Pemkab Pasbar Matangkan Persiapan Pilwana Serentak 2026 di 87 Nagari
On Senin, Mei 18, 2026
| Pemkab Pasbar Matangkan Persiapan Pilwana Serentak 2026 di 87 Nagari |
-->
| Pemkab Pasbar Matangkan Persiapan Pilwana Serentak 2026 di 87 Nagari |
Dalam arahannya, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, didampingi Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, menegaskan pentingnya keberadaan wali nagari definitif guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Menurutnya, seluruh tahapan Pilwana harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berlangsung aman, tertib, lancar, dan demokratis.
“Dulu nagari induk hanya 19, sekarang berkembang menjadi 90 nagari. Tiga di antaranya sudah definitif. Artinya, ada 87 nagari yang membutuhkan wali nagari definitif. Semua pihak harus bersama-sama menyukseskan Pilwana ini,” ujar Yulianto.
Ia juga meminta para camat untuk aktif mengarahkan pemerintah nagari agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suara.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DPMN Pasbar, Syaikhul Putra, menyebutkan Pilwana 2026 menjadi pemilihan wali nagari terbesar yang pernah dilaksanakan di Pasaman Barat, baik dari jumlah nagari maupun cakupan wilayahnya.
Ia menjelaskan, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung mulai 17 September hingga 20 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Pasbar juga akan menerapkan sistem e-voting guna meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya penyelenggaraan.
“Fokus rapat koordinasi hari ini adalah pembentukan panitia tingkat kabupaten dan penyamaan persepsi seluruh unsur pelaksana. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat di tingkat kecamatan dan nagari,” katanya.
Selain pembentukan panitia, Pemkab Pasbar juga akan menyiapkan tenaga teknis inti dan petugas lapangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilwana.
Di tingkat kabupaten, panitia terdiri dari unsur pemerintah daerah dan Forkopimda, dengan Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab, sedangkan Sekda bertindak sebagai ketua panitia.
Sementara di tingkat kecamatan akan dibentuk panitia pengawas yang melibatkan camat dan Forkopimca. Adapun di tingkat nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari dibentuk dari unsur Bamus, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat. Panitia tersebut nantinya juga akan membentuk KPPSN serta petugas Linmas TPS.
Rapat koordinasi ditutup dengan sesi diskusi yang membahas berbagai aspek penting, mulai dari keamanan, proses seleksi penyelenggara, hingga kesiapan teknis pemungutan suara. Seluruh peserta menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilwana 2026 agar berjalan aman, jujur, transparan, dan demokratis. *** irz
![]() |
| Kondisi Irhamni Membaik, Sudah Diizinkan Pulang dari RSUD |
Kabar terbaru menyebutkan kondisi Irhamni mulai membaik. Pada Minggu kemarin, ia telah diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit dan kembali bersama keluarganya.
Informasi tersebut disampaikan salah seorang warga Rura Patontang, Saluddin, pada Senin (18/05/2026).
“Kabarnya kemarin sudah pulang dari RSUD, Pak,” katanya saat menjawab pertanyaan media ini.
Menurut Saluddin, sebelum kembali ke Rura Patontang, Irhamni bersama keluarga singgah terlebih dahulu di rumah orang tuanya di Tinggiran.
“Mereka ke Tinggiran dulu, ke rumah orang tua Irhamni,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi Irhamni kini sudah lebih membaik.
“Menurut informasi yang saya dapat kemarin, kondisi Kak Irhamni sudah lebih membaik,” ungkapnya.
Sebagai keluarga yang berprofesi sebagai petani, mereka diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah setelah kondisi kesehatannya pulih. **** irz
![]() |
| Wali Nagari Pematang Panjang, Herman Pargauli |
Akibatnya, tragedi kemanusiaan kembali berulang; seorang ibu hamil bernama Irhamni terpaksa ditandu warga sejauh beberapa kilometer demi mendapatkan layanan persalinan, yang berujung pada meninggalnya sang bayi akibat gangguan pernapasan setelah dilarikan ke RSUD Pasaman Barat.
Peristiwa memilukan yang terus berulang ini memicu kekecewaan mendalam dari pihak pemerintah nagari serta desakan dari tokoh masyarakat yang menilai pemda tidak memiliki keberpihakan anggaran.
Sekretaris Nagari Pematang Panjang, Hartoni, Sabtu kemaren, mengatakan kejadian ibu hamil yang harus ditandu dari Rura Patontang untuk mendapatkan pelayanan persalinan bukanlah hal baru, melainkan sudah berulang kali terjadi.
Kepada media ini, Sabtu, Hartoni mengaku prihatin karena persoalan akses jalan ke wilayah tersebut hingga kini belum juga mendapat perhatian serius.
“Nggak pandai saya lagi berkomentar, soalnya kejadian ini sudah yang ke sekian kalinya,” ungkapnya, tanpa menyebutkan sudah berapa kali peristiwa serupa terjadi.
Menurutnya, usulan pembangunan jalan menuju Rura Patontang sebenarnya sudah diajukan setiap tahun.
“Pengusulan sudah sering, karena tiap tahun diajukan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Nagari Pematang Panjang yang dihubungi secara terpisah juga membenarkan bahwa pembangunan jalan ke Rura Patontang selalu menjadi usulan prioritas dalam setiap Musrenbang.
“Tiap Musrenbang kecamatan, itu saja yang diusulkan untuk diprioritaskan,” ucapnya.
Ia menilai, dengan kembali terjadinya kasus ibu hamil yang harus ditandu menuju Puskesmas Parit, maka pembangunan jalan ke daerah tersebut sudah menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau menurut saya, jalan ke sana wajib dibangun,” tegasnya.
Ia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan agar jalan dapat dilalui mobil dengan lancar berkisar Rp3 miliar, termasuk pembangunan sejumlah jembatan di lintasan tersebut.
“Saya rasa berkisar Rp3 miliar semua termasuk jembatan-jembatannya,” katanya.
Pihak nagari berharap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat segera menganggarkan pembangunan jalan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain itu, Wali Nagari juga menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa salah seorang warganya, Irhamni, beserta keluarga.
“Keluarga Besar Nagari Pematang Panjang beserta staf mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya. Semoga korban dan keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan,” ucapnya.
Selain pembangunan jalan, pihak nagari juga mengusulkan adanya penambahan penempatan bidan jorong di wilayah Rura Patontang guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
![]() |
| SYAMSUL BAHRI |
Menurutnya, pembangunan akses ke daerah tersebut hanya membutuhkan keberpihakan dan kemauan dari pemerintah untuk merealisasikannya.
“Ini hanya tentang keberpihakan. Jika sudah ada keinginan untuk membangun ke sana, pasti bisa dicarikan anggarannya,” ungkap Syamsul Bahri.
Ia menilai anggaran yang dibutuhkan untuk membuka akses jalan ke Rura Patontang sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
“Ini hanya tentang keberpihakan, masa iya anggaran sedikit itu ndak mampu,” ujarnya.
Meski tidak merinci angka pasti anggaran yang dimaksud, namun berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk membuat akses jalan agar dapat dilalui mobil dengan lancar menuju Rura Patontang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar. Anggaran tersebut disebut sudah termasuk pembangunan jembatan .
Syamsul Bahri juga menyebutkan pembangunan tersebut tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBD Pasaman Barat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bisa ikut membantu pembangunan akses ke daerah itu.
“Pasbar dan Pemprov bisa membangunnya. Maka perlu komunikasi dan lobi,” katanya.
Ia berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar masyarakat di Rura Patontang dapat menikmati akses jalan yang lebih layak demi mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. **** irz
![]() |
| Irhamni Masih DIrawat di RSUD Simpang Empat |
Sebelumnya, Irhamni diketahui harus ditandu warga sejauh sekitar 3 kilometer akibat buruknya akses jalan menuju kampung mereka. Setelah berhasil dibawa ke Puskesmas Parit, ia melahirkan bayinya. Namun karena sang bayi mengalami asfiksia berat atau gangguan pernapasan serius, bayi tersebut kemudian dirujuk ke RSUD Simpang Empat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
![]() |
| Telah Dimakamkan |
Namun nyawa bayi tersebut akhirnya tidak tertolong.
Karena bayi meninggal dunia di RSUD, pihak rumah sakit kemudian mengantarkan jenazah bayi itu ke Puskesmas Parit pada Kamis malam.
Menurut Saluddin, sekitar pukul 00.00 WIB, warga dari Rura Patontang datang menjemput jenazah bayi tersebut ke Puskesmas Parit. Jenazah kemudian langsung dibawa kembali ke kampung halaman dan tiba di Rura Patontang sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.
Pada Jumat pagi (15/5/2026), bayi tersebut dimakamkan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, hingga kini Irhamni masih menjalani perawatan di RSUD Simpang Empat. Warga berharap kondisi ibu bayi tersebut segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya di kampung.
Peristiwa duka ini kembali memunculkan desakan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar segera membangun akses jalan yang layak menuju Rura Patontang.
Warga menilai kejadian serupa sudah terlalu sering terjadi akibat sulitnya akses transportasi menuju fasilitas kesehatan.
“Kami berharap pemerintah segera membangun jalan yang layak agar masyarakat bisa cepat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Saluddin, salah seorang warga.
Masyarakat menilai buruknya infrastruktur di wilayah terpencil tersebut telah membuat warga harus mempertaruhkan keselamatan saat membutuhkan layanan darurat, terutama bagi ibu hamil, anak-anak, dan warga sakit. **** irz
![]() |
| Regenerasi 7 Jorong di Batahan Utara Ditunda, Terkendala Moratorium Jelang Pilwana 2026 |
Wali Nagari Batahan Utara, Sahyunan, menyebutkan bahwa proses pergantian di sejumlah jorong yang sebelumnya sedang berjalan tidak bisa dilanjutkan karena adanya Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 400.10.3.2/354/DPMN/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang penundaan pemberian persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.
“Walaupun saat ini di Nagari Batahan Utara sedang berjalan proses pergantian kepala jorong, namun ditunda dulu sesuai arahan Pak Bupati dan Wakil Bupati Pasbar yang kami temui kemarin,” kata Sahyunan, Kamis (14/5/2026).
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh camat, wali nagari, dan ketua Bamus se-Pasaman Barat itu, Bupati menegaskan bahwa moratorium dilakukan untuk memastikan tahapan Pemilihan Wali Nagari 2026 berjalan sesuai ketentuan.
Isi surat tersebut antara lain menyebutkan bahwa persetujuan bupati terhadap hasil penjaringan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat nagari, termasuk persetujuan pemberhentian perangkat nagari, ditunda sampai tahapan Pilwana selesai.
Selain itu, seluruh proses penjaringan, penyaringan, hingga permohonan persetujuan pemberhentian perangkat nagari juga ikut dihentikan sementara.
Akibat kebijakan tersebut, proses pergantian 6 kepala jorong dan pemberhentian Kepala Jorong Sawah Mudik yang sebelumnya sedang diproses di Kantor Camat Ranah Batahan kini terpaksa dihentikan sementara.
![]() |
| Sahyunan, Pj. Wali Nagari Batahan Utara |
Menurut Sahyunan, untuk mengisi kekosongan jabatan sementara waktu, posisi kepala jorong akan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) dari perangkat nagari yang ada.
Namun untuk Jorong Sawah Mudik atau Sabajulu, kepala jorong lama masih tetap menjalankan tugas karena proses pergantiannya belum sampai pada tahap final.
Ia menjelaskan, pergantian di Sawah Mudik tidak berjalan bersamaan dengan enam jorong lainnya karena sebelumnya belum ada pengaduan masyarakat yang masuk secara resmi ke wali nagari.
“Ketika proses rekrutmen enam jorong berjalan, Sawah Mudik belum merespons arahan wali nagari karena belum ada pengaduan masyarakat. Surat pengaduannya baru masuk beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Sementara itu, proses pergantian enam jorong lainnya sebenarnya sudah hampir rampung. Berkas usulan pengangkatan kepala jorong baru disebut telah masuk ke meja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, Sekda, hingga Bupati sebelum akhirnya tertahan akibat moratorium tersebut.
Adapun daftar Plt Kepala Jorong yang akan menjalankan tugas sementara di Nagari Batahan Utara untuk 6 jorong yakni:
Kebijakan moratorium ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah proses pergantian perangkat nagari lainnya di Pasaman Barat hingga seluruh tahapan Pilwana 2026 selesai dilaksanakan. ***** irz
| Tokoh Rura Patontang Kritik Keras Akses Jalan: “Jangan Tunggu Korban Berikutnya” |
Tokoh masyarakat asal Rura Patontang yang kini merantau di Jakarta, Martondi Lubis, SH, MKn, menilai persoalan yang dialami warga bukan lagi sekadar keterbatasan pembangunan, tetapi sudah menyangkut keselamatan nyawa manusia.
“Ketika seorang bayi meninggal atau terlambat mendapatkan akses kesehatan karena jalan rusak, maka yang gagal bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga rasa keadilan sosial kita,” ujarnya, Jumat.
Menurutnya, pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat seharusnya menjadikan wilayah seperti Rura Patontang sebagai prioritas darurat kemanusiaan, bukan baru bergerak setelah persoalan ramai di media sosial.
![]() |
| Peristiwa seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 3 kilometer dari Jorong Rura Patontang, |
“Jangan menunggu viral lalu sibuk memberi klarifikasi. Ukuran keberhasilan pembangunan itu bukan megahnya proyek di pusat kota, tetapi apakah masyarakat di pelosok masih harus bertaruh nyawa hanya untuk mencapai puskesmas,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi memandang Rura Patontang sebagai wilayah pinggiran yang hanya dikunjungi saat terjadi musibah atau agenda seremonial.
“Yang paling mendesak itu membuka akses jalan yang benar-benar bisa dilalui ambulans, bukan tambal sulam musiman,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan, Martondi juga menyoroti pentingnya kehadiran tenaga kesehatan yang menetap di wilayah terpencil agar masyarakat tidak selalu menghadapi keterlambatan penanganan medis.
“Pemerintah harus memastikan layanan darurat bisa diakses cepat oleh masyarakat. Karena yang dialami warga Rura Patontang ini bukan sekadar ketertinggalan pembangunan, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia,” ungkapnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu jatuhnya korban berikutnya sebelum mengambil langkah nyata.
“Jangan tunggu ada korban berikutnya baru semua turun ke lokasi dan sibuk klarifikasi,” katanya lagi.
Saat ditanya mengenai keterbatasan anggaran daerah, Martondi mengaku tidak ingin masuk terlalu jauh ke persoalan teknis. Namun ia memberikan analogi sederhana tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.
“Kalau anak kita sakit atau kelaparan sementara kita tidak punya uang, orang tua yang bertanggung jawab pasti akan berusaha sekuat tenaga. Begitu juga pemerintah terhadap rakyatnya,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa aksi demonstrasi pun persoalan jalan di Rura Patontang kini sudah menjadi perhatian publik karena ramai diperbincangkan di media dan media sosial.
“Saya yakin pemerintah daerah sudah mengetahui kejadian ini. Sekarang kita tunggu saja apa reaksinya,” tutupnya. *** irz
![]() |
| Terkait Peristiwa Rurapatontang, Radid Akbar Usulkan "Rumah Singgah" Ibu Hamil di Pusat Kota Sebagai Solusi Darurat Infrastruktur |
“Innalillahi wainnailaihi raji'uun. Kami sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara kita dari Rura Patontang. Sangat disayangkan jika risiko kesehatan yang membesar justru disebabkan oleh minimnya infrastruktur dan fasilitas,” ungkap Radid saat memberikan tanggapannya, Jumat (15/5/2026).
Radid menyoroti aspek medis terkait keterlambatan penanganan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, setelah pasien mengalami pecah ketuban lalu kemudian ditandu dan dibawa ambulance menuju Puskesmas Parit memakan waktu yang lama.
“Pecah ketuban adalah hal alami, namun jika terlalu lama baru mendapatkan pertolongan medis, risikonya akan meningkat secara drastis bagi ibu maupun janin. Dalam kasus ini, jeda waktu evakuasi yang lama menjadi faktor risiko yang sangat besar,” jelasnya.
Menyadari bahwa perbaikan infrastruktur jalan seringkali membutuhkan waktu dan anggaran yang besar, Radid memberikan saran konkret kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
Jika pembangunan jalan masih memakan waktu lama atau program penempatan dokter spesialis ke pelosok dirasa rumit, ia menyarankan pemerintah menyediakan tempat akomodasi atau rumah singgah bagi ibu hamil di pusat kota atau dekat fasilitas kesehatan utama.
“Pemerintah bisa menyediakan tempat khusus bagi para ibu hamil yang sudah mendekati Hari Perkiraan Lahir (HPL). Berdasarkan rekomendasi dari bidan desa, mereka yang berasal dari wilayah dengan akses sulit seperti Rura Patontang diprioritaskan untuk menginap di sana agar saat waktu melahirkan tiba, mereka sudah dekat dengan fasilitas medis yang lengkap,” saran Radid.
Sebagai warga Simpang Empat, Radid berharap kejadian memilukan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa urusan kesehatan masyarakat tidak boleh dikompromi oleh buruknya infrastruktur.
“Harapan kita jangan sampai peristiwa ini terulang lagi. Masalah kesehatan tidak boleh diperburuk oleh minimnya fasilitas. Menyediakan akses dan pelayanan kesehatan yang cepat adalah tugas utama pemerintah untuk melayani masyarakatnya,” tutupnya. **** irz
| Ibu Hamil Ditandu Beberapa Kilometer dari Rura Patontang, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki |
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB ( pulul 1 siang) setelah bidan jorong menyarankan agar Irhamni segera dirujuk ke fasilitas kesehatan karena kondisinya tidak lagi dapat ditangani di kampung. Saat itu, ibu hamil tersebut disebut sudah mengalami pecah ketuban.
![]() |
| Ibu Hamil Ditandu Beberapa Kilometer dari Rura Patontang, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki |
Karena kondisi jalan rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat secara penuh, warga bersama keluarga melakukan evakuasi darurat menggunakan tandu sederhana menuju titik yang dapat dijangkau ambulans. Ambulans diketahui menunggu di lokasi yang bisa dilalui kendaraan sekitar pukul 13.45 WIB.
Warga setempat, Saluddin, membenarkan kronologi tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang berlumpur, sempit, dan rusak parah membuat kendaraan tidak bisa masuk hingga ke rumah warga, terutama saat malam hari dan musim hujan.
“Karena mobil tidak bisa masuk, warga bergotong royong menandu ibu hamil itu menuju lokasi ambulans,” ujarnya.
Setelah berjalan beberapa kilometer melewati medan licin dan berlumpur, Irhamni kemudian dibawa ke Puskesmas Parit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena lokasinya dinilai lebih dekat dibanding harus menuju Simang Empat..
![]() |
| Ibu Hamil Ditandu Beberapa Kilometer dari Rura Patontang, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki |
Lanjutnya lagi, menurut keterangan bidan, Irhamni akhirnya melahirkan anak keempat . Namun bayi tersebut harus dirujuk ke rumah sakit di Simpang Empat karena mengalami asfiksia berat dan membutuhkan perawatan intensif.
Namun akhirnya bayi tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Sementara ibunya akan dirujuk pula ke RS Simpang Empat.
Saluddin berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan menuju daerah mereka agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan darurat.
“Kami sangat berharap jalan ini cepat diperbaiki supaya masyarakat tidak susah lagi keluar masuk kampung. Orang sakit jangan terlalu lama ditandu karena yang ditandu butuh mental kuat, yang menandu juga butuh fisik kuat,” katanya.
Ia menyebut kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Sebelumnya, kata dia, pernah ada warga yang melahirkan di perjalanan bahkan ada pula warga yang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan.
“Kepada pemerintah, mohon kiranya pembangunan infrastruktur jalan kami ini segera dianggarkan,” harapnya.
Peristiwa ini kembali menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman Pasaman Barat yang dinilai masih jauh dari memadai, terutama untuk mendukung akses layanan kesehatan masyarakat. **** irz
![]() |
| Cakrawala Cup III Resmi Ditutup, Bupati Yulianto Pastikan Dukungan Penuh untuk Olahraga Pasbar |
| Bantuan Wifi BAKTI di SMPN 4 Sungai Beremas Disorot, Kominfo Pasbar Mengaku tak Dilibatkan |
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Sofyandri Piliang, saat dikonfirmasi mengaku kurang mengetahui apakah ada pihak dinas yang ikut mendampingi saat pemasangan fasilitas internet tersebut.
Kemudian Ia menyebut, berdasarkan informasi dari bidang SMP, tidak ada petugas dari dinas pendidikan yang ikut dalam proses pemasangan. Pihaknya hanya menerima pemberitahuan bahwa bantuan akan dipasang di sekolah tersebut.
“Menurut keterangan bidang SMP, tidak ada pihak kami yang ikut. Hanya ada pemberitahuan pemasangan saja,” ujarnya.
Bahkan, Sofyandri menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat karena khawatir memberikan jawaban yang keliru.
“Izin pak, kalau bisa langsung dikonfirmasi terkait kebenaran info ini ke Diskominfo pak, takut nanti salah jawab,” katanya.
Kepala Dinas Kominfo Pasaman Barat melalui Kabid Layanan E-Government dan Aptika, Sunarto, menjelaskan bahwa pemasangan Wifi di SMPN 4 Sungai Beremas langsung dilakukan vendor yang ditunjuk oleh pihak BAKTI tanpa melibatkan Kominfo daerah.
“Pemasangan langsung dilakukan vendor yang ditunjuk pihak BAKTI. Koordinasi pemasangan langsung dengan user penerima bantuan, dalam hal ini pihak SMPN 4 Sungai Beremas,” jelas Sunarto.
Ia menegaskan, Pemkab Pasaman Barat melalui Kominfo hanya sebatas mengusulkan calon penerima bantuan. Setelah bantuan disetujui, seluruh proses teknis ditangani langsung oleh pihak pusat dan vendor pelaksana.
“Pemkab Pasaman Barat dalam hal ini Kominfo hanya mengajukan calon penerima bantuan. Setelah bantuan datang, pihak BAKTI langsung menyerahkan kepada user penerima bantuan. Untuk pemasangannya juga langsung dikerjakan di lokasi tanpa melibatkan Kominfo daerah,” katanya.
Tak hanya soal koordinasi, kualitas jaringan internet bantuan tersebut juga menjadi perhatian. Sunarto mengakui bandwidth yang diberikan memang sangat terbatas dan dinilai tidak memadai untuk kebutuhan seluruh pengguna di sekolah.
“Besaran bandwidth yang diberikan pihak BAKTI memang tidak cukup memadai untuk digunakan seluruh user di SMPN 4 karena hanya sekitar 2 sampai 4 Mbps,” ungkapnya.
Kondisi ini memunculkan kritik terhadap pelaksanaan program digitalisasi pendidikan di daerah terpencil. Di satu sisi pemerintah pusat terus menggencarkan pemerataan akses internet sekolah, namun di sisi lain kapasitas jaringan dan koordinasi pelaksanaan di lapangan dinilai masih belum optimal.
“Pengusulannya memang dari Pemkab Pasaman Barat, tapi pemasangan langsung dari pusat. Kadang kami juga tidak tahu kapan mereka datang memasang karena tidak ada pemberitahuan,” jelasnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait pengawasan dan kesiapan program bantuan internet di daerah terpencil. Di tengah gencarnya pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan, koordinasi antarinstansi dan kualitas layanan justru dinilai masih jauh dari harapan. **** irz
![]() |
| Pasbar Gandeng 17 Perusahaan Sawit Percepat Capaian UHC, Ribuan Warga Miskin Diprioritaskan |
| Penyegaran Organisasi, AKP Evo Nosara Resmi Menjabat Kabag Ren Polres Pasaman Barat |
Kegiatan sertijab digelar sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola, dan menjaga kesinambungan pelayanan Polri kepada masyarakat.
Suasana upacara berlangsung penuh khidmat dengan dihadiri para pejabat utama Polres Pasaman Barat, Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Panca Agung, para Kapolsek jajaran, serta para pengurus Bhayangkari.
Dalam kesempatan tersebut, jabatan Kabag Ren resmi diserahterimakan dari Kompol Muzhendra kepada AKP Evo Nosara yang sebelumnya menjabat Kasubbagstrajemen dan RB Bag Ren Polres Pasaman Barat. Selanjutnya, Kompol Muzhendra akan mengemban tugas sebgai Wakapolres Pasaman, Polda Sumbar.
Upacara sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor: ST/309/IV/KEP/2026 tanggal 2 Mei 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat.
Upacara berlangsung sesuai tahapan prosesi seremonial Polri, mulai dari pembacaan Keputusan Kapolda Sumbar, pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan, hingga penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dan penandatanganan Pakta Integritas.
Kapolres Pasaman Barat dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi selama mengemban tugas, serta menyampaikan harapan kepada pejabat baru agar segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja dengan penuh tanggung jawab.
“Mutasi jabatan adalah bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Kita berharap pejabat baru dapat bekerja dengan integritas, menjaga soliditas, serta memberi energi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” ujarnya.
Setelah upacara resmi ditutup, rangkaian dilanjutkan dengan kegiatan kenal pamit di aula Tatag Trawang Tungga, foto bersama serta pemberian ucapan selamat dari Kapolres, pejabat utama, dan seluruh peserta personel Polres Pasaman Barat kepada pejabat yang baru dilantik. **** hmsr/ irz
| SMPN 4 Sungai Beremas di Poros |
Meski sekolah sudah menerima bantuan WiFi Tenaga Surya dari Kominfo, namun jaringan internet yang tersedia dinilai belum maksimal dan sering mengalami gangguan. Akibatnya, pihak sekolah masih terpaksa menggunakan WiFi pribadi milik guru untuk mendukung kegiatan sekolah sehari-hari.
Kepala SMPN 4 Sungai Beremas, Apriani yang berlokasi di Poros, Pasaman Barat, saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan bahwa sejak dirinya mulai bertugas pada Maret 2026, fasilitas WiFi di sekolah tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, jaringan internet bantuan Kominfo yang dipasang sekitar sebulan lalu masih sulit digunakan.
![]() |
| Apriani, Kepala SMPN 4 Sungai Beremas |
“Memang sekarang sudah ada bantuan WiFi dari Kominfo, tetapi sangat sulit mendapatkan jaringan. Terpaksa kami masih menggunakan WiFi pribadi guru yang ada di sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan WiFi tersebut dipasang untuk menggantikan jaringan lama yang telah digunakan sejak tahun 2023 yang kini telah rusak, termasuk jaringan pribadi salah seorang guru yang selama ini membantu kebutuhan internet sekolah.
“Baru bulan kemarin dipasang mengganti WiFi yang lama dan WiFi guru, namun sinyalnya masih sangat lemah dan kurang bagus,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan WiFi bantuan Kominfo seharusnya dapat memberikan akses internet yang lebih lancar untuk mendukung administrasi sekolah, pembelajaran digital, hingga pelaksanaan ujian berbasis online. Namun kenyataannya, jaringan yang tersedia masih belum stabil.
| SMPN 4 Sungai Beremas |
“Harapan kami tentu jaringan internet bisa lebih bagus dan lancar, karena saat ini sinyalnya masih sangat lemah,” katanya lagi.
Saat ini, kata dia, akses internet yang paling sering digunakan tetap berasal dari WiFi pribadi guru di sekolah tersebut. Kondisi itu juga berdampak pada pengeluaran tambahan karena pihak sekolah harus membeli paket internet secara mandiri.
Bahkan saat pelaksanaan Ujian TKA beberapa waktu lalu, jaringan WiFi bantuan belum dapat digunakan pada pagi hari sehingga sekolah kembali mengandalkan jaringan milik guru agar kegiatan ujian tetap berjalan.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pihak terkait agar jaringan internet di sekolah ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung dunia pendidikan,” tutupnya. Begutupun pada pihak PLN agar segera memasukkan jaringan ke kawasan Poros inim " tutupnya, *** irz