HEADLINE NEWS

Pemprov Sumbar Perbaiki Jalan Penghubung Payakumbuh–Lintau, Progresnya Sudah Mencapai 50 Persen

By On Rabu, Juli 09, 2025

 

 Pemprov Sumbar Perbaiki Jalan Penghubung Payakumbuh–Lintau, Progresnya Sudah Mencapai 50 Persen


LIMAPULUH KOTA, prodeteksi.com — Progres perbaikan jalan penghubung Payakumbuh–Lintau sepanjang 1,3 kilometer yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas BMCKTR sudah mencapai 50 persen. Warga menyambut gembira pembangunan ini, mereka merasa keresahannya mendapat jawaban positif dari Pemprov Sumbar.

“Alhamdulillah, apa yang kami tunggu-tunggu dijawab Pemprov Sumbar dengan aksi nyata,” ujar Wali Nagari Labuah Gunuang, Khairul Hadi Dt. Paduko Marajo Lelo, saat ditemui di lokasi perbaikan, Selasa (8/7/2025).
Menurut Khairul, perbaikan jalan ini tak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
Saat ini, beberapa segmen jalan yang diperbaiki tersebut sudah bisa dilalui, meski masih menerapkan sistem buka-tutup. Proses pengerjaan belum rampung sepenuhnya, baru tuntas sekitar 50 persen.
“Meskipun belum rampung sepenuhnya, tapi sudah bisa dilalui kendaraan," tambahnya.
Jalan yang menghubungkan Kota Payakumbuh dengan kawasan Lintau di Kabupaten Tanah Datar itu merupakan jalur vital bagi pergerakan ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar. Sejak 2016, aktivitas masyarakat di daerah tersebut terganggu akibat kondisi jalan yang rusak.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Lareh Sago Halaban, Eva Maria Dirbas turut mengungkapkan apresiasi atas perbaikan ruas jalan ini. Ia menilai perbaikan jalan ini membawa dampak signifikan terhadap kelancaran mobilisasi harian warga, khususnya para orang tua yang setiap hari harus melewati jalur tersebut untuk mengantar anak-anak ke sekolah.
“Warga di sini sangat bersyukur dengan perbaikan ini. Sebab ini, bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga soal masa depan anak-anak kami juga,” ungkap Eva.
Senada dengan itu, Rilson Dt. Mangguang, salah seorang tokoh masyarakat setempat menyebut perbaikan jalan ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakatnya. Ia berharap, pembangunan yang dimulai ini tidak berhenti sampai di titik 1,3 kilometer saja.
“Mudah-mudahan ini jadi awal dari pembangunan lanjutan sampai ke perbatasan Tanah Datar, karena masih ada beberapa titik lagi yang rusak parah,” katanya.
Sementara itu, Budi Margana warga yang pernah turut dalam aksi protes atas lambannya perbaikan jalan, kini mengaku puas. Ia menyebut perbaikan ini telah menghapus rasa kecewa warga yang selama ini merasa terabaikan.
“Lubang-lubang sudah tertutup, debu tidak lagi berterbangan, jalan pun mulai lancar. Kami akhirnya bisa bernapas lega,” ucapnya penuh syukur.
Perbaikan ruas jalan Payakumbuh–Sitangkai ini merupakan bagian dari Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi yang menelan anggaran lebih dari Rp12,3 miliar, dengan sistem pengerasan beton (rigid pavement). Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari kerja, atau rampung pada awal September 2025. **** hms/ irz

Senin Pertama Usai Dilantik, Sekdaprov Sumbar Tekankan Pentingnya Akuntabilitas Kepada Para ASN

By On Selasa, Juni 17, 2025

 

 Senin Pertama Usai Dilantik, Sekdaprov Sumbar Tekankan Pentingnya Akuntabilitas Kepada Para ASN


PADANG, prodeteksi.com  — Usai resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) defenitif, Arry Yuswandi memimpin apel pagi perdana di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/6/2025).


Dalam arahannya, Arry menekankan pentingnya implementasi nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas kepada seluruh aparatur sipil negara yang menjadi peserta apel.


Menurutnya, nilai akuntabel merupakan poin kedua dari tujuh core values ASN BerAKHLAK, yang menjadi fondasi etika dan perilaku pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia.


Ia mengatakan, ada tiga panduan perilaku utama dari nilai ini, yakni:

 1. Melaksanakan tugas dengan penuh integritas,

 2. Memanfaatkan barang milik negara sesuai dengan peruntukannya, dan

 3. Siap dievaluasi atas kinerja yang dijalankan.


“Tiga pedoman itu jangan hanya dihafal atau diucapkan saat apel. Lebih dari itu, harus benar-benar terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari,” tegas Arry Yuswandi.


Tak hanya itu, Arry juga mengingatkan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik dan saran sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Menurutnya, setiap masukan harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja.


“Evaluasi itu penting untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai arah dan rencana. Jangan alergi terhadap kritik, apalagi jika itu datang dari atasan yang memang punya kewenangan. Jangan justru defensif dan malah menjadi tidak loyal,” kata Arry menegaskan.


Apel pagi ini menjadi penanda awal dari komitmen Arry Yuswandi untuk memperkuat budaya kerja yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif di lingkungan Setdaprov Sumbar. Dengan semangat baru, ia mendorong seluruh ASN untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, transparan, dan terbuka terhadap perubahan.


Tampak hadir dalam apel pagi tersebut, Asisten Administrasi Umum, Andri Yulika; Kepala Biro Adpim, Mursalim; Kepala Biro Hukum, Masheri Yanda Boy; Kepala Biro Pemerintahan, Edzedin Zein.


Selain itu juga hadir Kepala Biro PBJ, Cerry; Kepala Biro Organisasi, Dina Febriyanti; Kepala Biro Adpem, Ria Wijayanti. Kemudian para Kepala Bagian dan pejabat fungsional beserta staf di lingkup Setdaprov Sumbar. ***** Hms/ irz



Gubernur Mahyeldi Serahkan 1.375 Pegawai Baru Termasuk ASN dan PPPK

By On Rabu, Mei 28, 2025

 

 Gubernur Mahyeldi Serahkan 1.375 Pegawai Baru Termasuk ASN dan PPPK                     



PADANG, prodeteksi.com - Sebanyak 1.475 pegawai baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Gubernur Sumbar. Disaat bersamaan, profesionalitas perekrutan di lingkup Pemprov Sumbar pun mendapat sorotan positif masyarakat.

Dari total 1.475 orang pegawai baru itu, sebanyak 350 orang di antaranya berstatus sebagai CPNS dan 1.125 orang lainnya berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seluruhnya merupakan hasil seleksi tahun 2024 lalu.
Acara penyerahan SK itu di awali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan itu berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (27/5/2025).
Masyarakat pun memuji profesionalitas perekrutan yang dilakukan Pemprov Sumbar. Menurutnya proses perekrutan telah berjalan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan itu dilontarkan beberapa warga yang keluarganya berhasil lulus menjadi Guru PPPK di Pemprov Sumbar dan menerima SK pengangkatan pada hari ini.
Zulzahman (64 th), ayah dari salah seorang penerima SK yang diangkat sebagai Guru PPPK di SMA 1 Kapur IX, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku kagum dengan skema perekrutan tenaga honorer menjadi PPPK dilingkup Pemprov Sumbar.
Menurutnya, semua telah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan itu muncul, karena ia dan keluarganya tidak punya kenalan pejabat, menurutnya anaknya diangkat, itu murni karena lulus ujian dan karena telah menjalani honor selama 12 tahun.
"Alhamdulillah, anak saya bisa diangkat, hanya karena lulus ujian dan telah honor di SMA Kapur IX selama 12 tahun, bukan karena ada kenalan. Menurut saya, perekrutan ini betul-betul murni, dan memang beginilah yang seharusnya," ungkap Zulzahman.
Hal yang sama juga diutarakan Rifki (41 th), suami dari salah seorang guru penerima SK PPPK di SMA 1 Batipuah. Awalnya, ia dan keluarga sempat was-was dengan kemurnian mekanisme perekrutan tenaga PPPK di Pemprov Sumbar.
Rasa curiga itu semakin menguat, setelah dirinya melihat postingan tentang berbagai kecurangan dalam perekrutan tenaga PPPK yang banyak beredar di media sosial. Tapi menurutnya, isu itu tidak terbukti di Pemprov Sumbar.
"Di sini tidak demikian, saya dan keluarga telah membuktikan. Mungkin karena Gubernur kita ini orang yang paham agama, jadi kejujurannya teruji," pungkasnya dkf/i

Ajakan Gubernur Mahyeldi untuk Memperkuat Bank Nagari, Mendapat Dukungan dari Ketua Umum DPP Gebu Minang

By On Jumat, April 18, 2025

 

 Ajakan Gubernur Mahyeldi untuk Memperkuat Bank Nagari, Mendapat Dukungan dari Ketua Umum DPP Gebu Minang


PALEMBANG, prodeteksi.com - Upaya Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengajak para perantau minang untuk memperkuat Bank Nagari, mendapat dukungan positif dari Ketua Umum DPP Gebu Minang, DR. H. Osman Sapta Odang, Dt. Bandaro Sutan Nan Kayo.

Dukungan tersebut disampaikannya langsung dihadapan seluruh tamu undangan saat mengukuhkan pengurus DPD Gebu Minang Sumatera Selatan Periode 2024-2029 di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang, Kamis malam (17/4/2025).
"Pesan Gubernur Mahyeldi agar orang Minang di Sumatera Selatan membuka rekening dan menempatkan dananya di Bank Nagari wajib kita penuhi. Karena tujuannya adalah untuk membantu pembangunan Sumatera Barat," ucap Ketua Umum DPP Gebu Minang, DR. H. Osman Sapta Odang, Dt. Bandaro Sutan Nan Kayo.
Selain itu dapat membantu pembangunan daerah. Menurut Osman Sapta Odang, itu juga sejalan dengan semangat yang di usung oleh organisasi Gebu Minang.
"Gebu Minang adalah organisasi orang minang yang bertujuan untuk menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan," tegasnya.
Sebelumnya dalam sambutannya Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir beberapa alasan yang mendasari kedatangannya ke Provinsi Sumsel.
Pertama, untuk membidik dukungan yang lebih maksimal dari para perantau Minang terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Pemprov Sumbar periode 2025-2030. Kemudian yang kedua, mengajak para perantau untuk berkenan terlibat lebih aktif dalam pemanfaatan layanan Bank Nagari untuk pengelolaan keuangannya.
"Kami datang untuk mengajak Bapak/Ibu para perantau, berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pelaksanaan Progul pemerintah provinsi. Selain itu, kita di Sumbar juga memiliki Bank Nagari yang kualitas layanannya tidak kalah dibandingkan bank-bank lainnya di Indonesia, mari kita percayakan pengelolaan keuangan kita di sana," himbau Gubernur Mahyeldi.
Ia optimis, dengan kebersamaan itu akan membuat Pemerintah Daerah menjadi lebih mudah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di ranah. Semua itu, menurutnya, bisa dimulai dengan cara membuka rekening di Bank Nagari.
"Mari kita bangun kampung halaman bersama-sama. Semua itu bisa kita awali dengan membuka rekening di Bank Nagari, insyaAllah itu akan berdampak positif untuk kampung halaman kita nantinya," tukuk Mahyeldi.
Selain Gubernur Sumbar dan Ketua Umum DPP Gebu Minang, acara pengukuhan pengurus DPD Gebu Minang Sumatera Selatan Periode 2024-2029 itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang; Asisten Administrasi Setdaprov Sumbar yang sekaligus juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Nagari, Andri Yulika.
Kemudian juga ada Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Chandra; Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon; dan Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim. *** hms/iz

Sekretariat Daerah Se Sumatera Barat Singkronkan Renstra 2025-2029

By On Jumat, April 18, 2025

 Sekretariat Daerah Se Sumatera Barat Singkronkan Renstra 2025-2029 


PADANG, prodeteksi.com - Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Provinsi Sumbar), Yozawardi Usama Putra membuka rapat forum perangkat daerah untuk penajaman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, penajaman itu penting dilakukan agar rancangan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disusun dapat menjawab kebutuhan pemangku kepentingan pelayanan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kita berharap, melalui kegiatan ini banyak masukan yang kita dapat. Tujuannya, agar rancangan Renstra yang telah disusun mampu menjawab kebutuhan," ucap Pj. Sekdaprov Sumbar, Yozawardi Usama Putra.
Ia menyebut, ada perbedaan mendasar dalam penyusunan Renstra kali ini dibandingkan dengan penyusunan periode sebelumnya. Saat ini Sekretariat Daerah disusun sebagai satu kesatuan perangkat daerah, bukan lagi terpisah menurut biro-biro.
"Dalam penyusunan kali ini sekretariat daerah diposisikan sebagai satu kesatuan perangkat daerah, sementara Biro-Biro diposisikan sebagai unit kerja. Periode sebelumnya tidak demikian, Renstra disusun per biro-biro, tidak disatukan. itu bedanya," tegas Pj. Sekda.
Metode penyusunan itu, juga telah sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/44/II/P2EPD/Bappeda-2025.
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang akan disusun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2025-2030 yakni "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan" dan memiliki delapan misi.
Di antaranya, Gerak Cepat Sumbar Unggul yang mencakup Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.
Kedua, Gerak Cepat Sumbar Sejahtera yang terdiri dari Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.
Ketiga, Gerak Cepat Sumbar Berdaya. Nagari atau Desa sebagai Basis Kemajuan. Keempat, Gerak Cepat Sumbar Maju, Sumbar sebagai Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.
Kelima, Gerak Cepat Sumbar Kuat, yakni membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.
Keenam, Gerak Cepat Sumbar Harmonis: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.
Tujuh, Gerak Cepat Sumbar Kreatif, meningkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM serta kedelapan yakni, Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.
"Secara khusus, dalam lima tahun ke depan, Setdaprov Sumbar akan berfokus mendukung misi kedelapan yaitu "Gerak Cepat Sumbar Responsif" melalui Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif," kata Pj Sekda.
Sementara itu, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Biro Adpim, Dirae Novera yang hadir mewakili Kepala Biro Adpim mengatakan kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah ini baru pertama kali dilaksanakan pasca diberlakukannya Permendagri 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Dulu kita menyusun Renstra itu per Biro, sekarang tidak lagi demikian, sudah menjadi satu kesatuan untuk Sekretariat Daerah. Itu karena, sejak Mei 2021 lalu kita telah memberlakukan Permendagri 56 Tahun 2019," jelas Dirse.
Dikatakannya, setelah mendengar arahan dari narasumber, kegiatan rapat koordinasi perangkat daerah akan dilanjutkan dengan agenda desk per biro-biro dengan masing-masing bagian mitranya di
Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Ditahapan itu, Renstra job desk per biro akan dibahas dan disempurnakan," terang Dirse. *** hms/iz

Gubernur Mahyeldi dan Kapolda Sumbar Bahas Upaya Penguatan Sinergi untuk Keamanan dan Pembangunan

By On Rabu, Januari 15, 2025

 


 Gubernur Mahyeldi dan Kapolda Sumbar Bahas Intensif Upaya Penguatan Sinergi untuk Keamanan dan Pembangunan Daerah


PADANG, prodeteksi.com -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima kunjungan silaturrahim Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta beserta jajaran di Istana Gubernuran, Senin (13/01/2025). Kedua pihak membahas penguatan sinergi untuk mendukung keamanan, kenyamanan, serta pembangunan yang berkelanjutan di Sumbar.


Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih atas besarnya perhatian Polri kepada Sumbar, yang tercermin dari dukungan-dukungan yang diberikan Polda Sumbar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Sumbar.

"Kami berterima kasih dan berkomitmen akan terus memperkuat sinergitas dengan Polda Sumbar, begitu pun dengan jajaran Polres hingga Polsek di seluruh daerah di Sumbar," ujar Gubernur.
Di sisi lain, Irjen Pol Gatot mengaku telah membawa beberapa titipan tugas pokok yang diamanahkan Kapolri kepada dirinya selaku Kapolda Sumbar yang baru. Ia pun berharap agar sinergitas yang telah terjalin antara Polda dan Pemprov Sumbar selama ini, semakin erat dan semakin menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
"Sebagaimana arahan Kapolri, kami tentu ingin meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Sumbar dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan pembangunan di Sumbar," ucap Irjen Gatot.

Ia pun menekankan beberapa hal yang dititipkan Kapolri kepada dirinya selaku Kapolda Sumbar. Antara lain, menegaskan komitmen Polri untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, serta mendukung terlaksananya program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sebagaimana yang tercantum dalam Asta Cita.

"Kami ingin memastikan bahwa polisi hadir memberikan rasa aman dan nyaman. Beberapa fokus kami antara lain terkait penanganan masalah tambang. Kemudian, terkait masalah tawuran di kalangan remaja. Terlebih, beberapa waktu lagi kita memasuki Ramadhan," katanya lagi.

Sslain itu, Irjen Gatot juga menyinggung pentingnya mendukung pariwisata di Sumbar, yang salah satunya bisa disejalankan dengan wacana pembangunan Sekolah Polisi Wanita (Polwan) di Bukittinggi. Dalam hal ini, Polri berharap agar Pemprov Sumbar dapat memberikan dukungan, termasuk soal penyediaan lahan untuk bangunan sekolah tersebut.

Menanggapi penyampaian Kapolda, Gubernur Mahyeldi memastikan telah menginstruksikan jajarannya pada dinas terkait untuk mengelola aktivitas pertambangan, sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga telah meminta OPD terkait untuk lebih intens mengatasi masalah sosial seperti tawuran remaja, gelandangan, pengemis, dan sejenisnya.

"Sementara itu terkait pembangunan Sekolah Polwan di Sumbar, tentu kita sangat menyambut dengan tangan terbuka, karena kita juga mengharapkan hal yang sama. Terkait ketersediaan lahannya, kami akan diskusikan lagi lebih lanjut bersama OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota," ujar Gubernur lagi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Gupuh Setiyono; Irwasda Polda Sumbar, Kombes Pol Prabowo Santoso; Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra; Plt Kaban Kesbangpol Sumbar, Adi Dharma, serta sejumlah pejabat terkait lain di lingkup Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar. ***** ir

Selama Bulan Puasa, Jam Kerja ASN Dikurangi

By On Rabu, Maret 13, 2024

 



Padang, prodeteksi.com - Jam kerja ASN Pemko Padang dikurangi selama bulan puasa. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani Sekdako Andree Algamar. 


"Untuk pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadan 1445 Hijriah,dilakukan penyesuaian jam kerja," beber Sekda Andree Algamar, Selasa (12/3/2024). 


Dalam Surat Edaran tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemko Padang itu, ASN masuk kantor pukul 07.00 dan pulang pukul 14.00 WIB. Jam kerja itu berlaku dari hari Senin hingga Kamis. 


"Sementara di hari Jumat, ASN dibolehkan pulang pukul 14.30 WIB," kata Sekda. 


Sedangkan OPD yang memberlakukan jam kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu (enam hari kerja), ASN bekerja hanya hingga pukul 13.00 WIB. Dan pada hari Jumat hanya bekerja hingga pukul 12.00 WIB. 


Diketahui, pada hari biasa di luar bulan puasa, ASN Pemko Padang bekerja dari pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat pulang pukul 16.30 WIB.


Sementara itu, selama bulan Ramadan, seluruh ASN Pemko Padang menggunakan pakaian muslim/muslimah danatribut lengkap, seperti papan nama, lambang korpri dan pin anti sogok. 


"Kita harapkan pelayanan kepada publik tetap optimal meski dalam bulan puasa," harap Sekda. 


Surat Edaran tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemko Padang bernomor 800.1.6.2/209/BU-PDG/2024. Ditandatangani Sekdako Padang pada tanggal 8 Maret 2024. **** C/dkf pd

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *