Investigasi

Jalan Rabat Beton Sabajulu Hancur, Adakah Dampak Illegal Mining?

By PRO DETEKSI On Minggu, Juni 01, 2025

Jalan Rabat Beton Sabajulu Hancur, Adakah Dampak Illegal Mining?

Pasaman Barat, prodeteksi.com ------ Memprihatinkan. Jalan Rabat Beton Sawah Mudik (Sabajulu) Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dari ujung aspal hingga Kampung Sabajulu – Sigantang sekitar 6 KM, hancur. Rekatan betonnya berantakan dan terlihat berlobang dan bercampur serakan pasir krikil.

Pantauan media ini pekan lalu, memang kondisi jalan sangat menyedihkan karena tidak ada perbaikan sama sekali, baik dari masyarakat, kenagarian, pihak ketiga maupun Pemkab Pasbar.

Sejumlah kenderaan yang melintas, baik roda dua maupun mobil atau truk terlihat berhati-hati dalam menelusuri jalan. Sesekali mereka berhenti untuk memilih alur jalan yang lebih bagus agar terasa lebih nyaman di atas kenderaan.

Kerusakan Jalan Rabat Beton Sabajulu

Kepala Jorong Sabajulu, Muhammad Hanafi Nasution yang dikonfirmasi membenarkan tentang buruknya kondisi jalan Sabajulu yang dulu berabat beton dengan baik. Namun dalam beberapa tahun terakhir kerusakan jalan kian parah.

Kerusakan jalan rabat beton yang dibangun sekitar 8-10 tahun silam itu, selain usia jalan yang sudah tua, juga dikarenakan semakin banyaknya kenderaan yang memanfaatkan jalan, baik untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan perdagangan dan lainnya.

Bahkan lanjutnya, kerusakan jalan dipercepat dengan adanya aktivitas tambang emas di Sabajulu. Sebab lanjutnya ketika alat berat tambang melintasi jalan atau loging menuju lokasi baik di Batang Batahan maupun Batang Taming atau Silayang, maka akan mempercepat rusaknya jalan.

Kerusakan Jalan Rabat Beton Sabajulu

“Saya kira jalan ini sudah patut untuk dibangun baru atau diaspal, karena kondisi yang buruk ini sudah lama terjadi. Sementara baik nagari maupun pihak ketiga atau pengusaha perkebunan dan tambang emas tampaknya tidak dapat membantu untuk perbaikan. Semoga Pemkab Pasbar cepat tanggap, “ harap Hanapi.

Sementara itu Wildan, pegawai Pemkab Pasbar asal Sabajulu yang dihubungi kemaren juga membenarkan hacurnya jalan Rabat Beton Sabajulu.

Kerusakan Jalan Rabat Beton Sabajulu

Jalan itu menurutnya dibangun untuk rabat beton pada masa P3DT tahun 2013 dengan anggaran Rp. 750 juta dari Sabajulu hingga ke sekitar Kebun Tondi dekat tanah wakop sepanjang 3 KM. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 dengan dana APBD sebesar Rp. 400 juta.

“Kondisi jalan rabat beton memang hancur, karena kapasitas kekuatan beban jalan tidak seimbang dengan beban mobil atau alat yang melaluinya. Masih lebih kuat jalan aspal karena pemadatan yang lebih baik, “ujarnya

Kerusakan Jalan Rabat Beton Sabajulu

Lanjutnya lagi, “ kalau untuk rabat lebih baik pembangunan baru atau peningkatan untuk pengaspalan. Memang hal ini setiap tahun kita ajukan, namun belum ada anggaran Pemda, apalagi sekarang dalam keadaan defsit, " ungkapnya.

Bahkan tahun ini jelasnya, kelanjutan pengaspalan dana DAK dari Paraman sawah menuju kampung pinang masih ada 350 meter lagi, yang seharusnya tahun ini dikerjakan, namun ditarik lagi dananya sebesar 1, 25 miliar.. *** irz

Bagi Hasil tak Dapat, Kebun PT.ABSM bakal Lelang? Masyarakat Sabajulu Merasa Dikibuli

By PRO DETEKSI On Rabu, Agustus 07, 2024

Brosur Pemasaran Kebun PT ABSM di Tanah Batahan

PASAMAN BARAT, prodeteksi.com --- Sungguh memprihatinkan dan malang nasib masyarakat petani Jorong Sawah Mudik ( Sabajulu) Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya mereka seakan dikibuli oleh pihak investor perkebunan PT. ABSM (Agro Bisnis Sumber Makmur). Apalagi jika benar-benar kebun yang sudah produksi bakal dijual ke pihak lain, sementara bagi hasil belum realiasai sesuai yang diharapkan sejak lama.

Hal ini tampaknya, harus menjadi perhatian pemerintah darah dan DPRD Pasbar. Apalagi, tidak sekedar isu terkait info akan dijualnya kebun sawit yang dikelola PT. ABSM yang bekerjasama dengan KSU MASSA Jorong Sawah Mudik ( Sabajulu). Pasalnya, indikasi awal sudah terlihat dari brosur pemasaran kebun yang beredar yang menginfokan nilai limit harga kebun, luas lahan, lokasi kebun, info kontak yang bisa dihubungi dan keterangan lainnya menyangkut kondisi kebun. Dengan nilai limit sebesar Rp. 30 miliar, harga masih bisa berubah setiap waktu.

Selain itu sebagaimana diberitakan sebelumnya, aktifitas perawatan dan pengelolaan kebun dalam beberapa bulan terakhir terlihat kurang optimal. Bahkan tidak ada pekerja harian yang aktif sejak lama terutama pada areal kebun Sabajulu

Kondisi ini walau disebut karena kesulitan cari pekerja, namun persepsi sebagian warga kian meragukan eksistensi pengelolaan kebun PT ABSM ini. Apalagi realisasi bagi hasil sejak lama belum terwujud sesuai harapan masyarakat.

Sumber media ini menyebutkan bahwa kredit macet disinyalir menjadi salah satu faktor akan dilelangnya kebun ini. Akan tetapi mengapa terjadi kredit macet juga menjadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat. Dan apakah hal ini bukti ketidakberesan dalam pengelolaan kebun?

Untuk mengecek kebenaran rencana pelelangan kebun oleh pihak bank BNI yang diduga karena kredit macet, awak media dari Pro Pers Group mencoba melakukan konfirmasi ke BNI Simpan Empat Kabupaten Pasaman Barat, Senin (5/8/2024). Ketika disampaikan maksud konfirmasi terkait adanya brosur pemasaran kebun kepada pihak security, petugas keamanan bank itu mengarahkan menemui salah seorang pimpnan di lantai dua. Namun ketika didatangi pejabat dimaksud sedang tak di tempat.

Setelah awak media memperlihatkan foto brosur tersebut, salah seorang staf bank BNI di lantai dua mengatakan bahwa melihat limit anggaran yang mencapai puluhan miliar itu, menurutnya kreditnya atau tempat peminjamannya bukan di BNI Simpang Empat.

Lalu, dia menanyakan apa nama perusahaannya. Setelah disampaikan bahwa nama perusahaannya PT. ABSM, pegawai bank tersebut menyebut bahwa kemungkinan kredit yang macet itu kemungkinan di BNI Medan,

"Coba bapak hubungi nomor kontak yang ada dalam brosur, kan ada dua nama tertera disana, bapak tanya aja atau telepon langsung, " katanya menyarankan.

Setelah dihubungi nomor dimaksud, memang benar bahwa proses penjualan atau pelelangan kebun PT ABSM berada di BNI Medan tepatnya Jalan Pemuda No. 12 lt. 5 Medan. Jika ada yang berminat membeli menurut Marini pemilik salah satu nomor kontak , maka menurutnya dapat menghubungi Fernando sebagai PIC di BNI Medan.

"Boleh hubungi pak Fernando ya pak., PIC nya pak, Ke BNI Jalan Pemuda No. 12 lt. 5 pak nomor yang ada di brosur, " sebutnya.

Penelusuran lebih jauh berdasarkan sumber yang layak dipercaya dan juga beredar di media sosial group whatsap bahwa data per 05 Agustus 2024, sisa hutang macet Rp. 16 milyar an ( telah macet 7 bulan). Sehingga aset jaminan dan saham PT. ABSM dalam proses lelang oleh Bank

Adapun total luas HGU yg ditawarkan, adalah sebanyak 6 HGU dengan total luas 1.264,69 Ha. Degan rincian :

a. HGU No. 33/Hadian Modang/98 Ha/Exp. 25 Okt 2041.

b. HGU No. 34/Batu Garut/100 Ha/Exp. 25 Okt 2041.

c. HGU No. 29/Seberang Taming/199 Ha/Exp. 16 Jun 2040.

d. HGU No. 28/Taming Julu/143,53 Ha/Exp. 16 Jun 2040.

e. HGU No. 21/Taming Julu/179,16 Ha/Exp. 25 Agu 2039.

f. HGU No.46/Seberang Taming/545 Ha/Exp. 19 Mar 2044.

Sementara itu, pihak Ninik Mamak/Ahli Waris/Masyarakat Sabajulu kabarnya akan segera bersikap dan musyawarah. Sebab, lahan tersebut diminta kembali ke ulayat bukan diperjual belikan. Dalam hal ini pihak investor dinilai harus bertanggung jawab terkait nasib masyarakat pemilik lahan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya dengan judul berita, "Di Tengah Kekecewaan Warga Sabajulu Terkait Realisasi Bagi Hasil, Kini Berembus Isu Kebun PT. ABSM di Ranah Batahan akan Dijual?", salah seorang tokoh adat Sabajulu, M. Riad Zamin menegaskan bahwa lahan itu tidak boleh diperjualbelikan. Jika itu terjadi pihak perusahaan PT. ABSM akan berhadapan dengan masyarakat dan ditentang keras secara adat dan hak ulayat setempat. Bahkan hal ini akan menimbulkan gejolak yang tak diinginkan.

" Lahan itu harus kembali ke masyarakat sesuai perjaniian pembukaan lahan 19 tahun yang lalu. Apalagi masyarakat terkait tidak memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan notaris, " tegasnya, dengan nada geram. **** irz

Di Tengah Kekecewaan Warga Sabajulu Terkait Realisasi Bagi Hasil, Kini Berembus Isu Kebun PT. ABSM di Ranah Batahan akan Dijual?

By PRO DETEKSI On Minggu, Agustus 04, 2024

Kebun Sawit di Sabajulu Ranah Batahan lokasi PT. ABSM belum mampu sejahterakan petani pemilik lahan

PASAMAN BARAT, prodeteksi.com ----- Di tengah kondisi ketidakmampuan PT. ABSM ( Agro Bisnis Sumber Makmur) dalam mensejahterakan petani pemilik lahan di Jorong Sawah Mudik ( Sabajulu) Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Harat. Bahkan warga kecewa karena realisasi bagi hasil 60: 40, tidak sesuai yang diharapkan, kini berembus pula isu bahwa kebun yang dikelola PT. ABSM itu akan dijual ke pihak lain.

Romur yang beredar bahwa kebun PT ABSM akan dijual senilai Rp. 15 miliar. Bahkan kabar lainnya dengan nilai limit Rp. 30 miliar sebagaimana tercantum dalam sebuah foto yang beredar.

Info di lapangan menyebutkan, isu ini diperkuat dengan tidak terlihatnya aktivitas dalam pengelolaan kebun. Menurut informasi yang diperoleh beberapa hari lalu, setidaknya sejak lebaran lalu, diketahui bahwa tidak ada pekerjaan kebun yang aktif di sana.

Menjadi pertanyaan warga di Sawah Mudik bahkan di media sosial, ada apa dengan PT. ABSM. Meski sudah 17 tahun hadir disana, petani pemilik lahan belum merasakan manfaatnya untuk kesejahteraan mereka, bahkan sepertinya kian memprihatinkan dengan adanya issu bahwa kebun akan dijual ke pihak lain oleh PT. ABSM atau pihak bank

M. Riad Zamin Lubis

Menurut salah seorang tokoh adat Sabajulu, M.Riad Zamin, jika issu ini benar, tentu akan sangat menghawatirkan masyarakat karena bisa terancam akan kehilangan lahan atau hak hak petani terabaikan karena tidak sesuai dengan komitmen awal.

Lebih tegas M. Riad menyampaikan bahwa lahan itu tidak boleh diperjualbelikan. Jika itu terjadi pihak perusahaan PT. ABSM akan berhadapan dengan masyarakat dan ditentang keras secara adat dan hak ulayat setempat. Bahkan hal ini akan menimbulkan gejolak yang tak diinginkan.

Sebagai pemegang kuasa ninik mamak, M. Riad Zamin menghimbau kepada semua unsur baik pemerintahan, pertanahan dan lembaga keuangan untuk tidak ada jual beli atas lahan yang saat ini dikelola PT, ABSM di Sabajulu Ranah Batahan kepada pihak manapun,

Ketua KSU MASSA, Arlan Lubis yang dikonfirmasi media ini, Minggu (28/7/2024) tidak menampik adanya issu tersebut. Bahkan ia mengaku sudah berupaya memastikan kebenaran issu itu dan foto yang beredar kepada pimpinan PT. ABSM, Kantony Hartono

"Sudah saya tanya pak Kantony, dan saya minta penjelasan tentang foto yang memuat nilai limit kebun itu, katanya dia juga tidak tahu, " sebut Arlan

" Saya tidak tahu maksud foto ini. Cobalah selidiki dengan jelas, " kata Kantony sebagaimana ditirukan oleh Arlan

Yang jelas kata Arlan, setelah dia menanyakan pada Kantony sebagai pimpinan PT. ABSM, jawabnya bahwa Kantony tidak paham dan tidak ada keinginan jual kebun.

Sementara itu, Kepala Kebun sebagai pelaksana kegiatan di PT. ABSM, Halomoan yang dikonfirmasi via phonselnya, Minggu (28/7/2024), terkait issu akan dijualnya kebun PT. ABSM, ia mengaku tidak tahu dan tidak punya kewenangan menjawab hal itu.

"Kalau soal itu saya tidak tahu dan bukan wewenang saya untuk menjawabnya, " kata Halomoan

Menurutnya, kegiatan PT. ABSM pada kebun areal lahan Sabajulu tetap jalan. Namun dalam beberapa bulan ini kegiatan di kebun terkendala karena tidak ada pekerja harian dan borongan.

"Sekitar 6 bulan ini kami kesulitan cari pekerja untuk perawatan kebun dan juga untuk panen, warga Sabajulu sibuk dengan pekerjaannya, dulu ada warga asal Nias, mamun sekarang pindah ke Sago, " jelasnya.

Ditambahkannya bahwa saat ini pihaknya sedang mencari tenaga kerja hingga ke Madina Sumatera Utara. Semoga katanya segera dapat dikerahkan tenaga untuk kelancaran operasional perawatan dan produksi kebun.

Kondisi saat ini jelasnya, panen di kebun Sabajulu terkendala, karena hanya mengandalkan tukang panen dari pekerja di kawasanan kebun Taming Julu dengan mencari waktu luang. Sehingga produksi buah kurang lancar. Ditambah lagi katanya beberaa medan berat dan jalan yang parah dan sebagian longsor di lokasi kebun belum dapat diperbaiki karena alat berat yang ada juga dalam keadaan rusak.

Walau demikian ia menjelaskan bahwa setiap bulan ada laporan produksi dan hasil yang disampaikan kepada KSU Massa. Neraca keuangan tersebut meliputi hasil produksi dan biaya operasional kebun, perawatan dan upah pekerja.

"Saya baru enam bulan in bertugas. Dan kendala yang dihadapi terutama mengenai kesulitan rekrutmen pekerja harian. Sehingga masih belum maksimal dalam pengelolaan kebun. Dan produksi pun sangat rendah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera teratasi, " harapnya. ****irz

Lahan Perkebunan Warga Terendam Banjir, Masyarakat Air Bangis Surati PT. BPP

By PRO DETEKSI On Rabu, Mei 01, 2024

Lahan Perkebunan Warga Terendam Banjir, Diduga Efek Tanggul di Perkebunan PT BPP

Pasaman Barat, prodeteksi.com ---- Masyarakat pemilik kebun yang berlokasi di sekitar PT. BPP ( Bakrie Pasaman Plantation) Unit II Air Balam Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat surati pimpinan perusahaan tersebut. Hal ini terkait tanggul PT.BPP yang diduga mengakibatkan muara limpahan aliran sungai yang ada di lokasi kebun perusahaan merembes dan meluap menggenangi areal perkebunan warga di kawasan Air Bangis.

Surat itu dilayangkan pada PT.BPP pada tanggal 22 April 2024. Perihal penyampaian keluhan dan permintaan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Tembusannya disampaikan pada Menteri LHK RI Cq. Dirjen Gakkum .Kernen LHK RI di Manggala Wanabakti Jakarta, Gubemur Sumarera Barar Cq. Kepala Dlnas Lingkungan Hidup di Padang dan Bupati Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat di Simpang Empat.

Surat kepada PT. BPP

Dalam surat yang ditandatangani perwakilan masyarakat, Muhammad Kamal dan Husnan. Juga diketahui oleh Camat sungai Beremas, Yumri dan Pj. Wali Nagari Air Bangis, Nelvia Warman. setidaknya ada dua poin keluhan masyarakat dan dua tuntutan sebagai solusi yang disampaikan.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat, dua keluhan yang disampaikan adalah :

1. Tanggul yang dlbuat oleh PT. Bakrie Pasaman Plantation Unit II Air Balam mengakibatkan terjadinya banjir di perkebunan masyarakat

2. Banjir yang terjadi memberikan dampak kepada tanaman masyarakat berupa : pohon sawit yang rusak bahkan ada yang mati, buah sawit tidak bisa dipanen karena membusuk, tidak bisa melakukan aktifitas pemupukan tanaman, bibit sawit yang ditanami masyarakat banyak yang mati, tanaman jeruk (Limau manih) banyak yang mati. dan buah jeruk tidak bisa dipanen k.arena rusak dan tidak laku di pasaran.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat seperti tertulis dalam surat, meminta dua solusi sekaligus tuntutan.:

1. Pembukaan tanggul dan mengemballkan aliran air seperti semula agar perkebunan masyarakat tidak digenangi banjir lag1.

2. Ganti rugi atas bibit sawit yang mati akibat banjir tersebut.

Lahan Perkebunan Warga Terendam Banjir, Diduga Efek Tanggul di Perkebunan PT BPP

Di akhir surat ditegaskan bahwa apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari solusi yang diminta masyarakat tidak mendapat tanggapan, maka masyarakat pekebun akan melanjutkan pengaduan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi yang diperoleh Pro Pers Group, kondisi terendamnya areal perkebunan masyarakat Air Bangis yang berada di sekitar PT. BPP ini, telah terjadi sejak lama. bahkan sudah hampir satu tahun lebih.

Sejumlah warga Air Bangis, seperti Muhammad Kamal, Husnan, Apri, dan juga Arial Efendi, Mantan Kepala Dinas Perikanan Pasbar dan beberapa orang lainnya kepada media ini, Sabtu ( 27/4/2024) membenarkan adanya surat tuntutan tersebut yang disampaika kepada PT. BPP. Bahwa menurut mereka, efek dari pemasangan tanggul PT BPP mngakibatkan tergenangnya ratusan hektar perkebunan warga . Seperti kebun sawit dan juga kebun jeruk.

Lahan Perkebunan Warga Terendam Banjir, Diduga Efek Tanggul di Perkebunan PT BPP

" Lahan kebun kami digenangi air hingga 2 meter, apalagi di musim hujan bertambah parah. Nampaknya ini imbas dari pembuatan tanggul di area perkebunan PT BPP, tepatnya di pinggiran Sungai Batang Sikerbau, ungkap Kemal yang juga diiyakan oleh warga lainnya.

Disebutkan, lokasi perkebunan warga Air Bangis yang terdampak tersebut adalah, kawasan Binjei, Gunung cangang, Banjar Takambun, Simok Jaya, Lubuk Pusa. Rantau panjang, Gunung Tarapung dan lainnya. Dengan total luas lahan keselurusan sekitar 500 hektar.

Warga Masyarakat Air Bangis

Selain berdampak ke perkebunan, ternyata menurut warga, dampaknya juga dirasakan masyarakat nelayan akibat adanya pendangkalan sungai di muara Air Bangis karena banyaknya sampah dan pasir yang hanyut. Juga galangan kapal nelayan kesulitan perbaiki kapal karena luapan air tidak surut dan ditambah ketika terjadi pasang air laut.

Aktivitas nelayan akhirnya menjadi kurang lancar. Bahkan yang dikhawatirkan warga jika berlangsung lama bisa kebanjiran menimpa pemukiman masyarakat Air Bangis.

Camat Sungai Berenas, Yumri, S.Pd melalui Sekcam, Pahri Adil Parlindungan ketika dihubungi beberapa hari lalu mengatakan, pihaknya telah mendengar adanya keluhan warga Air Bangis terkait terendamnya tanaman kebun warga di sekitar PT. BPP. Dan menurutnya surat keluhan dan tuntutan warga yang berkebun di sana sudah dikirimkan ke pihak perusahaan.

" Kita tunggu dulu jawaban dari PT BPP, mudah mudahan ada titik temu dan solusi nantinya, ' harapnya.

Sementara itu Legal PT. BPP, Sanjaya mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari warga masyarakat Air Bangis. Dan pihak perusahaan akan segera membalasnya.

"Suratnya sudah ada dan sudah kami terima. Dalam beberapa hari ini kami akan balas terkait apa yang disampaikan di surat tersebut. Jadi akan kita jawab lewat surat resmi dari PT BPP," jelasnya. **** I

Dua Bulan Berlalu, Proyek Jalan Paraman Sawah - Kampung Pinang belum Dikerjakan, Ada Apa?

By PRO DETEKSI On Kamis, September 21, 2023

Proyek Peningkatan (Pengaspalan)Jalan Paraman Sawah kampung Pinang - Sawah Mudik TA 2023, menunggu sentuhan kontraktor

Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Proyek pengaspalan pada Peningkatan Jalan Paraman Sawah (Muara Binongo) - Kampung Pinang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat menuai sorotan dan tanda tanya bagi warga. Pasalnya, meski sudah dua bulan berjalan masa kontrak proyek tersebut, namun belum terlihat adanya aktivitas dari kontraktor, PT. HARIYONA di lokasi.

Pantauan media ini di lapangan, Selasa (19/9/2023), proyek jalan lintas utama kawasan Nagari Batahan Utara dengan nilai kontrak Rp.4.383.353.000,00 ini, hanya terlihat sebuah alat berat yang terparkir dekat papan merek proyek. Sementara ketika ditelusuri, belum nampak aktivitisas pengerjaan proyek.

Proyek kelanjutan Pengaspalan Jalan Paraman Sawah - Kampung Pinang Didesak untuk segera dikerjakan

Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh, keberadaan jalan ini menjadi harapan masyarakat sejak puluhan tahun silam untuk ditingkatkan pembangunanannya. Dan kini telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan kabupaten dengan dialokasikannya kelanjutan pengaspalan jalan sepanjang 2 KM dari ujung aspal yang dikerjakan tahun lalu.

Keterlambatan pekerjaan proyek ini, menjadi tanda tanya bagi warga. "Kami sangat bersyukur dengan adanya proyek peningkatan jalan ini. Maka, kami berharap bisa selesai sesuai jangka waktu yang ditentukan. Namun entah mengapa hingga hari ini kami belum melihat adanya kegiatan disitu, "kata sejumlah warga di Paraman Sawah, Selasa ( 19/9/2023)

Padahal lagi, program pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pasaman Barat ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk kelancaran akses perhubungan di kawasan Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan. Seperti Jorong Sawah Mudik, Sigantang, Paraman Sawah dan lainnya.

Jalan Paraman Sawah - Kampung Pinang

Seperti diketahui, penandatanganan kontrak Proyek yang bersumber dari DAK Reguler telah dilakukan tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor SPK : 620/ 14/KONTRAK/JLN/ KM-DPUPR/ 2023. Waktu pelaksanaan 150 hari kalender dengan Konsultan Supervisi CV. Cipta Putra Mandiri. Itu artinya, waktu pelaksanaan proyek hanya sekitar 3 bulan lagi.

Warga di sana khwatir, jika terlambat memulai pekerjaan, bisa terancam tidak selesai sesuai masa kontrak. Ujung -ujungnya masyarakat dan daerah akan dirugikan. "Dimana pihak PU dan konsultan pengawasnya, mengapa pihak kontraktor tidak segera kerjakan proyek, ada apa, " tanya seorang warga.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pasbar, Fadli yang dikonfirmasi, Selasa Sore membenarkan, belum mulainya pekerjaan proyek. Menurutnya hal ini dimungkinkan karena kontraktor mengalami kendala.

"Insya Allah dalam minggu ini atau paling lama minggu depan akan mulai pekerjaan proyek. Sebab dana uang muka proyek juga sudah disalurkan, " kata Fadli.

Fadli juga mendesak kontraktor untuk memulai pekerjaan. Apalagi menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab kontraktor sesuai perjanjian kontrak.

"Saya minta pihak kontraktor segera mengerjakan dan menyelesaikan proyek sesuai kontrak, " kata Fadli.

Sayangnya, pihak kontraktor PT. Hariyona belum bisa dimintai penjelasan terkait hal ini. Walau dihubungi lewat sambungan telephon seluler juga belum ada jawaban. **** irti z

Proyek jalan Teluk Tapang Menggunakan Material Pilihan dan Berizin

By PRO DETEKSI On Senin, Februari 27, 2023

Pekerjaan lanjutan Proyek Jalan Teluk Tapang

Pasaman Barat, prodeteksi.com ---- Proyek lanjutan Konstruksi Akses Jalan Teluk Tapang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang dikerjakan PT. WIKA (Wijaya Karya) Persero Tbk, menggunakan bahan material pilihan. Pihak kontraktor dalam pekerjaan tahapan perkerasan lapis base atau pondasi atas tersebut menggunakan agregat atau material seperti Sirtu dan kerikil dari quarry yang berizin.

“Ini untuk menjaga agar kualitas struktur lapisan perkerasan lebih kuat terhadap penahan beban roda di atas permukaan jalan nantinya. Tentu kita sesuaikan dengan persyaratan dan speknya, “kata Koordinator Humas PT WIKA, Triksi yang dikonfirmasi, Jumat (24/2/2023).

Jalan Teluk Tapang

Hal tersebut sekaligus menepis adanya issu yang menyebut PT WIKA meggunakan bahan material yang tak berizin. Menurutnya, dalam pembangunan jalan Teluk Tapang pihak perusahaan mensuplai bahan material dari tambang berizin resmi dan legal.

Triksi didampingi pengawas lapangan, Nopi menyebutkan, PT WIKA menggunakan material sirtu dari empat quarry yang memiliki izin yang ada di daerah Pasbar dan sekitarnya. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan proyek ini menggunakan material dari tambang galian C tak berizin, "tegasnya

Keempat quarry itu jelas Nopi, dua lokasi berada di daerah Sontang, satu di Muara Kiawai dan satu lagi di daerah Padang Sawah.

" Keempat Tambang Galian C itu, mempunyai izin. Dan dokumen perizinannya ada sama kita di kantor, "jelas Nopi, ketika ditemui di Kantor Operasional PT WIKA yang beralamat di Jalan Teluk Tapang Aia Bangih Kec. Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Jum'at lalu. *****irt z

PT WIKA Lanjutkan Proyek Jalan Teluk Tapang Sejak 2022, Begini Progressnya...!

By PRO DETEKSI On Minggu, Februari 26, 2023

Pekerjaan Proyek Jalan Teluk Tapang Air Bangis Pasaman Barat ( foto dijepret pada 24/ 2/ 2023)

Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Memasuki enam bulan masa kontrak, progress pekerjaan PT. WIKA (Wijaya Karya) Persero Tbk, dalam pembangunan lanjutan Jalan Teluk Tapang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), kini sedang mengerjakan pelapis perkerasan jalan yang berada di atas tanah berupa agregat bebatuan dan memulai tahapan perkerasan lapisan pondasi atas jelang pengaspalan atau Asphalt Concrete - Base.

Sebagaimana diketahui PT WIKA merupakan kontraktor yang dipercaya melanjutkan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, sejak Tahun Anggaran 2022, yang sebelumnya dikerjakan PT. Rimbo Paraduan.

Perusahaan BUMN ini mejadi pemenang tender dan kontrak senilai Rp. 216.419.511.408,00 hingga pembangunan jalan selesai dengan panjang jalan pengasapalan sekitar 22 KM lagi dari ujung pekerjaan tahap sebelumnya, yang dikerjakan PT Rimbo Paraduan tahun 2021.

Proyek PT. WIKA ini merupakan proyek multi years (2022-2024) yang berada di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dimulai pada 09 September 2022, dengan masa kontrak 600 hari kalender

Pantauan media ini di lapangan, Jum’at (24/2/ 2023) terlihat para pekerja sedang memadatkan lapisan base dari titik awal pekerjaan. Namun sebagian masih terdiri atas lapisan sirtu dan sebagian masih jalan tanah yang belum dikeraskan.

Koordinator Humas PT WIKA pada Kegiatan kelanjutan Pembangunan Jalan Teluk Tapang, Triksi didampingi pengawas lapangan, Nopi membenarkan bahwa saat ini deang pekerjaan lapisan base. Pihak perusahaan optimis pekerjaan akan rampung selama masa kontrak.

"Saat ini kita sedang mengerjakan lapisan base, tak lama lagi akan masuk tahap pengaspalan. Insya Allah akan selesai seuai masa kontrak yang diberikan hingga Maret 2024, " kata Triksi, ketika ditemui di Kantor Operasional PT. WIKA di Jalan Teluk Tapang Air Bangis Pasbar.

Didampingi pengawas lapangan, Nopi menyebutkan bahwa panjang jalan yang telah dibuka dan dikerjakan mencapai titik 36600 M dari total panjang jalan mencapai 42 KM. Atau sekitar 16 KM dari ujung aspal yang dikerjakan kontraktor sebelumya.

"Saat ini pekerjaan terus dipacu dan dan sudah sampai pada Sta 24. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti karena sangat didukung masyarakat. Dan semoga nanti selesai sebelum habis masa kontrak, " kata Triksi. *****irt z

PT WIKA Menepis Issu Terkait Penggunaan Material Proyek Jalan Teluk Tapang

By PRO DETEKSI On Jumat, Februari 24, 2023

Proyek jalan Teluk Tapang

Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- PT. WIKA (Wijaya Karya) Persero Tbk menepis issu dan dugaan terkait penggunaan bahan material untuk perkerasan kelanjutan pembangunan Jalan Teluk Tapang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang sebagian disebut-sebut berasal dari tambang galian C yang tak berizin. Menurut pihak perusahaan, mereka selalu menggunakan material yang legal dari sumber galian yang berizin resmi.

Dalam tahap perkerasan jalan penggunaan agregat sirtu yang dipilih memang dinilai sangat penting dalam membentuk struktur lapisan perkerasan. Sebab, agregat di setiap quarry memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan sebagai proyek pemerintah wajib menggunakan material dari tambang galian C berizin, sesuai UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Minerba.

Sedangkan, jika menggunakan material dari tambang galian C illegal, kualitasnya belum terjamin. Kemudian secara tidak langsung akan merugikan negara karena galian C yang tidak berizin dipastikan tidak bayar pajak.

Bahkan pada pasal 161 UU No 04 Tahun 2009 itu dinyatakan, setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin, dipidana dengan ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berkaitan dengan issu seputar adanya penggunaan bahan material tak berizin tersebut, Koordinator Humas PT WIKA, Triksi yang dikonfirmasi, Jumat (24/2/2023) membantah hal tersebut. Menurutnya dalam pembangunan jalan Teluk Tapang pihak perusahaan menggunakan material dari tambang berizin.

Koordinator Humas PT WIKA pada Kegiatan kelanjutan Pembangunan Jalan Teluk Tapang

Triksi didampingi pengawas lapangan, Nopi menyebutkan, PT WIKA menggunakan material sirtu dari empat quarry yang memiliki izin yang ada di daerah Pasbar dan sekitarnya. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan proyek ini menggunakan material dari tambang galian C tak berizin, "tegasnya

Keempat quarry itu jelas Nopi, dua lokasi berada di daerah Sontang, satu di Muara Kiawai dan satu lagi di daerah Padang Sawah.

PT WIKA merupakan kontraktor yang dipercaya melanjutkan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Perusahaan BUMN ini mejadi pemenang tender dan kontrak senilai Rp. 216.419.511.408,00 hingga pembangunan jalan selesai hingga pengasapalan sekitar 22 KM lagi dari ujung pekerjaan tahap sebelumnya.

Proyek multi years (2022-2024) yang berada di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dimulai pada 09 September 2022, dengan masa kontrak 600 hari kalender. *****irt z

Ini kata Muhammad Guntara Terkait Surat Ombudsman Mengenai Persoalan SK Pemberhentian Kepala Jorong Sigantang,

By PRO DETEKSI On Rabu, Desember 21, 2022

Muhammad Guntara, SH, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat

Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Terkait surat Ombudsman Provinsi Sumatera Barat (Ombudsman Sumbar) yang meminta Walinagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melakukan tindakan korektif pembatalan SK Pemberhentian Kepala Jorong Sigantang, Hansastri, (alias : Atat ), dalam hal ini menurut Anggota DPRD Pasbar, Muhammad Guntara, SH perlu ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pada intinya surat itu ditujukan pada bupati, camat dan walinagari. Komentar saya sebagai fungsi pengawasan dan Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, apapun aturan yang ada keputusannya baik itu di pengadilan mupun Ombudsman, kalau itu bersifat mengikat, tentu aturan aturan tersebut harus ditaati . Maka, kalau sudah keluar hasil keputusan Ombudsman seperti itu sebaiknya dipatuhi, " kata Guntara, anggota DPRD Dapil IV tersebut, Rabu (21/12/2022)

"Bagaimanapun ini merupakan catatan adtministrasi, administrasi pemerintahan. Untuk itu, harapan saya dengan keluarnya surat Ombudsman yang tujuan nya sudah ada, ya kita taati saja aturan Ombudsman tersebut, "jelasnya.

Sebab, lanjut Giuntara, bagaimana pun aturan itu ada yang lebih tingggi dan sudah bersifat final. Oleh karena itu menurutnya, bagaimanaun kita tidak ingin Pasaman Barat dikatakan tidak taat aturan atau tidak taan hukum.

Dijelakan juga bahwa keputusan Ombudsman tersebut merupakan laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Mungkin masih ada rekomendasi dari Ombudsman nantinya, jelas Gunatara

Nah, akankah keputusan Ombudsman ini akan direalisasikan ? Sebagaimana diketahui, Ombudsman Sumbar dalam surat nomor B/0766/LM.42.03/0177.2021/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, meminta Walinagari Batahan untuk melakukan tindakan korektif membatalkan SK pemberhentian Kepala Jorong Sigantang, Hansastri karena dinilai menyimpang dari prosedur (maladministrasi)

Penilaian tersebut berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksanaan (LHAP) yang dilakukan Ombudsman Sumbar atas laporan Hansastri terkait pemberhentian dirinya dari jabatan kepala jorong, sesuai SK Walinagari Batahan pada bulan Juni 2021.

Walinagari Batahan yang saat itu dijabat oleh Pj. Wali Nagari, Dani Handri, A,Md mengeluarkan surat pemberhentian kepala Jorong Sigantang (Hansastri) pada tanggal 4 Juni 2021, dengan surat keputusan nomor 140/47/KPTS/WNB/ 2021.

Hansastri (Atat)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa pemberhentian Hansastri, dengan alasan sesuai tertera pada diktum kedua dalam SK adalah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat Sigantang. Dan sebelumnya aku Hansastri memang ada surat teguran dari walinagari batahan dengan menyebut dia melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat.

Padahal lanjut Hansastri, masyarakat sudah menyempaikan keberatan terkait teguran itu dengan mengirimkan surat tanggal 22 Mei 2021 yang ditujukan pada Bupati Pasaman Barat. Yang pada intinya menyampaikan bahwa kepala Jorong yang ketika itu dijabat Hansastri telah menjalankan tugas sesuai Tupoksi dan tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan dalam surat yang ditanda tangani sejumlah masyarakat itu, menduga ada muatan politik atas adanya surat teguran tersebut. Sehingga akhirya masyarakat menyurati bupati.

Surat Ombudsman Sumbar

“Alhamdulillah saat ini Ombudsman Sumbar sudah merespon dan melakukan pemeriksaan serta telah menyampaikan Laporan Aklhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Kami pun telah menerima tembusan surat itu, “kata Hansastri yang kemudian juga meneruskan dokumen dimaksud kepada media ini.

Hansastri berharap agar Pemda Pasbar bisa merealisaikan sebagaimana surat Ombudsman Sumbar tersebut dan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku sebagai mana yang ada di dalam UU Desa dan Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dalam surat Ombudsman tersebut, ada tiga poin yang ditujukan pada walinagari Batahan :

1. Membatalkan surat pengangkatan kepala jorong yang baru yang menggantikan pelapor ( Hansastri ).

2. Membatalkan surat pemberhentian Hansastri sebagai kepala Jorong Sigantang

3. Menerbitkan keputusan baru untuk mengangkat kembali pelapor (Hansastri) sebagai kepala jorong.

Untuk menindaklanjuti ketiga poin di atas, Ombudsman Sumbar juga menyerankan agar Bupati Pasaman Barat menfasilitasi dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan 3 poin di atas serta melakukan pembinaan terhadap Wali Nagari Batahan. *****irz

Masa Kontrak kian Mepet, Pekerjaan Proyek Jembatan Muaramais baru Segini

By PRO DETEKSI On Selasa, Desember 20, 2022

Proyek Jembatan Muara Mais- Lubuk Gobing Pasaman Barat

Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Bobot pekerjaan proyek Jembatan Muaramais - Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terpantau masih rendah. Hal ini terlihat dari kondisi terkini pembangunan jembatan. Padahal, masa kontrak kian mepet dan akan segera memasuki batas waktu deadline akhir Desember 2022. Akankah Proyek ini berlanjut dengan pernjangan waktu atau putus kontrak?

Informasi yang diperoleh, masih menunggu hasil kerja terakhir apakah memenuhi syarat untuk perpanjangan. Dalam hal ini, pihak terkait, baik kontraktor, pengawas dan pihak Dinas PU PR Pasbar tentu mesti mengebut pekerjaan proyek.

Satu lagi yang jadi pertanyaan warga, jembatan yang relatif panjang tersebut, hingga mencapai bentangan 80 Meter lebih, nampak tidak pakai tiang tengah sebagai penahan berat jembatan di bagian tengah Sungai Batang Batahan tersebut. Sedangkan waktu pekerjaan proyek terus kian mepet.

Dari papan informasi proyek, terlihat bahwa awal kontrak dimulai pada 27 Juli 2022, dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Artinya bahwa pekerjaan dilaksanakan selama 5 bulan dan sudah berakhir masa kontrak pada akhir Desember 2022.

Proyek lanjutan yang anggarannya berasal dari Bantuan Khusus Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 ini adalah senilai Rp. 7.460.053.950. Dengan pekerjaan penyelesaian pembangunan jembatan plus perbaikan jalan dari ujung jembatan hingga bisa dimanfaatkan.

Namun pelaksanaan proyek yang dikerjakan CV. ARG CAHAYA NUSANTARA, dengan Konsultan pengawas yang tidak jelas (karena tidak dicantumkan dalam papan informasi proyek) terlihat masih baru mulai konstruksi bagian atas jembatan. Namun pemasangan bentangan rangka baja, plat lantai hingga Senin sore (19/12) lalu, belum dikerjakan.

Sebelumnya, kabid Bina Marga, Bambang ketika dihubungi lewat pesan WhatsApp mengatakan bahwa konstruksi jembatan merupakan rangka baja dan memang tidak punya pilar atau tiang tengah sesuai konstruksi dan type jemabatan.

Rangka baja tersebut menurut Bambang, masih dalam perjalanan. Dia menyebut bahwa pekerjaan jembatan akan diupayakan tidak terbengkalai.

"Diusahakan tidak terbengkalai, karena saat ini rangka baja jembatan semuanya lagi di jalan, "ungkap Bambang.

Terkait persentase bobot pekerjaan proyek Bambang belum manjawab. Namun yang jelas, masyaraat di sekitar pembangunan jembatan sangat berharap pihak kontraktor dapat merampungkan pekerjaan proyek walau harus ada penambahan waktu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya dengan judul "Menyigi Progres Proyek Jembatan Muaramais, Akankah Terbengkalai Lagi?", ketika itu Kepala Jorong Muaramais, Pahman Lubis yang dihubungi, Kamis (15/12) mengatakan, harapan masyarakat memang sangat tinggi dengan kehadiran jembatan tersebut. Sebab, selain untuk akses perhubungan ke beberapa kawasan perkampugan seperti Lubuk Gubing dan juga ke arah Tanjung Larangan, keberadaan jembatan juga akan memperlancar akses ke areal pertanain dan perkebunan warga.

“Kami tentu berharap jembatan cepat selesai. Namun kami juga ragu apakah bisa rampung hingga akhir Desember. Sebab selain musim hujan juga tenaga pekerjanya juga tampaknya tak seberapa, “ kata Pahman.

Lanjutnya, "semoga saja proyek ini terlaksana hingga rampung, jika putus kontrak tentu masyarakat akan sangat kecewa karena sudah masuk dua tahun anggaran, tapi tidak juga tuntas. Sedangkan anggarannya cukup besar lebih dari Rp. 7, 4 miliar, “ ucapnya.

Berikut foto progres pembangunan jembatan hingga Senin sore (19/12/2022).

***irz