HEADLINE NEWS

Lapas Kelas IIA Salemba Kelola Sampah Organik untuk Budidaya Maggot

By On Jumat, Juli 11, 2025

 

 Lapas Kelas IIA Salemba Kelola Sampah Organik untuk Budidaya Maggot



Jakarta, prodeteksi.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba telah mengembangkan langkah-langkah tepat dalam mengelola sampah organik untuk budidaya maggot. Upaya ini dilakukan sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan pemerintah dan 13 Program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 


Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah sampah organik di Lapas Kelas IIA Salemba sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga binaan.


Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Muhammad fadil kepada redaksi melalui pesan tertulisnya di Jakarta, (9/7/2025).


Ia mengatakan, bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan stakeholder baik Pemda maupun Kelompok masyarakat. 


"Kami melakukan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pembuatan kandang maggot, dan perawatan yang tepat. Nantinya magot tersebut untuk pakan ternak, pakan ikan dan kotorannya dijadikan pupuk," ujarnya.


Menurutnya, dengan langkah-langkah yang tepat, Lapas Kelas IIA Salemba dapat mengelola sampah organik secara efektif dan efisien, serta mengembangkan budidaya maggot yang berkelanjutan. 


"Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi warga binaan dan masyarakat sekitar, serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah," kata Muhammad Fadil.



Maggot yang dihasilkan dari budidaya ini dapat digunakan sebagai pakan ternak, pakan ikan  yang kaya protein, sehingga dapat mendukung program ketahanan pangan pemerintah. 


Selain itu, program ini juga dapat membantu mengurangi volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir.


Dengan demikian, Muhammad Fadil menambahkan, Lapas Kelas IIA Salemba telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola sampah organik secara efektif dan mendukung program ketahanan pangan pemerintah melalui budidaya maggot. **** (Psp)

Pemprov Sumbar Perbaiki Jalan Penghubung Payakumbuh–Lintau, Progresnya Sudah Mencapai 50 Persen

By On Rabu, Juli 09, 2025

 

 Pemprov Sumbar Perbaiki Jalan Penghubung Payakumbuh–Lintau, Progresnya Sudah Mencapai 50 Persen


LIMAPULUH KOTA, prodeteksi.com — Progres perbaikan jalan penghubung Payakumbuh–Lintau sepanjang 1,3 kilometer yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas BMCKTR sudah mencapai 50 persen. Warga menyambut gembira pembangunan ini, mereka merasa keresahannya mendapat jawaban positif dari Pemprov Sumbar.

“Alhamdulillah, apa yang kami tunggu-tunggu dijawab Pemprov Sumbar dengan aksi nyata,” ujar Wali Nagari Labuah Gunuang, Khairul Hadi Dt. Paduko Marajo Lelo, saat ditemui di lokasi perbaikan, Selasa (8/7/2025).
Menurut Khairul, perbaikan jalan ini tak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
Saat ini, beberapa segmen jalan yang diperbaiki tersebut sudah bisa dilalui, meski masih menerapkan sistem buka-tutup. Proses pengerjaan belum rampung sepenuhnya, baru tuntas sekitar 50 persen.
“Meskipun belum rampung sepenuhnya, tapi sudah bisa dilalui kendaraan," tambahnya.
Jalan yang menghubungkan Kota Payakumbuh dengan kawasan Lintau di Kabupaten Tanah Datar itu merupakan jalur vital bagi pergerakan ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar. Sejak 2016, aktivitas masyarakat di daerah tersebut terganggu akibat kondisi jalan yang rusak.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Lareh Sago Halaban, Eva Maria Dirbas turut mengungkapkan apresiasi atas perbaikan ruas jalan ini. Ia menilai perbaikan jalan ini membawa dampak signifikan terhadap kelancaran mobilisasi harian warga, khususnya para orang tua yang setiap hari harus melewati jalur tersebut untuk mengantar anak-anak ke sekolah.
“Warga di sini sangat bersyukur dengan perbaikan ini. Sebab ini, bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga soal masa depan anak-anak kami juga,” ungkap Eva.
Senada dengan itu, Rilson Dt. Mangguang, salah seorang tokoh masyarakat setempat menyebut perbaikan jalan ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakatnya. Ia berharap, pembangunan yang dimulai ini tidak berhenti sampai di titik 1,3 kilometer saja.
“Mudah-mudahan ini jadi awal dari pembangunan lanjutan sampai ke perbatasan Tanah Datar, karena masih ada beberapa titik lagi yang rusak parah,” katanya.
Sementara itu, Budi Margana warga yang pernah turut dalam aksi protes atas lambannya perbaikan jalan, kini mengaku puas. Ia menyebut perbaikan ini telah menghapus rasa kecewa warga yang selama ini merasa terabaikan.
“Lubang-lubang sudah tertutup, debu tidak lagi berterbangan, jalan pun mulai lancar. Kami akhirnya bisa bernapas lega,” ucapnya penuh syukur.
Perbaikan ruas jalan Payakumbuh–Sitangkai ini merupakan bagian dari Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi yang menelan anggaran lebih dari Rp12,3 miliar, dengan sistem pengerasan beton (rigid pavement). Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari kerja, atau rampung pada awal September 2025. **** hms/ irz

Wako Bukittinggi Lantik Rismal Hadi sebagai Sekretaris Daerah

By On Rabu, Juli 09, 2025

 

 Wako Bukittinggi Lantik Rismal Hadi sebagai Sekretaris Daerah


Bukittinggi, prodeteksi.com ---- Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Rismal Hadi sebagai Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota, Selasa, 8 Juli 2025.


Rismal Hadi resmi terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi setelah melalui seluruh proses seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Panitia seleksi telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, assessment center, hingga wawancara akhir.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah yang telah mengabdi selama tujuh bulan terakhir. Ia mengapresiasi dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam menjalankan roda pemerintahan kota. Wako juga mengucapkan selamat kepada Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik. Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi

"Jabatan Sekretaris Daerah merupakan cerminan dari wajah Pemerintah Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, proses seleksi dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan banyak aspek penting. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim seleksi yang telah bekerja keras. Seleksi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Karena Sekda merupakan penggerak utama birokrasi, maka diperlukan sosok yang berintegritas, profesional, dan mampu menjembatani seluruh kepentingan,” jelasnya.

Wako juga menekankan pentingnya peran Sekda dalam menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh ASN, masyarakat, dan stakeholder. Mengingat Sekda bertanggung jawab terhadap ribuan pegawai, maka kemampuan menciptakan kenyamanan kerja dan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting.


"Dengan banyaknya regulasi baru yang mulai berlaku tahun ini, Sekda dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan cepat tanggap terhadap berbagai perubahan. Selain itu, Sekda yang baru juga diharapkan dapat terus membangun sinergi dengan Forkopimda demi mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Bukittinggi,” ujarnya.****** Hms/ irz

Perkuat Akar Pelayanan, Pemko Padang Salurkan Dana Operasional RT/RW

By On Rabu, Juli 09, 2025

 

 Perkuat Akar Pelayanan, Pemko Padang Salurkan Dana Operasional RT/RW



Padang, prodeteksi.com — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyalurkan dana operasional RT dan RW se-Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa (8/7/2025).

Penyaluran dana tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir yang pada kesempatan sama juga menyalurkan dana untuk guru TPQ/TQA, guru MDTA/MDTW, imam masjid, kader posyandu, dan kader PAUD.
Dana operasional RT/RW yang disalurkan sebesar Rp835.380.000, guru TPQ/TQA Rp396.450.000, guru MDTA/MDTW Rp185.250.000, imam masjid Rp27.400.000, kader Posyandu Rp139.800.000, kader PAUD Rp8.700.000. Total dana yang disalurkan senilai Rp1.589.580.000.
Maigus Nasir menegaskan bahwa dukungan terhadap RT/RW bukan hanya soal anggaran, tapi bentuk nyata keberpihakan kepada mereka yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat.
"RT dan RW adalah ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan warga. Tanpa mereka, banyak program tidak akan sampai dengan efektif. Maka wajar jika kita prioritaskan penguatan peran mereka," tegas Maigus.
Camat Lubuk Begalung, Nofiandi Amir, mengungkapkan bahwa arahan wali kota tegas untuk memastikan semua program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan RT/ RW sebagai mitra utama.
“RT dan RW bukan pelengkap. Mereka adalah penggerak. Maka pemberian dana operasional ini bukan sekadar insentif, tapi investasi untuk ketahanan sosial di tingkat akar rumput," ujar Nofiandi. ***** d/iz

Aiptu Hendrik Dipercaya sebagai Ketua PHBN Kecamatan  Koto Balingka, Siap untuk Semarak HUT RI

By On Selasa, Juli 08, 2025

  


 AIPTU Hendrik


Pasaman Barat, prodeteksi.com ---AIPTU Hendrik, Kepala Pos Polisi Parit Koto Balingka, terpilih dan dikukuhkan sebagai Ketua PHBN (Panitia Hari Besar Nasional) Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025. 



Dia dipercaya menggantikan Serma Pangudutan yang menjadi ketua pada tahun sebelumnya. Kegiatan pembentukan pengurus, baik ketua maupun pengurus lainnya itu, dilaksanakan Senin ( 07/7/2025) di Aula kantor camat setempat.



 Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru



Selain ketua juga dibentuk Wakil Ketua 1, Erlinda, Wakil Ketua II, Asrinal, sekretaris S.Pd, Sekcam, Yuslan Lubis dan bendahara Rita Murni. Serta dilengkapi dengan perangkan dan seksi lainnya


Dalam kegiatan itu sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Setelah sebelumnya juga telah dilaksanakan pelaporan dari pengurus lama terhadap keuangan tahun sebelumnya.


Simak Juga >> Sambutan Ketua PHBN Koto Balingka, Aiptu Hendrik


Dalam sambutannya, Aiptu Hendrik   mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Yakni sebagai Ketua PHBN Kecamatan Koto Balingka tahun 2025.



 Serah terima jabatan ketua PHBN dari pengurus lama ke pengurus baru disaksikan Camat Koto Balingla


Dia menyatakan siap untuk berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas menghadapi peringatan 17 Agustus nanti. Tentunya dengan kerjasama yang baik dengan pengurus lainnya.


"Mudah-mudahan kami bisa mengemban amanat ini. Dan kami berharap kepada seluruh panitia yang telah ditunjuk hari ini untuk  bekerja sama dengan baik. Tentunya kami akan bekerja semaksimal mungkin, " ucapnya


  Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru


Dia berharap di tengah kondisi keuangan yang sulit saat ini, namun bagaimana caranya agar peringatan hari besar di tahun ini berjalan dengan lancar dan baik. 


"Walaupun ada informasinya kekurangan budget. Namun di sini kita berharap terjalinnya  kerja sama yang baik dan semoga di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya rasa itu yang kami sampaikan, "lanjutnya lagi.

 

  Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru

Semetara Camat Koba mengatakan bahwa panitia nanti memang akan bekerja ekstra keras karena adanya episiensi anggaran. Bahkan sebagai gambaran untuk tahun ini hanya tersedia anggaran di DPA kecamatan sekitar 6 juta. Sedangkan tahun lalu masih ada 30 juta.

 

Lanjutnya,  kesuksesan kegiatan nanti sangat tergantung dengan persiapan acara yang lebih matang . Dan dia berharap  pada HUT kali ini akan berlangsung sukses dan meriah.


  Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru


" Mari kita bertekad dan bersatu untuk HUT RI yang lebih meriah dari sebelumnya. Pihak pemerintah kecamatan sangat berharap kebersamaan dan semangat juang yang tinggi untuk kesuksesan nanti, "harapnya **** Irti z

Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari

By On Sabtu, Juli 05, 2025


 

 Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari

Jakarta, PRODETEKSI.COM  – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkomitmen mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung RI juga akan memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini dalam rangka mendukung penuh jajaran BGN mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 


Hal itu ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara BGN dengan Kejagung RI di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Rabu (2/7/2025). Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyambut hangat kedatangan jajaran BGN. 


Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Wahyu Widisetyanta memimpin langsung koordinasi strategis dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia.


Pertemuan ini melibatkan kehadiran secara luring para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia.  


Selain itu dihadir pula secara luring Kasubdit IV.D Bidang Intelijen Kejagung RI Iwan Ginting bersama jajaran Team Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen beserta jajaran team Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN antara lain Deni Iskandar dan Sawin.


Langkah koordinatif antara BGN dan Kejagung RI ini merupakan tindaklanjut dari surat Kepala BGN kepada Kejaksaan Agung RI tanggal 16 April 2025 terkait permohonan dukungan interprestasi program makan bergizi di seluruh Indonesia. Selain itu ini menjadi bentuk implementasi dan dukungan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025, mengenai pentingnya dukungan lintas sektor dalam mendukung percepatan program prioritas nasional, khususnya penguatan gizi masyarakat.


Dalam arahannya, JAM Intel Kejagung RI Reda Manthovani menyampaikan enam arahan utama untuk mendukung percepatan penyediaan lahan SPPG.  Diantaranya mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis, perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan lahan milik pemda yang memenuhi syarat teknis, seperti lokasi strategis, akses jalan, listrik, air bersih, dan lingkungan higienis.


Yang tak kalah penting, lanjut Reda, adalah Inventarisasi Wilayah dan Pengawasan Pinjam Pakai, guna memastikan proses administrasi pinjam pakai tanah antara pemerintah daerah dan BGN berjalan sesuai aturan, lengkap secara dokumen, dan tidak menimbulkan potensi masalah hukum.


“Pendampingan dan Fasilitasi untuk mendampingi tim BGN dalam proses pinjam pakai dan perizinan, serta Pengamanan Proses Konstruksi, agar Kejaksaan tidak ikut campur dalam pekerjaan teknis pembangunan, tetapi fokus pada pengawasan legalitas, masalah sosial, dan dukungan administrative,” tuturnya.


Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung RI akan menerbitkan surat perintah resmi kepada para Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengawal pengadaan tanah SPPG sesuai wilayah hukum masing-masing. Ia pun meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk mencegah potensi penyimpangan atau korupsi dalam proses tersebut.


“Terakhir saya mempertegas lagi yang dimaksud di atas. Pertama anggaran konsumsi untuk pembangunan SPPG 1542 masih terblokir. Itu peran kita untuk membantu. Yang kedua, BGN dan Kemenkeu meminta kelengkapan administrasi surat persetujuan Pemerintah Daerah di kabupaten atau kota beserta sertifikat lahan untuk buka blokir untuk pembangunan 1542 SPPG itu baru tahap pertama,” kata Reda.


Ia juga mengungkapkan, beberapa Pemerintah Daerah masih ada yang belum respon atau kurang responnya terhadap dukungan lahan SPPG. “Dimohon Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengingatkan mereka  ini program pemerintah, asta cita Presiden. Colek saja. Kalau mereka yang colek akan cepat caranya,” tandas Reda. 


Yang terpenting, kata Reda, masih terdapat data yang diberikan Pemda oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota belum sesuai dengan SPEK atau berbagai persoalan ketersediaan lahan yang masih bermasalah. “Misalnya luas lahan kurang, terus lahan tidak ada akses jalan atau jauh dari penerima manfaat, kemudian lahan yang diberikan bermasalah dengan warga adat atau masyarakat. Nah ini termasuk ancaman-ancaman hambatan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya. 


Program SPPG 1.542 titik merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memperluas akses layanan gizi masyarakat melalui penyediaan fasilitas terpadu yang didukung oleh tenaga profesional, dapur bergizi, serta sistem distribusi makanan yang aman dan berkualitas.


Direktur Wilayah I, Wahyu Widisetianta, S.Si., M.Si, menyampaikan harapannya agar koordinasi lintas lembaga ini menjadi kunci percepatan pengadaan lahan yang berkualitas dan bebas dari persoalan hukum. Ia menegaskan bahwa dukungan dari pihak Kejaksaan sangat penting dalam memastikan seluruh proses berjalan lancar, akuntabel, dan sesuai ketentuan.


"Kami berharap dengan keterlibatan langsung Kejaksaan Agung RI, seluruh jajaran BGN dan pendukung di daerah dapat bergerak cepat, tepat, dan terarah dalam menyiapkan lahan yang layak. Ini bukan hanya soal percepatan fisik, tapi juga menyangkut masa depan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia," ujar Wahyu.


BGN menargetkan seluruh proses pengadaan lahan dapat selesai tepat waktu agar pembangunan fisik dan operasional SPPG dapat segera dimulai pada tahun anggaran berjalan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. ****(Rand)

FORMAS Resmi Jalin Kerjasama dengan LSP Pers Indonesia

By On Sabtu, Juli 05, 2025


 FORMAS Resmi Jalin Kerjasama dengan LSP Pers Indonesia 


Jakarta, prodeteksi.com - Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Yohanes Handojo Budhisedjati, SH, CCP dan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia Hence Mandagi secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau Kesepakatan Kerja Sama pada Selasa (1/7/2025) di Kantor Sekretariat FORMAS, Jakarta. 


MoU antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi pengurus dan anggota organiasi pers yang bernaung di FORMAS. 


Penandatanganan nota kesepahaman antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua pihak dalam menjalin kerjasama melaksanakan program pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik melalui Sertifikasi Kompetensi Wartawan.  


FORMAS dan LSP Pers Indonesia siap berkolaborasi dan bekerjasama dalam kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik, khususnya melalui pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi pengurus dan anggota organisasi-organisasi pers yang bernaung di FORMAS. 


LSP Pers Indonesia juga akan memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Asesor melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi pengurus dan anggota FORMAS yang berlatar belakang profesi wartawan.


“Kami sepakat bekerjasama memfasilitasi wartawan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui BNSP di LSP Pers Indonesia untuk  kepentingan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik,” ujar Ketum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati usai menandatangani nota kesepahaman dengan LSP Pers Indonesia pada Selasa (1/7/2025) di Kantor Sekretariat FORMAS, Jakarta. 


Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi menyatakan siap berkolaborasi dengan FORMAS untuk meningkatkan kualitas SDM wartawan Indonesia melalui pengakuan kompetensi oleh negara melalui BNSP. 


“LSP Pers Indonesia adalah lembaga yang memiliki lisensi pemerintah yakni BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan. Kami siap memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan bagi para pengurus dan anggota FORMAS yang berprofesi sebagai wartawan,” ujar Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum FORMAS Bidang Pengembangan Pers dan Media, Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Hukum dan Media, dan Ketua Departemen Kepemudaan dan Media Digital Forum Bela Negara Perwakilan Jakarta. 


Pada pelaksanaan penandatangan MoU ini, Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi didampingi jajarannya yakni Ketua Dewan Pengarah Ir. Soegiharto Santoso,SH dan General Manager Meytha F. Kalalo, sementara Ketum FORMAS Yohanes Handojo didampingi Wakil Sekjen FORMAS Ervan Tou dan Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat (GEMPPAR) FORMAS Soetresno Hartanto. 


Usai penandatangan MoU, Ketum FORMAS Yohanes Handojo menyerahkan cendramata kepada LSP Pers Indonesia yang diterima Ketua Dewan Pengarah Soegiharto Santoso. Pada kesempatan ini, Soegiharto yang akrab disapa Hoky mengatakan, kerjasama antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia ini sangat penting untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional. 


“Karena setiap wartawan yang disertifikasi melalui LSP Pers Indonesia akan langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional Indonesia di BNSP. Ini perupakan pengakuan negara terhadap kompetensi, khususnya di bidang pers,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Pendiri dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.


Eksistensi FORMAS 

FORMAS adalah organisasi yang didirikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya adalah Hashim Djojohadikusumo dan Yohanes Handojo Budhisedjati. FORMAS didirikan untuk mengawal dan memonitoring jalannya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 


Di awal pembentukannya FORMAS terdapat 21 organisasi masyarakat dan seiring dengan perkembangannya, belum genap setahun sudah bertambah menjadi 77 organisasi dari beragam latar belakang dan masih akan terus bertambah jumlahnya.


Dalam kiprahnya yang belum setahun berdiri, FORMAS telah menjalin kesepakatan Kerjasama dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), Radio Republik Indonesia, dan sejumlah pihak, termasuk LSP Pers Indonesia.***** (Red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *