HEADLINE NEWS

Perubahan APBD Sumbar 2026 Capai Rp 6,61 Triliun, Belanja Pembangunan Diperkuat

By On Minggu, September 06, 2026

 

 Perubahan APBD Sumbar 2026 Capai Rp6,61 Triliun, Belanja Pembangunan Diperkuat



PADANG, prodeteksi.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total pendapatan daerah mencapai Rp6,61 triliun lebih. Seiring dengan meningkatnya kapasitas pendapatan tersebut, belanja daerah juga diarahkan lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Mahyeldi menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD pada 14 Agustus 2026 lalu.
Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang dinamis sepanjang tahun, termasuk kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SiLPA), serta penyesuaian transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Dari sisi ekonomi, Mahyeldi menyebutkan Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,89 persen.
Pertumbuhan tersebut antara lain didorong kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi. Pemerintah pun tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2026 sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan pelaksanaan program serta proyek strategis daerah.
“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.
Sejalan dengan itu, dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp315,84 miliar lebih atau 5,02 persen, dari target awal Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.
Pada sisi belanja, pemerintah mengusulkan peningkatan menjadi Rp6,97 triliun lebih atau naik Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal sebesar Rp6,40 triliun lebih. Salah satu peningkatan paling signifikan terdapat pada belanja modal yang hampir dua kali lipat, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar atau meningkat 99,94 persen.
Peningkatan belanja modal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur serta mendukung percepatan pemulihan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,87 triliun dan belanja transfer sebesar Rp1,13 triliun.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Mahyeldi mengatakan, struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumbar untuk memastikan seluruh komponen anggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Dalam rancangan awal perubahan APBD tersebut, masih terdapat selisih yang perlu diselesaikan melalui pembahasan bersama sehingga struktur APBD pada akhirnya berada dalam posisi berimbang. Pemerintah daerah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap diarahkan pada keberlanjutan pembangunan, pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat Sumbar.
Dengan tren pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan penguatan alokasi belanja pembangunan, Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat pembangunan Sumbar di tengah dinamika fiskal nasional dan daerah. ****hms/ irz

Seorang Penumpang Bus Kecewa, Terpaksa Naik Ojek dari Simpang Empat Menuju Ujung Gading

By On Sabtu, September 05, 2026

 

 


PASAMAN BARAT, prodeteksi.com — Seorang penumpang Bus "M" dari Kota Padang berinisial MR, yang diketahui masih berstatus mahasiswa sekaligus berprofesi sebagai wartawan salah satu media online terbitan Pasbar, mengaku kecewa setelah harus lama menunggu transportasi lanjutan dari Simpang Empat menuju Ujung Gading. 


Bahwa Bus yag ditompanginya hanya sampai Simpag Empat. Dan  akhirnya naik Ojek  menuju Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (5/9/2026).


MR sebelumnya mendapat informasi bahwa dirinya akan dicarikan bus lanjutan setelah tiba di Simpang Empat. Namun, setelah bus yang ditumpanginya tiba di kawasan tersebut, ia mengaku lama menunggu dan belum juga tiba..


MR berangkat dari Kota Padang sekitar pukul 11.00 WIB menggunakan Jet Bus  “M” Pasaman dengan nomor kendaraan BA 79XX SU. Bus tersebut tiba di Simpang Empat sekitar pukul 17.00 WIB.


Simpang Empat diketahui merupakan tujuan akhir bus tersebut. Meski demikian, menurut keterangan MR, sebelumnya dirinya telah mendapat informasi bahwa akan disediakan atau dicarikan kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Ujung Gading.


Setibanya di Simpang Empat, MR mengatakan bahwa sopir menyampaikan telah menghubungi bus lain yang akan membawa dirinya menuju Ujung Gading.


Namun, sudah lama menunggu, bus lanjutan tersebut belum juga datang. Saat meminta nomor kontak atau informasi lebih lanjut mengenai kendaraan yang dimaksud, menurut pengakuannya, sopir menyampaikan bahwa telepon genggamnya sedang tidak aktif atau dalam kondisi mati.


Situasi tersebut membuat MR merasa bingung dan akhirnya karena ada jasa ojek yang menawarkan, maka MR memilih menggunakan jasa ojek untuk melanjutkan perjalanan menuju Ujung Gading.


MR berharap pihak pengelola Bus M Pasaman dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan bagi penumpang yang memiliki tujuan di luar rute akhir bus, khususnya apabila sebelumnya telah ada informasi mengenai kendaraan lanjutan.


Menurutnya, kepastian informasi mengenai transportasi lanjutan penting diberikan kepada penumpang agar tidak mengalami kebingungan, terutama bagi penumpang yang melakukan perjalanan hingga malam hari.


MR juga berharap kejadian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan dan komunikasi kepada penumpang. **** M. Rasian Anwar

 

H. Muhammad Hasbi, Calon Wali Nagari Batahan Tengah Nomor Urut 2, Siap Wujudkan Nagari yang Religius, Adil dan Sejahtera

By On Sabtu, September 05, 2026

 


BATAHAN TENGAH, prodeteksi.com  — H. Muhammad Hasbi, S.Pd.I, calon Wali Nagari Batahan Tengah Kabupaten Pasaman Barat nomor urut 2, menyatakan kesiapannya untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan bagi masyarakat menuju Nagari Batahan Tengah yang lebih maju, mandiri, religius, adil dan sejahtera.


Putra Silayang yang dikenal sebagai salah seorang Dai Nagari di Ranah Batahan tersebut membawa semangat pengabdian dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta tata kelola pemerintahan nagari yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.


Pengalaman lebih dari lima tahun mengabdi sebagai Dai Nagari telah membentuk karakter H. Muhammad Hasbi sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat, mengayomi, mau mendengar aspirasi dan siap bekerja untuk kepentingan masyarakat.


Tidak hanya aktif dalam kegiatan dakwah dan pengabdian masyarakat, H. Muhammad Hasbi,  juga memiliki pengalaman dalam membimbing dan mendampingi umat dalam perjalanan ibadah umrah.


Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diterimanya sebagai Tour Leader Umrah Musim 1447 H dari PT. Cordoba Berkah Mandiri. Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas pengabdian dan kiprahnya yang telah aktif mendampingi serta membawa umat untuk mengikuti ibadah umrah.




Pengalaman sebagai Dai Nagari sekaligus Tour Leader Umrah tersebut semakin memperkuat sosok H. Muhammad Hasbi sebagai figur yang memiliki pengalaman dalam pelayanan dan pembinaan keagamaan.


Dengan mengusung motto “Maju Bersama, Sejahtera Merata”, H. Muhammad Hasbi menegaskan bahwa pembangunan Nagari Batahan Tengah harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.


Baginya, seorang pemimpin bukan hanya dituntut mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kerendahan hati untuk melayani dan mendengarkan masyarakat.


 H. Muhammad Hasbi bersama Istri


“Memimpin bukanlah soal kedudukan, melainkan kerendahan hati untuk melayani,” tulis H. Muhammad Hasbi dalam salah satu unggahannya di media sosial, belum lama ini.


Perkuat Nilai Agama, Adat dan Budaya

Sebagai seorang yang aktif dalam bidang dakwah, H. Muhammad Hasbi memberikan perhatian besar terhadap penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

Menurut visi yang diusungnya, kemajuan nagari tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.

Nilai-nilai adat dan agama akan menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda sekaligus menjaga identitas masyarakat Batahan Tengah di tengah perkembangan zaman.

Ia juga ingin meningkatkan peran pemuda, perempuan dan organisasi kemasyarakatan agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan nagari.

Dorong Ekonomi dan Potensi Lokal

Di bidang ekonomi, H. Muhammad Hasbi berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang dimiliki Nagari Batahan Tengah.




Pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian dan peternakan serta pemanfaatan potensi lokal menjadi bagian dari gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Menurutnya, pembangunan ekonomi harus mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Visi dan Misi H. Muhammad Hasbi

Dalam pencalonannya sebagai Wali Nagari Batahan Tengah, H. Muhammad Hasbi membawa visi:

“Mewujudkan Nagari Batahan Tengah yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya, dan berlandaskan nilai-nilai agama melalui pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia menetapkan sejumlah misi:

  1. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, ramah dan transparan.
  2. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pertanian, peternakan dan potensi lokal.
  3. Melestarikan adat, budaya dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.
  4. Meningkatkan peran pemuda, perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nagari.
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang akuntabel, partisipatif dan bebas dari korupsi.

Dengan pengalaman pengabdian di tengah masyarakat, kiprah dakwah serta pengalaman mendampingi umat dalam perjalanan ibadah umrah, H. Muhammad Hasbi berharap dapat memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin Nagari Batahan Tengah.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun nagari, karena menurutnya kemajuan tidak dapat diwujudkan hanya oleh seorang pemimpin, tetapi membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat.

“Maju Bersama, Sejahtera Merata” menjadi semangat H. Muhammad Hasbi dalam mewujudkan cita-cita membangun Nagari Batahan Tengah yang lebih religius, adil, maju dan sejahtera. *** irz

 


Wali Kota Padang Tinjau Proyek Jalan Pasir Jambak dan Drainase Pasar Tunggul Hitam

By On Jumat, September 04, 2026

 

 Wali Kota Padang Tinjau Proyek Jalan Pasir Jambak dan Drainase Pasar Tunggul Hitam

 

PADANG, prodeteksi.com - Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur jalan dan saluran drainase yang sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang pada Jumat (04/09/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan serta pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.

Lokasi pertama yang dikunjungi Wali Kota Padang adalah pembangunan jalan menuju Pasir Jambak di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah. Selanjutnya, Fadly Amran meninjau pembangunan saluran drainase di Pasar Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.

Menurut Fadly Amran, pembangunan jalan menuju Pasir Jambak memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan wilayah dan aktivitas masyarakat karena dilalui dua objek vital, yakni perguruan tinggi dan objek wisata Pantai Pasir Jambak.

“Kami berharap pembangunan ini dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat dan jangan ada bangunan liar. Selain itu, juga akan ada investasi pengembangan yang dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan objek wisata di kawasan Pasir Jambak,” ujar Fadly.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan bahwa jalan yang dibangun menuju Pasir Jambak memiliki panjang 2,5 kilometer, dengan lebar 5,5 meter serta bahu jalan masing-masing selebar 1 meter. Pembangunan jalan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp9,6 miliar dan nilai kontrak sekitar Rp9,4 miliar.

“Target kami dalam minggu depan jalan pasir jambak ini sudah selesai. Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 95,6 persen, tinggal sekitar 4,4 persen lagi. Saat ini sedang pengecoran bahu jalan, pembuatan marka jalan, Insya Allah, menjelang akhir minggu pekerjaan sudah clear,” ungkap Malvi.

Fadly Amran menambahkan, pembangunan saluran drainase di Pasar Tunggul Hitam merupakan implementasi dari Master Plan Drainase Kota Padang dalam upaya pengendalian banjir. “Kami berharap melalui penataan dan pembangunan saluran drainase ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan genangan dan memperlancar aliran air di sekitaran pasar tunggul hitam ini,” tuturnya.

Malvi Hendri menjelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan saluran drainase baru di Pasar Tunggul Hitam bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar. Pengerjaan drainase tersebut terdiri dari tiga ruas dengan panjang masing-masing 410 meter, 139 meter, dan 45 meter, yang baru dimulai dan ditargetkan selesai pada 9 Desember 2026 mendatang **** hms/ irz

Bantu Warga Kurang Mampu, Pemko Padang Bagikan Seragam Gratis

By On Kamis, September 03, 2026

 

  Bantu Warga Kurang Mampu, Pemko Padang Bagikan Seragam Gratis



PADANG, prodeteksi.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali memberikan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026/2027 melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara pada Rabu (2/9/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bantuan seragam gratis tahun ini tetap diberikan kepada siswa yang masuk kategori desil 1-5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Pemko Padang tahun 2026 ini tetap memberikan seragam gratis bagi murid yang tidak mampu, khususnya yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan kategori MBR untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta," ujar Yopi Krislova.

Ia menyebut, bantuan diperuntukkan bagi siswa kelas I SD/MI dan kelas VII SMP/MTs, baik negeri maupun swasta, di mana masing-masing penerima akan memperoleh enam stel pakaian seragam lengkap yang seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD Kota Padang.

"Enam stel seragam tersebut terdiri dari seragam wajib sekolah, pramuka, batik, olahraga, muslim atau muslimah, serta pakaian basiba dan taluk balango. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari APBD Kota Padang," terangnya.

Mengenai mekanisme pendistribusian, Yopi menerangkan bahwa untuk jenjang SMP/MTs, proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme lelang. Data penerima bantuan berikut ukuran seragam telah tersedia sehingga pendistribusiannya dapat segera dilakukan ke sekolah.

"Khusus SMP/MTs, nama murid penerima sudah ada beserta ukurannya. Secara simbolis bantuan juga sudah diserahkan pada 31 Agustus 2026 dan dalam satu minggu ke depan dilakukan tahap pendistribusian ke sekolah oleh vendor," jelas Yopi.

Sementara itu, untuk bantuan seragam gratis jenjang SD/MI saat ini masih dalam tahap persiapan pendistribusian. Hal ini karena data calon penerima harus dipadupadankan terlebih dahulu dengan data DTSEN dan MBR melalui Dinas Sosial Kota Padang, yang prosesnya baru rampung pada akhir Agustus 2026.

"Khusus baju gratis SD/MI, karena datanya perlu dipadupadankan dengan DTSEN dan MBR di Dinas Sosial, prosesnya baru selesai akhir Agustus ini. Kami berharap seragam yang sudah siap dapat segera didistribusikan secara bertahap kepada penerima dan kami minta masyarakat bersabar," tambahnya.

Selain bantuan seragam gratis, Yopi menegaskan bahwa Pemko Padang juga meniadakan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbayar di sekolah. Sekolah dilarang keras menjual atau memperjualbelikan LKS kepada peserta didik. Sebaliknya, para guru didorong menyusun modul ajar secara mandiri dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia maupun mengembangkan bahan ajar sesuai kreativitas dan kebutuhan pembelajaran.

"Khusus LKS, kita tiadakan dan sekolah dilarang menjualbelikan LKS. Kami berharap guru dapat membuat modul ajar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia maupun melalui kreativitas masing-masing," pungkas Yopi Krislova **** (dkf/ iz)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *