Jakarta

Lapas Kelas IIA Salemba Kembangkan Budidaya Ayam Kampung dengan Mesin Penetas

By PRO DETEKSI On Kamis, Juni 12, 2025

Lapas Kelas IIA Salemba Kembangkan Budidaya Ayam Kampung dengan Mesin Penetas

Jakarta, prodeteksi.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba terus berinovasi dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan dengan mengembangkan budidaya ayam kampung menggunakan mesin penetas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas IIA Salemba dalam mendukung pelaksanaan 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada point kedua yaitu memberdayakan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan.

Dengan menggunakan mesin penetas, Lapas Kelas IIA Salemba dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses penetasan telur ayam kampung. Kegiatan tersebut melibatkan Warga binaan untuk diberikan bekal keterampilan dalam mengoperasikan mesin penetas dan melakukan perawatan ayam kampung.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, [Muhammad Fadil], mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan. "Kami ingin memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada warga binaan agar mereka dapat menjadi mandiri dan produktif setelah bebas dari lapas. Budidaya ayam kampung dengan mesin penetas ini dapat menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka," ujarnya.

Kegiatan budidaya ayam kampung dengan mesin penetas ini juga dapat membantu meningkatkan produksi daging ayam kampung, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi lapas-lapas lain dalam mengembangkan program pembinaan yang inovatif dan produktif.

Warga binaan yang mengikuti program ini merasa antusias dan berharap dapat mengembangkan keterampilan mereka setelah bebas.

Dengan demikian, Lapas Kelas IIA Salemba terus berkomitmen dalam memberikan pembinaan yang berkualitas kepada warga binaan, sehingga mereka dapat menjadi mandiri dan produktif setelah bebas dari lapas. *****

Fasilitasi Pendidikan Anak Kurang Mampu, FORMAS Gandeng iBlooming, CMC dan KIPIN

By PRO DETEKSI On Rabu, Juni 04, 2025

Fasilitasi Pendidikan Anak Kurang Mampu, FORMAS Gandeng iBlooming, CMC dan KIPIN

Jakarta, prodeteksi.com --- Indonesia tengah menghadapi ancaman serius akibat krisis global dan gelombang masal PHK jutaan karyawan akibat pekerjaannya diambil alih kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Bahkan sejak tahun 2024 lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) sudah mengingatkan bahwa hampir 40% pekerjaan di seluruh dunia terancam karena penggunaan AI.

Bersamaan dengan itu, survei 27th Global CEO Survey 2024 mengungkap, 87% CEO yang telah mengadopsi AI, memprediksi kebutuhan keterampilan baru bakal meningkat. Sayangnya, di Indonesia ternyata hanya 34% perusahaan yang memiliki program pelatihan AI untuk karyawannya.

Pihak WEF juga mencatat, 375 juta pekerja global perlu reskilling hingga 2030. Di tengah ancaman, Indonesia berpeluang memanfaatkan bonus demografi. Dengan 60% populasi berusia produktif, pemerintah perlu mempercepat transformasi digital dan kolaborasi industri-kampus untuk mempersiapkan SDM siap AI.

Persoalan lain di bidang pendidikan di Indonesia yang tak kalah serius adalah minimnya akses internet di daerah terpencil dan terluar di Indonesia menyebabkan literasi pendidikan di Indonesia sangat kurang.

Kenyataan lain di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan bahwa banyak anak di Indonesia yang sekolah tapi tidak benar-benar belajar. Jutaan siswa hadir di kelas setiap hari, namun kemampuan dasar mereka, seperti membaca pemahaman dan berhitung, masih sangat rendah.

Hasil Asesmen Nasional 2023 yang dirilis oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemendikbudristek RI mencatat bahwa hanya sekitar 34% siswa SMP di Indonesia yang memenuhi kategori kompetensi minimum dalam literasi membaca. Bahkan dalam konteks numerasi, lebih dari 60% siswa belum mencapai tingkat kemampuan yang memadai.

Menyadari realitasnya seperti ini, Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) terpanggil untuk memikirkan bagaimana mengatasi nasib anak-anak di wilayah tertinggal, yang menghadapi keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, dan minim akses ke teknologi, serta masalah ancaman PHK masal di Indonesia.

Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati, SH.CCP mengatakan, persoalan pendidikan dan ancaman gelombang PHK masal di Indonesia perlu segera diantisipasi. Menurutnya, organisasi FORMAS harus ikut membantu pemerintah mengatasi ancaman krisis ini.

“Program upskilling dan reskilling, serta penyediaan fasilitas dan akses teknologi pendidikan bagi siswa di pedalaman dan wilayah terluar harus kita persiapkan,” ujar Ketum FORMAS Handoyo di sela pertemuan dengan sejumlah praktisi dan penggiat masalah pendidikan dan vokasi, serta kalangan pengusaha di kantor iBlooming Indonesia, Gedung Neo Soho Capital Jakarta, Rabu (4/5/2025).

Handoyo yang juga merupakan Ketum Vox Point Indonesia, meyakinkan seluruh pihak yang hadir pada pertemuan ini bahwa permasalahan ini pasti bisa diatasi bersama melalui FORMAS tanpa harus menggunakan uang pemerintah.

“Saya mengajak semua pihak untuk mengatasi bersama-sama permasalahan ini. Karena kita harus buktikan bahwa sebagai rakyat kita mampu membantu pemerintah,” tutur Handoyo seraya mengungkapkan alasan dirinya dan Ketua Dewan Pembina FORMAS Hashim Djojohadikusumo mendirikan organsiasi ini untuk memonitoring dan ikut membantu pemerintah dalam membangun negeri ini.

Untuk mencari solusi permasalahan ini, lanjut Handoyo, FORMAS menggandeng iBlooming Indonesia dan KIPIN, serta lembaga pelatihan Vokasi CMC. “Yang pasti FORMAS menjalankan program charity dengan tidak menggunakan dana APBN, tapi dari kalangan pengusaha yang mau membantu. Saat ini kami sudah siap menyalurkan bantuan kepada kurang lebih 1200 calon penerima yakni mahasiswa dan pekerja kurang ma…****

LBH Digitek Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah di Kasus RS PON

By PRO DETEKSI On Selasa, Juni 03, 2025

LBH Digitek Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah di Kasus RS PON

Jakarta, prodeteksi.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Digitek DKI Jakarta menerima kedatangan Syatiri Nasri, kuasa ahli waris almarhum Mutjitaba Bin Mahadi, untuk meminta pendampingan hukum atas kasus sengketa tanah seluas ± 3.686 meter persegi yang saat ini telah dibangun menjadi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON).

Sesuai rilis yang diterima redaksi, Selasa 3 Juni 2025, Kehadiran Syatiri disambut langsung oleh Direktur LBH Digitek, Jurika Fratiwi, SH., SE., MM, yang juga menjabat sebagai advokat dan pendamping hukum di KADIN Indonesia. Jurika menegaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari praktik mafia tanah yang masih merajalela dan menindas masyarakat kecil.

“Di lapangan kondisinya memprihatinkan. Mafia tanah masih bebas berkeliaran, menang di banyak sengketa karena memiliki uang, dokumen palsu, dan relasi kuat di birokrasi, termasuk oknum yang menjadi perpanjangan tangan mafia,” ujar Jurika Fratiwi, SH., SE., MM.

Jurika Fratiwi sendiri dikenal luas aktif membela kaum lemah dan konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, terutama dalam kasus-kasus agraria dan konflik pertanahan yang telah menangani beberapa kasus mafia tanah yang melibatkan petani, janda, buruh, dan pensiunan yang kerap tak berdaya melawan kekuatan modal dan manipulasi birokrasi.

Dalam kasus ini, ahli waris memiliki dokumen resmi berupa Letter C No. 615 dan 472 atas nama Mutjitaba Bin Mahadi yang tercatat di Kelurahan Cawang. Fakta tersebut bahkan diakui secara resmi oleh pihak Kelurahan Cawang (Tergugat III) melalui kuasa hukumnya dalam sidang pada 15 Oktober 2024. Sementara itu, pihak penggugat lainnya, Nurjaya, tidak mampu membuktikan klaim atas letter C No. 1580 atas nama Amsar Bin Tego.

Lebih lanjut, Jurika menyebutkan bahwa Syatiri Nasri juga tercatat secara sah sebagai wajib pajak aktif atas tanah tersebut melalui NOP: 31.72.020.007.011-0014.0, yang juga digunakan saat ini oleh RS PON dalam kewajiban pajaknya.

Untuk itu LBH Digitek membuat pernyataan tegas dan mendesak Pemerintah harus hadir menanggapi maraknya praktik mafia tanah yang memakan korban rakyat kecil seperti petani, buruh, janda, dan pensiunan.

LBH Digitek mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Jurika menyampaikan 4 rekomendasi strategis sebagai bentuk terobosan baru:

1. Pembentukan Badan Nasional Pengawas Anti Mafia Tanah (BN-PAMT)

2. Audit Nasional terhadap Kantor BPN Daerah & Wilayah

3. Integrasi Sistem Pertanahan dan Infrastruktur Digital Nasional

4. Sistem Pelaporan Digital Terpadu

Komitmennya bukan hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam upaya mendorong reformasi sistemik, termasuk membentuk mekanisme pelaporan publik, audit transparan BPN, hingga usulan pembentukan Badan Nasional Pengawas Anti Mafia Tanah (BN-PAMT). Bagi Jurika, keberpihakan pada keadilan sosial adalah panggilan moral, bukan sekadar profesi.

LBH Digitek menegaskan bahwa mafia tanah tidak bisa dilawan tanpa reformasi sistemik dan politik keberpihakan terhadap rakyat. Jurika mengingatkan bahwa teror terhadap masyarakat lemah tidak boleh dibiarkan.

“Kami melihat langsung bagaimana rakyat kecil digusur, ditipu, dipalsukan tandatangannya, dan dilawan oleh kekuatan uang. Negara dan hukum harus berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat ,” tegas Jurika.

LBH Digitek menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi rakyat kecil dan mendorong sinergi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor hukum) dalam pemberantasan mafia tanah. ****

MJKS Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Korupsi Unsrat

By PRO DETEKSI On Selasa, Mei 27, 2025

Jakarta, prodeteksi.com ---- Kepala Litbang Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS), Dadang Suhendar SH mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggunakan kewenangannya melakukan supervisi terhadap penyelidikan kasus dugaan korupsi dan rekening liar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, khususnya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unsrat.

MJKS bahkan mendesak Kejaksaan Agung mengambil alih pengusutan kasus ini karena menilai oknum penyidik Kejati Sulut terkesan lamban menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, MJKS meminta aktor utama kasus korupsi dan rekening liar Unsrat yakni eks Rektor Unsrat berinisial EK dan eks Wakil Rektor Bidang Akademik Unsrat berinisial GV turut diusut Kejaksaan Agung RI.

“Kejaksaan Agung harus segera memeriksa dua eks petinggi Unsrat yakni Ellen Kumaat dan Grevo Gerung, karena dalam lampiran dokumen pelaporan, kedua oknum dosen ini turut menerima aliran dana dari kerjasama antara LPPM Unsrat dengan sejumlah Perusahaan di Manado,” ungkap Dadang kepada awak media usai memasukan surat permintaan supervisi dan pengawasan di kantor Jaksa Agung RI, Selasa (27/5/2025) di Jakarta.

Dadang juga membeberkan data yang mengaitkan keterlibatan adik Rocky Gerung tersebut yakni dalam penggunaan anggaran kegiatan : 'Supervisory service for public road construction' - program kerjasama antara UNSRAT, PT TTN, dan PT MSM senilai 1.2 Miliar Rupiah tahun 2024, serta anggaran untuk kajian Desain Kawasan, Desain Bangunan dan DED Kawasan Relokasi senilai kurang lebih 350 juta Rupiah.

"Hampir seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran Kerjasama Unsrat dan perusahaan-perusahaan miytra ditampung di rekening yang tidak memiliki ijin dari Menteri Keuangan. Selain itu seluruh kegiatan ini tidak dapat dipertangungjawabkan sebagaimana bukti data yang kami lampirkan," ungkap Dadang.

Kasus rekening liar dalam dugaan korupsi di LPPM Unsrat ini mencuat setelah Kejati Sulut menerima laporan masyarakat atas kerjasama LPPM Unsrat dengan sejumlah Perusahaan di Sulut bernilai puluhan miliar rupiah sengaja ditampung dalam rekening atas nama PPLH Unsrat di salah satu bank di Manado meski melanggar ketentuan pemerintah.

Menurut Dadang, laporan yang diserakan ke penyidik Kejati Sulut menyebutkan, penarikan dan pencairan dana dari rekening liar tersebut ternyata tanpa dokumen resmi sejak tahun 2015 hingga 2024 mencapai kurang lebih 50 miliar rupiah.

Ia juga menerangkan, semua pembayaran pihak ketiga tidak pernah melalui rekening resmi Unsrat. Akibatnya, Unsrat sebagai BLU tidak pernah menerima akses fee sebesar 7 persen dari total uang disetor kurang lebih 50 Miliar Rupiah untuk semua kegiatan tersebut, sejak tahun 2015 sampai tahun 2024.

"Sehingga kami duga terjadi kerugian negara karena tidak masuk ke rekening Unsrat dari fee sekitar 3,5 Miliar Rupiah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,” ungkap Dadang.

Ia juga berharap Kejagung berani mengusut oknum berinisial GG meski yang bersangkutan adik kandung Rocky Gerung, tokoh kritis yang kerap mengkritik keras kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, terkakit hal pengusutan kasus ini, pihak Kejati Sulut melalui Kasipenkum Kejati Sulut Januarius Bolitobi SH, sebelumnya telah memberikan keterangan pers di Manado pada (23/4/2025) lalu, bahwa dalam penanganan dugaan korupsi di Rektorat Unsrat dan LPPM Unsrat penyidik telah memeriksa 44 orang saksi. ***

Bupati Pasaman Barat Hadiri Rakor Antikorupsi Bersama KPK

By PRO DETEKSI On Sabtu, Mei 10, 2025

Bupati Pasaman Barat Hadiri Rakor Antikorupsi Bersama KPK

Jakarta, prodeteksi.com --- Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/5). Rakor bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD dalam upaya pemberantasan korupsi.

Acara yang digelar di lantai 16 Gedung KPK tersebut diikuti oleh perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat, yakni Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Padang Panjang, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari Pemkab Pasaman Barat turut hadir Ketua DPRD Dirwansyah, Wakil Ketua DPRD Supriono, Pj Sekda Doddy San Ismail, Inspektur Emnita, Plt Kepala Bappelitbangda Ikhwanri, dan Plt Kepala BPKAD Zulfi Agus.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yuda Wibowo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka kasus korupsi di daerah masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pencegahan di delapan area rawan korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen ASN, perizinan dan pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, serta pengawasan internal pemerintah.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah dan pimpinan DPRD diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan kendala terkait upaya pencegahan korupsi di wilayah masing-masing. Bupati Yulianto dalam paparannya menyampaikan komitmen penuh Pemkab Pasaman Barat untuk menekan angka korupsi dengan mematuhi seluruh indikator dalam delapan area pencegahan korupsi yang telah ditetapkan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Pemda Pasaman Barat bersama DPRD berkomitmen untuk menekan kasus korupsi sesuai arahan KPK dan siap bekerja sama kapan pun dibutuhkan,” ujar Yulianto.

Ia menambahkan, meskipun skor MCP Pasaman Barat telah mencapai angka 84, pihaknya akan terus berbenah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

“Kami akan terus melakukan perbaikan demi mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Di akhir kegiatan, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD yang hadir menandatangani komitmen bersama antikorupsi. Dalam komitmen tersebut, para pimpinan daerah sepakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, pemerasan, serta tindak pidana korupsi lainnya. Mereka juga mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, komitmen tersebut mencakup pelaksanaan langkah-langkah pencegahan korupsi berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam MCP KPK. Pemerintah daerah juga diwajibkan menyusun dan melaksanakan perencanaan serta penganggaran APBD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyusun APBD, kepala daerah dan DPRD diminta untuk mengacu pada RPJMD serta mengutamakan program prioritas, termasuk mandatory spending, tanpa memaksakan anggaran yang dapat menimbulkan defisit. Perencanaan tersebut juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang dan hasil reses DPRD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Lebih lanjut, para kepala daerah berkomitmen untuk tidak melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial yang bertentangan dengan perundang-undangan. Terakhir, penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (dkf/ iz).

Kemenag Berangkatkan 20 Dai dan Daiyah ke Uni Emirat Arab

By PRO DETEKSI On Minggu, April 13, 2025

Foto : Pelepasan, Kemenag Berangkatkan 20 Dai dan Daiyah ke Uni Emirat Arab

Jakarta, prodeteksi.com — Kementerian Agama (Kemenag) melepas 20 dai dan daiyah ke Uni Emirat Arab (UEA). Mereka akan berpartisipasi dalam pelatihan dakwah, dari 13 - 16 April 2025.Keberangkatan mereka dilepas oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, di Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Menurut Ahmad Zayadi, dai dan daiyah ini dipilih berdasarkan kinerja, rekam jejak pengabdian, serta hasil penilaian dari Direktorat Penerangan Agama Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

“Pengiriman dai dan daiyah ini didasarkan pada nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab. Para peserta terdiri dari penyuluh agama terbaik, termasuk yang aktif di Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, penyuluh dengan metodologi inovatif, anggota Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, kelompok kerja majelis taklim, serta organisasi kemasyarakatan Islam lainnya,” ujar Zayadi dalam kegiatan bertajuk Pelepasan dan Pembekalan bagi Peserta Pelatihan Dakwah di Uni Emirat Arab di Jakarta, Sabtu (12/4).

Ia menyebut, pelatihan itu bertujuan memperluas wawasan dan pengalaman internasional para dai dalam berdakwah dan memberikan layanan keagamaan.

“Kesempatan ini menjadi momen terbaik untuk melakukan benchmarking, yaitu proses 3N: Niteni (mengamati), Niru (meniru), dan Nambahi (mengembangkan). Dari proses Niteni, kita bisa melihat mengapa mereka berhasil dan apa rahasianya. Lalu kita Niru. Setelah itu, Nambahi karena kondisi Indonesia dan UEA berbeda. Identitas keindonesiaan justru menjadi nilai tambah di sana,” lanjut Zayadi.

Selain pelatihan, para peserta juga akan melakukan ziarah ke sejumlah situs sejarah dan tokoh penting di UEA. Salah satu lokasi yang diusulkan untuk dikunjungi adalah Abrahamic House, sebuah kompleks yang terdiri atas masjid, gereja Katolik, dan sinagog Yahudi yang terletak di tepi Teluk Persia.

Zayadi mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan nama baik bangsa selama menjalani kegiatan ini. “Ini adalah bagian dari implementasi nota kesepahaman yang baru diperpanjang oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 April 2025. Hubungan antarpemerintah harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Ia berharap, para peserta pelatihan dapat memberi kontribusi nyata setelah kembali ke Tanah Air. “Saya berharap angkatan kedua ini dapat menyusun catatan perjalanan dan pengalaman selama berada di UEA dalam bentuk buku dengan tema besar Peta Dakwah di Uni Emirat Arab,” tandas Zayadi.

****kmg/ iz

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet untuk Rakyat

By PRO DETEKSI On Rabu, Januari 22, 2025

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet untuk Rakyat

Jakarta Pusat, prodeteksi.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (22/01/2025). Dalam pertemuan yang menandai tiga bulan masa kerja pemerintahan, Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja kabinet dalam menjalankan mandat rakyat.

“Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan. Dan untuk itu saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti kekompakan dan kerja sama yang baik di antara menteri dan wakil menteri dalam tiga bulan masa pemerintahan berjalan. Kepala Negara mengapresiasi semangat kerja kabinet yang dirasakan berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian demikianlah yang diharapkan rakyat kita,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo turut memuji keberhasilan pemerintah dalam mengelola libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang berlangsung aman dan lancar. Presiden memberikan apresiasi khusus kepada para menteri terkait, TNI, Polri, serta jajaran pemerintah yang bekerja keras menjaga stabilitas dan keamanan.

“Kita juga membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan yang ia peroleh dari Prof. Emil Salim, seorang senior yang pernah menjabat menteri di berbagai periode. Pesan tersebut, menurut Presiden, menjadi pengingat penting bagi para menteri agar senantiasa mengutamakan orientasi pengabdian kepada negara.

“Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, dsb, ada yang berasal dari dunia akademi, dunia keilmuan, ada yang dari NGO, dari LSM, tetapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita kepentingan kita adalah untuk negara,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahan saat ini telah memberikan bukti nyata kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Di tengah kondisi global yang penuh ketegangan dan konflik, Indonesia mampu menjaga stabilitas, kedamaian, dan kesejukan.

“Saya juga terima kasih dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” tutur Presiden Prabowo.