banjir besar. “Apabila persetujuan membutuhkan waktu lama, maka akan dibangun menggunakan dana APBN mengingat pentingnya kehadiran bendungan tersebut,” ujar Hari.

Dengan Korea Selatan, Menteri Basuki bertemu dengan CEO Korea Rural Community Corporation (KRC). Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Korea Selatan yang terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air di Indonesia. Salah satu yang sedang berjalan adalah pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten dengan progres kini mencapai 55%. Selain itu Korea Selatan bersama Belanda juga terlibat dalam Proyek National Capital Coastal Development (NCICD).

Proyek NCICD dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama terdiri dari phase 1-3 dan tahap 2 terdiri dari phase 4-7 yang sekarang sedang berjalan. “Korea Selatan terlibat membantu Indonesia melakukan review masterplan penanganan Teluk Jakarta yakni tanggulnya dan ditargetkan selesai Juni 2020,” kata Hari.

Dalam bidang irigasi, Indonesia dan Korea juga akan bekerjasama dalam Urgent Rehabilitation Strategic Irrigation Project (URSIP) di Jawa Barat dan Lampung dengan anggaran USD 98 juta. Kerjasama dengan Korea Selatan juga dilakukan dalam pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap.

Turut mendamping Menteri Basuki yakni Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Gazali. ***rilis/ edY

Bangunan Pemerintah yang Rusak di Jayapura Akan Segera Direkonstruksi

By PRO DETEKSI On Rabu, September 04, 2019

Agam, prodeteksi.com-----DALAM rangka memeriahkan Tahun Bari Islam 1 Muharam 1441 H, ribuan masyarakat Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, menggelar pawai obor dan dzikir bersama, serta bermuhasabah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Meski sebelumnya hujan turun membasahi bumi, namun setelah shalat isya berjamaah ribuan masyarakat Duo Koto yang tampak didominasi kaum muda berjalan keliling kampung dengan membawa obor dan melantunkan dzikir.

Dengan dipandu, Camat Tanjung Raya, Walinagari Duo Koto dan tokoh Masyarakat lainnya, berbagai lantunan dzikir dan doa muhasabah dilantunkan peserta pawai obor sembari berjalan pelan.

Walinagari Duo Koto, Joni Safri S.Pd, dalam suatu kesempatan mengatakan, semarak menyambut tahun baru Islam digelar dalam rangka muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan nilai-nilai Islam bagi masyarakat terutama generasi muda.

“Kegiatan Islami seperti ini kita gelar tiap tahunnya. Seluruh elemen masyarakat kita libatkan terutama generasi muda yang tergabung dalam ikatan remaja masjid, diantaranya Ikatan Remaja Masjid Syuhda (IRMASY) Koto Baru,” ucapnya.

Menurut walinagari yang ramah pada siapa saja ini, selain pawai api obor yang digelar semalam, pihaknya juga menggelar tausiyah, muhasabah yang dipusatkan di Masjid Jamiak Assyuhada, Koto Baru.

Joni Safri berharap, peringatan tahun baru Islam dapat menjadi renungan untuk meramaikan masjid, gemar mengaji dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. “Kita harus hijrah dari hal-hal yang merugikan dan mendorong kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai sasaran Program Nagari Madani yang digaungkan Pemkab Agam,” terangnya. ***Yogi/edY

Wapres Resmikan Rasunawa yang Dibangun PUPR di Padang

By PRO DETEKSI On Rabu, September 04, 2019

Padang, prodeteksi.com----- WAKIL Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla (JK) meresmikan empat rumah susun sewa (Rusunawa) Lembaga Pendidikan sebagai hunian mahasiswa dan santri yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Sumatera Barat. Rusunawa yang diresmikan yakni Rusunawa Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) sebanyak dua tower, Rusunawa Mahasiswa Universitas Andalas, Rusunawa Santri Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II dan Rusunawa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat masing-masing satu tower.

"Sudah banyak rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk mahasiswa maupun santri di Indonesia. Semoga generasi muda Indonesia dapat memanfaatkan Rusunawa dengan baik, karena itu harapan kita semua," ujar Wakil Presiden M Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada acara Penganugrahan Minang Enterpreuneur Award (MEA) 2019 sekaligus Peresmian Rusunawa di Padang, Selasa (3/9/2019).

Wapres Jusuf Kalla meminta kepada pengelola yayasan dan para pengajar di Ponpes untuk senantiasa mengajarkan pola pendidikan yang seimbang antara ilmu pasti dan ilmu agama. Selain itu, para santri juga harus bisa menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah di Rusunawa tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ponpes. Menurutnya rumah susun atau hunian vertikal merupakan sebuah langkah yang baik untuk pola pembangunan hunian masyarakat Indonesia termasuk untuk para generasi muda.

Rusunawa UNP terdiri dari dua tower dan berlokasi di Kampus Utama UNP Jalan Prof. Hamka Kelurahan Air Tawa Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Tower pertama terdiri dari bangunan vertikal setinggi tiga lantai dengan tipe 24 sebanyak 37 unit dan mampu menampung sebanyak 144 mahasiswa. Sedangkan tower ke dua dibangun setinggi empat lantai tipe 24 sebanyak 50 unit dan mampu menampung 196 mahasiswa. Rusunawa UNP dibangun dengan menggunakan dana APBN masing-masing senilai Rp 12,3 Milyar dan Rp 12,8 Milyar.

Rusunawa Universitas Andalas dibangun setinggi empat lantai dengan tipe 24 sebanyak 50 unit. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Rusunawa Universitas Andalas Padang senilai Rp 11,9 Milyar.

Selanjutnya untuk Rusunawa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dibangun setinggi tiga lantai dengan tipe 24 sebanyak 37 unit dan mampu menampung sebanyak 144 mahasiswa. Total anggaran untuk pembangunan Rusunawa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menelan biaya sekitar Rp 11,8 Milyar.

Sementara Rusunawa Santri Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof Dr Hamka II yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi Kecamatan Padang Pariaman, dibangun dengan tipe barak setinggi tiga lantai sebanyak 12 unit. Kapasitas Rusunawa ini adalah 216 santri dibangun dengan anggaran Rp 8,2 Milyar.

Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR M Hidayat menyatakan, pihaknya akan terus mendorong pembangunan rumah susun di seluruh Indonesia. Rusunawa dibutuhkan untuk mengantisipasi semakin terbatasnya lahan perumahan."Kami harap Rusunawa ini bisa bermanfaat bagi Ponpes dan perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka belajar mengajar sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," ujar Hidayat.

Rektor UNP Prof. Ganefri menyatakan kehadiran Rusunawa yang dibangun Kementerian PUPR sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan di kampus tersebut. Saat ini, dua tower Rusunawa yang telah selesai dibangun kondisinya sudah dihuni oleh mahasiswa.

"Kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan di UNP agar bisa bersaing dan bertaraf internasional. Banyak mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri yang terbantu untuk mendapatkan hunian yang layak. ***rils/edy