HEADLINE NEWS

Perumda Air Minum Padang, Gratiskan Tagihan Air Masjid dan Mushalla Selama Ramadhan

By On Rabu, April 07, 2021

 

 Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal

Padang, prodeteksi.com - PERUMDA Air Minum Kota Padang kembali menggratiskan tagihan air selama Ramadhan 1442 H/2021 M bagi masjid dan mushalla yang berlangganan air di perusahaan tersebut. Program ini, sudah menjasi program tahunan dari perusahaan tersebut.

“Program ini sudah menjadi agenda tahunan kita. Ada ribuan rekening atas nama masjid dan mushalla. Dan semuanya kita gratiskan tanpa terkecuali,” kata Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal didamping Direktur Teknik, Andri Satria dan Direktur Umum, Afrizal Kuning, Selasa (6/4/21).

Padahal umumnya, kata Hendra, pemakaian air selama Ramadhan di masjid dan mushalla cukup tinggi. Karena jamaah banyak memakai air untuk berwudhu dan keperluan lainnya. Semua itu digratiskan oleh Perumda. Sehingga, pengurus tak perlu memikirkan lagi tagihan air selama bulan Ramadhan,” ujarnya.

Tak hanya menggratiskan air, selama Ramadhan, Perumda juga akan melakukan bedah rumah tak layak huni di sekitar intake milik Perumda. Ada dua rumah yang akan dibedah. Yakni di Guo dan Lubuk Minturun,” akhinya. ****hdr


Jelang Peresmian, Gubernur dan BPBD Sumbar Tinjau Proyek Penanggulangan Abrasi Pantai Padang,

By On Selasa, April 06, 2021

 

 Proyek penanganan abrasi pantai Padang akan diresmikan Wakil Presiden Makruf Amin dan Kepala BNPB Doni Monardo 6 April 2021.   Gubernur Mahyeldi pun telah meninjau langsung dua (kawasan pantai Masjid Al-Hakim dan pantai Tugu Perdamaian) dari tiga lokasi pemasangan tanggul laut (seawill) tersebut

Padang, prodeteksi.com ---- Jeleng peresmian Proyek Penanggulangan Abrasi Pantai di kawasan pantai Masjid Al-Hakim dan Tugu Merpati, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),  Mahyeldi Ansharullah meninjau pembangunan proyek tersebut, Senen (5/4/2021). Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin dijadwalkan meresmikan proyek ini, Selasa (6/4/2021) 

 

Mahyeldi dalam kunjungannya didampingi oleh Kadis SDA  Rifda, Kabid PSDA Syafril Daus, Kalaksa BPBD Sumbar, Ermen Rahman, Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumbar Suryadi Eviontri dan yang lainnya. Sebelumnya juga Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumbar sudah mengunjungi proyek penanganan abrasi pantai di kawasan pantai Masjid Al Hakim.

 


Kedatangan Mahyeldi dan jajaran dari Pemprov Sumbar disambut dan dipandu oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumbar Suryadi Eviontri. Dalam kunjungannya itu, Mahyeldi menyampaikan beberapa hal salah satunya adalah untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam mengelola alokasi dana bantuan yang diperuntukan untuk Provinsi Sumatera Barat.

 

“Alhamdulillah semua sudah siap dan rencananya akan diresmikan Wakil Presiden dan Kepala BNPB, ungka Kalaksa BPBD Sumbar, Ermen Rahman.

Ditambahkannya, pengerjaan proyek penanganan transisi darurat kepemulihan abrasi ini bisa terwujud berkat komunikasi yang bagus antara Pemprov Sumbar dengan BNPB, dan dukungan berbagai pihak yang ikut berjuang untuk penanganan abrasi pantai di Padang dari pemerintah pusat.

 

"Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung untuk proyek penanganan abrasi di tiga titik di kawasan pantai Padang ini terwujud. Begitu juga kontraktor yang telah berupaya maksimal agar tanggul laut tersebut rampung sesuai dengan rencana," ucapnya..

 


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penanganan transisi darurat kepemulihan abrasi pantai Kota Padang, Suryadi Eviontri menjelaskan, sesuai dengan perencanaan sebelumnya, pekerjaan di tiga titik (pantai Maajid Al-Hakim, pantai Tugu Merpati dan pantai Pasir Jambak) tersebut saat ini sudah tuntas.

 

"Kami sudah meninjau langsung pengerjaan finishing penyusunan batu pemecah ombak yang dilakukan pada masing-masing titik. Semoga dengan telah adanya seawall ini dapat membantu melindungi warga yang berada di sekitar lokasi dari ancaman abrasi, terhindar dari gelombang laut yang sebelumnya terus mengikis kawasan tersebut,"harapnya.****iz 

Tak Merasa Dikenal Direksi, Karyawan Jakarta Experience Board Tak Menyangka Didaulat Jadi General Manager D’Arcici Plumpang

By On Sabtu, April 03, 2021


 

 Pelantikan dan serah terima jabatan beberapa posisi pada level general manager dan senior manager

Jakarta, prodeteksi.com---- Pada 1 April 2021 -  Jakarta Experience Board melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan untuk beberapa posisi pada level general manager dan senior manager, Rabu (31/3) di kantor pusat Jakarta Experience Board, Tebet, Jakarta Selatan. Para karyawan yang terpilih menempati posisi baru tidak menyangka akan mendapatkan amanah baru.


“Saya sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya saya diamanahkan menjadi Hotel Manager D’Arcici Plumpang,” ujar Deden Sukmana, Hotel Manager D’Arcici Plumpang yang dilantik hari ini. Menurutnya, selama ini sistem pengangkatan karyawan didasarkan pada kedekatan personal dengan atasan. “Di era kepemimpinan Ibu Novita Dewi, saya merasa dihargai karena pengangkatan ini didasarkan pada hasil asesmen saya, padahal saya tidak mengenal beliau secara personal,” tambahnya.


Adapun karyawan yang berganti posisi, yaitu Edi Sutardi menjadi General Manager Grand Cempaka Business Hotel menggantikan Amir Hamzah yang menjadi Executive Assistant Manager Grand Cempaka Business Hotel. Edi sendiri sebelumnya merupakan Hotel Manager D’Arcici Plumpang. Kemudian Deden Sukmana menjadi Plt. Hotel Manager D’Arcici Plumpang dari sebelumnya Manager Administrasi dan Keuangan D’Arcici Plumpang. Sedangkan di level senior manager Bambang Budiyanto yang sebelumnya menjabat Plt. Senior Manager Keuangan telah menjadi pejabat definitif sebagai Senior Manager Keuangan Jakarta Experience Board.


Hadir dalam acara serah terima jabatan, Direktur Utama Jakarta Experience Board Novita Dewi, Direktur Utama Administrasi dan Keuangan Zulfarshah, para Senior Manager dan General Manager Jakarta Experience Board.


Novita Dewi Direktur Utama Jakarta Experience Board, dalam sambutannya, mengatakan bahwa rotasi pegawai merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah korporasi yang dimaksudkan untuk penyegaran dan bagian kaderisasi kepemimpinan perusahaan. “Rotasi dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berkontribusi ke bidang-bidang lainnya”.


Lebih lanjut Novita menyampaikan, dasar dalam rotasi posisi di Jakarta Experience Board adalah kompetensi, kapabilitas dan kinerja. “Pemilihan pegawai ini didasarkan pada hasil asesmen yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Jadi, ini murni sesuai kompetensi karyawan bersangkutan, bukan pada kedekatan pribadi dengan pimpinan,” tambahnya.


Rotasi pegawai yang dilakukan menjadi bagian dari transformasi dan pengembangan sumber daya manusia di internal perusahaan. Nantinya, arah pengembangan sumber daya manusia di perusahaan akan berdasarkan pada system merit. Sistem merit sendiri mengacu kepada kebijakan dan manajemen karyawan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.


Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Jakarta Experience Board tengah melakukan transformasi perusahaan, yang salah satunya melakukan pembenahan di bidang sumber daya manusia. Jakarta Experience Board telah mengadakan program pensiun dini dan menggelar asesmen bagi hampir 400 karyawan yang dilakukan secara bertahap. Program asesmen diharapkan mampu memetakan kompetensi karyawan dan memberikan rekomendasi terhadap posisi yang sebaiknya ditempati.


Para karyawan yang menempati posisi baru diharapkan dapat memberikan inovasi bagi unit hotel masing-masing. Saat ini, enam unit hotel Jakarta Experience Board masih menjadi akomodasi bagi para tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Komposisi manajemen hotel yang baru diharapkan mampu membawa hotel Jakarta Experience Board menjadi hotel yang berdaya saing ketika industri perhotelan dan pariwisata telah kembali pulih. “Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan baik oleh rekan-rekan. Mari kita berlari membawa Jakarta Experience Board ke arah yang lebih baik,” tutup Novita Dewi.****

Kolaborasi Lintas Sektoral, Sarana Jaya Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Terpadu Bagi Tuna Netra di Jakarta Timur

By On Sabtu, April 03, 2021

 

 Pelatihan Kewirausahaan Terpadu bagi Tuna Netra

Jakarta, prodeteksi.com – Pandemi COVID-19 yang terjadi selama setahun kebelakang memberikan dampak di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi khususnya bagi kalangan pengusaha yang masuk dalam kategori usaha kecil menengah (UKM).

 

Sarana Jaya bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, PT Bank DKI, PT Antam Tbk, dan BAZNAS DKI Jakarta, menggelar Pelatihan Kewirausahaan Terpadu bagi Tuna Netra yang bertempat di Aula Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur (31/03/21).

 

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, turut hadir sekaligus membuka Pelatihan Kewirausahaan Terpadu bagi Tuna Netra tersebut.

Sebagai Walikota, Anwar mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan acara pelatihan kewirausahaan ini yang diprakarsai oleh Sarana Jaya  dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan berkolaborasi bersama PT Bank DKI, PT ANTAM Tbk dan BAZNAS DKI Jakarta.

 

“Kota Jakarta Timur selama ini telah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah yang sudah diikuti sebanyak 200 ribu orang. Hal ini bisan menjadi peluang semakin meningkatnya perubahan perekonomian masyarakat pada saat pandemi COVID-19 terutama bagi pemberdayaan rekan – rekan Tuna Netra kita yang membutuhkan pelatihan,” Kata Anwar.

 

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Terpadu Bagi Tuna Netra atau Jakpreneur yang berlangsung selama dua hari ini, merupakan pilot project untuk para disabilitas terutama di kalangan tuna netra. Kegiatan pelatihan ini juga merupakan salah satu misi Gubernur DKI Jakarta di bidang perekonomian.

 

“Sekali lagi, saya mengapresiasi Sarana Jaya atas kegiatan ini dan kepada peserta pelatihan, yang tergabung dalam Rumah Aspirasi Tuna Netra saya mengimbau agar memanfaatkan acara ini dan mampu menyerap apa yang akan disampaikan oleh pelatih ataupun narasumber,” imbuh Anwar sekaligus mengakhiri sambutannya dalam pembukaan pelatihan kewirausahaan terpadu tersebut.

Kenal Sambut Agus Himawan sebagai Direktur Utama Sarana Jaya

By On Jumat, April 02, 2021

 

 Kenal Sambut untuk menyambut hadirnya Direktur Utama yang baru

Jakarta, prodeteksi.com----Pada 1 April 2021, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menggelar acara Kenal Sambut untuk menyambut hadirnya Direktur Utama yang baru. Agus Himawan Widiyanto  resmi menjadi Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya setelah diangkat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Kamis (1/4/2021).


Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya. Agus Himawan menggantikan Yoory C. Pinontoan yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.


Agus Himawan bukanlah orang baru di BUMD Jakarta. Sebelumnya, Agus Himawan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Integrasi Transit Jakarta yang merupakan anak perusahaan PT MRT Jakarta dan juga PT Transjakarta. Tidak hanya itu, Agus Himawan juga bukan orang baru di Sarana Jaya, beliau sempat mengabdi di Sarana Jaya selama puluhan tahun dengan menduduki jabatan terahir yaitu Direktur Utama periode 2013 – 2015.


Agus Himawan menyampaikan dalam kata sambutannya “Pesan saya yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan management yang lama atas segala yang terjadi saat ini. Mereka telah bekerja dan mengupayakan hal terbaik untuk Sarana Jaya”.


“Kedepannya, kita harus lebih meningkatkan kekompakan dalam bekerja, memperbaiki kinerja Perusahaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi” tambahnya.

Agus Himawan akan mengemban tugas selama empat tahun kedepan terhitunng sejak penetapan SK Gubernur, 30 Maret 2021.****

BPBD Sumbar Bersama Sekda dan Rombongan Tinjau Proyek Darurat Abrasi Pantai Padang

By On Kamis, April 01, 2021

 

 Pihak BPBD bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Alwis beserta rombongan, meninjau pembangunan proyek abarasi Pantai Padang, Selasa (30/3/21)


Padang, prodeteksi.com-----Setelah rampungnya pembangunan  proyek penanggulangan abrasi pantai di tiga kawasan pantai Kota Padang (pantai Masjid Al-Hakim, pantai Tugu Merpati dan pantai Pasir Jambak). Proyek itu pun ditinjau oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Alwis beserta rombongan, Selasa (30/3/21)

 

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar bersama pihak pelaksana pekerjaan proyek, dinilai berhasil melaksanakan kegiatan yang penuh manfaat ini. Tidak hanya untuk antisipasi bencana alam atau abrasi juga sekaligus memperindah kawasan pantai yang berimbas positif untuk sektor paruiwisata dan para pedangan juga merasakan manfaat  positifnya,    

 


Kedatangan sekdaprov  juga didampingi Kalaksa BPBD Ermen Rahman, Kepala Kominfo Jasman Rizal, Kadis RR BPBD, ESDM, Dishub dan PT Semen Padang. Dan dipandu oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumbar Suryadi Eviontri.

 

Kepada media Alwis mengatakan, peninjauan proyek penanggulangan abrasi pantai ini dilakukan terkait rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumbar termasuk Padang, dan proyek ini akan menjadi salah satu lokasi kunjungan Presiden nantinya.

 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Suryadi Eviontri menjelaskan, pemasangan batu pemecah ombak atau batu grib (seawall) ini bertujuan untuk menanggulangi abrasi pantai. 

 


Bahkan kini, susunan batu grib ini telah pula dijadikan sebagai spot untuk wisata yang berkunjung ke tiga lokasi pembangunan seawall ini, tambah Os sapaan akrap  Suryadi Eviontri.

 

Lebih lanjut Os mengatakan, semoga dengan adanya pengerjaan pemasangan batu pemecah ombak ini, diharapkan resiko terhadap bencana abrasi akan bisa teratasi.

 

Pada kesempatan tersebut Alwis juga menyerahkan bantuan masker kepada pengurus Masjid Al-Hakim dalam program "Sejuta Masker BPBD Sumbar**iz

Bupati Hamsuardi Hadiri Wisuda Tahfizh SD IT Cahaya Makkah

By On Selasa, Maret 23, 2021

 


Pasaman Barat, prodeteksi.com----Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi Menghadiri wisuda Tahfizh atau Khataman Al-qurqn SD IT Cahaya Makkah. Sebanyak 401 siswa di wisuda tahfizh di Balairung Tuah Basamo rumah dinas bupati Pasaman Barat, Sabtu (20/3).

Untuk memberikan semangat dan motivasi kepada hafizh alquran, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Yun Syahiran, Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni, Sekda Yudesri, Asisten I Setia Bakti, dan stakeholder terkait lainnya hadir dalam kesempatan tersebut.

Bupati Pasbar Hamsuardi mengatakan generasi alquran merupakan generasi yang akan menyelamatkan diri dan orang sekitar diakhirat kelak. Hafiz alquran bisa membawa keberkahan bagi kedua orang tua serta pendidiknya.

“Tentunya hari ini kita berbahagia hati hadir disini. Karena lewat Alquran ini lah nantinya akan menyelamat kita. Seorang penghafal Alquran 30 juz bisa membawa 10 keluarganya masuk surga. Siapa yang tidak senang jika anaknya bisa menghafal Alquran," kata Hamsuardi.

"Harapan kita lanjutnya, semoga anak-anak ini bisa mencapai hafalan 30 juz. Selanjutnya kepada bapak dan ibuk wali murid semua agar kita selalu gigih untuk mengingatkan kepada anak-anak apakah sudah membaca Alquran pada hari ini,” pinta Hamsuardi.

Khusus masalah Tahfiz Jelasnya, adalah salah satu visi dan misi bupati Pasbar. Beberapa tahun ke depan akan direncanakan pembangunan sebuah rumah tahfizd di bawah naungan Pemda Pasbar dengan mendatangkan 20 guru hafiz quran.

“ Semoga Ini merupakan cita-cita kita semua, karena ini bukan saja menjadi amal dunia. Tetapi menjadi ladang amal di akhirat kelak,”ucap Hamsuardi.

Sementara itu, Kepala sekolah SD IT Cahaya Mekah Satria S. Pd.i, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Pemda Pasbar karena telah meluangkan waktu untuk menyaksikan generasi bangsa tersebut. Karena kehadiran orang nomor satu di Pasbar dan jajaran lainnya tersebut merupakan semangat bagi peserta didik.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Pasbar Hamsuardi atas program yang dicanangkan. Kemudian kami sampaikan kepada bapak bupati saat ini anak-anak kami penghafal Alquran berjumlah 410 orang. Salah satu program kami adalah setiap guru wajib menyetor hafalan setiap minggu,"ungkap Satria.

"Kemudian terima kasih juga kepada Disdik, semoga pendidikan di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Kami berharap mudah-mudahan program yang baik ini dapat masukan dari bapak bupati,”ujarnya.***k/mega

Wabup Pasbar Ingatkan Pj Walinagari yang Dilantik agar Transparan dan Berinovasi

By On Selasa, Maret 23, 2021

 

 Pelantikan dan pengambilan sumpah 13 Pj Wali Nagari di Pasbar


Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Saat pelantikan 13 Penjabat (Pj) walinagari di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Senin (22/3),  Wakil Bupati (Wabup), Risnawanto meminta Pj walinagari untuk transparan dan berinovasi dalam jalankan program pemerintahan dan pembangunan nagari.

Saat itu ada 13 Pj wali nagari yang dilantik di Aula Kantor Bupati. Mereka adalah, Adriansyah Pj walinagari Aua Kuning, Martias Pj walinagari Koto Baru, Afni Rozi Pj walinagari Kajai, Adrial Nagari Lingkuang Aua, Mahyudanil Pj walinagari Talu.


Terus, Yonri Hasman Pj walinagari Sungai Aua, Pahrein Pj walinagari Rabi Jonggor, Jamaris Pj Walinagari Aia Gadang, Ahmad Junaedi Lubis Pj Walinagari Desa Baru, Tipi Marsal Pj Walinagari Katiagan, Hadi Darman Pj walinagari Aia Bangih, Farid Muhammad Ali Pj Walinagari Sinuruik, dan Dani Hanri Pj Walinagari Batahan.


Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Wabub Risnawanto meminta wali nagari untuk memberikan pelayanan prima yang lebih transparan, cepat, tepat, tuntas dan tidak ada keberpihakan. Sebab, pengaturan dan pengurusan masyarakat nagari merupakan standar atau ukuran minimal yang wajib dilaksanakan oleh penjabat walinagari .


“Penjabat walinagari juga harus mampu berbuat adil dan perlakuan yang sama kepada masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawaban. Termasuk dalam hal tranparansi pendataan dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu,”tegas Risnawanto.


Wabup berpesan agar Pj walinagari yang baru dilantik agar bisa bersikap transparan dan mengedepankan musyawarah dalam pendataan keluarga penerima BLT. 


Seterusnya ia meminta agar pemutakhiran data serta pendataan ulang yang lebih partisipatif di tengah-tengah masyarakat nagari akan menjadi jalan keluar dari segala permasalahan yang ada akhir-akhir ini terkait pemberian BLT.


Selain itu, ia juga berharap Pj walinagari bisa melakukan inovasi-inovasi di bidang pertanian, perkebunan, teknologi, inovasi di bidang pelayanan masyarakat, yang bisa berdampak terhadap pembangunan dan kemajuan nagari nantinya. ***kf/irz


DPP SPRI Surati Kepala Daerah, Menegaskan Kerjasama Pemda Dengan Perusahaan Pers Tidak Mesti Terverifikasi DP

By On Minggu, Maret 21, 2021

 

 Ketua Umum DPP SPRI,Hentje G Mandagie

Jakarta, prodeteksi.com.--------Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik  Indonesia (SPRI) mengirimkan surat penegasan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia, mulai dari gubernur, bupati dan walikota.

 

Surat bernomor 059/DPP-SPRI/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 ini, ditanda tangani Ketua Umum DPP SPRI,Hentje G Mandagie dan Sekretaris Umum, Edi Anwar Asfar. Dengan prihal surat, “Pelanggaran  Administrasi Pemerintahan Menggunakan Peraturan Dewan Pers (DP)”.

 

Intinya dalam surat itu, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Umum DPP SPRI, Hentje G Mandagie yang juga Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) memberi saran dan masukan agar setiap Kepala Daerah menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).

 

Artinya bahwa kerjasama pemerintah dengan perusahaan pers tidak mesti terverifikasi Dewan Pers (DP). Dan surat ini bisa digunakan oleh seluruh media yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerja sama media yang mewajibkan verifikasi media DP dan pimred media harus memiliki kompetensi wartawan utama.

 

“Silahkan surat dari DPP SPRI  diteruskan atau diserahkan ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerja sama media menggunakan peraturan DP, agar nantinya tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Daerah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merugikan media,” kata Mandagie.

 

 Surat DPP SPRI

Dijelaskan, bahwa penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online), dan atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah adalah merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan, karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 

Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Rabu, (17/3/2021), menyusul maraknya kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan media terkait syarat kontrak kerja sama media dan Pemda. 

Menurut Mandagi, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Dan pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

 

“Dengan demikian, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers, itu bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam Lembaran Negara,” urainya.

 

Lebih lanjut dikatakan, Peraturan Dewan Pers  tentang : Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama; dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi.  Hal itu, menurut Mandagi,   bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257). ***Red/rilis


Meski Tidak Mempersoalkan Siapa Plt Sekwan, Ketua DPRD Pasbar Sayangkan Bupati Tidak Koordinasi

By On Sabtu, Maret 20, 2021

 

 Parizal Hafni, ST, Ketua DPRD Pasbar

 

Pasaman Barat, prodeteksi.com----Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Parizal Hafni, ST memang tidak mempersoalkan siapa pejabat yang menempati posisi pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan).

 

Sebagaimana yang diangkat Bupati Hamsuardi belum lama ini, menunjuk Kepala Badan Kesbangpol Pasbar, Harlina Syahputri, SH, MM sebagai Plt Sekwan yang baru menggantikan Plt lama, Maiyuslinar, SH, MM yang berakhir masa jabatananya dan kembali fokus sebagai Kepala Badan Aset dan Pendapatan Daerah (BAPD) Pasbar.

 

Akan tetapi Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni sedikit menyayangkan sikap Bupati Hamsuardi yang ia sebut tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pimpinan dewan. Padahal menurutnya, apa salahnya sebelum mengeluarkan SK atau penetapan pergantian Plt Sekwan dikoordinasikan dengan pimpinan dewan.

 

“Kita hanya menerima saja, cuma sebaiknya sebelumnya ada koordinasi bupati dan pimpinan DPRD. Sebab harapan kita tentu ke depan lebih sukses lagi, “kata Parizal, Jum’at (19/03/2021).

 

Menurutnya, ia sempat mempertanyakan hal ini ke bupati. Lalu bupati menyebut karena ini hanya penugasan Plt, bukan pejabat definitif.

 

” Sebenarnya kita berharap management dan koordinasi  pemerintah dan DPRD berjalan dengan baik,”harapnya.

 

Ditambahkan, koordinasi yang ia maksudkan khusus untuk posisi sekwan. Sebab, biasanya ada koordinasi bupati dengan pimpinan DPRD.Apalagi ini lembaga besar yang mengurusi kepentingan rakyat banyak, yang anggota dewannya sebanyak 40 orang.

 

“Biasanya memang ada koordinasi. Maka harapan kita ke depan koordinasi akan lebih baik lagi, “ujarnya. ***irz


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *