OPINI
 |
Oleh: Dr. Ikhwanri, M.Pd
(Dosen IAI Yaptip Chadjah Ismail) |
DAMPAK dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin atau yang dikenal dengan sebutan
"PETI" di Kabupaten Pasaman Barat telah menjadi perhatian serius
berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan daerah akibat
hilangnya potensi pendapatan, tetapi juga meninggalkan dampak kerusakan lingkungan
yang mengkhawatirkan. Mulai dari kerusakan struktur lahan, pencemaran parah
pada aliran sungai, hingga meningkatnya risiko bencana longsor dan banjir yang
mengancam keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat.
Di sisi lain,
keberadaan aktivitas ini tidak dapat dipisahkan dari realitas ekonomi
masyarakat setempat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor
pertambangan. Oleh karena itu, pendekatan represif atau penindakan semata tidak
akan mampu menyelesaikan akar permasalahan. Langkah yang paling mendesak dan
tepat dilakukan adalah mempercepat proses legalitas pertambangan rakyat, agar
kegiatan ini dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat yang
berkelanjutan bagi semua pihak.
Pertambangan
tanpa izin di wilayah ini berkembang pesat karena didorong oleh kekayaan
kandungan mineral yang melimpah serta tingginya permintaan pasar. Namun,
pertumbuhan tersebut terhambat oleh prosedur perizinan yang selama ini dianggap
terlalu rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu lama. Bagi masyarakat lokal,
pertambangan menjadi pilihan utama sumber penghasilan yang sulit ditolak,
terutama ketika opsi mata pencaharian alternatif masih sangat terbatas.
Sayangnya,
tanpa payung hukum dan tata kelola yang jelas, aktivitas ini berjalan secara
liar. Tidak ada kajian kelayakan lingkungan yang memadai, standar keselamatan
kerja yang diabaikan, serta tidak adanya kewajiban pemulihan lahan setelah
kegiatan tambang selesai. Akibatnya, sungai menjadi keruh dan tercemar limbah,
struktur tanah menjadi labil, serta ekosistem hutan dan lahan pertanian
mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki. Lebih dari itu, negara dan daerah
turut kehilangan potensi penerimaan dari pajak dan retribusi yang seharusnya
dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas
hidup warga.
Legalitas
pertambangan rakyat bukan sekadar soal memberikan izin tertulis, melainkan
upaya strategis untuk menata ulang aktivitas tersebut agar selaras dengan
aturan perundang-undangan, menjamin keselamatan pelaku, serta tetap ramah terhadap
lingkungan. Dengan mempercepat proses legalisasi, setidaknya terdapat empat
manfaat strategis yang dapat diperoleh.
Pertama,
terciptanya sistem pengendalian dan pengawasan yang jelas. Aktivitas yang
terdaftar secara resmi akan lebih mudah dipantau oleh pemerintah daerah dan
instansi terkait, sehingga potensi pelanggaran lingkungan maupun penyimpangan
operasional dapat dicegah atau ditindak secara tegas. Kedua, memberikan
perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penambang rakyat mendapatkan kepastian berusaha,
akses terhadap pembinaan teknis, pelatihan keselamatan kerja, serta kesempatan
mengelola usaha dengan prinsip keberlanjutan.
Ketiga,
optimalisasi pendapatan daerah dapat terwujud. Izin yang sah berarti kewajiban
membayar pajak dan retribusi dipenuhi, yang pada akhirnya akan kembali
dinikmati masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum, peningkatan layanan
pendidikan, dan kesehatan. Terakhir, mendukung upaya pemulihan serta
pelestarian lingkungan. Setiap pemegang izin diwajibkan menyusun rencana
reklamasi dan pascatambang, sehingga kerusakan alam dapat diminimalkan dan
lahan dapat dikembalikan fungsinya atau dialihkan menjadi lahan produktif
lainnya.
Agar
percepatan legalitas ini berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas
di atas kertas, diperlukan langkah-langkah terpadu yang melibatkan pemerintah
daerah, instansi teknis, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat perlu segera menyederhanakan dan mendigitalkan prosedur
perizinan. Hal ini dapat dilakukan dengan merampingkan alur birokrasi yang
tidak perlu serta memaksimalkan penggunaan sistem daring, sehingga proses
pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan izin menjadi lebih cepat, transparan,
dan mudah diakses oleh warga.
Selain itu,
sosialisasi dan pendampingan langsung di lapangan menjadi kebutuhan mendesak.
Masih banyak penambang rakyat yang belum memahami persyaratan administrasi
maupun manfaat jangka panjang dari legalitas. Oleh sebab itu, dinas terkait
harus turun ke lokasi, memberikan penyuluhan yang komprehensif, serta
mendampingi kelompok masyarakat dalam menyusun dokumen persyaratan mulai dari
identitas kelompok usaha, pemetaan wilayah, hingga
penyusunan rencana pengelolaan lingkungan.
Pemerintah
juga harus segera memetakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
secara tegas dan jelas. Zona khusus ini diperuntukkan bagi kegiatan
pertambangan rakyat sekaligus dipisahkan dari kawasan lindung, lahan pertanian
yang produktif, serta pemukiman warga. Langkah ini penting agar aktivitas berjalan
tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan tetap menjaga kelestarian
lingkungan.
Tidak kalah
pentingnya adalah pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberdayaan ekonomi secara
berkelanjutan. Setelah mendapatkan izin resmi, penambang perlu terus dibekali
pengetahuan mengenai metode penambangan yang aman, efisien, dan ramah
lingkungan. Dukungan juga harus diberikan dalam bentuk akses permodalan,
pengenalan teknologi sederhana yang ramah lingkungan, serta fasilitasi
kemitraan dengan pihak terkait guna meningkatkan nilai tambah hasil tambang dan
kesejahteraan pelaku usaha.
Di samping
membuka pintu legalitas, penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan harus
tetap dijalankan secara konsisten terhadap aktivitas yang tetap beroperasi
tanpa izin atau melanggar ketentuan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk
menciptakan rasa keadilan bagi mereka yang sudah taat aturan, sekaligus
melindungi kekayaan alam dari kerusakan yang lebih parah dan permanen.
Maraknya
pertambangan tanpa izin di Pasaman Barat merupakan tantangan nyata yang
menuntut solusi seimbang: menekan laju kerusakan lingkungan tanpa mengabaikan
kebutuhan ekonomi masyarakat. Percepatan legalitas pertambangan rakyat adalah
jalan tengah yang paling tepat untuk mengubah aktivitas yang liar menjadi usaha
yang tertib, produktif, dan bertanggung jawab.
Dengan
komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan penuh dari masyarakat, serta
sinergi yang baik antarinstansi, potensi kekayaan alam Pasaman Barat dapat
dikelola secara berkelanjutan. Hasilnya, alam tetap terjaga, ekonomi masyarakat
meningkat, dan manfaat maksimal dapat dirasakan oleh warga saat ini tanpa
mengorbankan hak dan kebutuhan generasi mendatang. Semoga. *****
%20-%20Copy.jpeg)
