HEADLINE NEWS

Syamsul Bahri: Pemkab Pasbar dan DPRD Perlu Prioritaskan Pembangunan ke Rura Patontang

By On Minggu, Mei 17, 2026

 




 SYAMSUL BAHRI

Pasaman Baratm prodeteksi.com ---- Tokoh masyarakat Pasaman Barat asal Koto Balingka yang juga mantan anggota DPRD Sumbar, Syamsul Bahri, menilai pemerintah daerah maupun DPRD Pasaman Barat perlu mengarahkan pembangunan ke wilayah Rura Patontang.

Menurutnya, pembangunan akses ke daerah tersebut hanya membutuhkan keberpihakan dan kemauan dari pemerintah untuk merealisasikannya.

“Ini hanya tentang keberpihakan. Jika sudah ada keinginan untuk membangun ke sana, pasti bisa dicarikan anggarannya,” ungkap Syamsul Bahri.

Ia menilai anggaran yang dibutuhkan untuk membuka akses jalan ke Rura Patontang sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

“Ini hanya tentang keberpihakan, masa iya anggaran sedikit itu ndak mampu,” ujarnya.

Meski tidak merinci angka pasti anggaran yang dimaksud, namun berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk membuat akses jalan agar dapat dilalui mobil dengan lancar menuju Rura Patontang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar. Anggaran tersebut disebut sudah termasuk pembangunan jembatan .

Syamsul Bahri juga menyebutkan pembangunan tersebut tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBD Pasaman Barat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bisa ikut membantu pembangunan akses ke daerah itu.

“Pasbar dan Pemprov bisa membangunnya. Maka perlu komunikasi dan lobi,” katanya.

Ia berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar masyarakat di Rura Patontang dapat menikmati akses jalan yang lebih layak demi mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. **** irz

Irhamni Masih DIrawat di RSUD Simpang Empat, Bayinya yang Sudah Meninggal Telah Dimakamkan

By On Jumat, Mei 15, 2026

 

 Irhamni Masih DIrawat di RSUD Simpang Empat 


Pasaman Barat, prodeteksi.com — Bayi yang dilahirkan oleh Irhamni (38), ibu hamil asal Jorong Rura Patontang, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, dilaporkan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Pasaman Barat di Simpang Empat, Kamis (14/5/2026). Dan telah dimakamkan Jumat siang di Rura Patontang.


Sebelumnya, Irhamni diketahui harus ditandu warga sejauh sekitar 3 kilometer akibat buruknya akses jalan menuju kampung mereka. Setelah berhasil dibawa ke Puskesmas Parit, ia melahirkan bayinya. Namun karena sang bayi mengalami asfiksia berat atau gangguan pernapasan serius, bayi tersebut kemudian dirujuk ke RSUD Simpang Empat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.



 Telah Dimakamkan


Namun nyawa bayi tersebut akhirnya tidak tertolong.

Karena bayi meninggal dunia di RSUD, pihak rumah sakit kemudian mengantarkan jenazah bayi itu ke Puskesmas Parit pada Kamis malam.

Menurut Saluddin, sekitar pukul 00.00 WIB, warga dari Rura Patontang datang menjemput jenazah bayi tersebut ke Puskesmas Parit. Jenazah kemudian langsung dibawa kembali ke kampung halaman dan tiba di Rura Patontang sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.

Pada Jumat pagi (15/5/2026), bayi tersebut dimakamkan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, hingga kini Irhamni masih menjalani perawatan di RSUD Simpang Empat. Warga berharap kondisi ibu bayi tersebut segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya di kampung.

Peristiwa duka ini kembali memunculkan desakan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar segera membangun akses jalan yang layak menuju Rura Patontang.

Warga menilai kejadian serupa sudah terlalu sering terjadi akibat sulitnya akses transportasi menuju fasilitas kesehatan.

“Kami berharap pemerintah segera membangun jalan yang layak agar masyarakat bisa cepat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Saluddin,  salah seorang warga.

Masyarakat menilai buruknya infrastruktur di wilayah terpencil tersebut telah membuat warga harus mempertaruhkan keselamatan saat membutuhkan layanan darurat, terutama bagi ibu hamil, anak-anak, dan warga sakit. ****  irz

Moratorium Bupati Pasbar Tunda Pelantikan Kepala Jorong di Batahan Utara

By On Jumat, Mei 15, 2026

 

 Regenerasi 7 Jorong di Batahan Utara Ditunda, Terkendala Moratorium Jelang Pilwana 2026


Pasaman Barat, prodeteksi.com — Proses pelantikan dan pergantian kepala jorong di Nagari Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan terpaksa ditunda menyusul keluarnya surat moratorium dari Bupati Pasaman Barat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari menjelang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) 2026.

Wali Nagari Batahan Utara, Sahyunan, menyebutkan bahwa proses pergantian di sejumlah jorong yang sebelumnya sedang berjalan tidak bisa dilanjutkan karena adanya Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 400.10.3.2/354/DPMN/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang penundaan pemberian persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.

“Walaupun saat ini di Nagari Batahan Utara sedang berjalan proses pergantian kepala jorong, namun ditunda dulu sesuai arahan Pak Bupati dan Wakil Bupati Pasbar yang kami temui kemarin,” kata Sahyunan, Kamis (14/5/2026).




Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh camat, wali nagari, dan ketua Bamus se-Pasaman Barat itu, Bupati menegaskan bahwa moratorium dilakukan untuk memastikan tahapan Pemilihan Wali Nagari 2026 berjalan sesuai ketentuan.

Isi surat tersebut antara lain menyebutkan bahwa persetujuan bupati terhadap hasil penjaringan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat nagari, termasuk persetujuan pemberhentian perangkat nagari, ditunda sampai tahapan Pilwana selesai.

Selain itu, seluruh proses penjaringan, penyaringan, hingga permohonan persetujuan pemberhentian perangkat nagari juga ikut dihentikan sementara.

Akibat kebijakan tersebut, proses pergantian 6 kepala jorong dan pemberhentian Kepala Jorong Sawah Mudik yang sebelumnya sedang diproses di Kantor Camat Ranah Batahan kini terpaksa dihentikan sementara.


 Sahyunan, Pj. Wali Nagari Batahan Utara


Menurut Sahyunan, untuk mengisi kekosongan jabatan sementara waktu, posisi kepala jorong akan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) dari perangkat nagari yang ada.

Namun untuk Jorong Sawah Mudik atau Sabajulu, kepala jorong lama masih tetap menjalankan tugas karena proses pergantiannya belum sampai pada tahap final.

Ia menjelaskan, pergantian di Sawah Mudik tidak berjalan bersamaan dengan enam jorong lainnya karena sebelumnya belum ada pengaduan masyarakat yang masuk secara resmi ke wali nagari.

“Ketika proses rekrutmen enam jorong berjalan, Sawah Mudik belum merespons arahan wali nagari karena belum ada pengaduan masyarakat. Surat pengaduannya baru masuk beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Sementara itu, proses pergantian enam jorong lainnya sebenarnya sudah hampir rampung. Berkas usulan pengangkatan kepala jorong baru disebut telah masuk ke meja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, Sekda, hingga Bupati sebelum akhirnya tertahan akibat moratorium tersebut.

Adapun daftar Plt Kepala Jorong yang akan menjalankan tugas sementara di Nagari Batahan Utara untuk 6 jorong yakni:

  • Plt Jorong Tanjung Larangan: Sekna (Sophan)
  • Plt Jorong Taming Tonga: Kasi Kesra Ahmad Rafki
  • Plt Jorong Taming Julu: Kaur Keuangan Herda Selfina
  • Plt Jorong Silayang Julu: Kasi Kesra Ahmad Rafki
  • Plt Jorong Paraman Sawah: Kaur Umum Siti Aisyah
  • Plt Jorong Sigantang: Kasi Pemerintahan Yuhafiza

Kebijakan moratorium ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah proses pergantian perangkat nagari lainnya di Pasaman Barat hingga seluruh tahapan Pilwana 2026 selesai dilaksanakan. ***** irz

Tokoh Rura Patontang Kritik Akses Jalan: “Mana Keadilan Pembangunan buat Kampung Kami?”

By On Jumat, Mei 15, 2026

 

 

 Tokoh Rura Patontang Kritik Keras Akses Jalan: “Jangan Tunggu Korban Berikutnya”

Pasaman Barat, prodeteksi.com — Peristiwa seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 3 kilometer dari Jorong Rura Patontang, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka kembali memicu kritik tajam terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman Pasaman Barat.

Tokoh masyarakat asal Rura Patontang yang kini merantau  di Jakarta, Martondi Lubis, SH, MKn, menilai persoalan yang dialami warga bukan lagi sekadar keterbatasan pembangunan, tetapi sudah menyangkut keselamatan nyawa manusia.

“Ketika seorang bayi meninggal atau terlambat mendapatkan akses kesehatan karena jalan rusak, maka yang gagal bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga rasa keadilan sosial kita,” ujarnya, Jumat.

Menurutnya, pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat seharusnya menjadikan wilayah seperti Rura Patontang sebagai prioritas darurat kemanusiaan, bukan baru bergerak setelah persoalan ramai di media sosial.


 Peristiwa seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 3 kilometer dari Jorong Rura Patontang,



“Jangan menunggu viral lalu sibuk memberi klarifikasi. Ukuran keberhasilan pembangunan itu bukan megahnya proyek di pusat kota, tetapi apakah masyarakat di pelosok masih harus bertaruh nyawa hanya untuk mencapai puskesmas,” katanya.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi memandang Rura Patontang sebagai wilayah pinggiran yang hanya dikunjungi saat terjadi musibah atau agenda seremonial.

“Yang paling mendesak itu membuka akses jalan yang benar-benar bisa dilalui ambulans, bukan tambal sulam musiman,” tegasnya.

Selain infrastruktur jalan, Martondi juga menyoroti pentingnya kehadiran tenaga kesehatan yang menetap di wilayah terpencil agar masyarakat tidak selalu menghadapi keterlambatan penanganan medis.

“Pemerintah harus memastikan layanan darurat bisa diakses cepat oleh masyarakat. Karena yang dialami warga Rura Patontang ini bukan sekadar ketertinggalan pembangunan, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia,” ungkapnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu jatuhnya korban berikutnya sebelum mengambil langkah nyata.

“Jangan tunggu ada korban berikutnya baru semua turun ke lokasi dan sibuk klarifikasi,” katanya lagi.

Saat ditanya mengenai keterbatasan anggaran daerah, Martondi mengaku tidak ingin masuk terlalu jauh ke persoalan teknis. Namun ia memberikan analogi sederhana tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

“Kalau anak kita sakit atau kelaparan sementara kita tidak punya uang, orang tua yang bertanggung jawab pasti akan berusaha sekuat tenaga. Begitu juga pemerintah terhadap rakyatnya,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa aksi demonstrasi pun persoalan jalan di Rura Patontang kini sudah menjadi perhatian publik karena ramai diperbincangkan di media dan media sosial.

“Saya yakin pemerintah daerah sudah mengetahui kejadian ini. Sekarang kita tunggu saja apa reaksinya,” tutupnya. *** irz

Terkait Peristiwa Rurapatontang, Radid Akbar Usulkan Program "Rumah Singgah" Ibu Hamil

By On Jumat, Mei 15, 2026

 

 Terkait Peristiwa Rurapatontang, Radid Akbar  Usulkan "Rumah Singgah" Ibu Hamil di Pusat Kota Sebagai Solusi Darurat Infrastruktur



PASAMAN BARAT, prodeteksi.com  — Salah seorang pemerhat sosial Pasaman Barat, Radid Akbar, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi yang menimpa seorang ibu hamil asal Jorong Rura Patontang yang harus berjuang melalui medan berat demi mendapatkan pelayanan medis, hingga akhirnya sang anak meninggal dunia di RSUD.

“Innalillahi wainnailaihi raji'uun. Kami sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara kita dari Rura Patontang. Sangat disayangkan jika risiko kesehatan yang membesar justru disebabkan oleh minimnya infrastruktur dan fasilitas,” ungkap Radid saat memberikan tanggapannya, Jumat (15/5/2026).


Radid menyoroti aspek medis terkait keterlambatan penanganan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, setelah pasien mengalami pecah ketuban lalu kemudian ditandu dan dibawa ambulance  menuju Puskesmas Parit memakan waktu yang lama.


“Pecah ketuban adalah hal alami, namun jika terlalu lama baru mendapatkan pertolongan medis, risikonya akan meningkat secara drastis bagi ibu maupun janin. Dalam kasus ini, jeda waktu evakuasi yang lama menjadi faktor risiko yang sangat besar,” jelasnya.


Menyadari bahwa perbaikan infrastruktur jalan seringkali membutuhkan waktu dan anggaran yang besar, Radid memberikan saran konkret kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai langkah mitigasi jangka pendek.


Jika pembangunan jalan masih memakan waktu lama atau program penempatan dokter spesialis ke pelosok dirasa rumit, ia menyarankan pemerintah menyediakan tempat akomodasi atau rumah singgah bagi ibu hamil di pusat kota atau dekat fasilitas kesehatan utama.


“Pemerintah bisa menyediakan tempat khusus bagi para ibu hamil yang sudah mendekati Hari Perkiraan Lahir (HPL). Berdasarkan rekomendasi dari bidan desa, mereka yang berasal dari wilayah dengan akses sulit seperti Rura Patontang diprioritaskan untuk menginap di sana agar saat waktu melahirkan tiba, mereka sudah dekat dengan fasilitas medis yang lengkap,” saran Radid.

Sebagai warga Simpang Empat, Radid berharap kejadian memilukan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa urusan kesehatan masyarakat tidak boleh dikompromi oleh buruknya infrastruktur.

“Harapan kita jangan sampai peristiwa ini terulang lagi. Masalah kesehatan tidak boleh diperburuk oleh minimnya fasilitas. Menyediakan akses dan pelayanan kesehatan yang cepat adalah tugas utama pemerintah untuk melayani masyarakatnya,” tutupnya. **** irz

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *