HEADLINE NEWS

Lemdiklat Polri Cetak 1.254 Bintara Jadi Perwira

By On Kamis, Desember 15, 2022

  

  Polri telah berhasil menambah jumlah perwira baru yang terdiri dari 1.217 polisi laki-laki dan 37 polisi wanita.

Jakarta, prodeteksi.com ---- Sebanyak 1.254 Bintara Kepolisian Republik Indonesia resmi menyandang status perwira. Ke 1.254 Bintara Polri ini kini menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua atau IPDA dan secara resmi telah dilantik menjadi perwira oleh Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Pol Drs. Eko Budi Sampurno, M.Si pada upacara penutupan program Pendidikan Alih Golongan (PAG) gelombang II tahun 2022 Resimen Tadya Maharana Kivandra (TMK) di Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA) Lemdiklat Polri, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (14/12/2022). 


Dalam amanatnya Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno mengatakan, secara kuantitas Polri telah berhasil menambah jumlah perwira baru yang terdiri dari 1.217 polisi laki-laki dan 37 polisi wanita. “Para Perwira ini nantinya akan menjadi perkuatan untuk mengemban tugas pada berbagai fungsi staf dan operasional sesuai bidang keahlian masing-masing di tingkat markas besar maupun di seluruh kewilayahan,” ungkap Irjen Pol Eko, sebagaimana rilis yang diterima redaksi, Kamis (15/12).


Irjen Eko juga menambahkan, ke 1.254 perwira yang baru saja dilantik ini diyakini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan dukungan yang optimal terhadap institusi Polri. “Sehingga dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan mampu memperkuat soliditas internal maupun eksternal Polri guna terwujudnya stabilitas keamanan masyarakat, serta menjunjung semangat penegakan hukum berkeadilan, dengan mengedepankan restorative justice  dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan masyarakat,” paparnya. 


“Para perwira harus mampu menjadi tauladan dalam kebaikan. Menjauhi apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada Polri, seperti pungli, tindakan sewenang-wenang, dan gaya hidup mewah,” imbuhnya.


Irjen Eko menegaskan, beberapa hal-hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh para perwira baru dalam menjalankan tugas. “Yang pertama harus menjadi insan bhayangkara yang selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menanamkan tekad, semangat, dan motivasi yang tinggi untuk tidak berhenti belajar, berlatih, dan mengembangkan diri, serta menunjukan diri sebagai perwira ilmuan serta selalu ingin berbuat yang terbaik,” ujar Irjen Eko. 


Hal yang ketiga, menurutnya, adalah menjalin kebersamaan, kekompakan, dan semangat serta kecintaan terhadap institusi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Tribrata, Catur Prasetya, serta kode etik profesi demi menjaga harkat dan martabat Polri.




Selanjutnya yang Keempat, kata Dia, menjaga kehormatan pribadi dan Polri dengan tidak berbuat tindak pidana, menampilkan pola hidup sederhana, bijak dalam bermedsos, dan menjadi tauladan baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat, serta selalu melayani masyarakat dengan penuh ketulusan.


“Yang kelima adalah menjalin kemitraan dan sinergitas dengan seluruh aparat penyelenggara keamanan, pemerintah pusat dan daerah, serta komponen masyarakat agar memiliki satu visi dan tujuan dalam memelihara serta meningkatkan Kamtibmas,” pungkasnya. .


Dalam upacara tersebut diberikan penghargaan kepada tiga perwira lulusan terbaik. Terbaik umum (Teladan) diberikan kepada Ipda Ni Made Sulasmi, S.Sos asal Polda Bali, terbaik akademik (Cendekia) Ipda Suparti Indah Wahyuni asal Polda Jatim, dan terbaik mental kepribadian (Tertabah) Ipda Ferry Eka Widyanto asal pengiriman Polda Kaltim. 


Secara terpisah Soegiharto Santoso alias Hoky dari media Guetilang.com menyampaikan selamat atas dilantiknya 1.254 Bintara menjadi Perwira. Hoky menyatakan yakin para perwira ini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan dukungan yang optimal terhadap institusi Polri. Terlebih setelah mengikuti pendidikan di Setukpa Lemdiklat Polri dan mendapatkan amanat yang sangat jelas dari Waka Lemdiklat Polri.


Hoky mengatakan, dirinya selalu ingat akan pandangan hidup yang disampaikan Waka Lemdiklat Polri yaitu :  “Untuk menjadi pribadi yang berintegritas seseorang perlu untuk melakukan beberapa hal. Pertama, I walk the talk, atau menjalankan apa yang dikatakan. Kedua, I do the right thing, atau melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Selanjutnya, I speak the truth, atau berbicara dan mengatakan kebenaran. Terakhir, I protect community, atau tidak membiarkan ada orang yang turun standar integritas atau bahkan membahayakan komunitas/masyarakat.”


Dalam upaya menjaga soliditas dan integritas dalam kehidupan dan perkerjaan adalah hal yang tidak mudah. “Namun demikian, tidak mudah bukan berarti tidak bisa, selama kita meyakini Allah SWT itu baik dan sangat baik semua kesulitan akan menjadi mudah karenanya, apalagi bila kita dikelilingi oleh orang-orang baik seperti pepatah mengatakan Birds with the same feater flocking together, burung dengan warna bulu yang sama bertengger pada dahan yang sama,” ungkap Hoky mengutuip pernyataan Irjen Eko.  


“Itulah wejengan-wejangan sangat penting dari Waka Lemdiklat Polri yang bukan hanya bermanfaat bagi institusi Polri, melainkan untuk seluruh komponen anak bangsa,” tutur Hoky.


Upacara penutupan PAG gelombang II tahun 2022 kali ini juga dihadiri oleh pejabat utama Lemdiklat Polri, pejabat SSDM Polri, Karo Dokpol Pusdokes Polri, pejabat utama Setukpa Lemdiklat Polri, Forkopimda Kota Sukabumi, Pengurus Bhayangkari Cabang 04 Setukpa, dan seluruh personel Setukpa Lemdiklat Polri.****

LASKAR AMAN Dukung Anies Jadi Presiden di 2024

By On Senin, Desember 05, 2022

 

 LASKAR AMAN  dukung  Anies Baswedan



JAKARTA, prodeteksi.com-----Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan (LASKAR AMAN) sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024. Dukungan tersebut dideklarasikan di Sofyan Hotel, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (4/12).


Dari rilis yang diterima redaksi, Ketua LASKAR AMAN Ervanus Tou mengatakan dukungan tersebut merupakan hal penting sebagai komitmen untuk memenangkan Anies Baswedan. Deklarasi ini memberi pesan bahwa figur Anies Baswedan mendapat banyak dukungan rakyat dari berbagai kalangan dan latar belakang.

"Deklarasi ini sebagai bentuk dukungan nyata dan ingin menyampaikan kepada publik bahwa sosok pak Anies mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang. Sehingga diharapkan setelah deklarasi akan muncul kelompok relawan lain yang memberikan dukungan," kata Ervan.

LASKAR AMAN menilai bahwa sosok Anies Baswedan merupakan figur yang tepat memimpin Bangsa Indonesia 2024. Kesuksesan Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta menjadi salah satu ukuran sehingga layak memimpin bangsa Indonesia.

"Oleh karena itu, lahirnya Relawan Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan menjadi titik temu dan bersatu dukung Anies Baswedan. Dalam spirit kebangsaan kami akan mengerakkan semua kekuatan dari berbagai suku, agama, etnis, daerah, dan mengajak seluruh relawan berkolaborasi mendukung Anies Baswedan," ujar sosok bernama lengkap Agustinus Nurindra B Charismiadji, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia.


Mewakili seluruh relawan Laskar AMAN (Angkatan Muda Anies Baswedan).
- Ervanus Tou (Ketua)
- Emmanuel Odi (Wakil Ketua)
- Mega Puspa Sari (Sekjend)
- Agustinus Indra Charismiaji (Jubir)

****i

LSP Pers Indonesia Bakal Sertifikasi 35 Wartawan Utama

By On Senin, Juli 18, 2022


Jakarta, prodeteksi.com ----Setelah sukses di Kota Surabaya, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Pekanbaru, Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia kini merambah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sertifikasi Kompetensi Wartawan ( SKW ) di Kota Batam akan berlangsung selama dua hari Tempat Uji Kompetensi (TUK) Universitas Batam pada 21 dan 22 Juli 2022. 


Menurut Kepala Perwakilan LSP Pers Indonesia Kepri, Mangapul Matondang, saat ini tercatat sudah ada 35 peserta yang resmi mendaftar untuk Skema Wartawan Utama. Skema ini dikhususkan  untuk wartawan yang menjabat Pimpinan Redaksi dan Redaktur Pelaksana. 


"Persiapan pelaksanaan SKW sudah matang dan akan ada prosesi serta acara khusus untuk menggaungkan sertifikasi wartawan melalui BNSP dan LSP Pers Indonesia benar-benar berkualitas," ujar Mangapul, asesor bidang pers pertama di wilayah Kepri. 


Rencananya pelaksanaan SKW Wartawan Utama di TUK Uniba akan dihadiri dan dibuka langsung Ketua LSP Pers Indonesia, Heintje Mandagi, yang didampingi Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, Soegiarto Santoso bersama tim asesor dari Jakarta dan Surabaya. 


5 orang asesor yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan SKW di Batam ini merupakan Asesor bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi -BNSP. Kelima asesor masing-masing, Mangapul Matondang, Hendri Kampai, Edy Anwar, Dedik Sugianto, dan Hence Mandagi. 


Ketua LSP Pers Indonesia Heintje G. Mandagi menyampaikan, jaminan kehadiran negara dalam setiap pelaksanaan SKW pasti ada karena LSP Pers Indonesia beroperasi atas lisensi BNSP, termasuk pelaksanaan di Kota Batam nanti. 


"Lembaga yang berhak mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Profesi adalah BNSP sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Dan LSP adalah representasi BNSP dalam menggelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan," kata Heintje Mandagi, di Jakarta, Senin (18/7/2022). 


Dia menambahkan, LSP Pers Indonesia untuk saat ini adalah satu-satunya LSP yang berlisensi BNSP di bidang pers yang berhak melakukan Sertifikasi Kompetensi Profesi Wartawan. 


"Kita sudah gelar SKW di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Riau, dan nantinya menyusul Kepri. Pemerintah Daerah sangat mendukung dan mengakui eksistensi BNSP sebagai pihak yang berwenang melaksanakan Sertifikasi Wartawan," terang Mandagi. 


Ia pun mengajak semua insan Pers yang merasa Kompeten untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Ada 4 Skema dalam Sertifikasi Kompetensi Wartawan di LSP Pers Indonesia yakni Wartawan Muda Reporter, Muda Kameramen, Madya, dan Utama. 


Bagi peserta yang mengikuti asesmen SKW dan dinyatakan Kompeten oleh asesor, akan mendapatkan Sertifikat resmi dari BNSP berlogo lambang negara burung Garuda. "Lambang burung Garuda di sertifikat itulah yang melegitimasi pemegang sertifikat diakui negara," pungkas Heintje yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia. 


Gerak cepat LSP Pers Indonesia setelah memperoleh Lisensi dari BNSP salah satunya langsung menggelar SKW di Kota Surabaya, Jawa Timur di TUK Sindikat Wartawan Indonesia-SWI pada (30/5/2022 dan 27/6/2022). Setelah itu pelaksanaan digelar pada (30/6/2022) di TUK Pusat, dan (15/7/022) di TUK SWI Tulungagung dan TUK SPI di Kota Pekanbaru, Riau. ****

BNSP dan LSP Pers Indonesia Resmi Terbitkan Sertifikat Kompetensi Wartawan

By On Jumat, Juli 08, 2022

 

 


Jakarta, prodeteksi.com ---Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akhirnya menerbitkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) untuk 4 buah Skema pada Jumat (8/7/2022) di Jakarta. Atas nama BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia resmi mengeluarkan sertifikat berlogo burung Garuda kepada puluhan Pemimpin Redaksi, Redaktur, reporter, dan kameramen.yang sudah dinyatakan kompeten oleh asesor penguji. 


Empat Skema Kompetensi yang disertifikasi itu adalah Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Reporter, dan Wartawan Muda Kameramen. 


"Ini merupakan sejarah baru bagi pers di Indonesia. Wartawan kini sudah bisa memiliki sertifikat kompetensi yang diakui negara," ujar Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim redaksi Kamis (8/7/2022) di Jakarta. 


Hence Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia- SPRI- menuturkan, perjalanan panjang pengurusan lisensi LSP Pers Indonesia di BNSP yang cukup menyita waktu, tenaga, dan kesabaran, akhirnya tuntas pasca terbitnya Sertifikat Kompetensi ini oleh BNSP. 

 

Polemik seputar pernyataan Dirjen IKP Kementrian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong terkait kewenangan sertifikasi wartawan, menurut Mandagi, tidak perlu diperdebatkan. 


Dia juga menegaskan, upaya Dewan Pers terhadap Kementrian Kominfo agar mendapatkan pengakuan pemerintah terkait kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Dewan Pers boleh saja dilakukan namun hendaknya tidak menabrak norma hukum dan perundang-undangan di negara ini. 


Ditambahkan pula, pengakuan negara seharusnya tidak cukup hanya dengan pernyataan seorang pejabat negara bahwa Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi wartawan. 


"Sebaiknya Dewan Pers mengikuti prosedur hukum dan administrasi pemerintahan untuk urusan sertifikasi profesi di BNSP dan tidak mengambil jalan pintas," saran Mandagi. 


Mandagi juga menyatakan siap mendukung dan membantu Dewan Pers melanjutkan proses Harmonisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan di BNSP. 


Hasil pertemuan Dewan Pers dan Menteri Ketenagakerjaan RI, bersama jajaran Komisioner BNSP beberapa waktu lalu di Kantor Kemenaker Jakarta, seharusnya ditindaklanjuti dengan besar hati oleh Dewan Pers. 




"Itu saja yang seharusnya dikerjakan oleh Dewan Pers yakni melakukan harmonisasi di BNSP  dan mengurus registrasi Standar Kompetensi Wartawa  di Kemenaker. Dan tidak perlu meminta legitimasi dari kementerian lain yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan domain pelaksaan SKW," ujarnya. 


Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menandaskan, terbitnya sertifikat kompetensi bagi wartawan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia seharusnya bisa mengakhiri diskursus tentang kewenangan pelaksanaan sertifikasi wartawan. 


Apalagi sebelumnya LSP Pers Indonesia telah memperoleh surat dukungan regulator nomor: B- 263/BLSDM/HM.03.04 /08/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang isinya berbunyi : "Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dalam upaya mendukung peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis Pembina sektor komunikasi dan informatika, dengan ini menyatakan mendukung pemberian lisensi LSP Pers Indonesia dengan harapan lembaga tersebut dapat berperan dalam peningkatan daya saing dan produktivitas SDM tenaga kerja di bidang ini." 


Dan mengenai sikap Kemenkominfo terkait LSP Pers Indonesia, belum ditanggapi karena pihaknya mengaku belum diundang secara resmi untuk membahas permasalahan SKW secara langsung antar para pihak. 


Selain itu, lanjutnya, Dewan Pers pernah membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan oleh lembaga di luar Dewan Pers melalui surat keputusan Ketua Dewan Pers No. 20/SK-DP/IV/2022 tertanggal 27 April 2022 setebal 4 halaman dengan lampirannya setebal 3 halaman. 


Dalam keputusan itu dicantumkan Dewan Pers memperhatikan tentang Rapat Dewan Pers dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada Rabu, 6 April 2022.


Kemudian dalam keputusannya menetapkan Tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers Dalam Standar Kompetensi Wartawan. 


Pada poin kesatu disebutkan, Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan yang menegaskan fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi Wartawan, terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Peraturaan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X2018 tertanggal 8 Oktober 2018. 


Dan di poin kedua Dewan Pers menyatakan  tidak bertangung jawab atas kegiatan dan hasil lembaga profesi wartawan di luar yang telah diatur di dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. 


Oleh karena itu, Dia mengatakan, persoalan ini telah menjadi jelas dan terang, bahwa tentang Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) yang diterbitkan oleh LSP Pers Indonesia yang terlisensi oleh BNSP menjadi tanggung jawab pihak LSP Pers Indonesia dan bukan menjadi tanggung jawab pihak Dewan Pers. 


"Sehingga sertifikat kompetensi wartawan (SKW) yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia patut dihormati oleh semua pihak, terutama oleh para pejabat pemerintahan dan swasta." kata Hoky sapaan akrabnya. 


Atas nama LSP Pers Indonesia Hoky tak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensuport berdirinya LSP Pers Indonesia selama ini, terutama kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Kominfo Jhonny Plate, dan kepada Ketua BNSP Kunjung Masehat beserta  seluruh jajarannya. 


Menanggapi terbitnya sertifikat kompetensi ini, Pemimpin Redaksi Duta Metro Mairizal, sebagai salah satu peserta pertama penerima Sertifikat Wartawan Utama,mengaku senang dan merasa bangga. 


"Ini adalah sertifikasi wartawan yang berkelas karena berdasarkan Standar Kompetensi yang diregistrasi Kemenaker. Sertifikatnya pun dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah makin menambah kualitas kami selalu pemegang sertifikat," ungkap Mairizal, peserta witness SKW asal Kota Padang, Sumatera Barat.  


Sementara itu, Dedik Sugianto selaku asesor penguji mengajak seluruh wartawan di Indonesia tidak perlu ragu atau bimbang menentukan pilihan dalam mengikuti SKW di LSP Pers Indonesia. 


"Kalau negara sudah melegitimasi dan mengakui, kepada siapa lagi kita harus percaya bahwa sertifikat maupun proses sertifkasi mana yang bonafid dan berkelas," pungkas Dedik yang juga menjabat Ketum Sindikat Wartawan Indonesia-SWI. ***

Aplikasi "JakLingko" Transportasi Jakarta dapat Penghargaan yang Diakui Internasional

By On Kamis, Juni 30, 2022



Jakarta, prodeteksi.com ---Jakarta kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat dunia. Kali ini DKI Jakarta mendapatkan penghargaan bergengsi di bidang transportasi yang diakui dunia dunia internasional. Aplikasi JakLingko Indoensia milik Pemprov DKI Jakarta hari ini mendapatkan penghargaan Highly Commended - Best Smart Ticketing Programmed dari Global Transport Ticketing London. Hal itu disampaikan di Millennium Gloucester London, Rabu, (29/06).



Sebagaimana diketahui, Highly Commended ini sama dengan dengan juara 2 dan serupa dengan saat DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Suistainable Transport Award (STA) 2019 dan kemudian menjadi pemenang Award di STA 2020.


Direktur Utama PT JakLingko Indonesia, Muhamad Kamaluddin mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna aplikasi digital JakLingko.


Memang periode award tahun ini JakLingko masih implementasi. Menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja keras demi JakLingko,” ungkapnya.


Menurutnya, pengembangan aplikasi tidak hanya fokus melayani sektor transportasi, melainkan kebutuhan masyarakat perkotaan yang umumnya memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan yang beragam setiap harinya.


"Kami terus melakukan penyempurnaan Aplikasi JakLingko untuk menjawab berbagai tantangan kebutuhan masyarakat. Transportasi menjadi fokus utama, tapi fitur-fitur terbaru yang terdapat pada aplikasi diharapkan memudahkan masyarakat beraktivitas karena semakin praktis melalui satu aplikasi di genggaman," ujarnya.


Dalam penerapannya, JakLingko memberikan pengalaman menarik dan berkesan kepada pelanggan dalam menggunakan semua moda transportasi publik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Lewat aplikasi ini, pelanggan dimudahkan untuk melakukan pembayaran dengan QR code, mengetahui rute tujuan dan armada secara real time dan hal seru lainnya.


JakLingko Indonesia merupakan perusahaan kolaborasi antara PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Transportasi Jakarta dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang mengintegrasikan sistem pembayaran, tarif dan rute di MRTJ, TransJakarta, LRT (Jakpro), KCI, dan Railink.***i

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

By On Sabtu, Januari 22, 2022




Jakarta, prodeteksi.com ---Sejarah baru akhirnya tercipta di Indonesia, khususnya di bidang pers. Untuk pertama kalinya Wartawan Indonesia resmi disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) lewat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia. 


Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW perdana di Indonesia ini disaksikan langsung oleh tim tekhnis dari  BNSP pada Jumat (21/1/2022) di Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta. 


"Ini merupakan sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia yang diakui atau dilaksanakan oleh negara melalui LSP Pers Indonesia," ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi dalam sambutannya di acara pembukaan pelaksanaan Witness SKW. 


Mandagi mengapresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia. 


"Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya. Bukan membuat ujian layaknya orang baru belajar jadi wartawan. Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah disahkan pemerintah," terang Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia. 


Ada dua orang peserta dan dua asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online. 


Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung. 


Pada kesempatan ini, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang menjadi Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah menyetujui pemberian lisensi kepada LSP Pers Indonesia. 


Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga menyerahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia. 


"Yang penting dari proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah. Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya," urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim penyaksian pelaksanaan asesmen di LSP Pers Indonesia.  


"Masak sudah  bekerja bertahun-tahun tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk memastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude," jelas Henny. 


Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver. 


Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema yang disertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter. 


"Saya bangga bisa mengikuti SKW di BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara. Standar kompetensi yang digunakan juga benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan," ujar Hernando, peserta dari media RCTI. 


Peserta lainnya asal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW ini yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi. 


SKW ini menurut Mairizal akan menjadi solusi kewajiban sertifikat kompetensi Wartawan Utama yang diwajibkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi persyaratan kerja sama dengan media.  


"Saya berharap SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan di Indonesia. Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu," kata Rizal menyarankan. 

 

Pada kesempatan tersebut Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan, pihaknya sangat senang dan bangga akhirnya BNSP melaksanaan penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. 


"Sehingga setelah ini kami akan segera memperoleh Sertifikat Lisensi. Artinya tindaklanjutnya kami dapat melaksanakan SKW yang telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman wartawan diseluruh Indonesia,” ungkap Hoky.

 

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia serta para asesor yang hadir dan memberikan dukungan serta perhatian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.  (***)

Puan Persilakan Masyarakat Beri Masukan dan Kawal RUU TPKS

By On Rabu, Januari 19, 2022


 


Jakarta, prodeteksi.com ------ Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.


“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).


Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 


“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 


Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 


Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.


“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 


Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 


“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (pm)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *