Headline

Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari

By PRO DETEKSI On Sabtu, Juli 05, 2025

Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari

Jakarta, PRODETEKSI.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkomitmen mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung RI juga akan memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini dalam rangka mendukung penuh jajaran BGN mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara BGN dengan Kejagung RI di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Rabu (2/7/2025). Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyambut hangat kedatangan jajaran BGN.

Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Wahyu Widisetyanta memimpin langsung koordinasi strategis dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia.

Pertemuan ini melibatkan kehadiran secara luring para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia.

Selain itu dihadir pula secara luring Kasubdit IV.D Bidang Intelijen Kejagung RI Iwan Ginting bersama jajaran Team Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen beserta jajaran team Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN antara lain Deni Iskandar dan Sawin.

Langkah koordinatif antara BGN dan Kejagung RI ini merupakan tindaklanjut dari surat Kepala BGN kepada Kejaksaan Agung RI tanggal 16 April 2025 terkait permohonan dukungan interprestasi program makan bergizi di seluruh Indonesia. Selain itu ini menjadi bentuk implementasi dan dukungan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025, mengenai pentingnya dukungan lintas sektor dalam mendukung percepatan program prioritas nasional, khususnya penguatan gizi masyarakat.

Dalam arahannya, JAM Intel Kejagung RI Reda Manthovani menyampaikan enam arahan utama untuk mendukung percepatan penyediaan lahan SPPG. Diantaranya mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis, perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan lahan milik pemda yang memenuhi syarat teknis, seperti lokasi strategis, akses jalan, listrik, air bersih, dan lingkungan higienis.

Yang tak kalah penting, lanjut Reda, adalah Inventarisasi Wilayah dan Pengawasan Pinjam Pakai, guna memastikan proses administrasi pinjam pakai tanah antara pemerintah daerah dan BGN berjalan sesuai aturan, lengkap secara dokumen, dan tidak menimbulkan potensi masalah hukum.

“Pendampingan dan Fasilitasi untuk mendampingi tim BGN dalam proses pinjam pakai dan perizinan, serta Pengamanan Proses Konstruksi, agar Kejaksaan tidak ikut campur dalam pekerjaan teknis pembangunan, tetapi fokus pada pengawasan legalitas, masalah sosial, dan dukungan administrative,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung RI akan menerbitkan surat perintah resmi kepada para Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengawal pengadaan tanah SPPG sesuai wilayah hukum masing-masing. Ia pun meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk mencegah potensi penyimpangan atau korupsi dalam proses tersebut.

“Terakhir saya mempertegas lagi yang dimaksud di atas. Pertama anggaran konsumsi untuk pembangunan SPPG 1542 masih terblokir. Itu peran kita untuk membantu. Yang kedua, BGN dan Kemenkeu meminta kelengkapan administrasi surat persetujuan Pemerintah Daerah di kabupaten atau kota beserta sertifikat lahan untuk buka blokir untuk pembangunan 1542 SPPG itu baru tahap pertama,” kata Reda.

Ia juga mengungkapkan, beberapa Pemerintah Daerah masih ada yang belum respon atau kurang responnya terhadap dukungan lahan SPPG. “Dimohon Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengingatkan mereka ini program pemerintah, asta cita Presiden. Colek saja. Kalau mereka yang colek akan cepat caranya,” tandas Reda.

Yang terpenting, kata Reda, masih terdapat data yang diberikan Pemda oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota belum sesuai dengan SPEK atau berbagai persoalan ketersediaan lahan yang masih bermasalah. “Misalnya luas lahan kurang, terus lahan tidak ada akses jalan atau jauh dari penerima manfaat, kemudian lahan yang diberikan bermasalah dengan warga adat atau masyarakat. Nah ini termasuk ancaman-ancaman hambatan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Program SPPG 1.542 titik merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memperluas akses layanan gizi masyarakat melalui penyediaan fasilitas terpadu yang didukung oleh tenaga profesional, dapur bergizi, serta sistem distribusi makanan yang aman dan berkualitas.

Direktur Wilayah I, Wahyu Widisetianta, S.Si., M.Si, menyampaikan harapannya agar koordinasi lintas lembaga ini menjadi kunci percepatan pengadaan lahan yang berkualitas dan bebas dari persoalan hukum. Ia menegaskan bahwa dukungan dari pihak Kejaksaan sangat penting dalam memastikan seluruh proses berjalan lancar, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

"Kami berharap dengan keterlibatan langsung Kejaksaan Agung RI, seluruh jajaran BGN dan pendukung di daerah dapat bergerak cepat, tepat, dan terarah dalam menyiapkan lahan yang layak. Ini bukan hanya soal percepatan fisik, tapi juga menyangkut masa depan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia," ujar Wahyu.

BGN menargetkan seluruh proses pengadaan lahan dapat selesai tepat waktu agar pembangunan fisik dan operasional SPPG dapat segera dimulai pada tahun anggaran berjalan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. ****(Rand)

FORMAS Resmi Jalin Kerjasama dengan LSP Pers Indonesia

By PRO DETEKSI On Sabtu, Juli 05, 2025

FORMAS Resmi Jalin Kerjasama dengan LSP Pers Indonesia

Jakarta, prodeteksi.com - Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Yohanes Handojo Budhisedjati, SH, CCP dan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia Hence Mandagi secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau Kesepakatan Kerja Sama pada Selasa (1/7/2025) di Kantor Sekretariat FORMAS, Jakarta.

MoU antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi pengurus dan anggota organiasi pers yang bernaung di FORMAS.

Penandatanganan nota kesepahaman antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua pihak dalam menjalin kerjasama melaksanakan program pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik melalui Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

FORMAS dan LSP Pers Indonesia siap berkolaborasi dan bekerjasama dalam kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik, khususnya melalui pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi pengurus dan anggota organisasi-organisasi pers yang bernaung di FORMAS.

LSP Pers Indonesia juga akan memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Asesor melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi pengurus dan anggota FORMAS yang berlatar belakang profesi wartawan.

“Kami sepakat bekerjasama memfasilitasi wartawan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui BNSP di LSP Pers Indonesia untuk kepentingan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik,” ujar Ketum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati usai menandatangani nota kesepahaman dengan LSP Pers Indonesia pada Selasa (1/7/2025) di Kantor Sekretariat FORMAS, Jakarta.

Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi menyatakan siap berkolaborasi dengan FORMAS untuk meningkatkan kualitas SDM wartawan Indonesia melalui pengakuan kompetensi oleh negara melalui BNSP.

“LSP Pers Indonesia adalah lembaga yang memiliki lisensi pemerintah yakni BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan. Kami siap memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan bagi para pengurus dan anggota FORMAS yang berprofesi sebagai wartawan,” ujar Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum FORMAS Bidang Pengembangan Pers dan Media, Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Hukum dan Media, dan Ketua Departemen Kepemudaan dan Media Digital Forum Bela Negara Perwakilan Jakarta.

Pada pelaksanaan penandatangan MoU ini, Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi didampingi jajarannya yakni Ketua Dewan Pengarah Ir. Soegiharto Santoso,SH dan General Manager Meytha F. Kalalo, sementara Ketum FORMAS Yohanes Handojo didampingi Wakil Sekjen FORMAS Ervan Tou dan Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat (GEMPPAR) FORMAS Soetresno Hartanto.

Usai penandatangan MoU, Ketum FORMAS Yohanes Handojo menyerahkan cendramata kepada LSP Pers Indonesia yang diterima Ketua Dewan Pengarah Soegiharto Santoso. Pada kesempatan ini, Soegiharto yang akrab disapa Hoky mengatakan, kerjasama antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia ini sangat penting untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional.

“Karena setiap wartawan yang disertifikasi melalui LSP Pers Indonesia akan langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional Indonesia di BNSP. Ini perupakan pengakuan negara terhadap kompetensi, khususnya di bidang pers,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Pendiri dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Eksistensi FORMAS

FORMAS adalah organisasi yang didirikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya adalah Hashim Djojohadikusumo dan Yohanes Handojo Budhisedjati. FORMAS didirikan untuk mengawal dan memonitoring jalannya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Di awal pembentukannya FORMAS terdapat 21 organisasi masyarakat dan seiring dengan perkembangannya, belum genap setahun sudah bertambah menjadi 77 organisasi dari beragam latar belakang dan masih akan terus bertambah jumlahnya.

Dalam kiprahnya yang belum setahun berdiri, FORMAS telah menjalin kesepakatan Kerjasama dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), Radio Republik Indonesia, dan sejumlah pihak, termasuk LSP Pers Indonesia.***** (Red)

APTIKNAS dan SPRI Dukung Program Forum Bela Negara RI

By PRO DETEKSI On Rabu, Juli 02, 2025

APTIKNAS dan SPRI Dukung Program Forum Bela Negara RI

Jakarta, prodeteksi.com ---- Pasca dilantiknya Pengurus Pusat Forum Bela Negara (FBN) Republik Indonesia periode 2024 – 2029 dan Pengurus FBN Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Periode 2025 - 2030, organisasi yang berada dalam naungan Direktur Bela Negara di bawah Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mulai mempersiapkan agenda penting yakni pembentukan Pengurus Wilayah di seluruh Provinsi se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum FBN RI, Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, M.M pada saat pelantikan di Graha Zeni, Jakarta (1/7/2025). Selain itu, Guru Besar Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini menargetkan pembentukan organisasi FBN di seluruh Indonesia termasuk Pengurus Daerah di Kabupaten dan Kota akan rampung pada tahun ini.

“Saat ini sudah ada 15 Pengurus Wilayah Provinsi yang sudah selesai musyawarah. Kami juga akan focus pada program prioritas lainnya yang sedang dijalankan FBN yakni berkontribusi aktif mendirikan dapur Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Dan masih banyak lagi program kolaborasi kerjasama dengan pihak perusahaan swasta dalam menggerakan roda organisasi tanpa membebankan kepada masyarakat,” terang Zainal Abidin, Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional FBN di Bali pada tahun 2024.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Wilayah FBN Provinsi Daerah Khusus Jakarta Herri Gunawan Sattar yang akrab disapa Yusran menuturkan, jajarannya sudah mempersiapkan program unggulan untuk mendukung program utama Ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Kami sudah membangun perusahaan di industri pertanian yakni penyediaan pupuk organik dengan kualitas terbaik. Pupuk ini sudah diproduksi dan nantinya siap dibagikan secara gratis ke petani melalui pendanaan subsidi dari upaya FBN Perwakilan Jakarta untuk membantu petani di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Yusran.

Selain penyediaan pupuk, Yusran menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan petani lokal untuk memproduksi beras premium dengan harga sangat terjangkau masyarakat. Beras premium sudah diproduksi dengan kemasan yang berkualitas dan siap dipasarkan.

“Produksi beras premium ini untuk mendukung program ketahanan pangan. Selain itu kami juga memproduksi gula aren dan beberapa komoditi pertanian lainnya. Ini untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membiayai roda organisasi secara professional. Bahkan petani tembakau sekalipun kami bantu fasilitasi dan muaranya yakni produksi rokok. Semuanya itu sudah ada stok dan telah diproduksi, atau tidak hanya sebatas omongan,” papar pengusaha kuliner sukses yang memiliki puluhan gerai restoran dan sejumlah usaha bisnis di Jakarta.

Sementara itu, dukungan dari berbagai pihak terus mengalir atas program kerja dan pencapaian organisasi FBN di Indonesia. Kali ini dukungan datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Ir. Soegiharto Santoso, SH dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi. Dimana kedua pimpinan organisasi ini turut dilantik menjadi pengurus FBN.

“Ada sejumlah program yang dilaksanakan FBN sejalan dengan program prioritas APTIKNAS di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian teknologi. Kami APTIKNAS sangat siap menjadi mitra strategis FBN dalam rangka ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan negara di sektor teknologi, informasi dan komunikasi,” ujar Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso di Jakarta (2/7/2025).

Soegiharto juga mengatakan, pihaknya juga telah melibatkan beberapa pengurus APTIKNAS untuk bergabung dan dilantik menjadi pengurus FBN diantaranya Ketua Komtap Animasi Multimedia Ardian Elkana, Ketua Komtap Sertifikasi Profesi Totok Sedyantoro, Ketua Komtap Cyber Security Solusi Yuliasiane Sulistiyawati, dan Wakil Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri Hartanto Sutardja.

Ia menambahkan, selama ini APTIKNAS sudah menjalin kemitraan strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN di bidang Cybers Security. “Pengembangan dan pengelolaan bidang Cybers Security bersama BSSN ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk ketahanan negara di bidang teknologi, khususnya mengantisipasi serangan siber di objek-objek vital di pemerintahan dan swasta,” kata Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Sementara, Ketum SPRI Hence Mandagi mengaku bangga bisa menjadi bagian dalam organisasi yang berkontribusi aktif di bidang pertahanan negara. “Setiap upaya pertahanan negara dan pergerakan bela negara tentu membutuhkan publikasi narasi yang positif untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa bela negara merupakan tanggungjawab bersama seluruh anak bangsa,” ungkap Mandagi usai dilantik menjadi pengurus FBN di Jakarta (1/7/2025).

Menurut Mandagi, peran masyarakat pers dalam upaya bela negara cukup strategis, mengingat pemberitaan di berbagai media sangat kuat mempengaruhi opini publik baik hal positif maupun negatif.

“Saya akan mendorong pengurus dan anggota SPRI menjadi bagian dalam pergerakan bela negara melalui FBN. Karena organisasi FBN tidak memandang latar belakang kepentingan, termasuk latar jabatan dan profesi seseorang,” ungkap Mandagi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) Bidang Hukum dan Media, Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Bidang Pemberdayaan Pers dan Media, Wakil Sekjen ASPEPARINDO, serta Pendiri dan Ketua LSP Pers Indonesia.

Mandagi menambahkan, SPRI siap mendukung program FBN membangun narasi positif tentang semangat bela negara di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pemberitaan mengenai prestasi, pencapaian, hasil pembangunan, penemuan, dan keberhasilan di berbagai bidang yang diraih oleh pemerintah, swasta, dan persorangan perlu dinarasikan dan dipublikasikan ke masyarakat luas. Agar seluruh kehidupan sosial di negara ini dipenuhi informasi positif dan semangat kompetisi membangun negeri,” pungkasnya.

Kedua pimpinan organisasi ini, Mandagi dan Hoky juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sekretaris DPW FBN Provinsi DK Jakarta Agus Paranrengi yang sudah mengajak keduanya bergabung dengan Forum Bela Negara. ***** (Hend)

Pengurus Forum Bela Negara Hasil Munas Bali Resmi Dilantik

By PRO DETEKSI On Rabu, Juli 02, 2025

Pengurus Forum Bela Negara Hasil Munas Bali Resmi Dilantik

Jakarta, prodeteksi.com --- Setelah disahkan Dirjen AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia, Pengurus Pusat Forum Bela Negara Republik Indonesia periode 2024 – 2029 resmi dilantik pada Selasa (1/7/2025) di Gedung Graha Zeni Matraman Jakarta.

Bersamaan dengan itu, Pengurus Wilayah FBN Daerah Khusus Jakarta periode 2025 – 2030 juga turut dilantik oleh Ketua Umum FBN Prof. Dr. R. Zainal Abidin S. M.M.

Wakil Ketua Dewan Pengawas yang juga Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A hadir langsung dalam kegiatan pelantikan ini.

Pada kesempatan ini Dirjen Pothan Kemenhan RI Laksa TNI Dr. Sri Yanto, ST, MSi didaulat menyampaikan sambutan.

Menurutnya, pembinaan kesadaran bela negara merupakan tanggungjawab bersama dan semua elemen bangsa.

Ia juga mengajak pengurus dan anggota FBN membagun kepercayaan publik melalui berbagai kegiatan kolaboratif aktif dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

"Marilah kita jadikan FBN sebagai mitra strategis di tengah tantangan global. Semoga amanah yang diberikan dijalankan dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum FBN Prof. Dr. R. Zainal Abidin S. M.M mengatakan, bela negara bukan hanya tugas aparatur keamanan tapi semua anak bangsa.

"Kita melihat potensi konflik sumberdaya sehingga kita dituntut tanggungjawab dan cinta tanah air. Bela negara bukan hanya semata-mata angkat senjata, tapi bagaimana membangun ekonomi bangsa dan mejaga keberagaman dan persatuan," terang Zainal.

Kepengurusan Forum Bela Negara ini memang dibina oleh Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah Direktur Bela Negara, di bawah Dirjen Pothan. Tetapi ormasnya itu adalah berdiri sendiri.

Saat ini sudah ada 15 Dewan Perwakilan Provinsi yang selesai musyawarah. Dan selanjutnya akan dilaksanakan di seluruh provinsi.

"Target utama kami tahun ini seluruh kabupaten dan kota akan menyusul dibentuk, di seluruh provinsi," ujarnya.

Sebagai guru besar di bidang ekonomi, Ketum FBN mengajak seluruh pengurus dan anggota FBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dan kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan mendapatkan benefid dalam rangka menjalankan roda organisasi. Kita nggak meminta-minta kepada orang apalagi misalnya kita meminta-minta kepada masyarakat atau tidak membebani masyarakat," terang Zainal.

Ia menambahkan, program prioritas yang sudah dijalankan di berbagai daerah adalah mendukung program Makan Bergisi Gratis.

"Harapan kita supaya nanti masyarakat ikut menjadi anggota FBN, karena ini tidak terbatas mengenai agama, suku, dan latar belakang berbeda semua bergabung jadi satu," ujarnya.

Panita pelantikan juga mendaulat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Mayjen TNI Dr. H. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr.Han memaparkan tentang bela negara.

Kepada para pengurus dan anggota FBN, Ia mengajak bersama membangun negara karena sejak dilantik, terpanggil untuk menjadi salah satu garda terdepan pertahanan negara.

"Geopolitik dunia sedang tren. Nanti iplementasi dari bela negara bagaimana kita FBN mengahdapi geopolitik ini dan membaca kondisi dunia. Kita harus membuat strategi apa yang harus dilakukan negara kita," tuturnya.

Ia menegaskan, alangkah naifnya jika satu bangsa tidak paham tentang geopolitik negara sendiri.

"Kita hidup sebagai bagian dari negara lain. Dalam negara ada pemerintahan, masyarakat, dan wilayah. Jadi Itu yang harus kita bela," tandasnya.

FBN harus bersama pemerintah menyiapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sementara itu, Ketua FBN Perwakilan Provinsi DK Jakarta Herri Gunawan Sattar mengatakan, pihaknya siap menjalankan tanggungjawab bela negara bersama jajaran pengurus.

“Perwakilan FBN Jakarta siap berkontribusi aktif menjalankan program strategis ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah,” ujar Herri Gunawan yang akrab disapa Yusran.

Peran Strategis FBN

FBN merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Organisasi ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Ketua Panitia Pelantikan Pengurus FBN Agus Paranrengi mengatakan, kesadaran bela negara sangat penting untuk kita jaga bersama.

"Pelatikan pengurus Forum Bela Negara menyatakan kita siap mengabdi dan berkontribusi bersama dalam pembangunan," ujar Agus saat menyampaikan laporan panitia.

Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Menteri Pertahanan yang diwakili Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI, Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., Perwakilan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Santo Wirawan dan sejumlah tamu dan undangan.

Menariknya turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso SH, Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Direktur Lembaga CMC Ardian Elkana, dan GM LSP Pers Indonesia Meytha Kalalo yang pada kesempatan ini secara pribadi, turut dilantik sebagai pengurus FBN. *****(Hend)

Polres Pasaman Barat Menggelar Syukuran di Hari Bhayangkara Ke-79

By PRO DETEKSI On Rabu, Juli 02, 2025

Hari Bhayangkara Ke-79 Tahun 2025, Polres Pasaman Barat Menggelar Syukuran

Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Setelah pelaksanaan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar acara syukuran di halaman Mako Polres setempat, Selasa (1/7/2025).

Acara itu dihadiri oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, Wakapolres Kompol Chairul Amri Nasution, S.Ik., M.H, Pejabat Utama (PJU) beserta jajaran, Bupati Pasaman Barat Yulianto, Wakil Bupati M. Ihpan, unsur Forkopimda, purnawirawan dan warakawuri Polri dan stakeholder terkait lainnya.

"Mewakili jajaran Polres Pasaman Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025," ujar Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengawali sambutannya.

Menurutnya, acara syukuran ini adalah sebuah momentum atas perjalanan panjang institusi Polri selama melaksanakan tugas dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

"Kami memang belum sempurna, namun akan selalu berupaya berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Pasaman Barat," ungkapnya.

Disebutkan, rangkaian kegiatan sosial yang menyentuh langsung ke tengah masyarakat telah dilaksanakan, hal itu tentunya tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda serta para tokoh hingga seluruh lapisan masyarakat.

"Tanpa kerja sama yang erat, Polres Pasaman barat tidak akan mampu menyukseskan rangkaian kegiatan, termasuk berbagai terobosan dan inovasi positif yang telah dilakukan,” ujarnya.

Dia juga menekankan kepada seluruh jajaran Polres Pasaman Barat untuk senantiasa mawas diri, menjaga loyalitas dan marwah institusi di tengah masyarakat, serta menghindari sifat arogansi, karena pangkat dan jabatan adalah amanah yang bersifat sementara.

"Kita tegaskan kepada seluruh personel untuk tetap menebar kebaikan dan berbaur di tengah masyarakat, agar semakin dicintai dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaian atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-79. Ia berharap Kapolres beserta jajaran terus siap dan sigap dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat.

“Pemerintah Daerah selalu mendukung kegiatan Polres Pasaman Barat, terutama yang berkaitan dengan program kerja, keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan syukuran diisi dengan pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan, penyerahan beasiswa, dan pengumuman pemenang perlombaan, serta makan siang bersama. **** Hmsre/ irz

Pengurus DPP FBN RI Dilantik, Borkat Timbulan Lubis, ST., Dipercaya sebagai Dewan Pakar

By PRO DETEKSI On Rabu, Juli 02, 2025

Borkat Timbulan Lubis, ST Dipercaya sebagai Dewan Pakar DPP FBN RI

JAKARTA, prodeteksi.com ---- Pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) FBN RI (Forum Bela Negara Republik Indonesia) periode 2024 – 2029 resmi dilantik pada Selasa (1/7/2025) di Gedung Graha Zeni Matraman Jakarta.

Borkat Timbulan Lubis, ST., Tokoh dan Pengusaha muda di Jakarta, asal Pasaman Barat dipercaya sebagai Dewan Pakar, pada pelantikan Pengurus DPP FBN RI.

Dalam pelantikan itu, Prof Dr. Ir Zainal Abidin Sahabuddin, M.M., CIQaR., CIQnR., IPM. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat), FBN RI (Forum Bela Negara Republik Indonesia). Kemudian A. Taufik Gumay sebagai Sekretaris Jenderal dan Dra. Heria SS sebagai Bendahara Umum.

Borkat bersama Ketua Umum

Borkat menjelaskan bahwa, FBN RI merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Organisasi ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi ini juga memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Pelantikan Pengurus pusat

Borkat Timbulan Lubis juga menegaskan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan TNI dan POLRI. Melainkan seluruh anak bangsa. " Bela negara bukan hanya angkat senjata, tapi juga membangun ekonomi bangsa yang berkualitas, menciptakan daya saing nasional, menjaga keberagaman dan persatuan," tegasnya.

Pelantikan pengurus DPP FBN RI dihadiri seluruh DPW FBN RI se-Indonesia dan juga dihadiri oleh Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemenhan RI, Laksda TNI Dr. Sri Yanto, ST, M.Si, yang menyampaikan sambutan resmi.

Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pengawas FBN yang juga Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN), Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A,

Borkat Timbulan Lubis

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNHAN, Mayjen TNI Dr. H. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr.Han, juga memberikan pemaparan strategis mengenai geopolitik dan tantangan global.

“ Kita harus memahami kondisi dunia dan menyiapkan strategi bela negara. FBN harus menjadi garda terdepan dalam pertahanan negara, ” tegasnya. **** B/ irz

Wagub Sumbar Resmikan Asrama Baitul Rafki, Sekaligus Serahkan Hibah LKSA di Pasbar

By PRO DETEKSI On Minggu, Juni 29, 2025

Wagub Sumbar Resmikan Asrama Baitul Rafki, Sekaligus Serahkan Hibah LKSA di Pasbar

Talamau, prodeteksi.com ----- Wakil Gubernur (Wagub) Suamatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy resmikanan pemakaian gedung asrama LKSA Baitul Rafki. yang baru siap dibanguan anggaran dana tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan itu Wagub Sumbar didampingi oleh Pj. Sekda Pasbar Doddy San Ismail, Sabtu (28/6) di Yayasan Darun Nafis As Sa’diyah, Tabek Sirah, Talu.

Dalam kegiatan itu, sekaligus dilakuakn penyerahan hibah secara simbolis untuk mendukung operasional sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Pasaman Barat, dengan total hibah senilai Rp2,7 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan permakanan di sembilan lembaga, akses pendidikan untuk satu lembaga, sarana dapur satu lembaga, serta dukungan pengasuhan di satu lembaga.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pembebasan pasung bagi tujuh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pasaman Barat sebagai bagian dari program Stop Pasung.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa bantuan hibah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan anak-anak, khususnya yang berada di bawah naungan LKSA.

"Selain mendukung kebutuhan fisik seperti gedung dan fasilitas, bantuan ini juga mencakup kebutuhan makanan anak-anak. Kami berharap ini menjadi penyemangat mereka untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Terkait pembebasan pasung, Wagub menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam menghentikan praktik pemasungan terhadap ODGJ, demi melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.

"Alhamdulillah, hari ini ada tujuh warga yang berhasil kita bebaskan dari pasung dan langsung kita bawa untuk mendapatkan pengobatan," jelasnya.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap anak-anak di bawah naungan LKSA di Pasbar.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga dukungan dari pemerintah provinsi terus berlanjut di tahun-tahun mendatang untuk mendukung kesejahteraan anak-anak kita,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sumbar, DPRD Pasbar, kepala OPD, serta pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Pasaman Barat. *** dkf/ irz

Terdampak Kemarau, Polres Pasaman Barat Salurkan Air Bersih

By PRO DETEKSI On Minggu, Juni 29, 2025

Terdampak Kemarau, Polres Pasaman Barat Salurkan Air Bersih

Pasaman Barat. Prodeteksi.com --- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Pasaman Barat menggelar kegiatan kemanusiaan dengan menyalurkan air bersih kepada warga yang tinggal di Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (27/6/2025).

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak musim kemarau yang menyebabkan banyak sumur warga mengalami kekeringan.

"Distribusi bantuan air bersih ini adalah salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan. Kami berupaya hadir dan membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, sesuai dengan tema hari Bhayangkara tahun ini Polri Untuk Masyarakat," ujar Kapolres.

Sebagai langkah konkrit, Polres Pasaman Barat mengerahkan mobil AWC (Armoured Water Cannon) serta mendatangkan mobil tangki air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Pasaman Barat. Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 750 kepala keluarga di Jorong Labuah Luruih.

Pj. Wali Nagari Aia Gadang Barat, Khairil Ihwan, menyampaikan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Polri khusunya jajaran Polres Pasaman Barat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan air bersih ini. Kondisi kemarau saat ini menyebabkan warga kami kesulitan air, dan bantuan dari Polres sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang tanggap terhadap kebutuhan sosial, khususnya dalam momen peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini.

Selain Kapolres Pasaman Barat, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Kompol Chairul Amri Nasution, S.Ik., M.H, para pejabat utama Polres Pasaman Barat, Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar, personel Polres Pasaman Barat, serta personel Bhabinkamtibmas Nagari Aia Gadang Aipda Dedi Murdani. ***** Hmsr/ irz

Persiapan Implementasi Pidana Alternatif, Menteri IMIPAS Gelar Kegiatan Sosial Serentak

By PRO DETEKSI On Sabtu, Juni 28, 2025

Persiapan Implementasi Pidana Alternatif, Menteri IMIPAS Gelar Kegiatan Sosial Serentak

Jakarta, prodeteksi.com – Kawasan perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa dipenuhi ratusan Klien Pemasyarakatan yang melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menandai peluncuran ‘Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Kamis (26/6/2025) di Perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku tahun 2026, khususnya terkait pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan.

Aksi Bersih - Bersih ini juga dilaksanakan serentak oleh klien pemasyuarakatan di 94 Bapas seluruh Indonesia.

Menurut Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Klien Bapas seluruh Indonesia hadir untuk bekerja dan berkontribusi secara nyata an sukarela, membersihkan fasilitas umum, membantu masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung.

“Ini bukan hanya simbol kesiapan Pemasyarakatan menyambut implementasi pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana non penjara, ini juga adalah bukti bahwa Pemasyarakatan siap mengambil bagian dalam implementasi KUHP melalui pelaksanaan kerja sosial,” ungkap Menteri Agus Andrianto dalam sambutannya, sekaligus melaunching Aksi Nasional, Klien Bapas Peduli.

Ia juga menegaskan, alternatif pidana bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial. “Kerja sosial ini bukan sekadar kerja sukarela semata, tetapi bentuk penebus kesalahan mereka kepada masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan,” terangnya.

Menteri Agus juga mengungkapkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan siap mengulangi kesuksesan penanganan pidana kasus Anak, dengan dampingan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Penerapan (kebijakan) ini, lanjut Menteri Agus, mengutamakan ketetapan Diversi dan putusan non penjara bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), sejak berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dampak kebijakan ini sejak diberlakukan pada tahun 2012, jumlah hunian Anak di lapas rutan mampu turun drastis, dari yang sebelumnya 7000 an anak menjadi 2000 Anak di LPKA dan Lapas Rutan hingga saat ini.

Ia pun menegaskan kembali bahwa Pemasyarakatan siap mengulangi keberhasilan tersebut pada kasus pidana pelaku Dewasa. “Selain meningkatkan kualitas pelaksanaan pidana, pidana alternatf juga berpotensi besar menurunkan angka overcrowding yang selama ini menjadi permasalahan klasik di lapas rutan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Agus menjelaskan, peran PK Bapas yang sangat kompleks. “PK tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pembimbingan kemasyarakatan, namun juga arsitek yang merancang dan mendesain kembali jembatan reintegrasi. Jembatan yang sempat terputus akibat suatu tindak pidana, dan jembatan itu dibangun kembali dengan semangat gotong royong antara klien, masyarakat, Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah terhadap perbuatan menyimpang yang terabaikan,” urainya.

Pada kesempatan ini, Prof Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga turut hadir, menyampaikan, aksi bersih-bersih oleh Klien Pemasyarakatan adalah sebagai salah contoh pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya.

“Saya sangat exited pada kegiatan bersih-bersih serentak oleh klien Pemasyarakatan. Ke depannya akan ada bentuk pidana alternatif lainnya untuk pidana kerja sosial, dan saat ini sedang disusun rancangan pelaksaan pidana alternatif tersebut,” ungkapnya.

Harkristuti juga menyebutkan bentuk pidana alternatif kerja sosial lain, yang nantinya akan diterapkan, seperti pelayanan di Panti Jombo, Panti sosial, membantu di berbagai lembaga, misalnya sekolah, atau membantu di panti-panti sosial, tempat rehabilitasi .

Ia pun menyebutkan bahwa klien Pemasyarakatan juga dapat memberikan pandangan, motivasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah dilakukan. Ia juga menyampaikan secara langsung kepada Menteri IMIPAS tentang kebutuhan PK baik kualitas dan kuiantitas, dan telah direspon postif oleh Menteri IMIPAS.

Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ diharapkan menjadi momentum dimulainya kontribusi langsung Klien Pemasyarakatan kepada masyarakat melalui Aksi Sosial, yang selanjutnya akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, hingga tiba waktunya pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan.

“Kami seluruh jajaran Pemasyarakatan, sesuai arahan Bapak Menteri IMIPAS siap mendukung penerapan pidana alternatif mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajudikasi,” tegas Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang hadir pada kegiatan ini, seraya menambahkan : “Hal ini makin menegaskan motto ‘Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat.”

Setelah pelaksanaan launching Menteri Agus meninjau dan menyaksikan 150 Klien Pemasyarakatan Jakarta melakukan aksi bersih-bersih lingkungan Perkampungan Budaya Betawi, mulai dari area fasilitas umum, area taman hingga danau yang ada di sana. Aksi serupa juga serentak dilakukan oleh klien Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Klien Pemasyarakatan hanya mencakup orang yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi. Dengan berlakunya KUHP baru, jenis Klien Pemasyarakatan bertambah dengan hadirnya Klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal ini menjadi bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih humanis dan berbasis restorative justice.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Imipas, APH, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta stakeholder terkait lainnya, yang hadir juga sevcara virtual seluruh Kakanwil, Bapas, kepala daerah dan penegak hukum serta stakeholder lainnya di seluruh wilayah. ****** (TiRe)

Masih Semarak Bhayangkara Ke-79, Polres Pasbar Gelar Kegiatan Olahraga Bersama

By PRO DETEKSI On Kamis, Juni 26, 2025

Masih Hari Bhayangkara Ke-79, Polres Pasbar Gelar Kegiatan Olahraga Bersama

Pasaman Barat. prodeteksi.com – Dalam menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Pasaman Barat menggelar kegiatan olahraga bersama, di lapangan apel Mapolres setempat, Kamis (26/6/2025).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik memimpin langsung kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasaman Barat, pejabat utama Polres Pasaman Barat, pengurus Bhayangkari, keluarga besar Polres Pasaman Barat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas dan kebersamaan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam memeriahkan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025 mendatang.

Olahraga bersama ini diawali dengan jalan sehat yang diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan senam sehat dan berbagai kegiatan hiburan kebersamaan, sebagai bentuk perayaan sekaligus mempererat sinergitas antara aparat keamanan dengan masyarakat dan unsur pemerintahan.

Kapolres Pasaman Barat menyebut, kegiatan ini bukan hanya untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga sebagai momentum membangun solidaritas dan kekompakan lintas sektoral.

Dengan digelarnya kegiatan olahraga bersama ini dapat meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara TNI Polri, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

"Semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian ke depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pasaman Barat," kata AKBP Agung.

Lanjutnya, berbagai stand UMKM Bhayangkari Cabang Pasaman Barat juga dihadirkan oleh Polres Pasaman Barat untuk meramaikan kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 Wib pagi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail mengapresiasi kegiatan sinergitas melalui olahraga bersama dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025 yang diselenggarakan Polres Pasaman Barat.

“Luar biasa, ini acara kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 79, semoga kebersamaan ini terus berlanjut untuk menciptakan Kabupaten Pasaman Barat yang tetap kondusif,” ungkap Sekda. **** hmsre/irz

Hari Bhayangkara Ke-79, Kapolres Pasbar Serahkan Kunci Kepada Penerima Bantuan Bedah Rumah

By PRO DETEKSI On Kamis, Juni 26, 2025

Hari Bhayangkara Ke-79, Kapolres Pasbar Serahkan Kunci Kepada Penerima Bantuan Bedah Rumah

Pasaman Barat. Prodeteksi.com -- Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menyerahkan kunci kepada penerima bantuan Bedah Rumah Alia Chandra (48) di Lintang Selatan Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman pada Rabu (25/6/2025).

"Alhamdulillah, proses pengerjaan bedah rumah untuk saudara kita bernama Alia Chandra telah selesai, sehingga bisa ditempati dan menjadi rumah layak huni," ujar Kapolres Pasaman Barat.

Dikatakan, proses pengerjaan rumah berukuran 6x6 meter persegi berjalan dengan lancar di atas tanah seluas 100 meter persegi, yang sebelumnya telah dihibahkan dari salah seorang personel Polres Pasaman Barat Aiptu Hamdi kepada Alia Chandra (penerima bantuan bedah rumah).

"Rumah tersebut, saat ini sudah menjadi tempat tinggal yang layak huni bagi Alia Chandra dan keluarga," ungkapnya.

AKBP Agung menyebut, program bedah rumah hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, pihaknya bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Pasaman Barat, serta mendapat dukungan dari unsur Forkopimca Pasaman.

"Semoga dihari yang bersejarah ini, institusi Polri terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik serta memberikan manfaat yang besar kepada seluruh masyarakat," sebutnya.

Ditambahkan, kepada seluruh personel Polres Pasaman Barat untuk selalu berbuat dan menebar kebaikan di tengah masyarakat seiring dalam melaksanakan tugas.

"Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi orang lain, bantu selagi bisa kita membantu, berikan pelayanan yang terbaik, sehingga kehadiran Polri memberikan manfaat untuk masyarakat," pintanya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, Wakapolres Kompol Chairul Amri Nasution, S.Ik., M.H, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat, Ny. Ina Amri, Kabag SDM Kompol Tarpi Niswar, Kasi Keuangan Ipda Edisal, Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar, personel Polres Pasaman Barat dan Polsek Pasaman, pengurus Bhayangkari serta penerima bantuan bedah rumah dan tokoh masyarakat Batang Toman. **** Hmsresp/ irz

Sambut Hari Bhayangkara Ke-79 Tahun 2025, Polres Pasaman Barat Gelar Bakti Kesehatan

By PRO DETEKSI On Rabu, Juni 25, 2025

Sambut Hari Bhayangkara Ke-79 Tahun 2025, Polres Pasaman Barat Gelar Bakti Kesehatan

Pasaman Barat. Prodeteksi.com -- Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Pasaman Barat, Daerah Sumatera Barat menggelar kegiatan Bakti Kesehatan yang berlangsung pada Rabu (25/6/2025).

Kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025 yang mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat” ini dilaksanakan sejak pagi hari dengan antusias warga yang cukup tinggi.

Bakti Kesehatan tersebut meliputi donor darah dan Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan khitanan massal bagi anak-anak yang kurang mampu, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berdomisili di Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh personel TNI dari Koramil 02/Simpang Empat Kodim 0305/Pasaman, personel Sat Brimobda Sumbar dari Kompi 3 Batalyon B serta ratusan personel Polres Pasaman Barat.

Dalam sambutannya, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat dan juga sebagai ajang mempererat hubungan emosional antara Kepolisian dan masyarakat.

Selain itu, tambah Kapolres, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui kegiatan Bakti Kesehatan ini, kami ingin membantu masyarakat yang membutuhkan serta mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat dengan semangat Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi TNI, Polri serta Masyarakat,” ungkap Kapolres.

Hasil dari kegiatan ini mendapatkan ratusan kantong darah berhasil dikumpulkan, yang nantinya akan disalurkan kepada pasien yang membutuhkan melalui PMI Kabupaten Pasaman Barat, dan sebanyak 60 orang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Poliklinik Polres Pasaman Barat.

Selain itu, sebanyak puluhan orang anak-anak telah menjalani khitanan massal secara gratis yang ditangani langsung oleh tenaga medis professional, selain itu Kapolres Pasaman Barat menyerahkan bingkisan kepada anak-anak yang telah selesai khitanan berupa perlengkapan shalat dan tali asih.

Masyarakat yang hadir tampak menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi kepedulian Polri khususnya Polres Pasaman Barat dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan warga.

Dengan terlaksananya kegiatan Bakti Kesehatan ini, Polres Pasaman Barat berharap momentum Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025 dapat menjadi ajang memperkuat sinergitas dan meningkarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri serta memperkokoh kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Pasaman Barat.**** Hmsrs/ irz

Gugatan Perdata Diajukan Terkait Insiden Kebakaran Kios di Mangga Dua Mall

By PRO DETEKSI On Rabu, Juni 25, 2025

Gugatan Perdata Diajukan Terkait Insiden Kebakaran Kios di Mangga Dua Mall

Jakarta, prodeteksi.com ---- Insiden kebakaran yang terjadi pada sebuah kios yang berlokasi di Lantai 4 Blok A, Mangga Dua Mall, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 Agustus 2024, kini telah menjadi objek sengketa hukum. Pihak Dwi Andriyani Susanti, selaku penyewa kios yang terdampak, telah mengajukan gugatan perdata setelah klaim ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp 632.674.000 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tidak kunjung terealisasi.

Dalam perkara ini, PT Jakarta Sinar Intertrade sebagai Tergugat I dan PT Duta Pertiwi Tbk digugat sebagai Tergugat II, bersama dengan Berman Siahaan sebagai Tergugat III.

Dwi Andriyani Susanti memberi kuasa kepada Hotmaradja B. Nainggolan, SH, Ir. Soegiharto Santoso, SH., dan Cathryna Gabrielle Djoeng, SH serta Vincent Suriadianta, SH., MH dari kantor hukum Mustika Raja Law Office.

Lewat kuasa hukum dari Mustika Raja Law Office, Dwi Andriyani Susanti telah resmi mendaftarkan dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para tergugat dengan perkara No. 706/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst sejak 06 November 2024 silam.

Telah pulah ditetapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari Ketua Majelis Hakim Guse Prayudi, SH., MH., dan masing-masing anggota Majelis Hakim Ledis Meriana Bakara, SH., MH. dan Ign Partha Bhargawa, SH, serta Panitera Pengganti Lydia Merry Baginda, SH, MH.

Terkait dengan perkara ini, Kuasa hukum Penggugat, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. menyampaikan kronologi yang menjadi dasar pengajuan gugatan dimaksud.

Menurutnya, berdasarkan Berita Acara Kejadian Nomor: 009/BA/SOS/SEC KWS Mangga Dua/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, diketahui bahwa insiden kebakaran tersebut diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Berman Siahaan.

Pihak Berman Siahaan diketahui merupakan pelaksana pekerjaan atas Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 00620/TRMCP/SP/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh PT Jakarta Sinar Intertrade, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 010/SPK/GS/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024.

Pada saat kejadian, api muncul di lokasi kebakaran akibat proses pengelasan oxy asetilin yang menembus tembok pembatas antar kios, kemudian mengenai dan merusak aset berharga milik Penggugat, termasuk sejumlah unit laptop, computer persediaan barang-barang dagangan, maupun laptop milik para konsumen Penggugat yang sedang dalam proses perbaikan serta dokumen-dokumen.

Upaya Klarifikasi dan Somasi Tidak Ditindaklanjuti

Pasca insiden kebakaran itu, Dwi Andriyani Susanti mengaku sempat diminta oleh PT Jakarta Sinar Intertrade untuk menyerahkan data barang-barang yang mengalami kerusakan guna proses pengurusan klaim asuransi.

Data tersebut telah diserahkan sejak tanggal 6 September 2024. Namun, hingga saat ini, Ia mengklaim tidak ada tindak lanjut yang memadai. Upaya Dwi Andriyani Susanti untuk melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian sempat dihalangi oleh PT Jakarta Sinar Intertrade, dengan alasan bahwa Berita Acara Kejadian tersebut dianggap telah cukup sebagai pegangan untuk proses ganti rugi.

Selanjutnya, Dwi Andriyani Susanti mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor: 64/MRLO-DAS/IX/2024 tertanggal 20 September 2024, dan disusul dengan Surat Somasi pertama Nomor: 078/MRLO-DAS/X/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 kepada PT Jakarta Sinar Intertrade dan PT Duta Pertiwi Tbk, yang pada intinya menuntut kejelasan perihal tindak lanjut atas klaim asuransi atau pembayaran ganti rugi.

Penolakan Tanggung Jawab oleh PT Jakarta Sinar Intertrade

Menanggapi Somasi tersebut dari pihak Dwi Andriyani Susanti, PT Jakarta Sinar Intertrade melalui suratnya Nomor: 097/Srt-KM2M/X/2024 tertanggal 3 Oktober 2024, menyatakan bahwa pihak Berman Siahaan lah yang secara substansial bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul, sesuai dengan Surat Pernyataan Umum tertanggal 14 Agustus 2024.

PT Jakarta Sinar Intertrade berdalih ganti rugi tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya dan menolak untuk mengganti kerugian dengan alasan bahwa PT Jakarta Sinar Intertrade dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan barang milik Dwi Andriyani Susanti yang berada di dalam kios, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h Perjanjian Sewa Menyewa Kios.

Atas tanggapan tersebut, Dwi Andriyani Susanti kembali mengirimkan Surat Tanggapan dan Somasi ke II dengan Nomor: 079/MRLO-DAS/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024. Dalam surat tersebut, pihak Dwi menegaskan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Berman Siahaan merupakan bagian dari tanggung jawab PT Jakarta Sinar Intertrade.

Terkait dengan penegasan dari pihak Dwi ini, menurut kuasa Hukumnya Soegiharto Santoso, sudah sejalan dengan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara eksplisit menyatakan: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Namun, sayangnya respons dari PT Jakarta Sinar Intertrade melalui Surat Nomor: 101/Srt-KM2M/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 tetap menegaskan tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang milik pihak Dwi, dan menyatakan bahwa Berman Siahaan lah yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut.

Dasar Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum dan Ketiadaan Itikad Baik

Setelah semua upaya tidak menemukan titik terang, Kuasa Hukum Soegiharto Santoso mengatakan, kliennya terpaksa mengajukan gugatan. “Karena para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, kami meminta Pengadilan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” ungkap Kuasa Hukum Penggugat, Soegiharto Santoso, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/6/2025). "

Soegiharto menambahkan bahwa kliennya menuntut agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 632.674.000 secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara Adam Maulana, SH., CPM., selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II saat dikonfirmasi terkait tanggapan atas gugatan tersebut belum memberikan tanggapan.

Sidang selanjutnya akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, secara e-court dengan agenda kesimpulan dari para pihak. ***** (Hend)

DPPKBP3A Kampanyekan Program Unggulan BKKBN di Kecamatan Kinali

By PRO DETEKSI On Selasa, Juni 24, 2025

DPPKBP3A Kampanyekan Program Unggulan BKKBN di Kecamatan Kinali

Kinali, prodeteksi.com --- Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Kirab Bangga Kencana sebagai bagian dari kampanye program-program unggulan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, pada Senin (23/6).

Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dan melibatkan tiga kabupaten sekaligus, yaitu Pasaman Barat, Pasaman, dan Agam. Kegiatan turut ini turut dihadiri Camat Kinali Saparuddin dengan peserta kirab terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKBP3A, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), serta Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari masing-masing kabupaten.

Kepala DPPKBP3A, Anna Rahmadia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menyosialisasikan Quick Win Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Kirab Bangga Kencana ini menjadi momentum penting untuk mengkampanyekan berbagai program prioritas BKKBN kepada masyarakat luas,” ujar Anna.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan di Puskesmas Kinali. Setelah itu, dilanjutkan dengan aksi sosial berupa pemberian bantuan sembako berupa telur dan beras kepada keluarga sasaran dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Dalam kegiatan ini, sejumlah program unggulan BKKBN diperkenalkan. Di antaranya, GENTING, yang mengajak masyarakat menjadi orang tua asuh dalam upaya mencegah stunting pada anak-anak. Selain itu, ada pula Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang berfokus pada penyediaan tempat pengasuhan anak yang aman dan berkualitas.

Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) juga disosialisasikan untuk meningkatkan peran aktif ayah dalam keluarga. Kemudian, Lansia Berdaya (SIDAYA) menjadi program yang mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan lanjut usia melalui berbagai layanan dan kegiatan. Melengkapi itu semua, Super Apps tentang Keluarga diperkenalkan sebagai inovasi digital yang memuat informasi dan layanan terkait keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pengasuhan anak.

“Selamat Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025. Dari keluarga untuk Indonesia,” tutup Anna Rahmadia. **** dk/iz