HEADLINE NEWS

Gubernur Sumbar Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan USB SMK N 1 Sungai Beremas

By On Jumat, September 29, 2023

 

vPeletakan Batu Pertama Pembangunan USB SMK N 1 Sungai Beremas



PASAMAN BARAT, prodeteksi.com -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Sungai Beremas yang berlokasi di jalan Lintas Teluk Tapang Pigogah Pati Bubur Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (28/9/2023).


Ditargetkan, sekolah kejuruan perkapalan dan pertambangan ini tuntas dibangun dalam waktu dekat sehingga dapat beroperasi pada tahun ajaran 2024/2025.


"Kita melihat, peluang kerja di masa mendatang bagi siswa sekolah kejuruan sangat banyak. Apalagi di bidang perkapalan dan pertambangan," kata Mahyeldi.


Gubernur menjelaskan, pembangunan USB baru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar. Mahyeldi berharap, lulusan SMK perkapalan dan pertambangan turut menunjang rencana pemerintah dalam mengembangkan daerah Air Bangis sebagai salah satu pelabuhan terbesar di utara Sumbar. 


"Ini bahagian dari rencana pengembangan kawasan Air Bangis, dan menunjukkan keseriusan kita dalam meningkatkan SDM dan mempersiapkan generasi ke depan," ujar Gubernur lagi. 


Selain itu, kata Gubernur lagi, di SMK Perkapalan dan Pertambangan Sungai Beremas para pelajar juga akan menerima materi ajar dan praktik seputar teknik perkapalan. Sehingga, SMK tersebut akan melahirkan lulusan-lulusan yang menguasai seluk beluk mesin perkapalan, yang akan terserap langsung oleh dunia kerja di Pelabuhan Air Bangis dan Pelabuhan Teluk Tapang.


Pemprov Sumbar, sambung Mahyeldi, selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat terus mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi, yang bertujuan menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 


"Kita berharap, lulusan SMKN 1 Sungai Beremas mampu bersaing di dunia kerja, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta bahkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Oleh karena itu, upaya ini juga sejalan dengan program unggulan Sumbar, yaitu mewujudkan 100.000 enterpreneur muda untuk menopang ekonomi Sumbar," tambahnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, dalam laporannya menyebutkan bahwa pembangunan USB di Sumbar pada tahun ini berjumlah lima unit, sedangkan untuk tahun 2024 direncanakan sebanyak 10 USB. 


"SMK N 1 Sungai Beremas adalah salah satu dari lima sekolah baru yang dibangun di Sumbar, di mana dua di antaranya di Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu tiga lainnya, satu SLB dan satu SMK di Lima Puluh Kota, serta satu SMA di Kota Padang," kata Barlius.


Ia menyampaikan, SMK N 1 Sungai Beremasa direncanakan terdiri dari bangunan dua tingkat, yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha). Tahap pertama proses pembangunan meliputi pengerjaan lantai I yang terdiri dari enam lokal serta satu kantor.


"Kontraktor yang mengerjakan proyek ini adalah CV Anak Asyit Pratama, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar. Target pengerjaan selama 150 hari kalender, dan selesai nanti tanggal 25 Desember 2023. Setelah peletakan batu pertama dilakukan, kita berharap dukungan semua pihak, termasuk ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat sehingga pembangunan sekolah ini dapat segera terwujud," harapnya lagi.


Turut hadir dalam agenda ini, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi beserta jajaran, Kapolsek Sungai Beremas, Danramil Sungai Beremas, Camat Sungai Beremas, Wali Nagari se-Kecematan Sungai Beremas, dan Kepala SMK dan SMA se-Kabupaten Pasaman Barat, serta tamu undangan lainnya. (ad/ irz)

Kepala Kantor Kemenag Pasbar Berganti, Kini Dijabat Rali Tasman

By On Selasa, September 19, 2023

 


 

 Rali Tasman


Padang, prodeteksi.com —Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengalami pergantian. Sebelumnya dijabat oleh Muhammad Nur. Kini, dipercaya pada Rali Tasman yang mendapat promosi jabatan.


Rali Tasman  dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, Helmi di Padang pada Selasa (19/2023). Sebelumnya, Rali Tasman menduduki jabatan Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Kemenag Pasbar. 


Selain Rali Tasman, juga dilantik dua pejabat eselon III lainnya. Dua pejabat tersebutdalah;pertama, Thomas Febria Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Sebelumnya, Thomas menjabat Ketua Tim Kerja Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam sekaligus Penyuluh Agama Islam.


Kedua adalah, Yasril dilantik sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasaman. Sebelumnya menduduki jabatan Ketua Tim Kerja Penyuluh Agama Islam pada Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kemenag Sumbar sekaligus Analis Kebijakan



Hadir dalam pelantikan, Ketua Dharma Wanita, Nazifah Helmi, Kepala Bagian Tata Usaha Miswan, Kepala Bidang Penmad Hendri Pani Dias, seluruh Kepala Bidang, Pembimas, Kepala Kankemenag seSumatra Barat dan ASN di Lingkungan Kanwil Sumatra Barat. 


Kepala Kanwil Kemenag Sumbar dalam kesempatan itu mengatakan pelantikan ini untuk mengisi posisi jabatan yang kosong sekaligus promosi jabatan. Dari tiga pejabat yang dilantik semuanya promosi.



Usai melantik tiga Kepala Kankemenag ini, Kakanwil mengucapkan selamat atas amanah yang diemban dan ia berharap semoga yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.


“Selamat menempati tugas dan tupoksi yang baru, mari kita bekerjasama dalam menjalankan tugas sebagai abdi pemerintahan, abdi masyarakat demi majunya Kementerian Agama  yang kita cintai ini,” pesan Kakanwil.  ****Rr/irz

Empat Tahun Prodeteksi.com, kian Eksis, Aktual, Tajam dan Terpercaya

By On Senin, September 04, 2023

 


 



Sumbar, prodeteksi.com-----Media Online prodeteksi.com genap berusia Empat tahun, sejak diterbitkan perdana pada 1 September 2019, bertepatan 1 Muharram 1441 H, tahun baru Islam. Semoga media ini kian eksis, aktual, tajam dan terpercaya.



Portal Berita online yang berkantor utama di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat ini (Kantor Redaksi : Jl. Batang Lingkin Kec. Pasaman dan Jl. Diponegoro Parit Koto Balaingka), diluncurkan pertama pada awal tahun baru islam 1 Muharram 1441 H ( 1 September 2019).

Jika mengacu pada kalender islam atau penanggalan hijriyah, perodeteksi berulang tahun setiap tanggal 1 Muharram. Sedangkan jika mengikuti kalender masehi, maka hari peluncuran perdana peodeteksi adalah diperingati setiap tanggal 1 September.


Media digital yang didirikan dan dimenej keredaksiannya oleh Irti Zamin, SS ini, tampil dan berperan dalam melengkapi kebutuhan masyarakat akan informasi yang faktual, akurat, tajam dan terpercaya. 




"Media ini awalnya diterbitkan oleh Yayasan YPPIT-ZAMIGA, kemudian ditingkatkan badan hukumnya dengan didirikannya PT. Pro Pers Indonesia sejak 2 Februari 2020. Alhamdulillah masih eksis dan terus berkembang hingga saat ini, kata Irti Zamin, Pimpinan PT. Pro Pers Indonesia.


Lanjutnya, kehadiran prodeteksi.com, mengacu pada UU Pers No.40 Tahun 1999. Bahwa badan hukum pers yang sesuai adalah Perseroan Terbatas (PT) Dan secara khusus bergerak di bidang pers dan punya bidang usaha penerbitan kantor berita swasta.

prodeteksi.com


PT. Pro Pers Indonesia ini dibentuk berdasarkan akta notaris  NO. 02 Tanggal 03 Februari 2020 ( Notaris : Rustim Afandi, SH). Dan berbadan hukum resmi karena telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan SK. KEMENKUMHAM RI : AHU-0007532.AH.01.01. Tanggal 06 Februari 2020.


Selain itu memiliki tanda daftar perusahaan yang kini dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105380198 Tanggal 9 Maret 2020 ( dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI) Kode KBLI (06422, 58130, 63122 dan  63912).


Dilengkapi pula dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 202003-0911-3953-4464-897, Tanggal 09 Maret 2020. Juga memilii NPWP dengan No : 80.676.323.1.202.000.


 Irti Zamin, SS


Pendiri Pro Pers Group, Irti Zamin SS, yang juga Ketua DPD. SPMI ( Serikat Praktisi Media Indonesia) Kabupaten Pasaman Barat ini yang masih aktif sebagai Wartawan Tabloid ZAMAN sejak tahun 2002, berharap prodeteksi.com dan juga media satu group dengan Pro Pers Group, seperti smartsumbar.com, sannarinews.com, zamanterkini.com, prorakyatnews.com akan lebih eksis dan lebih update lagi ke depan. Sehingga berita -beritanya dinanti pembaca dan berkontribusi untuk kemajuan daerah,   **re

Gubernur Sumbar Sebut Posisi Staf Ahli dalam Pemerintahan bukan Jabatan Orang  Terbuang

By On Sabtu, Agustus 26, 2023

 

 Gubernur Mahywldi ketika acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Staf Ahli Gubernur, Bupati ,dan Walikota se Sumbar di Bukittinggi,

Bukittinggi, prodeteksi.com ------ Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan posisi Staf Ahli dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat penting, salah satunya sebagai policy adviser bagi Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota. Oleh sebab itu, ia memandang posisi tersebut mesti diisi oleh figur yang mumpuni dan cakap baik secara wawasan maupun pengalaman.


"Jangan ada lagi yang beranggapan jabatan Staf Ahli adalah jabatan orang terbuang, itu keliru. Tidak mungkin posisi se vital itu kami isi dengan sosok yang tidak mumpuni," tegas Gubernur Mahyeldi.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Mahyeldi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Staf Ahli Gubernur, Bupati ,dan Walikota se Sumbar di Bukittinggi, Rabu (23/8/2023).

Gubernur juga menyebut, fungsi Staf Ahli yang demikian juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tepatnya pada pasal 103 ,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja ,dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, dimana pasal 1 nya menegaskan bahwa tugas Staf Ahli adalah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai keahliannya.

"Melihat beratnya tugas seorang Staf Ahli, maka kita kemudian menempatkan orang-orang yang kompetensinya teruji, pengetahuannya mendalam, pemikirannya tajam, dan pengalamannya berlimpah untuk mengisi jabatan tersebut," kata Mahyeldi.

Selanjutnya, terkait dengan peran Staf Ahli sebagai policy adviser bagi Kepala Daerah, Mahyeldi menuturkan dinamika perubahan teknologi dan tatanan kehidupan sosial masyarakat, secara tidak langsung telah menuntut pemerintah untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas, agar regulasi dan kebijakannya tetap sesuai dengan kondisi terkini.

"Di sisi inilah, kami mengharapkan peran besar dari para Staf Ahli untuk mengkaji dan memberi saran kepada KDH untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi dan kebijakan-kebijakan," ucap Mahyeldi.

Pada akhir sambutannya, guna menjawab tantangan tersebut, Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh pejabat yang mengemban tugas sebagai Staf Ahli untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan wawasan. Tujuannya agar pemikiran, gagasan, atau rekomendasi seputar pelayanan publik dan pemerintahan yang nanti akan disampaikannya kepada Kepala Daerah dapat senantiasa tepat guna dan tetap relevan dengan zaman. (hms sbr/ iz)

Terkait Dugaan Illegal Loging dan Illegal Mining, WALHI Sumbar Segera Surati Pihak Terkait

By On Selasa, Februari 15, 2022


 



Sumbar, prodeteksi.com------ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Perovinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberi perhatian serius terhadap upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup. Sehingga, begitu mengetahui adanya dugaan aktivitas penebangan kayu secara liar (illegal loging) dan penambangan emas tanpa izin (Illegal mining) di kawasan Ranah Batahan Pasaman Barat seperti yang dikabarkan mulai masuk ulayat Sabajulu Nagari Batahan dan sekitarnya, WALHI Sumbar pun merespon dengan cepat.

 

“Kita akan teruskan temuan kasus ini ke Penegak Hukum (Polda Sumbar). Dan karena kewenangan tambang juga ada di provinsi kami akan kirimkan surat resmi ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Provinsi dan Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) provinsi Sumatera Barat, “ kata Tommy Adam, Kepala Dep. Advokasi WALHI Sumbar ketika dihubungi media ini, Selasa (15/2/2022).

 

 

“Kami berharap DLH Provinsi dapat mengambil langkah-langkah untuk menemukan fakta rusaknya lingkungan akibat pertambangan tersebut. Sementara ESDM dapat berkoordinasi dengan penegak hukum agar tambang tersebut dihentikan dan tidak terulang kembali kejadian yang sama, “ pintanya

 

 

 Tommy Adam, Kepala Dep. Advokasi WALHI Sumbar



Lanjutnya lagi, selain itu, adanya indikasi dan dugaan perambahan hutan, WALHI Sumbar akan lakukan koordinasi dengan Dishut (Dinas Kehutanan)
 Provinsi Sumbar, agar dinas itu dapat mengambil langkah tegas (pidana) terkait pemabalakan hutan yang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

 

 

WALHI Sumbar yang merupakan jaringan pembela lingkungan yang independen ini terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan mencegah serta menghentikan terjadinya pengrusakan lingkungan. Menurut Tommi Adam, tambang yang diduga ilegal yang berada di Nagari Batahan adalah sebuah kejahatan lingkungan yang dilakukan tanpa memikirkan dampak bagi lingkungan itu sendiri.

 

 

“Bila di perhtaikan secara kewilayahan, Nagari Batahan adalah Hulu DAS Batahan yang mengalir sampai ke Sumatera Utara. Maka jika terjadi penambangan emas dan ilegal loging yang dilakukan akan berdampak terhadap ekosistem DAS Batahan yang ada sekarang. Bahkan masyarakat di wilayah hilir akan merasakan dampak terhadap air yang tidak dapat digunakan ketika ada aktivitas merusak di hulu, terangnya.

 

 

Dia menjelaskan, bahwa secara kebencanaan, penambangan emas di hulu sungai akan memperparah erosi dan pada akhirnya akan menyebabkan bencana ekologis seperti longsor dan banjir bandang.

 

 

“Mengacu pada UU No 3 Tahun 2020 tentang minerba, kegiatan penambangan ilegal tersebut dapat dijatuhi Pidana, “sebut Tommy.

 

Disebutkan bahwa sanksi pidana sesuai pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 

WALHI Sumbar berharap penegak hukum dapat menindak tegas aktivitas penambangan tersebut karena dapat menyebabkan keruskaan yang lebih besar terhadap kondisi DAS Batahan. Demikian juga terhadap otak pelaku kegiatan penambangan tersebut agar dapat memberikan efek jera. “Ini dalahan pandangan  WALHI Sumbar, “ujarnya.***irz


Baldi Pramana Terpilih sebagai Anggota KPID Sumbar

By On Minggu, Januari 02, 2022


 

 Baldi Pramana, SH, M.Kn


Sumbar, prodeteksi.com ----- Baldi Pramana, SH, M.Kn terpilih sebagai salah seorang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Periode 2021 hingga 2024 mendatang.



Putra Paraman Ampalu kelahiran Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, 16 Januari 1979 ini, berhasil lolos semua tahapan seleksi hingga akhirnya ditetapkan oleh DPRD Sumbar sebagai Anggota KPID Sumbar terpilih bersama 6 anggota lainnya dan 6 orang lagi cadangan.




“Alhamdulilah setelah mengikuti seleksi yang panjang, akhirnya saya bersama 6 orang rekan lainnya ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai Anggota KPID Sumbar. Kini menunggu SK Gubernur dan pelantikan, “ kata Baldi yang juga seorang advokat dan praktisi hukum di Pasaman Barat, Minggu (02/01/2022)



Penasehat Hukum Pro Pers Media Group ini juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menyatakan siap untuk berusaha menjalankan tugas dengan sebaik- baiknya dan seoptimal mungkin sesuai program kerja KPID Sumbar.




Sebelunya, tahapan seleksi dimulai dari seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi (Pansel)  KPID Sumbar sejak Agustus 2021. Dari  57 orang pendaftar lolos sebanyak 30 orang. Kemudiakan berlanjut dengan test tertulis, psikotest dan wawancara  pada September 2021 dan menyisakan peserta 21 orang.



Lalu kemudian, Pansel KPID Sumbar menyerahkan 21 nama  tersebut  pada DPRD Sumbar  melalui  Komisi I.  Dengan tahapan test wawancara (fit and proper test)  sehingga menjadi 14 orang dengan rincian tujuh orang ditetapkan sebagai komisioner dan tujuh lagi cadangan.



Dalam tahapan test di DPRD Sumbar, akhirnya  melalui persaingan ketat dan hasil voting suara menetapkan 7 orang sebagai anggota KPID terpilih dan 6 orang cadangan. Informasi yang diperoleh, Baldi Pramana  memperoleh 8 suara merupakan suara terbanyak 1 dari 7 orang anggota KPID Sumbar terpilih.



 Surat Ketetapan Anggota KPID Sumbar dari DPRD Sumbar


Penetapan Anggota KPID Sumbar Periode 2021 sampai 2024, tertuang dalam Surat Keptusan DPRD Sumbar bernomor 165 / 1367 / Persid 2021 tanggal 30 Desember 2021. Ditandatangani langsung oleh ketua DPRD Sumbar, Supardi.



Surat berisi 3 poin ketetapan itu ditujukan kepada Gubernur Sumbar. Pertama, penetapan hasil uji kepatutan dan kelayakan komisi 1 DPRD Sumbar yang memutuskan 7 calon anggota KPID. Mereka adalah,  Baldi Pramana, Dasrul, Edra Mardi, Eka Jumiati, Robert Cenedy, Ficky Tri Saputra dan Rahmadi Sutrisno. Dan 6 orang calon cadangan, yakni Yusrin Trinanda, Mona Sisca, Aznil Mardin, Jimmy Syah Putra Ginting, Adrian dan Gusriono.



Poin kedua, dalam surat penetapan Anggota KPID yang di keluarkan oleh DPRD Sumbar itu  menyebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembaban Komisi Penyiaran Indonesia, DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan secara administrasi dengan keputusan gubernur.



Sedangkan pada poin ketiga, meminta Gubernur Sumatera Barat untuk menetapkan sekaligus melantik anggota komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi sumatera barat masa jabatan 2021 2024 mendatang. ****irz


Gubernur Sumbar Perpanjang Masa Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pajak Kendaraan

By On Kamis, Desember 16, 2021

 

 Mahyeldi

Sumatera Barat, prodeteksi.com -----Kabar gembira, Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi memperpanjang masa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Juga pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hingga 15 Maret 2022.

 

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratuf Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, yang ditandatangani gubernur pada 15 Desember 2021 kemaren.

 

 

"Perpanjangan jangka waktu penghapusan sanksi adminstratif adalah karena masih tingginya antusiasme wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak yang telah lewat jatuh temponya," ungkap Gubernur Mahyeldi, Kamis (16/12/2021)

 

 

Selain itu menurut gubernur alasan perpanjangan tersebut karena masih banyaknya masyarakat yang ingin melakukan pemindahan kepemilikan kendaraan, selain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.


Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB ini diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat.***d/i

Syamsul Bahri Raih Penghargaan Tokoh Keterbukaan Informasi Publik

By On Sabtu, Desember 11, 2021

 

 SYAMSUL BAHRI

Sumbar, prodeteksi.com------Ketua Komisi I Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Syamsul Bahri menerima penghargaan Achievement Motivation Person Award 2021 (Tokoh Keterbukaan Informasi Publik) dari Komisi Informasi (KI) Sumbar.


Penghargaan itu diterima Syamsul Bahri, Jumat (10/12/2021) di Ruang Sidang DPRD Sumbar. Diserahkan oleh Ketua Komis Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska didampingi Adrian Tuswandi, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Sumbar.


Ini tak lepas dari komitmen Ketua Komisi I, Syamsul Bahri yang juga politisi PDIP ini dalam menggaungkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Bahkan secara kelembagaan DPRD Sumbar telah memprakarsai Ranperda Keterbukaan Informasi. Sehingga diharapkan akan semakin membumikan keterbukaan informasi di tengah masyarakat.


 Syamsul Bahri ketika menerima penghargaan Tokoh Keterabukaan Informasi Publik 


“ Pak Syamsul Bahri diharapkan dapat menularkan komitmennya soal keterbukaan informasi kepada lingkungannya demi semakin memasifkan keterbukaan informasi di badan publik,” kata Nofal ketika menyerahkan penghargaan tersebut.


KI Sumbar sangat mengapresiasi komitmen Syamsul Bahri dalam  mensupport program Komisi Informasi Sumbar dalam memasifkan keterbukaan informasi publik. “ Beliau adalah penyemangat bagi para penggiat keterbukaan informasi publik di Sumbar khususya di daerah pemilihan  beliau Pasbar dan Pasaman,” ujar Nofal Wiska



Sementara itu, Syamsul Bahri mengucapkan rasa terima kasih atas anugerah penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Sumbar itu.


 Syamsul Bahri

“Terimakasih kepada Komisi Informasi Sumatera Barat atas penghargaan sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik ini. Sebagai orang ujung timur Sumbar yakni putra Pasaman Barat, penghargaan ini sangat berarti dan bermakna bagi saya. Semoga amanah dari penghargaan ini dapat saya jalani dengan baik, “ ungkapnya.



Lanjutnya lagi, “ini adalah suatu tantangan, Insya Allah menjadi ikhtiar bagi saya untuk memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar, ” sebutnya, usai menerima penghargaan tersebut.****tg/iz


Gubernur Mahyeldi Raih Penghargaan Kepala Daerah Terinovatif  2021 Versi Republika

By On Kamis, Desember 09, 2021

 

 Mahyeldi Ansharullah, meraih penghargaan sebagai 'Tokoh Kepala Daerah Terinovatif dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Tahun 2021


Sumbar, prodeteksi.com------Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),  Mahyeldi Ansharullah, meraih penghargaan sebagai 'Tokoh Kepala Daerah Terinovatif dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Tahun 2021. Penghargaan diberikan dalam gelaran Anugerah Syariah Republika, yang berlangsung secara daring, Rabu (8/12/2021).


Dari 38 kategori penerima anugerah, Buya Mahyeldi dinilai sebagai sosok yang peduli dan konsisten mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Bahkan menjadi satu-satunya kepala daerah yang menerima anugerah tersebut. 


Hebatnya, untuk kategori tokoh syariah, Mahyeldi menjadi tokoh kedua setelah Presiden Joko Widodo.


"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Republika, masyarakat Sumatera Barat, serta seluruh stakeholder atas penghargaan dan kehormatan bagi sebagai “'Tokoh Kepala Daerah Terinovatif Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Tahun 2021," ujar Mahyeldi.


"Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen mendorong pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Semoga dengan tumbuhnya ekonomi syariah akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.


Irfan Junaidi, Pimpinan Redaksi Republika, dalam sambutannya di awal acara mengatakan, Anugerah Syariah Republika 2021 merupakan salah satu bentuk apresiasi Republika sebagai media yang berkhidmat untuk komunitas muslim kepada pihak-pihak maupun lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air.


"Mudah-mudahan kado kecil ini dapat mendorong pelaku ekonomi syariah tambah semangat, sehingga bisa lebih luas dirasakan manfaatnya oleh masayrakat bahkan menjadi pemain kunci di tengah masyarakat," harap Irfan. . ****


MTQ ke-39 Sumbar Ditutup, Ini Peringkat 10 Besar

By On Sabtu, November 20, 2021

 

 Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat penutupan pelaksanaan MTQ N ke-39 tingkat provinsi di Padang Panjang.


Padang Panjang Sumbar, prodeteksi.com --- Pelaksanaan MTQ Nasional ke-39 Tingkat Sumatera Barat (Sumbar) di Kota Padangpanjang, 13-19 November 2021 berakhir. Kafilah Kota Padang berhasil meraih juara umum,  menggeser Tanah Datar yang merupakan juara umum MTQ pada tahun 2019 lalu.



Dalam MTQ ke -39 kali ini, Kota Padang berhasil meraih 103 poin. Kemudian disusul juara kedua Kabupaten Tanah Datar dengan 62 poin dan peringkat ketiga Kota Pariaman meraih sebanyak 59 poin. 


Peringkat keempat dari 10 besar diraih Kabupaten Pasaman 51 point. Urutan berikutnya Kabupaten Agam47 poin, Kabupaten Padang Pariaman 46 poin, Padang panjang 35 poin.


Seterusnya, Bukittinggi 31 poin, Kabupaten Pasaman Barat29 poin, Kota Solok 25 pon dan Kota Payakumbuh 25 pon,



Pelaksanaan  MTQ Nasional ke-39 tingkat Sumbar di Padangpanjang itu, resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, di GOR Khatib Sulaiman, Padang Panjang, Jumat (19/11/2021). 


"Selamat kepada seluruh pemenang pada MTQ ini, juga kepada seluruh kafilah yang telah berjuang sepenuh tenaga meski belum meraih prestasi. Jadikanlah kegiatan ini sebagai pengalaman untuk melecut prestasi lebih tinggi ke depan," kata Wagub.


Ia memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang telah menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh peserta. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh kepala daerah dan LPTQ kabupaten dan kota yang telah membina generasi muda dalam mencintai Al Quran. ****/iz


Luar Biasa, Pertemuan Istri Kepala Daerah di Mentawai

By On Selasa, November 16, 2021

 

Pertemuan bulanan istri kepala daerah se Sumbar di Kabupaten Kepulauan Mentawai


Mentawai Sumbar, prodeteksi.com---Para istri Kepala Daerah se-Sumatera Barat mengadakan pertemuan bulanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (15/11/2021). Acara ini disambut baik oleh Bupati Mentawai yang diwakili Sekda Martinus Dahlan, di Tua Pejat.


Hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Bujai, KM 6 Tua Pejat itu, Ketua TP.PKK Sumbar Ummi Harneli Mahyeldi, Ketua Umum BKOW Sumbar Ny. Fitria Amelia Audy, Ketua Dharma Wanita Ny. Lina Hansastri, serta istri bupati dan walikota se-Sumbar.


Menurut Sekda Mentawai Martinus, kehadiran rombongan di Bumi Sikerei tersebut membawa berkah tersendiri. Pasalnya, kondisi cuaca sangat bagus, dengan air laut yang tenang dan cuaca cerah. Bahkan, ikan lumba-lumba yang sudah lama tak kelihatan, menampakkan dirinya di Dermaga Tua Pejat.


"Ini pertemuan yang luar biasa. Biasanya cuaca jelek, tapi hari ini cuaca sangat bagus, bahkan ada lumba-lumba di dermaga. Suatu yang sangat jarang terjadi. Air tenang seperti danau. Berarti ini pertanda baik bagi kami," kata Martinus yang akrab disapa 'Pak Ucok' ini.



Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus menyampaikan terimakasih karena telah memilih Kepulauan Mentawai sebagai tempat pertemuan bulanan istri-istri kepala daerah.


"Terimakasih Ibu Ketua, telah menunjuk Kepulauan Mentawai sebagai tempat pertemuan. semoga dengan pertemuan ini semakin mendorong kemajuan bagi Mentawai. Silahkan ceritakan kondisi Mentawai saat ini pada sanak saudara. Mentawai tidak seperti dulu lagi, sinyal sudah bagus, tak perlu cari ke puncak bukit lagi. jaringan dan akses lancar," tambah Martinus. 


Ummi Harneli juga mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh Pemkab Kepulauan Mentawai, sekaligus memuji kekompakkan warga masyarakat yang berbeda suku dan agama namun bisa hidup rukun di Kepulauan Mentawai.


"Baru kali pertama Ummi menginjakkan kaki ke Bumi Sikerei. Persatuan dan kekompakkan masyarakatnya sungguh luar biasa. Menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah sambutan cuaca tadi juga sangat bagus  Perjalanan tak terasa lama, sebentar saja sudah sampai. Lumba-lumba yang muncul tadi, semoga ini suatu keberkahan. Mungkin lumba-lumba mengira ini temannya datang," ujar Ummi berseloroh.


Dalam arahannya, Ummi Harneli menyebutkan pertemuan ini merupakan agenda bulanan sebagai pemersatu para istri kepala daerah baik itu istri walikota/wakil walikota atau istri bupati/wakil bupati yang ada dalam Provinsi Sumatera Barat.


Melalui kegiatan itu Ummi juga mensosialisasikan beberapa program terbaru TP.PKK yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anggota PKK dan masyarakat binaannya seperti kegiatan Gelari Pelangi serta Gemar Membaca.


Selain itu, Ketua BKOW Sumbar Ny. Fitria Amalia Audy melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan BKOW seperti kunjungan dan mendengar aspirasi anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati. Kemudian BKOW juga berpartisipasi dalam rangka 'Bulan Peduli Kanker Payudara sedunia'.


"Dalam waktu dekat BKOW juga akan melaksanakan beberapa agenda seperti sosialisasi pelestarian pakaian adat Minangkabau untuk organisasi perempuan. Selain itu, BKOW bekerjasama dengan Kowani juga akan mewujudkan komitmen membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting di Sumbar," jelas Amelia.


Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari ini, para peserta juga akan mengikuti bimbingan teknis dengan pemateri profesional. Disamping itu, peserta juga meninjau pameran produk hasil kerajinan dan makanan khas Kepulauan Mentawai, serta beranjangsana ke salah satu resort di Pulau Sipora. ***dkmft s/ irz

 

MTQ Nasional Tingkat Sumbar ke-39 Dibuka Dirjen Bimas Islam

By On Senin, November 15, 2021

 

 MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39, tahun 2021 di Kota Padang Panjang Resmi Dibuka


Sumbar, prodeteksi.com---- Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-39, tahun 2021 di Kota Padang Panjang, resmi dibuka, Sabtu (13/11/2021) malam. Pembukkan secara resmi oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin, di GOR Bancah Laweh.


MTQ ini tampil megah layaknya perhelatan tingkat nasional. Dan disambut antusias warga atas helat MTQ yang menjadi cerminan julukan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah itu.


Dalam sambutannya, Dirjen berharap, ajang MTQ bukan seremonial semata, namun mampu mewujudkan manusia berkualitas dengan ahlak Qur'ani dan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat.


"MTQ ke-39 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 diharapkan mampu membentuk manusia menjadi manusia yang berkualitas. Tidak hanya berbuat baik, tetapi mampu mentransfer sekaligus menjadi pelopor bagi sekitarnya untuk menjadi agen kebaikan," harap Kamaruddin


Harapan serupa juga disampaikan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi. Ia juga mengapresiasi persiapan matang yang dilakukan panitia serta antusiasme warga Kota Padang Panjang yang memadati lokasi acara pembukaan MTQ yang diikuti oleh 1159 peserta dari 19 kabupaten kota tersebut.

 


"Melalui MTQ ini saya mengajak membangun adab dan peradaban dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Jangan terjebak pada seremonial semata, namun juga harus diamalkan sesuai dengan tema MTQ, yakni mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang Qur’ani, bermarwah, dan bermartabat," kata Buya Mahyeldi.


Pada MTQ yang berlangsung hingga 19 November ini, menurut Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, pihaknya telah menyiapkan berbagai lokasi dan fasilitas sebagai venue lomba untuk 13 cabang yang dilombakan. Fadly mengaku gembira atas antusias warga atas helat MTQ yang menjadi cerminan julukan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.


Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumbar Audy Joinaldy, menyampaikan keistimewaan MTQ kali ini didukung oleh tanaga IT serta menggunakan aplikasi khusus gang memudahkan peserta atau kafilah mulai dari pendaftaran maupun selama perlombaan berlangsung.


"Perlombaan MTQ dari waktu ke waktu selalu berkembang. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi pendaftaran sehingga peserta bisa daftar secara online. Dan kita sudah bekerjasama dengan Dinas catatan sipil. Tujuannya agar Sumbar betul-betul bisa mendapatkan prestasi dari hasil binaan kita sendiri," jelas Wagub.


Pembukaan MTQN ke-39 Tingkat Provinsi Sumbar ini ditandai dengan pemukulan alat gendang tradisional. Dilanjutkan kemudian dengan pengibaran bendera MTQ oleh Paskibra Kota Padang Panjang. Lalu diteruskan dengan devile kafilah dari 19 kabupaten dan kota.


Hadir dalam pembukaan ini, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul, bupati dan walikota se-Sumbar, legislatif, Ketua dan Wakil Ketua TP.PKK Provinsi dan kabupaten kota, tokoh masyarakat serta tamu undangan.****dkmft s/iz


Pemprov Sumbar dan Riau Sepakat Kerjasama Berbagai Bidang

By On Sabtu, November 13, 2021

 

 Pemrov Riau dan SUmbar jalin Kerjasama

Sumbar, prodeteksi.com-----Pemprov Sumbar dan Pemrov Riau menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara kedua provinsi bertetangga, Jumat (12/11/2021) di Gedung Daerah Balai Serindit Kota Pekanbaru.


Kerjasama tersebut dalam kerangka optimalisasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mendukung pembangunan nasional.


Tiga perjanjian kerjasama telah dilakukan. Yakni antara Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura kedua provinsi tentang kerjasama pengelolaan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.


Selanjutnya perjanjian kerjasama antara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau dengan Dinas Pangan Provinsi Sumbar tentang distribusi ketersedian pangan.


Terakhir, perjanjian kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja kedua daerah tentang penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di perbatasan.


Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi maupun Gubernur Riau Syamsuar bersyukur atas kerjasama ini dan berharap bisa ditingkatkan terus pada bidang lainnya dimasa mendatang.


"Terimakasih atas kerjasama ini yang merupakan wujud keseriusan kedua provinsi dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan kerjasama daerah. Dengan dinamika saat ini dan perkembangan dimasa mendatang, kerjasama merupakan keniscayaan dalam manajemen pemerintah daerah," kata Gubernur Mahyeldi.


Tidak lupa Buya Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemprov Riau kepada Sumbar, khususnya pada saat melonjaknya kasus Covid-19 berupa oksigen cair sehingga masyarakat yang terpapar bisa mendapat perawatan maksimal.


Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar juga menyampaikan hal serupa. Secara khusus Gubri juga berharap pembangunan pelabuhan di Air Bangis Pasaman yang berbatasan dengan Rokan Hulu, Riau, bisa segera diwujudkan. Termasuk juga Tol Sumbar-Riau sehingga bisa sama-sama dimanfaatkan oleh masyarakat kedua daerah.


"Riau sangat cinta dengan Sumbar. Semakin cepat jalan Tol nya, semakin baik. Setiap liburan atau akhir pekan, kendaraan plat BM sangat banyak di Sumbar. Jika Tol selesai, tentu plat BA juga bisa sampai ke Dumai," harap Syamsuar.


Turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung dalam suasana keakraban ini Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, jajaran Forkopimda Riau, kepala OPD kedua provinsi serta tokoh perantau Minang diantaranya Basrizal Koto.****dkf s/ir

Mantan Pengurus KNPI Pasbar, Idenvi Susanto Khawatir  Perpecahan di Tubuh KNPI Sumbar

By On Sabtu, November 06, 2021

 

 Idenvi Susanto


Sumbar, prodeteksi.com------Jelang Musyawarah Daerah  (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, aroma perpecahan berpotensi mencuat dalam tubuh organisasi pemuda tersebut.


Sebegaimana diketahui, kepengurusan KNPI Sumbar periode 2018-2021 di bawah kepemimpinan Fadly Amran akan berakhir. Dan segera dilaksanakan Musda pada 8 November mendatang.


Namun, kini mulai tercium dinamika yang berkembang di tubuh KNPI Sumbar akan terjadi dualisme kepengurusan antara kubu Noer Fajrieansyah dan kubu Haris Pertama. Hal ini diungkapkan Mantan Aktivis Pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat (Pasbar) Idenvi Susanto yang juga mantan pengurus KNPI Pasbar tiga periode, Sabtu (6/11).



Menurut Idenvi,  walau fenomena dualisme kepengurusan KNPI ini juga terjadi di beberapa daerah atau pun provinsi lain. Namun hendaknya tidak perlu terjadi di Sumbar karena hanya akan memecah belah organisasi.



Oleh karena itu ia mengajak seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Sumbar khususnya Pasbar agar merapatkan barisan pada Musda 8 November mendatang.


“Diharapkan KNPI Sumbar jangan sampai pecah dikarenakan masalah politik ataupun kepentingan politik. Sebab,  daerah kita ini termasuk Pasbar, merupakan daerah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, “ ujarnya.



Lanjutnya, KNPI merupakan organisasi pemuda yang mesti dijaga kekompakkannya. Maka  ia berharap hendaknya jangan diajarkan untuk saling jatuh menjatuhkan dan politik pecah belah oleh para elit politik yang punya kepentingan pribadi atau kelompok.



"Sumbar merupakan daerah yang menjunjung tinggi serta menjaga persatuan dan kesatuan pemuda. Jadi, jangan kita mau diadu domba demi kepentingan politik dan kelempok tertentu, “sebutnya.



Ditambahkannya, siapa pun yang akan maju dan berkompetisi dalam Musda, majulah sesuai aturan main. Dan raihlah kepercayaan anggota untuk memperoleh legalitas dan kepengurusan yang sah. Bukan dengan membuat terjadinya dualisme kepengurusan.

 


Menurutnya,  marwah KNPI harus tetap dijaga bersama-sama tanpa dirusak oleh dualisme-dualisme yang hanya akan menimbulkan perpecahan antar sesama. Apalagi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu atau politik. ****irz

 


Pemprov Sumbar Dinilai Tim Monev Keterbukaan Informasi Publik

By On Senin, Oktober 11, 2021

 


Tampil Kompak, Pemprov Sumbar Dinilai Tim Monev KIP
Hari ini, Senin (11/10) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dinilai oleh Tim monitoring dan evaluasi informasi publik yang dipimpin oleh Prof. R. Siti Zuhro. Pemerintah Provinsi Sumbar yang mendapat jadwal pada sesi 2, memulai dengan kata sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy. 


Pada sambutannya Audy Joinaldy menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik saat ini sudah menjadi hak dasar yang integral bagi masyarakat. Tidak saja bagi masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari KI Pusat diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan informasi publik di Sumbar. 


"Pelaksanaan monev ini tentunya dapat menjadi salah satu panduan bagi kami di Pemprov Sumbar untuk memenuhi masyarakat akan informasi publik. Sekaligus sebagai pemacu bagi kami untuk terus memantau dalam informasi publik, terutama pada masa pandemi seperti saat ini," terang Wagub. 


Wakil Gubernur Sumbar yang pada kesempatan ini juga didampingi oleh Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Nofal Wiska, dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman, juga menjelaskan secara garis besar Pemprov Sumbar sudah melaksanakan beberapa inovasi dalam upaya peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain melalui transformasi digital Pemprov Sumbar, penggunaan super app dalam pelayanan, serta pelaksanaan kolaborasi dengan pemangku kepentingan informasi di Sumbar. ***dkf s/mmc/i

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *