DPP SPRI Terima Surat Terbaru BPK RI, Terkait Kontrak Kerjasama Perusahaan Pers

DPP SPRI Terima Surat Terbaru BPK RI, Terkait Kontrak Kerjasama Perusahaan Pers

By PRO DETEKSI On Kamis, Maret 19, 2020

Edi Anwar Asfar, Sekjen DPP SPRI Jakarta

Jakarta, prodeteksi.com--- Kontrak kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hingga saat ini belum jadi temuan pelanggaran dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Artinya,  bahwa selagi media diterbitkan perusahaan pers yang mempunyai legalitas hukum dan perizinan yang dibutuhkan,  mempunyai hak yang sama untuk melakukan kontrak kerjasama dengan lembaga pemerintah.

Bahkan BPK RI tidak pernah menyatakan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers terkait kontrak kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, dapat atau akan jadi temuan pemeriksaan BPK.

Hal itu disampaikan secara tertulis oleh BPK RI yang ditujukan pada Ketua DPP SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia). Hal ini menjawab surat SPRI sebelumnya yang minta klarifikasi dari BPK RI, terkait kontrak kerjasama media yang belum terverifikasi dengan pemerintah daerah.

Ketua Umum DPP SPRI, Heince Mandagie yang dihubungi prodeteksi.com, Rabu (18/3) membenarkan keluarnya surat klarifikasi dari BPK tersebut. Disampaikannya bahwa sudah dua buah surat klarifikasi yang disampaikan BPK RI kepada SPRI.

Surat Klarifikasi dari BPK RI Terkait Kerjasama Perusahaan Pers

Surat pertama diterima SPRI pada tanggal 25 November 2019. Yang isinya pmenyatakan bahwa terkait kontrak kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, masih dalam telaah BPK dan apabila telah terdapat hasil telaah maka pihak BPK akan menyamnpaikan lagi pada SPRI.

“Benar bahwa kita telah terima surat BPK yang terbaru yang ditujukan pada DPP SPRI. Berarti sudah dua surat klarifikasi yang diterima SPRI, yang terakhir ini adalah tanggal 10 Maret 2020, silakan dibaca, “kata Heince.

Isi surat BPK yang terakhir diterima SPRI itu, intinya adalah menyatakan bahwa BPK tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum terverifikasi dapat atau akan menjadi temuan pemeriksaan BPK. Maka BPK menyarankan untuk dipertanyakan langsung pada Dewan Pers.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP SPRI, Edi Anwar, Rabu (18/3) mengatakan, agar Dewan Pers dan organisasi/konstiuen yang tergabung di dalamnya, tidak mengeluarkan statemen dan anjuran yang berpotensi menakut- nakuti Pemerintahan Daerah di negeri ini. Sebab menurutnya, tugas Dewan Pers bukanlah mengurus soal-soal Sertifikasi Media ataupun wartawan.

Ditambahkannya, Dewan Pers juga tidak mungkin mengurus dan mengatur keuangan penerintah. Karena itu bukan lembaga pemerintah ataupun.lembaga negara. Ia pun minta agar Dewan Pers tidak mengumbar ucapan seperti menyebut Media Abal-abal, wartawan Abal-abal, Karena negeri ini punya undang- undang.

“Jika perusahaan pers yang telah diakui dan diberikan SK oleh Kemenkum- Ham, lalu misalnya ada yang menyebut abal-abal, berarti telah memposisikan seakan  Kemenkum-Ham sebagai  lembaga yang abal- abal juga, “ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, merujuk ke UU.No 40 th 1999 tentang Pers, Dewan Pers sebagai Lembaga Ad- Hoq. Adalah pasilitator bagi Organisasi-organisasi Wartawan, organisasi Perusahaan Pers dan tokoh pers/ tokoh masyarakat dalam proses peyusunan peraturan/ regulasi tentang Pers.

Oleh karena itu, Edi Anwar mempertanyakan terkait regulasi seperti harus sertifikasi media dan harus lulus UKW. Sebab, negara telah mengaturnya, melalui UU.no 13 Tahun 2003 . Bahwa wartawan sebagai tenaga kerja perusahaan pers, sertifikasinya menurut Edi Anwar haruslah atas Lisensi dari BNSP ( Badan Badan Nasional Sertifikasi Profesi).****irz

BKM Al-Quddus Medan Aktifkan Program Subuh Berjemaah dan Ceramah Rutin

BKM Al-Quddus Medan Aktifkan Program Subuh Berjemaah dan Ceramah Rutin

By PRO DETEKSI On Minggu, Oktober 27, 2019

Program Subuh Berjemaah Aktif dan Ceramah Rutin di Masjid Al - Quddus Medan

Medan---prodeteksi.com---- Dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka Badan Kenajiran Mesjid Al-Quddus Jalan Aksara Medan melaksanakan program sholat subuh berjamaah.

Sholat subuh berjemaah yang digelar di Mesjid Al-Quddus tersebut yang diwarnai dengan siraman rohani itu dilaksanakan sepekan sekali walaupun sholat lima waktu dilaksanakan setiap harinya.

Ketua Badan Kenajiran Mesjid Al-Quddus yang juga ketua Alumni MTSN 2 Medan Asmui Toha Nasution. SH.S.I.P didampingi Wakil Ketua Ayub Kesuma Siregar dan Sekretatis Toni Siregar mengatakan, selaku BKM ingin menghidupkan kembali program sholat subuh berjamaah disamping program- program lainnya.

"Sebab dengan dijalankannya program solat subuh Akbar di mesjid kita ini, insya Allah mesjid menjadi lebih makmur. Apalagi seusai sholat berjamaah, juga diisi dengan ceramah dari ustadz Drs Syamsir Alam Lubis MSi dan ustadz M Fauzi ST.SPdi. MPdi yang kita undang," kata Asmui usai kegiatan, Minggu (27/10).

Dikatakan, diprogram sholat subuh tersebut, pihak penyelenggara juga menyiapkan sarapan bagi setiap jamaah usai sholat dan mendengarkan ceramah yang disampaikan ustadz.

Menurut Asmui kenapa baru dua kali, memang program itu sudah pernah ada, namun sempat terhenti dikarenakan berakhirnya kepengurusan BKM yang lama.

"Tapi setelah terbentuknya kepengurusan BKM Mesjid Al-Quddus yang baru, maka kita hidupkan kembali seperti, mengaji anak-anak, pengajian setiap malam Minggu, dan sedekah Jumat berkah," ucap Asmui.

Selain itu, pihak BKM juga secara berlahan-lahan sudah memperindah BKM Mesjid Al-Quddus dengan membuat kaligrafi disetiap dinding mesjid, pemasangan empat alat pendingin ruangan (AC), pemasangan CCTC, Wifi serta pagar stanlis dan pemasangan pintu kaca.

"Insya Allah kedepannya kita terus melakukan perbaikan-perbaikan mesjid seperti tempat berwudhu dan toilet pria dan wanita lewat bantuan yang kita harapkan dari para saudara-saudara kita seiman," katanya serius.

Asmui mengatakan, BKM Mesjid Al-Quddus merasa optimis kalau nantinya akan banyak saudara se-iman siap memakmurkan mesjid Al-Quddus. Apalagi dengan bergabungnya sekelompok muda-mudi dari universitas Dharma Wangsa Jurusan Ekonomi Manajemen membantu sebuah wadah yang diberi nama Sahabat Menuju Akhirat (SMA) yang diketuai oleh Deby Riko Sanjaya S.E didampingi Sekertaris Fiaya Maya siap memakmurkan mesjid Al-Quddus lewat program-program positif.

Adapun program yang siap dilakukan berupa, pemberian penganan bagi yang melaksanakan puasa sunat Senin-kamis, Sedekat Jumat Berkah serta menjalankan program yang sudah berjalan dengan tema Subuh Akbar Berjamaah.

Sementara Ketua Umum Kominitas SMA, Deby Riko Sanjaya S.E mengatakan, pertama-tama mengucapkan terima kasih atas diterimanya mereka bergabung dengan BKM Al-Quddus untuk memakmurkan mesjid yang beralamat di Jalan Aksara tersebut.

Menurut Deby dengan diterimanya mereka bergabung bersama BKM Al-Quddus, maka  tak lain guna mencari pahala serta ridho Allah SWT lewat selogan "Istiqomah Dalam Hijrah" lebih terbuka lebar.

"Selain itu untuk menjadikan jati diri lebih berguna dimana diperlukan dedikasi tinggi, sehingga tercipta sebuah padangan positif terhadap generasi muda tersebut," kata Deby serius. ****ayke

PUPR dan TNI Kerjasama Pemeliharaan 11 Situ dan Sungai di Jabodetabek

PUPR dan TNI Kerjasama Pemeliharaan 11 Situ dan Sungai di Jabodetabek

By PRO DETEKSI On Jumat, September 13, 2019

Kementerian PUPUR Kerjasama dengan TNI Kodam Jaya dalam pemeliharaan Situ dan Sungai

Jakarta, prodeteksi.com.---Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane kembali bekerjasama dengan Kodam Jaya TNI dalam pemeliharaan rutin situ dan sungai di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian PUPR yang diwakili Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono di Kantor BBWS Ciliwung Cisadane, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam memaksimalkan fungsi sungai dan situ sebagai pengendalian banjir dan tampungan air tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja, melainkan juga kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, peraturan zonasi,dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.

Kerjasama pemeliharaan sungai dan situ dilakukan terhadap 6 sungai dan 5 situ yakni Sungai Mookervart, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Bekasi, Sungai Blencong,  Sungai Cikeas,  dan Situ Sidomukti, Situ Rawa Lumbu, Situ Pasir Gadung, Situ Parigi serta Situ Leungsir.

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah mengatakan dari 11 situ dan sungai tersebut beberapa diantaranya telah mengalami pendangkalan akibat sendimen maupun penumpukan sampah yang dibuang secara liar oleh masyarakat. Selain itu juga terjadi pengurangan daya tampung pada alur sungai akibat penyempitan karena adanya bangunan di bantaran sungai.

“Tantangannya adalah terjadinya alih fungsi Situ menjadi perumahan atau lahan industri. Ini yang harus dicegah dan ditertibkan melalui kerjasama ini. Target kita tentunya sungai dan situ dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Bambang.

Bambang berharap dengan dilakukannya kerjasama ini dapat mengembalikan fungsi situ dan sungai sebagai pengendali banjir, menambah kapasitas tampungan, menjadikan situ sebagai tempat rekreasi serta menambah tingkat resapan air tanah sehingga masyarakat sekitar situ tidak kekurangan air tanah saat musim kering.

“Kita ingin Situ dikembalikan ke semula sesuai dengan fungsinya. Jadi program ini tidak hanya mengedepankan kuantitas tetapi juga kualitas,” ujarnya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan kegiatan pemeliharaan situ dan sungai akan dilakukan melalui pendekatan secara persuasif kepada masyarakat serta menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas.

“Nantinya kita tidak saja melakukan perbaikan kualitas, tetapi juga mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke situ dan sungai. Kita berharap bahwa situ selain untuk konservasi air, juga dilakukan penataan lahan untuk tempat rekreasi,” ujar Eko Margiyono.

Ruang lingkup kerjasama yakni penggalian sedimen menggunakan excavator serta pembuatan dan pemasangan papan himbauan dan larangan. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, dimulai sejak 12 September hingga 10 Desember 2019.***rils/edY

Menteri PUPR Mengenang : Jembatan Barelang Dibangun pada Era BJ Habibie

Menteri PUPR Mengenang : Jembatan Barelang Dibangun pada Era BJ Habibie

By PRO DETEKSI On Jumat, September 13, 2019

Jakarta, prodeteksi.com ---Segenap pimpinan dan jajaran aparatur sipil negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berduka cita atas wafatnya Presiden Republik Indonesia ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rabu, 11 September 2019 dalam usia 83 tahun. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Kamis, 12 September 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengenang  mendiang BJ Habibie sebagai pribadi yang penuh semangat. Sekitar sebulan sebelum tutup usia, Menteri Basuki berkisah sempat bertemu dengan  BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. “Saat itu, adik saya tengah dirawat di rumah sakit yang sama. 

Kebetulan, ruang rawat inapnya bersebelahan dengan tempat Pak Habibie dirawat. Awalnya saya mendatangi Pak Habibie namun sedang di kamar kecil, namun setelahnya justru Pak Habibie yang datang menghampiri saya dan kami berbincang panjang di depan teras ruang rawat adik saya,” kenang Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, BJ Habibie menilai pemerataan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan saat ini sudah tepat. Konsep "Membangun dari Pinggiran" perlu dilakukan agar pembangunan tidak hanya fokus pada wilayah tertentu saja. “Beliau bercerita bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depan dan menurutnya pembangunan dengan konsep Indonesia Sentris sudah tepat. Semangat beliau untuk membangun Indonesia itu yang harus kita contoh," kata Menteri Basuki

.

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya berencana menemui BJ Habibie untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke negara Republik Demokratik Timor Leste pada 29-31 Agustus 2019 lalu dalam rangka peringatan 20 tahun Jajak Pendapat. Di Timor Leste, Menteri Basuki juga menghadiri peresmian jembatan yang dibangun Pemerintah Timor Leste dengan nama Jembatan BJ Habibie karena masyarakat Timor Leste menghormati sosok Presiden ke-3 Indonesia itu.

Namun karena mendengar kabar bahwa kondisi BJ Habibie kian menurun, rencana tersebut diurungkan menunggu kondisi kesehatan beliau membaik. Namun takdir berkata lain hingga BJ Habibie tutup usia di RSPAD Gatot Soebroto.

Kiprah BJ Habibie tidak hanya dalam bidang teknologi pesawat terbang namun juga turut menorehkan karya di bidang infrastruktur PUPR. Salah satunya adalah Jembatan Barelang di Provinsi Kepulauan Riau.

Jembatan Barelang yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang dan Galang dibangun pada era kepemimpinan BJ Habibie menjabat sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam pada dekade 90-an. Jembatan yang saat ini menjadi ikon pariwisata Kota Batam tersebut merupakan proyek besar yang melibatkan ratusan insinyur. Selaku pemrakarsa, BJ Habibie sama sekali tak mempekerjakan tenaga ahli asing pada saat itu sehingga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Jembatan Barelang terdiri dari enam buah jembatan dengan nama yang berbeda yang menghubungkan Batam dengan enam pulau lainnya, yakni Pulau Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru. Diketahui, satu yang terbesar dan terpanjang adalah Jembatan Tengku Fisabilillah atau yang dikenal juga sebagai Jembatan I yang pada tahun 2017 telah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan berkala oleh Kementerian PUPR. ***rils/edy

Indonesia jadi Tuan Rumah Forum Irigasi Dunia

Indonesia jadi Tuan Rumah Forum Irigasi Dunia

By PRO DETEKSI On Selasa, September 03, 2019

Nusa Dua Bali, prodeteksi,com----FORUM Irigasi Dunia ke-3 dan Pertemuan Dewan Eksekutif Internasional ke-70 secara resmi dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, President International Commision on Irigation and Drainage (ICID) Felix B. Reiders, President World Water Council Loic Fauchon dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin (2/9/2019). 

Acara yang berlangsung tanggal 1-7 September tersebut dihadiri sekitar 1400 partisipan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang seperti para menteri, pengambil keputusan/Pemerintah, ahli bidang irigasi, kontraktor, konsultan, komunitas/LSM dan organisasi nirlaba. Forum ini menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, teknologi dan ide-ide pengelolaan irigasi dari berbagai negara. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang pernah menjabat Vice President ICID (2013-2016) mengatakan tantangan dan peluang dalam bidang irigasi terus mengalami perubahan. Enam tahun lalu, saat fokus utama pertemuan WIF-1 di Turki adalah tentang ketahanan pangan. Tiga tahun berikutnya, WIF-2 di Thailand mengangkat topik tentang manajemen sumber daya air dan merumuskan peran irigasi mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. 

“Tahun ini dalam WIF-3 fokus baru kita adalah pengembangan sumber daya air, ketahanan pangan dan nutrisi dengan kondisi lingkungan yang kompetitif. Produksi pangan diperlukan dua kali lipat pada tahun 2050 untuk memenuhi permintaan populasi dunia yang terus bertambah, sementara ketersediaan daratan dan air terbatas. Kita membutuhkan strategi yang kuat dan inovatif untuk memerangi kelaparan dan mengakhiri kemiskinan di pedesaan,” jelas Menteri Basuki. 

Ketahanan air dan pangan juga menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2015-2019, menargetkan pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi. 

Capaian dalam empat tahun (2015 – 2018), Pemerintah telah membangun 860.015 Ha jaringan irigasi baru yakni tahun 2015 seluas 273.532 hektare, 2016 seluas 138.661 hektare, tahun 2017 seluas 227.743 hektare dan tahun 2018 seluas 220.079 hektare. Pada tahun 2019 ditargetkan tambahan jaringan irigasi seluas 139.410 hektare. 

Pada saat memberikan sambutan, Menteri Basuki mengajak para undangan yang hadir sejenak hening untuk mengenang Menteri Pekerjaan Umum (1983-1988) Suyono Sasrodarsono yang juga Vice President ICID (1972-1975) yang wafat pada 17 Agustus 2019 lalu. 

Turut hadir diantaranya Menteri Pekerjaan Umum (2004-2014) Djoko Kirmanto, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Dato’ Salahudin Ayub, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Mohammed Abdelaty Sayed Khalil, Menteri Energi, Sumber Daya Air dan Irigasi Nepal Barshaman Pun. 

Turut mendamping Menteri Basuki yakni Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Gazali, dan President Indonesian National ICID Adang Saf Ahmad. ***rilis/edy

Kementerian PUPR Raih Anugerah Humas 2019

Kementerian PUPR Raih Anugerah Humas 2019

By PRO DETEKSI On Senin, September 02, 2019

Tangerang, prodeteksi.com------- KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima tiga penghargaan dalam Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia (PR Indonesia Group) di Halaman Balaikota Tangerang, Jumat (30/8/2019). 

Penghargaan diserahkan oleh Founder dan CEO PR Indonesia Group Asmono Wikan dan diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Penghargaan pertama yang diterima adalah Pemenang AHI 2019 Kategori Terpopuler di Media Online, Sub Kategori Kementerian, yang diberikan berdasarkan penilaian jumlah pemberitaan positif tertinggi di media online. 

Penghargaan kedua yakni Gold Winner Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif dan penghargaan ketiga adalah Gold Winner Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif. 

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh PR Indonesia Group. Penghargaan ini merupakan kerja bersama seluruh unit Kementerian PUPR dalam melaporkan program dan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR.

"Kami berterima kasih kepada PR Indonesia telah melihat dan memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Kementerian PUPR. Penghargaan ini mendorong kami untuk lebih baik lagi menyebarluaskan informasi mengenai hasil-hasil pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bentuk laporan kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepada Kementerian PUPR," kata Sudirman. 

AHI merupakan ajang penghargaan yang diberikan atas prestasi hasil karya Humas Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Negeri  seluruh Indonesia dengan tujuan mendorong semangat kompetisi positif memperkuat peran Humas Pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi terkait program Pemerintah kepada masyarakat.

"Kami tidak ingin Humas Pemerintah hanya menjadi tenaga-tenaga praktikal yang sangat teknis. Sebab kalau begitu, visi Pemerintah membangun negeri dikhawatirkan tidak akan pernah tercapai. Sesuai dengan tema AHI tahun ini yaitu Sinergi Membangun Reputasi,” ujar Founder dan CEO PR Indonesia Group Asmono Wikan. 

Penilaian penerima penghargaan dilakukan melalui dua cara, yakni pada kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD Terpopuler, Humas Indonesia  bekerjasama dengan Indonesia Indicator melakukan monitoring  terhadap pemberitaan dari  3.100 media online di Indonesia sepanjang semester I tahun 2019.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dan real-time melalui mesin Intelligence Media Management (IMM) berbasis artificial Intelligence. Penentuan pemenang berdasarkan kuantitas ekspos pemberitaan positif.

Untuk penilaian Kategori Pelayanan Informasi Publik berdasarkan hasil penjurian yang terdiri 5 juri yakni Pakar Public Relations Maria Wongsonagoro, Founder & CEO Humas Indonesia  Asmono Wikan, Pakar Komunikasi dan Branding Emilia Bassar, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2013 - 2017 John Fresly Hutahayan dan Vice President International Council of Design Zinnia  Nizar. (*)

Masjid At-Taqarrub Pidie Kembali Digunakan Setelah Dibangun Kembali Kementerian PUPR

Masjid At-Taqarrub Pidie Kembali Digunakan Setelah Dibangun Kembali Kementerian PUPR

By PRO DETEKSI On Minggu, September 01, 2019

Jakarta, prodeteksi.com------- Pasca bencana gempa bumi di Aceh pada 7 Desember 2016, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mengalami kerusakan. Salah satunya adalah Masjid At-Taqarrub. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersebut dilaksanakan berdasarkan atas instruksi Presiden Joko Widodo.

Masjid At-Taqarrub yang berada di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tersebut telah rampung pada Juni 2018. Peletakkan batu pertama pembangunan Masjid At-Taqarrub dilakukan Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 15 Desember 2016 lalu.

Masjid tersebut dibangun di atas tanah seluas 5.796 m2 dengan luas bangunan 4.730 m2 sebanyak dua lantai dan dilengkapi fasilitas ruang wudhu pria dan wanita, perpustakaan, kantor sekretariat, ruang imam, ruang bilal, ruang rapat dan dapat menampung 1.600 jamaah.

Kemudian, Kementerian PUPR juga tengah melakukan pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74,82 km yang dimulai sejak Desember 2018. Pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli merupakan salah satu ruas Tol Trans Sumatera yang menjadi proyek strategis nasional hingga ke Lampung. Dengan dibangunnya tol akan memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari sekitar 2-3 jam menjadi 1 jam perjalanan.

Secara keseluruhan ruas tol Banda Aceh-Sigli ini nantinya akan terbagi enam seksi yakni Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum (25,2 km), Seksi 2 Seulimeum-Jantho (6,1 km), Seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km), Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14,7 km), Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro (7,7 km*****