.png "Dr. Maneger Nasution: Jalan ke Rura Patontang Seharusnya Sudah Dibangun Sejak Dulu")
Dr. Maneger Nasution: Jalan ke Rura Patontang Seharusnya Sudah Dibangun Sejak Dulu
On Senin, Juni 01, 2026
.png) |
| Dr. Maneger Nasution, S.Ag, M.A, M.H |
Pasaman Barat, prodeteksi.com – Dukungan terhadap percepatan pembangunan akses jalan menuju Jorong Rura Patontang terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari putra daerah yang telah sukses berkiprah di tingkat nasional. Salah satunya datang dari Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H, tokoh kelahiran Rura Patontang tahun 1968 yang saat ini dipercaya sebagai salah satu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
Saat dimintai tanggapan mengenai rencana pembangunan jalan menuju kampung halamannya, Senin 1 Juni lewat phonselnya, Dr. Maneger menyampaikan harapannya agar pembangunan tersebut dapat segera terealisasi dan berjalan dengan baik.
“Masukan sudah banyak diberikan. Semoga kali ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menyuarakan pentingnya pembangunan akses jalan menuju Rura Patontang.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan, ia mengaku telah menyampaikan persoalan keterisolasian wilayah tersebut sejak tahun 2012.
“Mestinya jalan itu sudah dibangun dari dulu. Saya sudah berbicara mengenai kondisi jalan ke sana sejak tahun 2012,” katanya.
Dr. Maneger menilai kondisi yang dialami masyarakat Rura Patontang saat ini menjadi sebuah ironi di tengah berbagai kemajuan yang sedang digaungkan pemerintah. Di satu sisi, negara berbicara tentang transformasi digital, kecerdasan buatan, modernisasi layanan publik, hingga penguatan sistem kesehatan. Namun di sisi lain, masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses jalan memadai untuk kendaraan roda empat.
Menurutnya, keterbatasan akses tersebut bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak.
Ia menegaskan bahwa negara sebenarnya telah mengetahui kondisi keterisolasian yang dialami masyarakat di wilayah tersebut. Namun hingga kini, solusi yang konkret dan berkelanjutan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga.
“Yang paling memprihatinkan adalah ketika persoalan ini sudah diketahui selama bertahun-tahun, tetapi belum mampu diselesaikan secara tuntas. Padahal akses jalan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Maneger menekankan bahwa jalan rusak atau jalan yang belum terbangun bukan sekadar masalah infrastruktur fisik. Menurutnya, kondisi tersebut juga mencerminkan lambannya keberpihakan pembangunan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Jalan yang tidak pernah selesai dibangun adalah simbol dari lemahnya prioritas pembangunan, kurangnya keberpihakan anggaran, dan menurunnya sensitivitas birokrasi terhadap kebutuhan warga di wilayah pinggiran,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan jalan menuju Rura Patontang dapat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya membuka keterisolasian, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Bagi Dr. Maneger, pembangunan akses jalan bukan hanya soal membuka jalur transportasi, melainkan juga membuka harapan baru bagi masyarakat agar dapat menikmati hasil pembangunan secara lebih adil dan merata, sebagaimana warga di daerah lain di Indonesia. *** irz
.png)
