HEADLINE NEWS

Polemik Landasan Hukum Pilwana

By On Kamis, Juli 02, 2026

 OPINI 


 Oleh : IMAM JENDRI FH.S.Ag.,M.Si
( Politisi, akademisi dan pemerhati pemerintahan Daerah )



PILWANA serentak se- Pasaman Barat 2026 sudah memasuki tahapan sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan,sesuai dengan peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pilwana yang ditunggu tunggu oleh masyarakat Pasaman Barat yang telah lama menantikan wali nagari yang depenitif semenjak dimekarkan nya pemerintahan nagari dari 19 nagari menjadi 92 nagari depenitif,


Persoalan aturan main baik perda maupun PERBUP masih didalam perdebatan sejumlah kalangan baik oleh ketua DPRD sekaligus ketua DPD partai Golkar, anggota DPRD dari Gerindra sekaligus ketua DPD Gerindra Bpk Erianto SH,ketua Nasdem Guntara, praktisi hukum sekaligus kader Golkar Kasmanedi dan sejumlah tokoh masyarakat masih menjadi perdebatan diruang publik.


Mengingat tahapan Pilwana sudah memasuki tahapan sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan tentu hal ini membutuhkan kearifan kita semua, bagaimana proses yang sudah berjalan tidak terganggu sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Pasaman Barat 


Perdebatan tersebut karena perda Pasaman Barat nomor 11 tahun 2018 yang dianggap sudah kadar luasa dengan keluarnya perubahan kedua UU no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu UU no 3 tahun 2024 yang mengatur masa jabatan kepala wali nagari atau desa dari masa 6 tahun menjadi 8 tahun dan PP nomor 16 tahun 2024 tentang pelaksanaan Pilwana atau Pilkades serta Permendagri tentang pemilihan kepala desa atau nagari,


Sesuai peraturan perundang-undangan,jika perda belum dilakukan perubahan sementara pelaksanaan Pilwana sudah memasuki tahapan maka Bupati dalam rangka mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan peraturan Bupati ( PERBUP) tentang pelaksanaan Pilwana tersebut dengan ketentuan azas Alex superior derogat legi inferiori ( aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah) ketika UU desa/ nagari diubah misalnya masa jabatan kepala desa/nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau aturan calon tunggal di sahkan maka ketentuan dalam perda lama yang bertentangan dengan UU terbaru otomatis GUGUR DEMI HUKUM, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


Cara seperti tersebut adalah kewenangan Bupati

dengan mengunakan Diskresi dan kewenangan Atributif Bupati atas perintah hukum dengan tujuan pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh di tertunda, hanya karena DPRD lalai melakukan pengawasan dalam penyesuaian perubahan PERDA nomor 11 tahun 2018, dan PERBUP dikeluarkan sebagai diskresi hukum untuk mengisi kekosongan aturan teknis dengan melompati perda yang sudah usang dan harus merujuk langsung pada:


* UU no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU desa 

* PP no 16 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemilihan wali nagari atau Pilkades,

* Kemendagri yg berhubungan dengan Pilwana atau Pilkades 


Adapun syarat legalitas PERBUP Transisi agar PERBUP tetap sah secara hukum dan tidak digugat di kemudian hari, konsideran dan mengingat dalam PERBUP harus dituliskan secara cermat sebagai berikut:


1. Mencantumkan UU desa terbaru beserta PP turunannya sebagai konsideran utama 


2. Tetap mencantumkan perda lama ,namun diberi kausul penegasan pada akhir pasal PERBUP bahwa " ketentuan dalam PERDA yang bertentangan dengan UU no 3 tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku bagi".


Kemudian Bupati mengajukan revisi PERDA secara cepat melalui jalur komulatif terbuka akibat perintah UU ke DPRD, agar harmonisasi hukum dari tingkat pusat hingga ke daerah tetap terjaga dengan baik,


Langkah yang kami sampaikan adalah sebagai Emergency exit dari polemik hukum yang terjadi di Pilwana serentak Pasaman Barat, walaupun revisi perda baru diajukan tahapan Pilwana tetap dilanjutkan sesuai apa yang diatur dalam PERBUP yang mengatur petunjuk teknis pemilihan wali nagari se-pasaman Barat 


Berbagi pengalaman kami sebagai ketua komisi A DPRD Pasaman Barat yang membidangi pemerintahan dan hukum, pengajuan revisi PERDA cepat melalui jalur komulatif terbuka demi mengisi dan harmonisasi hukum dapat dilakukan pengusulan dan pengesahan dalam masa waktu 1 Minggu,


Mudah mudahan koordinasi yang baik dengan DPRD maksud dan tujuan hajat demokrasi di pemerintahan nagari dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Aamiin. *****

Pengamat Hukum Sumbar, Arman Syaukat: Jika tak Sejalan dengan Perda, Perbup PILWANA bisa Digugat ke PTUN

By On Kamis, Juli 02, 2026

 

 Perbup No 12 Tahun 2026


Pasaman Barat, prodeteksi.com  – Polemik Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) terus menuai sorotan. Kali ini, Pengamat Hukum Sumatera Barat sekaligus advokat senior, Arman Syaukat, SH, menilai Perbup tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila substansinya bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 yang menjadi dasar pembentukannya.


Menurut Arman, Peraturan Bupati merupakan aturan teknis untuk melaksanakan Perda, sehingga tidak boleh mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda.


"Kalau Perbup tidak sesuai dengan Perda, maka pelaksanaan Pilwana berpotensi cacat hukum. Bahkan hasil Pilwana nantinya dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji keabsahannya," ujar Arman saat dimintai tanggapannya, Rabu (1/7/2026).


Arman Syaukat, S.H. adalah seorang pengacara atau advokat senior yang berbasis di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Beliau terdaftar resmi sebagai anggota Perhimpunan Advocat Indonesia. 


Ia menjelaskan, Perda Nomor 11 Tahun 2018 hingga kini masih mengatur sistem pemilihan secara konvensional dan belum mengakomodasi pelaksanaan Pilwana dengan sistem e-Voting. Selain itu, ketentuan mengenai masa jabatan wali nagari dalam Perda tersebut juga masih enam tahun dan belum mengalami perubahan.


Karena itu, menurutnya, apabila Perbup mengatur sistem e-Voting tanpa didahului perubahan Perda, maka terdapat potensi pertentangan norma yang dapat menimbulkan sengketa hukum.


"Perbup tidak boleh membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan Perda. Peraturan Bupati hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Perda, bukan menggantikan ataupun mengubah substansi Perda," tegasnya.


Arman menambahkan, setiap produk hukum pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN.


"Jika gugatan telah didaftarkan di PTUN, maka legalitas Perbup akan diuji oleh pengadilan. Apabila proses Pilwana tetap dilaksanakan sementara dasar hukumnya masih disengketakan, maka hasil Pilwana juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum," katanya.


Menanggapi pernyataan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menyebut Perbup tersebut mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2026 serta telah melalui harmonisasi di Kementerian Hukum dan fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, Arman menilai hal tersebut harus dibuktikan secara administratif.


"Kalau memang mengacu kepada PP Nomor 16 Tahun 2026 dan sudah melalui harmonisasi maupun fasilitasi, tentu harus ada dokumen pendukung atau berita acara sebagai buktinya," ujarnya.


Menurut Arman, Peraturan Bupati memang dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah, namun tetap tidak boleh mengesampingkan Perda yang masih berlaku.


"Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan jelas. Selama Perda belum diubah, maka Perbup sebagai aturan pelaksana harus tetap selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Perda tersebut," pungkasnya.


Pernyataan Pemkab Pasbar

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, menegaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 telah sah dan proses pembentukannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan.


"Perbup sudah sah. Seluruh tahapan dan regulasi dalam pembentukannya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Dodi.


Ia menjelaskan, Perbup tersebut juga telah memperoleh nomor register dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


Menanggapi anggapan bahwa Perda belum disesuaikan dengan Perbup, Dodi menyebut pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Perbup.


Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Hukum, Indra Syahputra. Menurutnya, Perbup tersebut telah melalui seluruh mekanisme yang dipersyaratkan, mulai dari proses harmonisasi di Kementerian Hukum hingga fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


Indra kembali menegaskan bahwa dasar hukum penyusunan Perbup tersebut  mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.


Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, polemik mengenai dasar hukum pelaksanaan Pilwana di Pasaman Barat diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik hingga terdapat kepastian hukum melalui mekanisme yang berlaku. **** irz

Masuk Top 100 Indonesian Law Firms, Mustika Raja Law Office Perkuat Peran Mitra Strategis

By On Rabu, Juli 01, 2026

 

 Masuk Top 100 Indonesian Law Firms, Mustika Raja Law Office Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Dunia Usaha


Jakarta, prodeteksi.com - Di tengah meningkatnya kompleksitas regulasi, pesatnya transformasi digital, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), serta meningkatnya aktivitas investasi nasional maupun global, kebutuhan dunia usaha terhadap pendampingan hukum yang strategis semakin besar. Firma hukum tidak lagi hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menciptakan kepastian hukum bagi keberlangsungan bisnis.


Komitmen tersebut kembali dibuktikan oleh Mustika Raja Law Office melalui keberhasilannya mempertahankan predikat Top 100 Indonesian Law Firms 2026 pada ajang Hukumonline Top 100 Indonesian Law Firms & Practice Leaders 2026 yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada 19 Juni 2026. Pada ajang yang sama, Mustika Raja Law Office juga meraih pengakuan sebagai Practice Leader di bidang Tax & Customs serta Property/Real Estate.


Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa karena menandai empat tahun berturut-turut, sejak 2023, Mustika Raja Law Office berhasil masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms. Prestasi ini mencerminkan konsistensi firma dalam menjaga profesionalisme, integritas, kualitas layanan, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dunia usaha dan perkembangan hukum.


Keberhasilan ini merupakan buah sinergi tiga pendiri Mustika Raja Law Office, yaitu Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky) sebagai Counsel & Senior Advisor, Vincent Suriadinata, S.H., M.H., CTA, C.Med., CILC sebagai Managing Partner, dan Hotmaraja B. Nainggolan, S.H. sebagai Partner. Ketiganya bersama seluruh tim membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan klien.


Managing Partner Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh klien, mitra bisnis, kolega, dan semua pihak yang telah mempercayakan berbagai persoalan hukumnya kepada Mustika Raja Law Office. Pengakuan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan, dan integritas dalam setiap penugasan," ujarnya.


Menurut Vincent, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, pemanfaatan AI, serta meningkatnya aktivitas investasi menuntut firma hukum untuk tidak hanya memahami aspek yuridis, tetapi juga dinamika bisnis klien. "Solusi hukum yang kami berikan harus mampu menjawab kebutuhan bisnis secara komprehensif. Tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga aplikatif, strategis, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan usaha," jelasnya.


Sementara itu, Partner Mustika Raja Law Office, Hotmaraja B. Nainggolan, menegaskan bahwa kualitas sebuah firma hukum tidak hanya diukur dari keberhasilannya menyelesaikan sengketa, tetapi juga dari kemampuannya membantu klien mencegah munculnya persoalan hukum. "Kami percaya bahwa kepastian hukum dibangun sejak tahap perencanaan. Penyusunan kontrak yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, mitigasi risiko, serta pendampingan hukum yang komprehensif merupakan bagian penting dalam melindungi kepentingan klien sekaligus menciptakan kepastian berusaha," katanya.


Di sisi lain, Counsel & Senior Advisor Mustika Raja Law Office, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh keluarga besar Mustika Raja Law Office. "Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari sinergi seluruh keluarga besar Mustika Raja Law Office. Saya menyampaikan apresiasi kepada Vincent Suriadinata, Hotmaraja B. Nainggolan, seluruh advokat, konsultan hukum, dan tim pendukung yang terus bekerja dengan dedikasi, integritas, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap klien," ungkap Hoky.


Menurut Hoky, peran advokat saat ini telah berkembang menjadi strategic legal partner yang mendampingi dunia usaha sejak tahap perencanaan hingga pengembangan bisnis. "Advokat harus mampu membantu mengidentifikasi risiko hukum, membangun kepatuhan terhadap regulasi, melindungi aset dan Hak Kekayaan Intelektual, menyusun kontrak yang memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Itulah arah pengembangan Mustika Raja Law Office ke depan," tuturnya.


Untuk menjawab tantangan dunia usaha yang semakin dinamis, Mustika Raja Law Office terus memperkuat kompetensinya di berbagai bidang praktik, antara lain litigasi dan penyelesaian sengketa, hukum korporasi dan komersial, investasi, merger dan akuisisi, ketenagakerjaan, perpajakan dan kepabeanan, pertanahan dan properti, kepailitan dan PKPU, perbankan dan pembiayaan, arbitrase, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, serta Hak Kekayaan Intelektual.


Selain itu, firma juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya kerja kolaboratif, memanfaatkan legal technology, serta memperluas jejaring profesional. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada layanan hukum preventif melalui mitigasi risiko, kepatuhan regulasi, dan pendampingan hukum yang komprehensif.


Bagi Mustika Raja Law Office, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari komitmen untuk terus memberikan layanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada solusi. Pengakuan sebagai Top 100 Indonesian Law Firms selama empat tahun berturut-turut serta Practice Leader di bidang Tax & Customs dan Property/Real Estate menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.


Dengan mengusung motto "Your Trusted Partner for Legal Services", Mustika Raja Law Office berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di era bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. *** (Hndr)

Perbup E-Voting Pilwana Tuai Masukan, Sekdakap Pasbar Tegaskan Aturan Sudah Sah

By On Rabu, Juli 01, 2026

 

 Sekdakab Pasaman Barat


PASAMAN BARAT, prodeteksi.com – Sejumlah tokoh masyarakat Pasaman Barat, ketua dan anggota DPRD, serta praktisi hukum menyampaikan masukan terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) dengan sistem e-voting. Mereka menilai dasar hukum pelaksanaannya perlu diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang akan disesuaikan dengan regulasi terbaru.


Menurut mereka, Perda No 11 Tahun 2018 tentang Pilwana di Pasbar yang menjadi dasar pelaksanaan Pilwana 2026 hingga kini belum direvisi, sementara Perbup Nomor 12 Tahun 2026 telah diterbitkan. Karena itu, mereka menyarankan agar Perbup tersebut dikaji kembali dan dibahas bersama DPRD.


Menanggapi masukan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, menegaskan bahwa Perbup Nomor 12 Tahun 2026 telah sah dan proses pembentukannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal itu disampaikannya Selasa (30/6/2026) kepada media ini ketika dihubugi.


"Perbup sudah sah. Seluruh tahapan dan regulasi dalam pembentukannya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," tegas Dodi.


Ia menjelaskan, Perbup tersebut juga telah memperoleh nomor register dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


"Bahkan Perbup tersebut sudah mendapatkan register dari Biro Hukum Provinsi, dan dokumennya sudah ada," ujarnya.


Terkait anggapan bahwa Perda belum disesuaikan dengan Perbup, Dodi mengatakan pemerintah mengacu pada regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat, termasuk Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya.


"Untuk hal-hal teknis yang berkaitan dengan regulasi, silakan didiskusikan dengan Kabag Hukum," katanya.


Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Indra Syahputra, mengatakan pihaknya bukan pengambil kebijakan sehingga tidak berwenang menyampaikan sikap resmi pemerintah daerah.


"Bagian Hukum bukan pengambil kebijakan untuk menyatakan sikap pemerintah," tegasnya.


Meski demikian, Indra menjelaskan bahwa proses pembentukan Perbup telah mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari harmonisasi di Kementerian Hukum hingga fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


Ia kembali  menegaskan bahwa dasar hukum Perbup tersebut bukan Peraturan Daerah, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.


"Dalam penyusunannya, Perbup ini mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2026, " jelasnya. **** irz

DR. Zawil Huda, SH, SPd, MA : Terkait Perbup, Mari Renung Sejenak dan Duduk Bersama DPRD

By On Selasa, Juni 30, 2026

 

 DR. Zawil Huda, SH, SPd, MA



Pasaman Barat, prodeteksi.com – Tokoh masyarakat Pasaman Barat yang juga pemerhati hukum, Dr. Zawil Huda, SH, S.Pd.I, MA, mengajak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana).


Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya tidak terburu-buru melanjutkan tahapan Pilwana sebelum memastikan seluruh dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya benar-benar kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


baca juga >>> Anggota DPRD Pasbar, Erianto: "Mengenai Perbup Perlu Dikaji dan Konsultasikan dengan Pemprov !"


"Terkait Perbup ini, ayo renung sejenak. Lakukan introspeksi secara kolektif dan ilmiah. Konsultasikan dengan DPRD Pasaman Barat serta libatkan para ahli agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," kata Zawil, Selasa (30/6/2026)


Ia menilai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 hingga saat ini belum direvisi menyesuaikan regulasi terbaru, sementara Perbup sebagai aturan pelaksana telah lebih dahulu diterbitkan.


"Menurut saya, seharusnya Perda terlebih dahulu disesuaikan, baru kemudian diterbitkan Perbup. Dasar hukum merupakan pondasi dalam menjalankan sebuah kebijakan pemerintah," ujarnya.


baca juga >> Ketua DPRD Pasaman Barat Akui Belum Ada Perubahan Perda, Sementara Perbup telah Diterbitkan


Mantan pengurus salah satu LSM yang juga dikenal sebagai mubalig tersebut mengingatkan bahwa apabila Perbup diterapkan tanpa didukung dasar hukum yang kuat, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut dapat menjadi objek gugatan di kemudian hari.


"Kalau Perbup berjalan tanpa Perda yang telah disesuaikan, suatu saat bisa saja digugat oleh pihak yang memahami aspek hukumnya," tegasnya.


Zawil juga menyoroti anggaran pelaksanaan Pilwana yang mencapai sekitar Rp7 miliar. Ia berharap seluruh proses penyelenggaraan Pilwana memiliki kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan terhadap penggunaan anggaran negara.


baca juga >> Ketua DPRD Pasaman Barat Akui Belum Ada Perubahan Perda, Sementara Perbup telah Diterbitkan


"Saya khawatir jika dasar hukumnya dipersoalkan, maka pelaksanaan dan penggunaan anggarannya juga dapat menimbulkan masalah hukum," katanya.


Menanggapi penjelasan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menyatakan Perbup tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah terbaru, telah melalui harmonisasi di Kementerian Hukum, difasilitasi Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat,  Zawil berpendapat bahwa hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian melalui mekanisme hukum.


baca juga >> PILWANA Tanpa Payung Hukum yang Kuat Berpotensi Menimbulkan Masalah Hukum, Perbup Harus sesuai Perda !


"Kalau memang ada pihak yang merasa dasar hukumnya belum tepat, aturan itu tetap dapat diuji di pengadilan. Negara telah menyediakan jalur hukum bagi masyarakat untuk menguji suatu peraturan," ujarnya.


Sebagai solusi, Zawil mengusulkan agar pemerintah daerah menunda sementara seluruh tahapan Pilwana, kemudian membahas persoalan tersebut bersama DPRD Pasaman Barat dan para ahli hukum agar diperoleh kepastian hukum sebelum pelaksanaan dilanjutkan.


baca juga >> Praktisi Hukum Kasmanedi : Perbup E-Voting Pilwana Pasbar Dinilai Berpotensi Lemah, Kabag Hukum: Acuannya PP Nomor 16 Tahun 2026


"Mari kita renung sejenak. Duduk bersama DPRD, dengarkan pandangan para ahli, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pungkasnya. **** irz

Anggota DPRD Pasbar, Erianto: "Mengenai Perbup Perlu Dikaji dan Konsultasikan dengan Pemprov !"

By On Senin, Juni 29, 2026

 

 ERIANTO, Anggota DPRD Pasbar Fraksi Gerindra


Pasaman Barat, prodeteksi.com – Anggota DPRD Pasaman Barat dari Fraksi Gerindra, H. Erianto, SE, SH, MM, meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengkaji kembali Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana)  sistem e-voting. Menurutnya, penerbitan peraturan tersebut perlu ditelaah secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.


Mantan Ketua DPRD Pasaman Barat itu juga menyarankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta pandangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum menerapkan ketentuan dalam Perbup tersebut.


"Perlu ada pengkajian kembali dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi. Jangan sampai nanti pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan hukum karena dasar hukumnya belum sinkron," ujar Erianto.


Menurutnya, hingga saat ini Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari belum direvisi oleh DPRD. Dengan demikian, substansi yang diatur dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2026 dinilai belum memiliki landasan yang selaras dengan Perda yang masih berlaku.


Erianto menjelaskan, Perda Nomor 11 Tahun 2018 masih mengatur masa jabatan wali nagari selama enam tahun dan belum memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan menggunakan sistem e-voting. Sementara itu, regulasi yang lebih baru di tingkat nasional telah mengubah masa jabatan kepala desa atau wali nagari menjadi delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua periode.


"Artinya, Perda yang menjadi dasar di daerah belum mengakomodasi perubahan masa jabatan maupun penggunaan sistem e-voting. Karena itu, seharusnya dilakukan revisi Perda terlebih dahulu agar Perbup yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat," jelasnya.


Ia menilai, apabila Perbup diterbitkan sebelum adanya perubahan terhadap Perda, maka berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan aturan di lapangan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menjadi celah munculnya sengketa atau permasalahan hukum pada pelaksanaan Pilwana mendatang.


Selain itu, Erianto mengaku hingga saat ini DPRD Pasaman Barat belum menerima usulan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan revisi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2018.


"Sepengetahuan kami, belum ada usulan dari pemerintah daerah kepada DPRD untuk membahas revisi Perda Nomor 11 Tahun 2018. Padahal revisi itu penting agar seluruh ketentuan, baik mengenai masa jabatan maupun mekanisme pemilihan dengan e-voting, memiliki dasar hukum yang jelas di tingkat daerah," tegasnya.


Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan harmonisasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilwana, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang. *** irz

Ribuan Pengunjung Padati Puncak Hoyak Tabuik Pariaman 2026

By On Senin, Juni 29, 2026

 

 Ribuan Pengunjung Padati Puncak Hoyak Tabuik Pariaman 2026


Pariaman, prodeteksi.com – Ribuan masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Minggu (28/6/2026), untuk menyaksikan puncak perhelatan Hoyak Tabuik Pariaman 2026. Tradisi budaya tahunan yang menjadi ikon Kota Pariaman tersebut kembali berlangsung meriah dengan menampilkan prosesi adat yang sarat nilai sejarah dan budaya.


Sejak pagi, masyarakat telah memadati kawasan Pantai Gandoriah yang menjadi lintasan arak-arakan Tabuik. Antusiasme pengunjung semakin meningkat saat dua Tabuik mulai diarak menuju lokasi puncak acara dengan iringan musik gandang tasa yang menggema, menciptakan suasana penuh semangat dan kekhidmatan.


 Kunjungan mahasiswa dari Padang 


Prosesi Hoyak Tabuik menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat. Tabuik diusung dan dihoyak oleh para pengusung di tengah sorak-sorai ribuan penonton yang memenuhi kawasan acara. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi tontonan budaya, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, serta pelestarian warisan leluhur masyarakat Pariaman.


"Saya Walikota Pariaman mengajak seluruh masyarakat Kota Pariaman dan para perantau serta wisatawan dari berbagai daerah untuk bersama-sama mendukung dan meramaikan rangkaian event Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2026... Ini adalah momentum istimewa bagi kita semua untuk menyaksikan kekayaan seni dan budaya khas Pariaman yang penuh makna dan nilai sejarah," ujar *Yota Balad, S.STP, M.Si.*, Walikota Pariaman


 Keramaian Hoyak Tabuik Pariaman 


Selain mempertahankan nilai budaya, penyelenggaraan Hoyak Tabuik juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selama pelaksanaan festival, berbagai pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, hingga penyedia jasa penginapan dan transportasi mengalami peningkatan jumlah pelanggan seiring membludaknya kunjungan wisatawan.


Tidak sedikit wisatawan yang datang dari luar Kota Pariaman untuk menyaksikan secara langsung tradisi yang telah menjadi agenda budaya tahunan tersebut. Mereka mengabadikan setiap prosesi sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya Minangkabau yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman.


Salah seorang pengunjung yaitu warga asli Pariaman juga memberi masukan: "Evaluasi ke pemerintah kota untuk menjaga kondisi agenda tetap kondusif, kemudian manajemen kebersihan selama agenda berlangsung." Ujar *Muhammad Iqbal.* Mahasiswa UIN IB Padang asal Kota Pariaman


Pemerintah Kota Pariaman berharap Hoyak Tabuik terus menjadi agenda budaya unggulan yang mampu memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Melalui penyelenggaraan yang semakin baik dari tahun ke tahun, tradisi ini diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.


Puncak Hoyak Tabuik 2026 pun ditutup dengan suasana penuh kegembiraan. Ribuan pengunjung meninggalkan lokasi dengan membawa kesan mendalam terhadap salah satu tradisi budaya terbesar di Sumatera Barat yang hingga kini tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat Pariaman.**** M rasihan anwar

Ketua DPRD Pasaman Barat Akui Belum Ada Perubahan Perda, Sementara Perbup telah Diterbitkan

By On Senin, Juni 29, 2026

 

 Dirwansyah, SH, Ketua DPRD Pasaman Barat
 Ketua DPRD Pasaman Barat Akui Belum Ada Perubahan Perda, Sementara Perbup telah Diterbitkan


Pasaman Barat, prodeteksi.com – Ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar), Dirwansyah, SH, mengakui bahwa hingga saat ini Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) belum mengalami perubahan maupun revisi. Padahal, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah lebih dahulu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan Pilwana menggunakan sistem e-voting.


Pernyataan tersebut disampaikan Dirwansyah saat dikonfirmasi pada Minggu (28/6/2026). Menurutnya, DPRD Pasaman Barat hingga kini belum pernah membahas perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2018 karena belum ada usulan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.


"Perda yang dipakai adalah Perda Nomor 11 Tahun 2018 dan sampai sekarang belum dilakukan perubahan," tegas Dirwansyah.


Ia juga membenarkan bahwa pelaksanaan Pilwana dengan sistem e-voting telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026.


"Belum ada perubahan Perda Pasbar, sedangkan untuk Pilwana telah dijabarkan dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2026," ujarnya.


Fakta tersebut memunculkan perhatian berbagai kalangan. Pasalnya, pada halaman awal Perbup Nomor 12 Tahun 2026 secara jelas disebutkan bahwa regulasi tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemilihan Wali Nagari.


Secara hukum, Peraturan Bupati merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah. Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat, praktisi hukum, dan mantan anggota DPRD menilai bahwa apabila pemerintah daerah akan menerapkan sistem e-voting dalam Pilwana, maka Perda yang menjadi dasar hukumnya semestinya disesuaikan terlebih dahulu dengan ketentuan terbaru sebelum diterbitkan aturan pelaksananya.


Selain mengatur mekanisme pemilihan secara konvensional, Perda Nomor 11 Tahun 2018 juga dinilai belum mengakomodasi sejumlah perubahan regulasi nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun serta mengatur bahwa kepala desa dapat dipilih kembali paling banyak untuk dua periode.


Dengan belum direvisinya Perda tersebut, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian landasan hukum Perbup Nomor 12 Tahun 2026 yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pilwana e-voting di Kabupaten Pasaman Barat.


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum diajukannya revisi Perda Nomor 11 Tahun 2018, meskipun Perbup Nomor 12 Tahun 2026 telah diterbitkan sebagai dasar teknis pelaksanaan Pilwana. **** irz

Pengawasan Pilwana 2026 Perlu Diperjelas, Siapa yang Mengawasi Jalannya Pemilihan?

By On Minggu, Juni 28, 2026

 OPINI

 Oleh : IRTI ZAMIN, SS

(Pemerhati Sosial Politik di Pasbar, Pernah sebagai Anggota PAW Komisioner KPU Pasaman Barat dan Pernah sebagai Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan)


DALAM Bab II Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 dijelaskan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tahun 2026. Pada pasal tersebut tercantum sedikitnya 13 tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab panitia di tingkat kabupaten.


Beberapa tugas utama yang disebutkan antara lain merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan Pilwana di tingkat kabupaten. Selain itu, Panitia Pemilihan Kabupaten juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari (PPWN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas Linmas TPS, Tim Pengawas tingkat kecamatan, serta anggota Badan Musyawarah (BAMUS) nagari.


Tidak hanya itu, masih terdapat sebelas tugas lainnya yang diemban oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. Salah satu poin penting pada poin K adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilwana, membuat laporan hasil pengawasan, memberikan rekomendasi kepada Bupati, hingga memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama proses Pilwana berlangsung.

 

Namun, ketentuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Jika Panitia Pemilihan Kabupaten bertindak sebagai penyelenggara sekaligus memiliki tugas melakukan pengawasan, maka bagaimana prinsip independensi pengawasan dapat dijalankan?

 

Dalam sistem pemilihan yang demokratis, umumnya terdapat pemisahan yang tegas antara penyelenggara dan lembaga pengawas agar fungsi kontrol berjalan secara objektif.

 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah akan dibentuk lembaga atau tim pengawas yang berdiri secara independen dari penyelenggara? Bagaimana struktur organisasi pengawas tersebut? Apa saja kewenangan, tugas, dan mekanisme kerjanya? Siapa yang menerima laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilwana berlangsung?

                                                                                   

Menariknya, dalam Perbup tersebut tidak ditemukan bab khusus yang mengatur mengenai sistem pengawasan Pilwana secara rinci. Tidak dijelaskan mengenai pembentukan lembaga pengawas, tata cara pengawasan, mekanisme pelaporan pelanggaran, maupun prosedur penanganan sengketa yang mungkin terjadi.

 

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pengaturan mengenai pengawasan mungkin mengacu pada regulasi lain. Apabila memang terdapat aturan lain sebagai pedoman, maka sebaiknya hal tersebut disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh penyelenggara, peserta Pilwana, pemerintah nagari, serta masyarakat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

 

Padahal, pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan kualitas sebuah pemilihan. Pengawasan yang efektif akan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran, menjaga netralitas aparat, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilwana.


Banyak aspek yang perlu diawasi dalam pelaksanaan Pilwana. Mulai dari tahapan pembentukan panitia, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, hingga penetapan calon terpilih. Seluruh tahapan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diawasi secara maksimal.


Oleh karena itu, kejelasan mengenai sistem pengawasan Pilwana menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan beserta mekanisme kerjanya, sehingga pelaksanaan Pilwana Tahun 2026 benar-benar berlangsung secara demokratis, jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Walaupun Pilwana merupakan kewenangan pemerintah daerah dan jabatan wali nagari berada dalam lingkup pemerintahan daerah, hal itu tidak berarti pengawasan tidak diperlukan. Justru setiap penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan kewenangan publik harus dapat diawasi agar memenuhi asas pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan. *****

PILWANA Tanpa Payung Hukum yang Kuat Berpotensi Menimbulkan Masalah Hukum, Perbup Harus sesuai Perda !

By On Minggu, Juni 28, 2026

 

Muhammad Guntara, SH, Mantan Anggota DPRD Pasbar
PILWANA Tanpa Payung Hukum yang Kuat Berpotensi Menimbulkan Masalah Hukum,  Perbup Harus sesuai Perda !


Pasaman Barat, prodeteksi.com – Mantan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat yang juga Ketua DPD Partai NasDem Pasaman Barat, Muhammad Guntara, SH, mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) dengan sistem e-voting harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.


Menurut Guntara, secara hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati (Perbup) merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah (Perda). Sementara hingga saat ini, Perda baru yang mengatur Pilwana dengan sistem e-voting belum ada.


"Kalau Perda barunya belum ada, lalu Perbup ini dibuat berdasarkan apa? Apa landasan hukumnya?" ujarnya.


Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Indra Syahputra, menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 tidak mengacu kepada Perda, melainkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, yang telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum serta fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.


Namun, menurut Guntara, dalam bagian awal Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 justru tertulis bahwa peraturan tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018  tentang Pemilihan Wali Nagari.


Ia menilai Perda tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan regulasi terbaru, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Desa. Dalam aturan baru itu, masa jabatan kepala desa atau wali nagari berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk dua periode, bukan tiga periode seperti aturan sebelumnya.


"Artinya, sebelum ada Perda baru yang mengatur Pilwana dengan sistem e-voting serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa terbaru, seharusnya belum ada Perbup pelaksanaannya. Pemerintah daerah bersama DPRD harus lebih dahulu menyusun Perda baru agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.


Menurutnya, apabila Pilwana tetap dipaksakan menggunakan sistem elektronik tanpa dasar hukum dan petunjuk teknis yang matang, potensi sengketa akan sangat besar.


Ia memperkirakan, apabila dari 87 nagari memiliki lima calon wali nagari, maka akan terdapat sekitar 435 calon yang mengikuti Pilwana. Jika hasil pemilihan dipersoalkan dan setiap nagari mengajukan gugatan, maka proses hukum akan sangat kompleks.


"Karena itu dasar hukumnya harus benar-benar jelas dan kuat," tegasnya.


Meski demikian, Guntara menegaskan dirinya sangat mendukung pelaksanaan Pilwana karena banyak nagari yang telah lama belum melaksanakan pemilihan wali nagari.


"Pada dasarnya kami sangat setuju Pilwana dilaksanakan. Ada nagari yang sudah enam tahun bahkan delapan tahun belum melaksanakan pemilihan. Terakhir Pilwana hanya dilaksanakan di tiga nagari, yakni Sinuruik, Katiagan, dan Kapar pada tahun 2023," ujarnya.


Ia menambahkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam regulasi yang harus segera dibenahi. Pertama, Perda yang menjadi dasar Pilwana masih mengacu pada regulasi lama. Kedua, konsideran Perda masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, padahal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan maksimal dua periode.


Menurut Guntara, apabila persoalan regulasi ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan anggaran yang telah dialokasikan dari APBD untuk penyelenggaraan Pilwana justru berujung pada sengketa hukum.


"Kita tidak ingin Pilwana yang sudah lama ditunggu masyarakat akhirnya bermasalah hanya karena regulasinya belum sempurna. Oleh sebab itu sejak awal saya mengingatkan agar dasar hukumnya benar-benar dipersiapkan dengan baik," ujarnya.


Sebagai solusi, Guntara meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama DPRD segera menyusun Peraturan Daerah baru tentang Pemilihan Wali Nagari yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa Tahun 2024 serta mengatur secara lengkap pelaksanaan sistem e-voting.


Ia mengakui proses penyusunan Perda memang membutuhkan waktu karena harus melalui pembentukan panitia khusus (Pansus), pembahasan bersama DPRD, rapat paripurna, pemenuhan kuorum, hingga harmonisasi di Kementerian Hukum.


"Perbup itu adalah aturan teknis yang lahir dari Perda. Kalau Perdanya sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka menurut saya Perbup yang dijadikan dasar pelaksanaan Pilwana juga berpotensi kehilangan landasan hukumnya. Karena itu regulasinya harus diperbaiki terlebih dahulu agar pelaksanaan Pilwana memiliki kepastian hukum," tegasnya. **** irz

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *