HEADLINE NEWS

Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden

By On Sabtu, September 06, 2025

 

 Hence Mandagi



JAKARTA, prodeteksi.com  – Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) secara resmi mengajukan delapan tuntutan krusial kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tuntutan ini disampaikan sebagai langkah untuk menjamin kemerdekaan pers dan menghentikan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Dewan Pers yang ada saat ini.


Ketua DPI hasil Kongres Pers Indonesia 2019 sekaligus Ketua Umum SPRI, Hence Mandagi, menyatakan bahwa tuntutan ini muncul akibat pembiaran praktik-praktik jurnalistik yang dianggap tidak profesional dan diskriminatif. Ia menilai kepemimpinan Ketua Dewan Pers yang selama beberapa periode ini bukan dari kalangan wartawan dapat merusak etika, independensi, dan kredibilitas profesi pers secara keseluruhan.


Dalam pernyataannya, Mandagi menekankan bahwa kondisi ini dapat berakibat fatal bagi dunia pers nasional. "Dampak negatif akibat Ketua Dewan Pers yang selama ini dipimpin oleh seorang yang tidak pernah menjadi wartawan profesional dapat berdampak luas dan mendalam, merusak pilar-pilar utama ekosistem pers itu sendiri," ujar Mandagi.


Ia melanjutkan, kondisi ini bisa membawa dampak yang destruktif bagi profesi pers secara keseluruhan. “Kepemimpinan ini berpotensi merusak etika, independensi, dan kredibilitas pers. Lihat saja terjadi pembiaran terhadap eksploitasi isu demonstrasi dan kerusuhan di berbagai media mainstream nasional tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik. Hal itu dampaknya sangat mempengaruhi opini publik dan memicu hal-hal yang destruktif," ungkap Mandagi. 


Tuntutan Terhadap Keanggotaan dan Struktur Dewan Pers


1. Lindungi Hak Wartawan: Pemerintah diminta untuk memastikan dan melindungi hak wartawan Indonesia untuk bebas memilih organisasi wartawan, sesuai dengan jaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


2. Kembalikan Hak Wartawan Non-Konstituen: Memberikan kesempatan yang sama bagi wartawan anggota organisasi pers non-konstituen Dewan Pers untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers.


3. Libatkan Organisasi Pers Non-Konstituen: Mengembalikan hak organisasi pers non-konstituen yang berbadan hukum agar dapat ikut serta dalam mengajukan calon anggota dan memilih Anggota Dewan Pers.


4. Batalkan Peraturan Sepihak: Meminta konsistensi dengan pernyataan Presiden selaku Pemerintah di Mahkamah Konstitusi bahwa Dewan Pers hanya berfungsi sebagai fasilitator. Oleh karena itu, semua Peraturan Pers yang ditetapkan secara sepihak oleh Dewan Pers terkait organisasi pers konstituen harus dinyatakan tidak berlaku atau tidak diakui pemerintah.


5. Batalkan SK Presiden tentang Pengsahan Pemilihan Anggota DP : Pembatalan Surat Keputusan Presiden mengenai penetapan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2025–2028, karena prosesnya dianggap menghilangkan hak wartawan dan organisasi pers non-konstituen untuk memilih dan dipilih. Pemenuhan atas tuntutan poin kelima ini secara otomatis 4 poin tuntutan di atas langsung terpenuhi. 


Tuntutan Terhadap Sertifikasi dan Regulasi


6. Tindak Sertifikasi Ilegal: Pemerintah didesak untuk menindak tegas praktik penerbitan Sertifikat Kompetensi Wartawan yang tidak memiliki lisensi resmi dari Pemerintah atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).


7. Perintahkan BNSP Bertindak: Meminta BNSP untuk menertibkan praktik ilegal pemberian lisensi Lembaga Penguji Kompetensi oleh Dewan Pers, yang dinilai tidak memiliki kewenangan sebagai regulator.


Tuntutan Terhadap Peran Pemerintah


8. Dukungan Penataan Pers Nasional dan Pembersihan dari oknum penumpang gelap : Poin terakhir ini menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa pemerintah akan mendukung upaya menata kembali kehidupan pers nasional, agar Dewan Pers dibersihkan dari oknum-oknum elit dan eks pejabat atau penumpang gelap yang diduga kuat memanfaatkan posisi mereka di Dewan Pers untuk eksistensi pribadi dan eksploitasi pers.  


Mandagi menegaskan bahwa tuntutan ini mewakili suara mayoritas masyarakat pers Indonesia yang selama ini merasa terdiskriminasi. Menurutnya, wartawan dibatasi hak untuk memilih organisasi pers dengan cara membatasi keanggotaan organisasi pers lewat peraturan sepihak yakni konstituen Dewan Pers yang tidak ada dalam UU Pers, bahkan di dalam peraturan pers yang dibuat oleh organisasi pers.  


“Faktanya saat ini Wartawan seolah dipaksa untuk memilih organisasi wartawan konstituen dengan penerapan regulasi illegal tentang konstituen. Undang-Undang Pers pasal 7 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Wartawan bebas  memilih organisasi wartawan. Jadi bukan organisasi wartawan konstituen Dewan Pers,” terangnya.  


Yang tak kalah penting, menurut Mandagi, kehidupan pers harusnya dikendalikan oleh masyarakat pers bukan oleh kelompok elit dan penumpang gelap. Mayoritas Masyarakat Pers di seluruh Indonesia selama ini terdiskriminasi pada program Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah, dan sering terancam dikriminalisasi ketika menjalankan fungsi kontrol sosial.  


“Pers Indonesia bukan hanya milik para elit konstituen yang bertahun-tahun menikmati ratusan miliaran rupiah uang rakyat, termasuk hasil pajak dari wartawan non konstituen. Kami jamin jika pers dikendalikan mayoritas masyarakat pers, praktek korupsi kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta aparat penegak hukum tidak akan semasif ini karena diawasi ketat oleh media tanpa ancaman kriminalisasi dan diskriminasi,” tegas Mandagi.  


Selama ini Dewan Pers terkesan melindungi dan membiarkan pers Indonesia ‘melacurkan diri’ dan dikontrol pejabat melalui proyek anggaran kerjasama media. Belanja iklan nasional tidak terdistribusi secara merata kepada puluhan ribu media lokal atau hanya terpusat di Jakarta dan dimonopoli oleh segelintir konglomerasi perusahaan pers.  


Mandagi menegaskan, Dewan Pers sangat bangga dengan fakta bahwa Media Terverifikasi Dewan Pers seolah legal ‘melacurlan diri’ bekerjasama langsung dengan Pemerintah melalui anggaran Kerjasama Publikasi. 


“Kondisi ini menyebakan seluruh kepala daerah dan pejabat pusat se-Indonesia minim pengawasan. Ini pun berakibat fatal yakni korupsi makin menjamur dan massif. Selama ini seluruh Presiden sejak pertama kali dipilih langsung tidak mau mendengar teriakan kami mayoritas masyarakat pers,” ungkap Mandagi.


Mandagi pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah dan keputusan tegas untuk menyelesaikan masalah ini demi masa depan pers nasional yang lebih sehat dan professional. 


“Dan yang lebih penting pers nasional tidak dimanfaatkan atau diperalat oleh pihak yang tidak ingin Indonesia maju, tidak sejalan dengan ketegasan pemerintah memberantas mafia migas, koruptor, dan penertiban pengusaha nakal yang termasuk dalam kelompok Serakahnomic. Selamatkan pers Indonesia dari kelompok elit dan eks pejabat yang nihil pengalaman tentang pers,” pungkasnya. 


Sebagai infromasi, Dewan Pers Indonesia adalah wadah komunikasi sejumlah organisasi-organisasi pers yang bernaung dalam Sekretariat Bersama Pers Indonesia atau Sekber Pers Indonesia. Pada tahun 2018 sempat menggelar Musyawarah Besar Pers Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian melanjutkan dengan pelaksanaan Kongres Pers Indonesia pada tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede. 


Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organsiasi pers yang didirikan sejak tahun 1998 dan dideklarasikan pada tahun 2000 di Jakarta. Pimpinan SPRI Ketika tahun 1998 dan 1999 ikut berkontribusi melakukan demonstrasi dan menyampaikan tuntuan kepada pemerintah melalui Departemen Penerangan RI untuk membubarkan Dewan Pers. Dan pimpinan SPRI juga turut serta dalam Menyusun draft UU Pers Tahun 1999. ****  (Sumber DPI dan SPRI)

Maulid Nabi Sekaligus Peletakan Batu Pertama Musholla Polsek Pasaman Dihadiri Kapolres Pasbar

By On Jumat, September 05, 2025


 Maulid Nabi Sekaligus Peletakan Batu Pertama Musholla Polsek Pasaman Dihadiri Kapolres Pasbar 


Pasaman Barat, prodeteksi.com  -- Polres Pasaman Barat menggelar kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/Tahun 2025 M yang dirangkai dengan acara peletakan batu pertama pembangunan Mushalla Darul Agung di Polsek Pasaman, Kamis (4/9/2025). 


Acara ini berlangsung penuh khidmat di halaman Mako Polsek Pasaman dengan dihadiri jajaran Forkopimca, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur dari pemerintahan dan perbankan di wilayah setempat.


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengangkat tema “Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Kita Wujudkan Polri Presisi Guna Mendukung Asta Cita”. 


Tema ini dinilai sangat relevan dalam menanamkan nilai keteladanan Rasulullah SAW kepada seluruh personel Polri agar mampu bekerja dengan penuh keikhlasan, profesionalisme, dan dekat dengan masyarakat.


Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa pembangunan Mushalla Polsek Pasaman merupakan wujud nyata Polri dalam mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Kapolres berharap, keberadaan Mushalla Darul Agung tidak hanya memberi manfaat bagi anggota Polri yang bertugas, namun juga bisa digunakan masyarakat sekitar maupun para musafir yang melintas di wilayah Batang Toman. 


“Tempat ibadah ini diharapkan dapat memperkuat nilai spiritual, mempererat silaturahmi, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi semua,” ungkap Kapolres.


Sementara itu, Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Pasaman Barat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Mushalla tersebut. 


“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Kapolres yang berinisiatif membantu kami. Semoga pembangunan ini dapat berjalan lancar, dan Mushalla ini akan menjadi sarana ibadah sekaligus ladang amal jariyah bagi kita semua,” tutur AKP Zulfikar. 


Kapolsek menegaskan bahwa lokasi Mushalla Darul Agung yang berada di pinggir jalan utama sengaja dipilih agar tidak hanya dimanfaatkan oleh personel Polri, tetapi juga terbuka bagi masyarakat luas.


Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz Suharjo Lubis. Dalam ceramahnya, Ustadz menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam hal kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial. 


Ia juga mengapresiasi langkah Polsek Pasaman yang menghadirkan pembangunan Mushalla sebagai bentuk nyata penguatan iman dan syiar Islam di lingkungan Kepolisian.


Setelah tausiyah, acara dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Mushalla Polsek Pasaman yang dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto. Prosesi ini kemudian diikuti oleh Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar, Camat Luhak Nan Duo, Camat Sasak Ranah Pasisie, serta perwakilan dari Camat Pasaman.


Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat utama dan personel Polres Pasaman Barat, pimpinan bank se-Kecamatan Pasaman, Wali Nagari dari Kecamatan Pasaman, Sasak Ranah Pesisie, dan Luhak Nan Duo, pengurus Bhayangkari Cabang Pasaman Barat, Purnawirawan Polri, serta Warakawuri Cabang Pasaman Barat. 


Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap pembangunan Mushalla dan semangat kebersamaan dalam memperingati hari besar umat Islam.


Dengan adanya pembangunan Mushalla di lingkungan Polsek Pasaman, diharapkan semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan suasana religius dan damai di Kabupaten Pasaman Barat.


Acara kemudian ditutup dengan doa bersama agar pembangunan Mushalla berjalan lancar, penuh berkah, dan memberikan manfaat luas bagi semua pihak. ***** Irz

Tambua dan Tari Piring Siap Guncang Panggung Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025

By On Kamis, September 04, 2025

 

 Tambua dan Tari Piring Siap Guncang Panggung Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025


Padang, prodeteksi.com – Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025 (World Muslim Scout Jamboree/WMSJ) di Cibubur, Jakarta Timur.

Pelepasan berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (4/9/2025) dengan penuh semangat kebersamaan dan dukungan dari Pemerintah Kota Padang.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran secara simbolis memasangkan rompi kepada salah seorang peserta. Ia menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasi kepada para pelajar yang akan membawa nama Kota Padang di ajang pramuka internasional tersebut.
“Juarailah setiap proses latihan, ikuti instruksi dengan sungguh-sungguh, dan jadilah pribadi yang peduli terhadap lingkungan serta sesama. Ingat, kepemimpinan itu sama dengan pengorbanan,” pesan Fadly Amran.
Fadly juga menekankan pentingnya proses dalam meraih keberhasilan.
“Mudah-mudahan kakak-kakak semua mampu menjuarai prosesnya, bukan hanya melihat hasil akhir. Dengan perencanaan yang baik dan komitmen tinggi, perjalanan ini akan bernilai dan membawa hasil terbaik. Jaga nama baik Kota Padang, serta raih prestasi dan ilmu dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, yang juga Ketua Harian Jambore Kota Padang, menjelaskan bahwa ajang bergengsi ini akan digelar pada 9 –14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur. Sekitar 15 ribu peserta dari seluruh Indonesia serta 200 perwakilan dari negara-negara Muslim dipastikan ambil bagian.
“World Muslim Scout Jamboree ini merupakan pertemuan pramuka Muslim dunia pertama yang digelar di Indonesia, sekaligus bagian dari perayaan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Tujuannya memperkuat persaudaraan sekaligus menciptakan perdamaian dunia,” ujarnya.
Kota Padang sendiri mengirimkan kontingen yang terdiri dari enam siswa SMPN 12 Padang dan empat belas siswa SMK Hamka. Mereka akan ambil bagian dalam berbagai kegiatan, termasuk festival seni dan budaya.
Salah seorang pendamping kontingen, Ari, mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara maksimal. Kontingen Padang terpilih untuk tampil dalam malam pentas budaya dengan menampilkan atraksi tambua untuk kategori laki-laki dan tari piring untuk kategori perempuan.
“Target utama kami adalah memberikan penampilan terbaik sekaligus memperkenalkan budaya Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, di ajang internasional ini,” ungkap Ari penuh optimis.
Dengan semangat yang dibawa para peserta, kontingen Kota Padang diyakini mampu tidak hanya mengharumkan nama daerah, tetapi juga memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. ***** dk/irz

Pertemuan Bulanan PKK Pasbar di Air Bangis, Begini Kata Ketua, Sifrowati

By On Kamis, September 04, 2025

 

 Pertemuan Bulanan PKK Pasbar d Air Bangis, Begini Kata Ketua, Sifrowati

Sungai Beremas, prodeteksi.com ---- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali menggelar pertemuan bulanan, kali ini dipusatkan di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kamis (4/9). Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran PKK dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di sektor keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan dibuka langsung oleh Ketua TP-PKK Pasbar, Ny. Sifrowati Yulianto. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keberadaan PKK bukan sekadar organisasi pendamping pemerintah, tetapi merupakan gerakan nyata yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“PKK harus peka terhadap lingkungan sekitar. Mari bersama-sama melaksanakan program PKK, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga,” ujar Ny. Sifrowati di hadapan pengurus PKK yang hadir.
Ia menambahkan, PKK memiliki tugas dan fungsi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kekerasan seksual, penanggulangan narkoba, pengentasan stunting, hingga penyelesaian persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kerja nyata seluruh jajaran PKK menjadi sangat penting.
“PKK adalah penggerak program pemerintah. Mari kita hadir dan bekerja nyata demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Semua pengurus, baik di tingkat kecamatan maupun nagari, harus aktif turun ke lapangan untuk memantau perkembangan masyarakat. Dengan begitu, kita tahu apa yang perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ny. Sifrowati juga memberikan dorongan khusus kepada ketua PKK nagari agar lebih responsif terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Ia mencontohkan, peran PKK sangat dibutuhkan dalam memastikan generasi muda terhindar dari narkoba, kekerasan seksual, maupun perilaku menyimpang. “Kita ingin masyarakat Pasaman Barat terbebas dari stunting, terbebas dari narkoba, dan tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, serta berdaya,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, seluruh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) TP-PKK Pasaman Barat memaparkan program kerja unggulan mereka.
Pokja I menitikberatkan pada program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (Paaredi). Program ini membekali orang tua dalam mendampingi anak dan remaja agar bijak memanfaatkan teknologi sekaligus terhindar dari dampak negatif media digital.
Pokja II memaparkan program Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi) serta Kampung Mandiri. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan keluarga, memberdayakan ekonomi kreatif, serta menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan mandiri.
Pokja III mengedepankan program Aku Hatinya PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman). Program ini mendorong keluarga memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan sehat dengan menanam sayur, buah, maupun tanaman obat keluarga.
Pokja IV fokus pada program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Plus, yang mencakup edukasi tentang kesehatan keluarga, kebersihan lingkungan, gizi seimbang, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak.
Camat Sungai Beremas, Yumbri, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menilai TP-PKK memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, PKK bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra sejajar yang berperan penting dalam memperkuat program pemerintah sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.
“PKK adalah mitra yang strategis. Kehadirannya memberi penguatan, baik di ranah pemerintahan maupun kehidupan rumah tangga. Peran PKK dalam mendukung tugas para suami, terutama di tingkat pemerintahan nagari hingga kecamatan, sangat membantu kelancaran pembangunan,” jelas Yumbri. **** d/ irz

Bupati Pasbar Lantik Doddy San Ismail Jadi Sekda Definitif

By On Rabu, September 03, 2025

 

 Bupati Pasbar Lantik Doddy San Ismail Jadi Sekda Definitif


Pasaman Barat, prodeteksi.com ---- Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto melantik dan mengambil sumpah drh. Doddy San Ismail sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Pasbar di aula kantor bupati setempat, Rabu (3/9).


Selain melantik Sekda, Bupati juga mengukuhkan sembilan fungsional guru sebagai pendamping satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasbar.


Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Pasbar M. Ihpan, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, Ketua TP-PKK Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Ny. Gusmalini, Ketua DWP Ny. Erisa Doddy San Ismail serta sejumlah pejabat terkait lainnya.


Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menyampaikan pelantikan Sekda tersebut telah melalui proses panjang, mulai dari pembentukan panitia seleksi, tes, rekomendasi gubernur, izin Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga pengajuan usulan pelantikan.


Sekda dan nyonya


“Seluruh rangkaian kegiatan ini kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yulianto.


Ia meminta Sekda yang baru agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program perangkat daerah, berkoordinasi dengan para asisten, serta memastikan efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit.


“Jika efisiensi berjalan maksimal, saya yakin defisit dapat kita tangani dengan baik,” tegasnya.


Bupati juga berharap Sekda bersama pengawas sekolah mampu menerapkan nilai dasar ASN, yakni berakhlak: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.


“Kesuksesan seorang pemimpin tidak lepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak,” tutup Yulianto. **** Irz

YPSSI Salurkan Bantuan Senilai Lebih Dari Rp8 juta ke Penumpang yang Alami Kecelakaan di Bukittinggi

By On Rabu, September 03, 2025

 




Bukittinggi, prodeteksi.com – Dalam rangka menciptakan layanan transportasi yang aman dan nyaman, Maxim melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) kembali menyalurkan bantuan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan di Bukittinggi.


Bantuan diserahkan kepada keluarga PAZL, seorang penumpang yang mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan Maxim. Penumpang diketahui  mengalami kecelakaan di Jl. Ipuh Mandiangin, Kecamatan Campago Ipuk, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi.


Saat kejadian, diketahui pengemudi Maxim telah berhati-hati untuk mengantarkan penumpang menuju titik pengantaran, namun ditabrak hingga terjatuh dan mengalami luka hingga tak sadarkan diri. Penumpang langsung
dilarikan ke RSUD Bukittinggi, lalu dirujuk ke RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sebagai bentuk nyata dari program CSR, Maxim melalui YPSSI turut membantu meringankan beban penumpang melalui santunan senilai lebih dari Rp8 juta untuk membayar biaya pengobatan. Melalui aksi ini, Maxim
menunjukkan komitmennya untuk menjamin keselamatan tidak hanya pengendara, tetapi juga penumpang.

“Keselamatan dan kesejahteraan pengguna layanan adalah prioritas kami.Melalui YPSSI, kami berusaha hadir tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi juga sebagai mitra yang menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan penumpang dan mitra driver kami,” ujar Aris Mandianto, Head of Subdivision Maxim Bukittinggi.

Perlu diketahui bahwa kompensasi akan disediakan selama kecelakaan terjadi bukan disebabkan oleh tindakan pengemudi. Penumpang bisa mendapatkan pembayaran jika mereka terluka selama perjalanan.

Sebagai informasi, Maxim bersama YPSSI terus memperkuat sinergi dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap insiden dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program CSR ini merupakan bagian dari visi
jangka panjang Maxim untuk menciptakan ekosistem transportasi yang tinggi keselamatan dan peduli terhadap sesama. YPSSI secara aktif menjalankan peran sebagai jembatan sosial antara perusahaan, mitra pengemudi, dan masyarakat. ***** ir

Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama dan Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset

By On Selasa, September 02, 2025

 

 Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama dan Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset


Jakarta Pusat, prodeteksi.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara Jakarta Pusat, Senin (01/09/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas beragam aspirasi masyarakat serta komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menyebut pertemuan ini sangat penting bagi pimpinan ormas dan tokoh agama untuk menyampaikan aspirasi umat kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa dialog yang berlangsung cukup lama tersebut memberi ruang bagi penyampaian harapan rakyat, sekaligus menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendengar dan merespons aspirasi tersebut.

“Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan beliau menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan, bukan hanya oleh Presiden tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR,” ujar Yahya dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Yahya menambahkan bahwa gagasan dan komitmen Presiden Prabowo menumbuhkan optimisme di kalangan tokoh agama. Ia menilai pemaparan visi yang komprehensif itu menggugah harapan hadirin, sekaligus menegaskan perlunya langkah nyata agar masyarakat semakin tenang dan percaya pada arah kebijakan pemerintah.

“Beliau menyampaikan gagasan-gagasan secara komprehensif, passion beliau terhadap bangsa dan negara, cita-cita beliau dan komitmen-komitmen beliau. Itu semua menggugah harapan dari hadirin. Yang kami harapkan selanjutnya adalah gestur pemenuhan keinginan rakyat itu semakin ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat menjadi lebih tenang,” lanjutnya.

Suasana kebersamaan juga ditekankan oleh tokoh lintas agama lain yang hadir. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty menyebut pertemuan ini berlangsung dalam suasana guyub dan penuh keterbukaan. Ia berharap model pertemuan yang hangat dan egaliter tersebut dapat ditularkan hingga ke daerah-daerah untuk kembali merajut keguyuban bangsa sebagai modal persatuan.

“Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyub,” ujar Jacky.

Dalam diskusi terbuka tersebut, para tokoh turut membicarakan berbagai isu, mulai dari pajak yang memberatkan rakyat, korupsi, perilaku pejabat, hingga kenaikan tunjangan DPR. Menurut Jacky, Presiden menanggapi langsung berbagai masukan, termasuk menjanjikan komitmen memperjuangkan RUU Perampasan Aset bersama DPR.

“Presiden berjanji untuk undang-undang perampasan aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu,” tegasnya.

Pertemuan yang direncanakan akan digelar rutin ini disambut baik oleh para tokoh. Mereka menyatakan siap berkontribusi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, mendampingi umat menghadapi tantangan, serta mendoakan agar ikhtiar bangsa Indonesia mendapat perlindungan Tuhan. **** kmd/ irz 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *