August 2019

Rusdi Lubis
Pasaman Barat, prodeteksi.com------PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, di Kabupaten Pasaman  Barat (Pasbar), dipredidksi bakal ramai peminat. Sebab sejumlah nama sudah mulai bermunculan.

Sekaitan dengan itu, Mantan Sekdaprov Sumbar, Rusdi Lubis yang berasal dari Pasbar ini menyebut beberapa kriteria yang ideal untuk Pasaman Barat atau mungkin daerah lainnya.

Salah satunya ia berpendapat bahwa Kabupaten Pasaman Barat butuh pemimpin yang punya pergaulan dan berwawasan luas. Tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi regional dan nasional.

Disamping itu, memiliki pengalaman kepemimpinan dan menunjukkan sikap profesionalisme, punya kemampuan berkomunikasi yang baik dengan siapa saja. Dan punya keikhlasan membangun untuk kepentingan rakyat banyak.

Tidak itu saja dibutuhkan pemimpin yang taat beribadah, berkelakuan baik dan tidak tercela baik moril maupun material.

Dan yang tak kalah pentingnya kata Rusdi Lubis adalah mengenal  potensi dan masalah daerah secara mendalam dan tokoh tersebut hendaknya dikenal masyarakat daerah.

Karena tugas tugas kepala daerah tidak ringan, maka lanjutnya diperlukan pemimpin yang gigih ulet dan enerjik serta punya visi misi membangun yang jelas.

Oleh karena itu jelasnya usia bakal calon kepala daerah baik bupati maupun wakil bupati  nantinya hendaknya tidak lebih dari 60 tahun.

“Saya kira jika kriteria tersebut dapat diperoleh 75 persen saja terpenuhi, itu sudah cukup. Sehingga akan lahir bupati dan wakil bupati Pasbar yang mengarah pada pemimpin idal yang dibutuhkan daerah Pasbar, “ kata Rusdi Lubis, Minggu 25/8 lalu.

Namun Ia tidak menyebut nama siapa saja tokoh yang mengarah pada terpenuhinya kriteria yang dimaksud tersebut. Karena memang katanya diprediksi akan banyak yang berminat.

 “Pendaftaran pasangan calon atau kandidat memang dimungkinkan, tidak saja dengan cara melalui partai politik atau gabungan partai. Tapi bisa juga lewat jalur independen, “ jelas Rusdi Lubis.

Bahwa memang sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Pasal 40 dinyatakan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. ***irz

Tentang Kami


Portal Prodeteksi.com berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi, pertumbuhan ekonomi, atau kemajuan IPTEK. Informasi disampaikan mengutamakan kecepatan, keberimbangan, dan akurasi.

Mengusung tagline Media Generasi Positif dengan menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami melakukan cek dan kroscek yang ketat sebelum menyampaikan informasi tersebut.

Informasi yang kami sampaikan mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik dan pedoman perundangan yang berlaku lainnya.

Komplen atau pengaduan akibat informasi Prodeteksi.com dapat diajukan kepada 

Email : prodeteksi@gmail.com 


Kontak Kami

Alamat Redaksi/ Tata Usaha :
Padang : Jl. Gajah Mada No 54 Siteba Padang

Pasaman Barat : Jl. Diponegoro Parit Kec. Koto Balingka 
Kab. Pasaman Barat
HP. 082174408456

E-mail : prodeteksi@gmail.com atau  irtizaminyes@gmail.com

Pedoman Media Siber

KEMERDEKAAN BERPENDAPAT, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakankegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.


2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.


3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
e. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
f. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
g. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambatlambatnya
2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
h. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
i. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).


4. Ralat, Koreksi dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).


5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.


6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.


7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.


9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh


Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012

Diterbitkan Oleh
PT. PRO PERS INDONESIA
SK. KEMENKUMHAM RI : AHU-0007532.AH.01.01. Tahun 2020
NPWP:80.676.323.1.202.000

KOMISARIS
M. Riad Zamin

Pemimpin Umum
Irti Zamin, SS

Pemimpin Perusahaan
Megawati

Pemimpin Redaksi
Irti Zamin, SS

Wakil Pemimpin Redaksi
-

PEMBINA
Irawadi
Nal Koto
Yun Edya Putra
Ronal Afdi

Penasehat Hukum
Arman Saukat, SH
Baldi Pramana, SH, MKn
Yuheldi Nasution, SH


Redaktur Pelaksana
Arwin Lubis

Redaktur
Henni Andri

Sekretaris Redaksi
Tria Fitri Utami

Dewan Redaksi
Irti Zamin
Yun Edia Putra
Arwin Lubis
Henni Andri

Wartawan
Padang : Edi Putra, Ahmat Tigor. Putir Anggina
Pasaman Barat : Irti Z Lubis, Arwin Lubis, Harun Zein, By. Roni, Tria F Utami, Rasihan Anwar.
Padang Panjang : Alfian YN,  Agam : Andre. 
Padang Pariaman/ Pariaman:      Tanah Datar : Henni Andri
Payakumbuh/ Limapuluh Kota  : Sandiko Buana 

Alamat Redaksi :
Padang : Jl. Swadaya No. 3 RT/RW 01/06 
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 
Kec. Koto Tangah

Pasaman Barat : Jl. Diponegoro Parit 
Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat

Telp/ HP: 082174408456 ( Irti Zamin, SS)

Email : prodeteksi@gmail.com
atau  irtizaminyes@gmail.com

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.