PRO DETEKSI

Polemik Landasan Hukum Pilwana

By PRO DETEKSI On Kamis, Juli 02, 2026

OPINI

Oleh : IMAM JENDRI FH.S.Ag.,M.Si
( Politisi, akademisi dan pemerhati pemerintahan Daerah )

PILWANA serentak se- Pasaman Barat 2026 sudah memasuki tahapan sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan,sesuai dengan peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pilwana yang ditunggu tunggu oleh masyarakat Pasaman Barat yang telah lama menantikan wali nagari yang depenitif semenjak dimekarkan nya pemerintahan nagari dari 19 nagari menjadi 92 nagari depenitif,

Persoalan aturan main baik perda maupun PERBUP masih didalam perdebatan sejumlah kalangan baik oleh ketua DPRD sekaligus ketua DPD partai Golkar, anggota DPRD dari Gerindra sekaligus ketua DPD Gerindra Bpk Erianto SH,ketua Nasdem Guntara, praktisi hukum sekaligus kader Golkar Kasmanedi dan sejumlah tokoh masyarakat masih menjadi perdebatan diruang publik.

Mengingat tahapan Pilwana sudah memasuki tahapan sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan tentu hal ini membutuhkan kearifan kita semua, bagaimana proses yang sudah berjalan tidak terganggu sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Pasaman Barat

Perdebatan tersebut karena perda Pasaman Barat nomor 11 tahun 2018 yang dianggap sudah kadar luasa dengan keluarnya perubahan kedua UU no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu UU no 3 tahun 2024 yang mengatur masa jabatan kepala wali nagari atau desa dari masa 6 tahun menjadi 8 tahun dan PP nomor 16 tahun 2024 tentang pelaksanaan Pilwana atau Pilkades serta Permendagri tentang pemilihan kepala desa atau nagari,

Sesuai peraturan perundang-undangan,jika perda belum dilakukan perubahan sementara pelaksanaan Pilwana sudah memasuki tahapan maka Bupati dalam rangka mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan peraturan Bupati ( PERBUP) tentang pelaksanaan Pilwana tersebut dengan ketentuan azas Alex superior derogat legi inferiori ( aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah) ketika UU desa/ nagari diubah misalnya masa jabatan kepala desa/nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau aturan calon tunggal di sahkan maka ketentuan dalam perda lama yang bertentangan dengan UU terbaru otomatis GUGUR DEMI HUKUM, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Cara seperti tersebut adalah kewenangan Bupati

dengan mengunakan Diskresi dan kewenangan Atributif Bupati atas perintah hukum dengan tujuan pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh di tertunda, hanya karena DPRD lalai melakukan pengawasan dalam penyesuaian perubahan PERDA nomor 11 tahun 2018, dan PERBUP dikeluarkan sebagai diskresi hukum untuk mengisi kekosongan aturan teknis dengan melompati perda yang sudah usang dan harus merujuk langsung pada:

* UU no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU desa

* PP no 16 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemilihan wali nagari atau Pilkades,

* Kemendagri yg berhubungan dengan Pilwana atau Pilkades

Adapun syarat legalitas PERBUP Transisi agar PERBUP tetap sah secara hukum dan tidak digugat di kemudian hari, konsideran dan mengingat dalam PERBUP harus dituliskan secara cermat sebagai berikut:

1. Mencantumkan UU desa terbaru beserta PP turunannya sebagai konsideran utama

2. Tetap mencantumkan perda lama ,namun diberi kausul penegasan pada akhir pasal PERBUP bahwa " ketentuan dalam PERDA yang bertentangan dengan UU no 3 tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku bagi".

Kemudian Bupati mengajukan revisi PERDA secara cepat melalui jalur komulatif terbuka akibat perintah UU ke DPRD, agar harmonisasi hukum dari tingkat pusat hingga ke daerah tetap terjaga dengan baik,

Langkah yang kami sampaikan adalah sebagai Emergency exit dari polemik hukum yang terjadi di Pilwana serentak Pasaman Barat, walaupun revisi perda baru diajukan tahapan Pilwana tetap dilanjutkan sesuai apa yang diatur dalam PERBUP yang mengatur petunjuk teknis pemilihan wali nagari se-pasaman Barat

Berbagi pengalaman kami sebagai ketua komisi A DPRD Pasaman Barat yang membidangi pemerintahan dan hukum, pengajuan revisi PERDA cepat melalui jalur komulatif terbuka demi mengisi dan harmonisasi hukum dapat dilakukan pengusulan dan pengesahan dalam masa waktu 1 Minggu,

Mudah mudahan koordinasi yang baik dengan DPRD maksud dan tujuan hajat demokrasi di pemerintahan nagari dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Aamiin. *****

Pengamat Hukum Sumbar, Arman Syaukat: Jika tak Sejalan dengan Perda, Perbup PILWANA bisa Digugat ke PTUN

By PRO DETEKSI On Kamis, Juli 02, 2026

Perbup No 12 Tahun 2026

Pasaman Barat, prodeteksi.com – Polemik Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) terus menuai sorotan. Kali ini, Pengamat Hukum Sumatera Barat sekaligus advokat senior, Arman Syaukat, SH, menilai Perbup tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila substansinya bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 yang menjadi dasar pembentukannya.

Menurut Arman, Peraturan Bupati merupakan aturan teknis untuk melaksanakan Perda, sehingga tidak boleh mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda.

"Kalau Perbup tidak sesuai dengan Perda, maka pelaksanaan Pilwana berpotensi cacat hukum. Bahkan hasil Pilwana nantinya dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji keabsahannya," ujar Arman saat dimintai tanggapannya, Rabu (1/7/2026).

Arman Syaukat, S.H. adalah seorang pengacara atau advokat senior yang berbasis di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Beliau terdaftar resmi sebagai anggota Perhimpunan Advocat Indonesia.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 11 Tahun 2018 hingga kini masih mengatur sistem pemilihan secara konvensional dan belum mengakomodasi pelaksanaan Pilwana dengan sistem e-Voting. Selain itu, ketentuan mengenai masa jabatan wali nagari dalam Perda tersebut juga masih enam tahun dan belum mengalami perubahan.

Karena itu, menurutnya, apabila Perbup mengatur sistem e-Voting tanpa didahului perubahan Perda, maka terdapat potensi pertentangan norma yang dapat menimbulkan sengketa hukum.

"Perbup tidak boleh membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan Perda. Peraturan Bupati hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Perda, bukan menggantikan ataupun mengubah substansi Perda," tegasnya.

Arman menambahkan, setiap produk hukum pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

"Jika gugatan telah didaftarkan di PTUN, maka legalitas Perbup akan diuji oleh pengadilan. Apabila proses Pilwana tetap dilaksanakan sementara dasar hukumnya masih disengketakan, maka hasil Pilwana juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum," katanya.

Menanggapi pernyataan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menyebut Perbup tersebut mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2026 serta telah melalui harmonisasi di Kementerian Hukum dan fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, Arman menilai hal tersebut harus dibuktikan secara administratif.

"Kalau memang mengacu kepada PP Nomor 16 Tahun 2026 dan sudah melalui harmonisasi maupun fasilitasi, tentu harus ada dokumen pendukung atau berita acara sebagai buktinya," ujarnya.

Menurut Arman, Peraturan Bupati memang dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah, namun tetap tidak boleh mengesampingkan Perda yang masih berlaku.

"Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan jelas. Selama Perda belum diubah, maka Perbup sebagai aturan pelaksana harus tetap selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Perda tersebut," pungkasnya.

Pernyataan Pemkab Pasbar

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, menegaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 telah sah dan proses pembentukannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Perbup sudah sah. Seluruh tahapan dan regulasi dalam pembentukannya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Dodi.

Ia menjelaskan, Perbup tersebut juga telah memperoleh nomor register dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menanggapi anggapan bahwa Perda belum disesuaikan dengan Perbup, Dodi menyebut pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Perbup.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Hukum, Indra Syahputra. Menurutnya, Perbup tersebut telah melalui seluruh mekanisme yang dipersyaratkan, mulai dari proses harmonisasi di Kementerian Hukum hingga fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Indra kembali menegaskan bahwa dasar hukum penyusunan Perbup tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, polemik mengenai dasar hukum pelaksanaan Pilwana di Pasaman Barat diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik hingga terdapat kepastian hukum melalui mekanisme yang berlaku. **** irz

Masuk Top 100 Indonesian Law Firms, Mustika Raja Law Office Perkuat Peran Mitra Strategis

By PRO DETEKSI On Rabu, Juli 01, 2026

Masuk Top 100 Indonesian Law Firms, Mustika Raja Law Office Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Dunia Usaha

Jakarta, prodeteksi.com - Di tengah meningkatnya kompleksitas regulasi, pesatnya transformasi digital, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), serta meningkatnya aktivitas investasi nasional maupun global, kebutuhan dunia usaha terhadap pendampingan hukum yang strategis semakin besar. Firma hukum tidak lagi hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menciptakan kepastian hukum bagi keberlangsungan bisnis.

Komitmen tersebut kembali dibuktikan oleh Mustika Raja Law Office melalui keberhasilannya mempertahankan predikat Top 100 Indonesian Law Firms 2026 pada ajang Hukumonline Top 100 Indonesian Law Firms & Practice Leaders 2026 yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada 19 Juni 2026. Pada ajang yang sama, Mustika Raja Law Office juga meraih pengakuan sebagai Practice Leader di bidang Tax & Customs serta Property/Real Estate.

Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa karena menandai empat tahun berturut-turut, sejak 2023, Mustika Raja Law Office berhasil masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms. Prestasi ini mencerminkan konsistensi firma dalam menjaga profesionalisme, integritas, kualitas layanan, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dunia usaha dan perkembangan hukum.

Keberhasilan ini merupakan buah sinergi tiga pendiri Mustika Raja Law Office, yaitu Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky) sebagai Counsel & Senior Advisor, Vincent Suriadinata, S.H., M.H., CTA, C.Med., CILC sebagai Managing Partner, dan Hotmaraja B. Nainggolan, S.H. sebagai Partner. Ketiganya bersama seluruh tim membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan klien.

Managing Partner Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh klien, mitra bisnis, kolega, dan semua pihak yang telah mempercayakan berbagai persoalan hukumnya kepada Mustika Raja Law Office. Pengakuan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan, dan integritas dalam setiap penugasan," ujarnya.

Menurut Vincent, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, pemanfaatan AI, serta meningkatnya aktivitas investasi menuntut firma hukum untuk tidak hanya memahami aspek yuridis, tetapi juga dinamika bisnis klien. "Solusi hukum yang kami berikan harus mampu menjawab kebutuhan bisnis secara komprehensif. Tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga aplikatif, strategis, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan usaha," jelasnya.

Sementara itu, Partner Mustika Raja Law Office, Hotmaraja B. Nainggolan, menegaskan bahwa kualitas sebuah firma hukum tidak hanya diukur dari keberhasilannya menyelesaikan sengketa, tetapi juga dari kemampuannya membantu klien mencegah munculnya persoalan hukum. "Kami percaya bahwa kepastian hukum dibangun sejak tahap perencanaan. Penyusunan kontrak yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, mitigasi risiko, serta pendampingan hukum yang komprehensif merupakan bagian penting dalam melindungi kepentingan klien sekaligus menciptakan kepastian berusaha," katanya.

Di sisi lain, Counsel & Senior Advisor Mustika Raja Law Office, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh keluarga besar Mustika Raja Law Office. "Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari sinergi seluruh keluarga besar Mustika Raja Law Office. Saya menyampaikan apresiasi kepada Vincent Suriadinata, Hotmaraja B. Nainggolan, seluruh advokat, konsultan hukum, dan tim pendukung yang terus bekerja dengan dedikasi, integritas, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap klien," ungkap Hoky.

Menurut Hoky, peran advokat saat ini telah berkembang menjadi strategic legal partner yang mendampingi dunia usaha sejak tahap perencanaan hingga pengembangan bisnis. "Advokat harus mampu membantu mengidentifikasi risiko hukum, membangun kepatuhan terhadap regulasi, melindungi aset dan Hak Kekayaan Intelektual, menyusun kontrak yang memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Itulah arah pengembangan Mustika Raja Law Office ke depan," tuturnya.

Untuk menjawab tantangan dunia usaha yang semakin dinamis, Mustika Raja Law Office terus memperkuat kompetensinya di berbagai bidang praktik, antara lain litigasi dan penyelesaian sengketa, hukum korporasi dan komersial, investasi, merger dan akuisisi, ketenagakerjaan, perpajakan dan kepabeanan, pertanahan dan properti, kepailitan dan PKPU, perbankan dan pembiayaan, arbitrase, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, serta Hak Kekayaan Intelektual.

Selain itu, firma juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya kerja kolaboratif, memanfaatkan legal technology, serta memperluas jejaring profesional. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada layanan hukum preventif melalui mitigasi risiko, kepatuhan regulasi, dan pendampingan hukum yang komprehensif.

Bagi Mustika Raja Law Office, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari komitmen untuk terus memberikan layanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada solusi. Pengakuan sebagai Top 100 Indonesian Law Firms selama empat tahun berturut-turut serta Practice Leader di bidang Tax & Customs dan Property/Real Estate menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

Dengan mengusung motto "Your Trusted Partner for Legal Services", Mustika Raja Law Office berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di era bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. *** (Hndr)

Perbup E-Voting Pilwana Tuai Masukan, Sekdakap Pasbar Tegaskan Aturan Sudah Sah

By PRO DETEKSI On Rabu, Juli 01, 2026

Sekdakab Pasaman Barat

PASAMAN BARAT, prodeteksi.com – Sejumlah tokoh masyarakat Pasaman Barat, ketua dan anggota DPRD, serta praktisi hukum menyampaikan masukan terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) dengan sistem e-voting. Mereka menilai dasar hukum pelaksanaannya perlu diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang akan disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Menurut mereka, Perda No 11 Tahun 2018 tentang Pilwana di Pasbar yang menjadi dasar pelaksanaan Pilwana 2026 hingga kini belum direvisi, sementara Perbup Nomor 12 Tahun 2026 telah diterbitkan. Karena itu, mereka menyarankan agar Perbup tersebut dikaji kembali dan dibahas bersama DPRD.

Menanggapi masukan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, menegaskan bahwa Perbup Nomor 12 Tahun 2026 telah sah dan proses pembentukannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal itu disampaikannya Selasa (30/6/2026) kepada media ini ketika dihubugi.

"Perbup sudah sah. Seluruh tahapan dan regulasi dalam pembentukannya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," tegas Dodi.

Ia menjelaskan, Perbup tersebut juga telah memperoleh nomor register dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Bahkan Perbup tersebut sudah mendapatkan register dari Biro Hukum Provinsi, dan dokumennya sudah ada," ujarnya.

Terkait anggapan bahwa Perda belum disesuaikan dengan Perbup, Dodi mengatakan pemerintah mengacu pada regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat, termasuk Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya.

"Untuk hal-hal teknis yang berkaitan dengan regulasi, silakan didiskusikan dengan Kabag Hukum," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Indra Syahputra, mengatakan pihaknya bukan pengambil kebijakan sehingga tidak berwenang menyampaikan sikap resmi pemerintah daerah.

"Bagian Hukum bukan pengambil kebijakan untuk menyatakan sikap pemerintah," tegasnya.

Meski demikian, Indra menjelaskan bahwa proses pembentukan Perbup telah mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari harmonisasi di Kementerian Hukum hingga fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ia kembali menegaskan bahwa dasar hukum Perbup tersebut bukan Peraturan Daerah, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

"Dalam penyusunannya, Perbup ini mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2026, " jelasnya. **** irz

DR. Zawil Huda, SH, SPd, MA : Terkait Perbup, Mari Renung Sejenak dan Duduk Bersama DPRD

By PRO DETEKSI On Selasa, Juni 30, 2026

DR. Zawil Huda, SH, SPd, MA

Pasaman Barat, prodeteksi.com – Tokoh masyarakat Pasaman Barat yang juga pemerhati hukum, Dr. Zawil Huda, SH, S.Pd.I, MA, mengajak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana).

Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya tidak terburu-buru melanjutkan tahapan Pilwana sebelum memastikan seluruh dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya benar-benar kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Terkait Perbup ini, ayo renung sejenak. Lakukan introspeksi secara kolektif dan ilmiah. Konsultasikan dengan DPRD Pasaman Barat serta libatkan para ahli agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," kata Zawil, Selasa (30/6/2026)

Ia menilai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 hingga saat ini belum direvisi menyesuaikan regulasi terbaru, sementara Perbup sebagai aturan pelaksana telah lebih dahulu diterbitkan.

"Menurut saya, seharusnya Perda terlebih dahulu disesuaikan, baru kemudian diterbitkan Perbup. Dasar hukum merupakan pondasi dalam menjalankan sebuah kebijakan pemerintah," ujarnya.

Mantan pengurus salah satu LSM yang juga dikenal sebagai mubalig tersebut mengingatkan bahwa apabila Perbup diterapkan tanpa didukung dasar hukum yang kuat, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut dapat menjadi objek gugatan di kemudian hari.

"Kalau Perbup berjalan tanpa Perda yang telah disesuaikan, suatu saat bisa saja digugat oleh pihak yang memahami aspek hukumnya," tegasnya.

Zawil juga menyoroti anggaran pelaksanaan Pilwana yang mencapai sekitar Rp7 miliar. Ia berharap seluruh proses penyelenggaraan Pilwana memiliki kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan terhadap penggunaan anggaran negara.

"Saya khawatir jika dasar hukumnya dipersoalkan, maka pelaksanaan dan penggunaan anggarannya juga dapat menimbulkan masalah hukum," katanya.

Menanggapi penjelasan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menyatakan Perbup tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah terbaru, telah melalui harmonisasi di Kementerian Hukum, difasilitasi Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, Zawil berpendapat bahwa hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian melalui mekanisme hukum.

"Kalau memang ada pihak yang merasa dasar hukumnya belum tepat, aturan itu tetap dapat diuji di pengadilan. Negara telah menyediakan jalur hukum bagi masyarakat untuk menguji suatu peraturan," ujarnya.

Sebagai solusi, Zawil mengusulkan agar pemerintah daerah menunda sementara seluruh tahapan Pilwana, kemudian membahas persoalan tersebut bersama DPRD Pasaman Barat dan para ahli hukum agar diperoleh kepastian hukum sebelum pelaksanaan dilanjutkan.

"Mari kita renung sejenak. Duduk bersama DPRD, dengarkan pandangan para ahli, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pungkasnya. **** irz