.png "Fenomena “Eksodus” Pejabat di Pasbar : Ada Apa di Balik Gelombang Pengunduran Diri?")
Fenomena “Eksodus” Pejabat di Pasbar : Ada Apa di Balik Gelombang Pengunduran Diri?
On Kamis, April 02, 2026
.png) |
| Kamtor Bupati Pasaman Barat |
Simpang Empat, prodeteksi.com ------ Memanasnya konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel menjadi perhatian publik dunia. Berbagai media ramai memberitakan situasi tersebut setiap hari. Namun di Pasaman Barat, ada “panas” lain yang tidak kalah menarik untuk dicermati, yakni dinamika pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Sayangnya, persoalan ini tidak banyak diberitakan secara luas. Bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal cukup banyak pejabat yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Fenomena ini seakan tertutup rapat sehingga sulit tercium publik.
Sejak beberapa waktu yang lalu, sejumlah pejabat putra asli Pasaman Barat tercatat mengundurkan diri dari jabatannya. Nama-nama yang muncul di antaranya Sekda Hendra Putra, Staf Ahli Azhar, Staf Ahli Pahren, Kepala BKAD Mai Boni, Kepala Dinas Pendidikan Adrianto, Kepala DPMN Defi Irawan, Kepala Dinas Perikanan Armi Ningdel, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Randi Hendrawan, serta Kepala BPBD Jhon Edwar.
Selain pejabat eselon dua, sejumlah pejabat eselon tiga putra daerah juga dikabarkan banyak yang “bertumbangan”, mulai dari nonjob hingga dikembalikan menjadi pejabat fungsional.
Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mengapa begitu banyak pejabat asli Pasaman Barat memilih mundur dari jabatannya? Apakah mereka sudah tidak lagi memiliki semangat untuk membangun kampung halamannya? Ataukah ada tekanan tertentu yang membuat mereka memilih mundur?
Hingga kini, jawaban pasti atas pertanyaan tersebut belum terungkap. Para mantan pejabat yang telah mengundurkan diri umumnya memilih diam saat ditanya wartawan. Mereka enggan berkomentar dan sering kali mengalihkan pembicaraan ke topik lain.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menduga, gelombang pengunduran diri itu tidak terlepas dari dinamika politik pada Pilkada lalu. Menurutnya, politik balas dendam masih sulit dihilangkan dari Pasaman Barat.
“Sebagai putra daerah, tentu wajar jika seseorang memiliki kedekatan dengan salah satu pasangan calon, baik karena hubungan keluarga, pertemanan, maupun karena berasal dari kampung yang sama. Hal itu semestinya dipahami setelah kontestasi selesai. Jangan hanya berhenti pada pidato yang menyerukan persatuan, tetapi dalam praktiknya justru masih ada sekat-sekat politik,” ujarnya.
Pada akhirnya, siapapun pejabat yang menjabat, masyarakat tentu berharap pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Jabatan tidak seharusnya dijadikan alat untuk mencari keuntungan pribadi ataupun membalas dendam politik.
Masyarakat Pasaman Barat tentu ingin daerah ini tetap baik-baik saja. Harapan besar tetap digantungkan agar seluruh visi dan misi pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Semoga Pasaman Barat tetap menjadi daerah yang kondusif, maju, dan mampu merangkul semua pihak demi kepentingan bersama. ***** irti z
.png)
