Terkait Insentif Dokter Spesialis, Kepala Dinas Kesehatan: Baru Tahap Penyusunann Regulasi Belum Ada Membahas Nilai

By PRO DETEKSI On Jumat, Juni 05, 2026

dr. Gina Alecia, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat

Pasaman Barat, prodeteksi.com – Para dokter spesialis yang bertugas di RSUD Pasaman Barat menyambut gembira hasil musyawarah yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait rencana pemberian insentif bagi tenaga dokter spesialis.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pasaman Barat berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persyaratan dan regulasi yang diperlukan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan sebagai dasar hukum pemberian insentif kepada para dokter spesialis.

Selama ini, belum adanya kepastian mengenai insentif yang akan diterima dokter spesialis menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut terjadi karena hingga saat ini belum tersedia payung hukum atau peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian insentif tersebut.

Akibatnya, pemerintah daerah belum dapat mengalokasikan anggaran secara langsung tanpa adanya regulasi yang jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi tumpang tindih penganggaran maupun permasalahan administratif di kemudian hari.

Terkait besaran insentif yang akan diterima dokter spesialis tersebut, hingga kini masih belum dapat ditetapkan karena proses penyusunan regulasi masih berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, dr. Gina Alecia, M.Kes, menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan pada Rabu lalu antara dokter spesialis dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat baru membahas persiapan regulasi sebagai landasan pemberian insentif.

“Hasil rapat kemarin belum ada pembahasan mengenai nilai insentif karena saat ini masih fokus pada penyusunan regulasi pendukung yang diperlukan,” ujar dr. Gina.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan ataupun pembahasan resmi terkait nominal insentif yang nantinya akan diberikan kepada dokter spesialis.

“Berapa nilainya, itu memang belum ada pembahasan,” tambahnya.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan penyesuaian besaran insentif dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Pasaman yang dikabarkan memberikan insentif sekitar Rp15 juta untuk tenaga dokter spesialis, dr. Gina menyatakan bahwa hal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Menurutnya, pembahasan mengenai kemampuan anggaran daerah dan besaran insentif akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pasaman Barat setelah regulasi pendukung selesai disusun.

“Mengenai kemampuan anggaran daerah saya tidak mengetahui secara pasti. Nantinya akan ada pengkajian oleh TAPD bersama Banggar. Untuk informasi terkait besaran anggaran maupun kemampuan keuangan daerah, sebaiknya dikonfirmasi kepada BKAD,” jelasnya.

Dengan adanya komitmen pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan regulasi tersebut, para dokter spesialis berharap kepastian mengenai insentif dapat segera terwujud sehingga dapat menjadi salah satu bentuk apresiasi atas pelayanan kesehatan yang mereka berikan kepada masyarakat Pasaman Barat. *** irz

Sempat Mogok, Pelayanan Dokter Spesialis di RSUD Pasaman Barat Kembali Dibuka Kamis Ini

By PRO DETEKSI On Rabu, Juni 03, 2026

Sempat Mogok, Pelayanan Dokter Spesialis di RSUD Pasaman Barat Kembali Dibuka Kamis Ini

SIMPANG EMPAT, prodeteksi.com --- Pelayanan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dipastikan kembali beroperasi normal pada Kamis (4/6). Kepastian ini didapat setelah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertemuan darurat dengan para dokter spesialis pada Rabu (3/6) sore.

Sebelumnya, sekitar 17 dokter spesialis di RSUD tersebut sempat melakukan aksi mogok kerja pada Rabu pagi. Aksi ini sempat menyebabkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sejumlah poli spesialis terganggu.

Bupati Pasaman Barat, Yulianto, membenarkan bahwa pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Bupati tersebut telah membuahkan titik temu dan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

"Alhamdulillah, kita telah mengadakan pertemuan dengan para dokter spesialis Rabu sore dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Kesepakatannya, pelayanan terhadap masyarakat akan dibuka kembali pada Kamis," ujar Yulianto di Simpang Empat, Rabu (3/6).

Terkait tuntutan para dokter spesialis mengenai pemberian insentif—yang selama ini berbasis sistem remunerasi—Yulianto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengakomodirnya. Namun, seluruh proses tetap harus berjalan di atas koridor hukum dan aturan yang berlaku.

Bupati menegaskan tidak boleh ada penerimaan ganda (double anggaran) dalam struktur pendapatan ASN.

Pilihan Pendapatan: Dokter spesialis harus memilih salah satu antara sistem Remunerasi atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Perubahan Regulasi: Guna memayungi kebijakan ini secara legal, Pemkab Pasaman Barat berkomitmen untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) yang ada.
Studi Banding: Pemerintah daerah akan mempelajari teknis penerapan insentif ini ke kabupaten/kota lain yang telah sukses menerapkannya.

"Saya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terganggu. Kita punya tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan. Apalagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), beban kerja dan jam kerja sudah jelas diatur dalam regulasi," tegas Yulianto.

Ia juga berharap para dokter spesialis dapat mengutamakan pelayanan di RSUD. Menurutnya, semakin baik pelayanan, maka pendapatan rumah sakit akan meningkat, yang nantinya secara otomatis akan mendongkrak kesejahteraan para tenaga medis itu sendiri.

Memahami Remunerasi vs Insentif

Untuk meluruskan benang merah persoalan, berikut adalah perbedaan sistem pendapatan yang menjadi inti pembahasan:

Komponen	Penjelasan
Remunerasi	Total seluruh pendapatan yang mencakup gaji pokok, tunjangan, uang makan, bonus, hingga insentif. Sifatnya ada yang tetap (gaji bulanan) dan ada yang variabel.
Insentif	Bagian variabel dari remunerasi (di luar gaji pokok). Bersifat bersyarat dan tidak dijamin cair setiap bulan, karena tergantung pencapaian indikator kinerja (KPI).

Nantinya, sumber dana untuk pembayaran insentif dokter spesialis ini direncanakan berasal dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pertemuan krusial yang berhasil menyudahi aksi mogok ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya:

Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail
Kepala Badan Keuangan Aset Daerah, Zulfi Agus
Kepala Dinas Kesehatan, Gina Alecia
Plt. Kepala BKSDM, Yosmar Difia
Direktur RSUD Pasaman Barat, dr. Jelly

Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alecia, membenarkan hasil positif dari pertemuan bupati dengan para dokter spesialis tersebut. Senada dengan hal itu, Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Pasaman Barat juga memastikan bahwa seluruh operasional poli spesialis akan langsung berjalan normal seperti sedia kala mulai Kamis pagi. *** irz

Pelayanan Poli Spesialis RSUD Pasaman Barat Lumpuh, Puluhan Dokter Spesialis Mogok Kerja Terkait Insentif

By PRO DETEKSI On Rabu, Juni 03, 2026

RSUD Pasaman Barat

PASAMAN BARAT, prodeteksi.com – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat mengalami lumpuh total pada Rabu (3/6/2026). Mayoritas poliklinik spesialis dan sub-spesialis di rumah sakit tersebut mendadak tutup serentak, menyusul adanya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para dokter spesialis.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aksi mogok kerja ini dipicu oleh belum adanya kejelasan dan kesepakatan terkait besaran dana insentif bagi para dokter spesialis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat.

Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Pasaman Barat, Tedi Kurniawan, saat dikonfirmasi pada Rabu pagi membenarkan adanya gangguan pelayanan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa sejumlah dokter spesialis memilih tidak masuk kerja.

"Benar, sejumlah dokter spesialis melakukan aksi mogok kerja sehingga pelayanan kesehatan pada hari ini menjadi terganggu," kata Tedi.

Namun, terkait alasan mendetail di balik mogok kerja tersebut serta kapan pelayanan akan kembali normal, Tedi enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyarankan media ini untuk menanyakan langsung kepada bagian pelayanan atau Direktur RSUD.

Di sisi lain, pihak manajemen puncak terkesan tertutup. Direktur RSUD Pasaman Barat, dr. Jelli Isma Syartika, MM, serta Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dr. Gina Alecia, M.Kes, tidak memberikan respons sedikit pun saat dihubungi melalui panggilan telepon maupun pesan singkat hingga berita ini diturunkan.

Berdasarkan pengakuan salah seorang dokter spesialis RSUD Pasaman Barat yang tidak disebutkan namanya mengatakan, aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan para dokter terkait regulasi insentif daerah yang dinilai tidak sesuai harapan.

Menurutnya, pengajuan penyesuaian nilai insentif ini sebenarnya sudah dilayangkan sejak beberapa tahun lalu kepada Pemkab Pasaman Barat, namun tidak kunjung disetujui (acc).

"Para dokter tidak masuk kerja hari ini karena sedang ada masalah internal. Semua poli spesialis tutup total," ungkap sumber tersebut.

Ia menambahkan, ketidakpuasan ini muncul setelah membandingkan nilai insentif dokter spesialis di Kabupaten Pasaman Barat dengan daerah tetangga yang jauh lebih tinggi dan jelas keberpihakannya.

Daerah	Estimasi Nilai Insentif Dokter Spesialis
Lubuk Sikaping / Pasaman	Rp12 Juta – Rp15 Juta
Kepulauan Mentawai	Rp30 Juta
Pasaman Barat	Belum ada kejelasan / belum disetujui

"Daerah lain ada yang belasan hingga puluhan juta, sementara di Pasaman Barat belum ada kejelasan. Kabarnya kendala di aturan daerah, makanya para dokter sepakat mogok kerja.

Kami saat ini sedang melakukan rapat internal di RSUD dan masih menunggu instruksi dari Komite Medik mengenai langkah selanjutnya," tambahnya.

Berdasarkan pengumuman resmi jadwal praktik dokter RSUD Pasaman Barat per Rabu, 3 Juni 2026, berikut adalah rincian layanan yang terdampak:

Poliklinik Spesialis yang TUTUP:

Spesialis Kebidanan & Kandungan: dr. Mipratul Muslim, Sp.OG, MARS dan dr. Rovi Wilman, Sp.OG.
Spesialis Penyakit Dalam: dr. Fahrul, Sp.PD, FINASIM dan dr. Nursuniwati, Sp.PD, FINASIM.
Spesialis Neuro / Saraf: dr. Ishlahuddin Ibnu Amin, Sp.N dan dr. Rifki Irsyad, Sp.N.
Spesialis Anak: dr. Enny Andriani, Sp.A, BIOMED.
Spesialis Mata: dr. Ismail Abdullah, Sp.M.
Dokter Umum: dr. Marniyanti, MH.
Subspesialis Bedah Onkologi: dr. Oktahermoniza, Sp.B, Sub Sp. Onk (K).
Spesialis Orthopedi & Traumatologi: dr. Heru Widyawarman, Sp.OT.
Spesialis Bedah Umum: dr. Ari Widyanti, Sp.B.
Spesialis Bedah Mulut: dr. Rika Sylviani, Sp.BM.
Spesialis Paru: dr. Dian Citra, Sp.P.
Spesialis THT-KL: dr. Delva Swanda, Sp.THT-KL.
Spesialis Kulit, Kelamin & Estetik: dr. Elsi Kemala Putri, Sp.DVE, FINSDV.
Spesialis Kedokteran Jiwa: dr. Starki, M.Ked (KJ), Sp.Kj.

Layanan yang TETAP BUKA:

Meskipun lini spesialis kedokteran lumpuh, RSUD Pasaman Barat terpantau masih membuka pelayanan untuk sektor kesehatan gigi dan poliklinik penunjang lainnya mulai pukul 08.00 WIB, meliputi:

Dokter Gigi: drg. Evi Maswide, drg. Nora Nelva, dan drg. Nikke Arya.
Poliklinik Penunjang: Fisioterapi, Gizi, dan pemeriksaan EEG.

Masyarakat yang telanjur datang atau berencana melakukan pengobatan ke poli spesialis diimbau untuk menjadwal ulang kunjungan mereka. Informasi darurat dan konfirmasi lebih lanjut dapat diakses melalui nomor telepon resmi RSUD Pasaman Barat di (0753) 65960 atau mendatangi lokasi di Jl. Jendral Sudirman Jambak, Jalur VI Timur, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. **** irz

Pemkab Pasbar Anggarkan 200 Juta untuk Jalan Rura Patontang dan Sedang Diajukan Proposal ke Pusat 14 Miliar

By PRO DETEKSI On Rabu, Juni 03, 2026

Jalan Rura Patontang

PASAMAN BARAT, prodeteksi.com – Rencana peningkatan akses jalan menuju Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menyusul peristiwa memilukan yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika seorang ibu hamil harus ditandu melewati jalan yang sulit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam kejadian tersebut, bayi yang dilahirkannya tidak dapat diselamatkan.

Pasca kejadian tersebut, Bupati Pasaman Barat langsung meninjau lokasi dan menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan jalan menuju Rura Patontang guna memperlancar akses masyarakat, terutama di bidang kesehatan.

Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir agar pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Selain peningkatan jalan yang sudah ada, muncul pula usulan pembangunan jalan lingkar terluar yang menghubungkan Rura Patontang dengan Sawah Mudik. Jalur yang diperkirakan hanya sepanjang sekitar dua kilometer tersebut dinilai strategis karena dapat membuka keterhubungan Rura Patontang dengan Nagari Batahan Utara.

Dinas PUPR Pasbar

Keberadaan jalan alternatif tersebut diyakini akan mengakhiri kondisi Rura Patontang sebagai daerah yang terkesan buntu dan membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.

Sementara itu, Pemkab Pasbar melalui Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasaman Barat, Bambang Sumarsono, ST, mengatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta untuk peningkatan akses jalan menuju Rura Patontang.

Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan tersebut akan segera dimulai. Namun hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian terkait prioritas penggunaan anggaran, apakah akan difokuskan pada perbaikan jalan atau rehabilitasi jembatan yang berada di lokasi tersebut.

Bambang Sumarsono, ST

“Kita akan mempertimbangkan mana yang lebih mendesak dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, apakah perbaikan jalan atau jembatan,” ujarnya.

Bambang menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah pada tahun 2026 menyebabkan alokasi dana yang dapat diarahkan ke Rura Patontang masih relatif terbatas.

Meski demikian, pihaknya terus berupaya mencari sumber pendanaan tambahan. Salah satunya dengan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk program peningkatan jalan Rura Patontang, pemerintah daerah telah mengusulkan anggaran sekitar Rp14 miliar.

“Kami masih berupaya agar Pasaman Barat mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan dan perbaikan jalan, terutama pasca berbagai bencana yang terjadi. Mudah-mudahan usulan tersebut dapat disetujui,” katanya.

Apabila proposal tersebut disetujui, dana yang diperoleh akan digunakan untuk peningkatan jalan secara menyeluruh, mulai dari pengaspalan hingga pembangunan jalan rabat beton yang layak sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat dengan aman dan lancar.

Selain itu, masih terdapat sekitar satu kilometer ruas jalan yang belum ditingkatkan. Di sepanjang jalur tersebut juga terdapat beberapa jembatan dan gorong-gorong yang membutuhkan penanganan. Nantinya, metode pembangunan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, baik melalui pengaspalan maupun pembangunan konstruksi beton.

Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa usulan dana Rp14 miliar tersebut masih dalam tahap pengajuan dan belum dapat dipastikan akan memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

“Ini masih berupa proposal yang kami ajukan. Belum bisa dipastikan apakah akan disetujui atau tidak. Namun kita berharap dan berdoa agar usulan tersebut dapat diterima sehingga pembangunan jalan Rura Patontang dapat terlaksana secara maksimal,” pungkasnya. *** irz

Dr. Maneger Nasution: Jalan ke Rura Patontang Seharusnya Sudah Dibangun Sejak Dulu

By PRO DETEKSI On Senin, Juni 01, 2026

Dr. Maneger Nasution, S.Ag, M.A, M.H

Pasaman Barat, prodeteksi.com – Dukungan terhadap percepatan pembangunan akses jalan menuju Jorong Rura Patontang terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari putra daerah yang telah sukses berkiprah di tingkat nasional. Salah satunya datang dari Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H, tokoh kelahiran Rura Patontang tahun 1968 yang saat ini dipercaya sebagai salah seorang anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Saat dimintai tanggapan mengenai rencana pembangunan jalan menuju kampung halamannya, Senin 1 Juni lewat phonselnya, Dr. Maneger menyampaikan harapannya agar pembangunan tersebut dapat segera terealisasi dan berjalan dengan baik.

“Masukan sudah banyak diberikan. Semoga kali ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menyuarakan pentingnya pembangunan akses jalan menuju Rura Patontang.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan, ia mengaku telah menyampaikan persoalan keterisolasian wilayah tersebut sejak tahun 2012.

“Mestinya jalan itu sudah dibangun dari dulu. Saya sudah berbicara mengenai kondisi jalan ke sana sejak tahun 2012,” katanya.

Dr. Maneger menilai kondisi yang dialami masyarakat Rura Patontang saat ini menjadi sebuah ironi di tengah berbagai kemajuan yang sedang digaungkan pemerintah. Di satu sisi, negara berbicara tentang transformasi digital, kecerdasan buatan, modernisasi layanan publik, hingga penguatan sistem kesehatan. Namun di sisi lain, masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses jalan memadai untuk kendaraan roda empat.

Menurutnya, keterbatasan akses tersebut bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak.

Ia menegaskan bahwa negara sebenarnya telah mengetahui kondisi keterisolasian yang dialami masyarakat di wilayah tersebut. Namun hingga kini, solusi yang konkret dan berkelanjutan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga.

“Yang paling memprihatinkan adalah ketika persoalan ini sudah diketahui selama bertahun-tahun, tetapi belum mampu diselesaikan secara tuntas. Padahal akses jalan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Maneger menekankan bahwa jalan rusak atau jalan yang belum terbangun bukan sekadar masalah infrastruktur fisik. Menurutnya, kondisi tersebut juga mencerminkan lambannya keberpihakan pembangunan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Jalan yang tidak pernah selesai dibangun adalah simbol dari lemahnya prioritas pembangunan, kurangnya keberpihakan anggaran, dan menurunnya sensitivitas birokrasi terhadap kebutuhan warga di wilayah pinggiran,” tegasnya.

Ia berharap pembangunan jalan menuju Rura Patontang dapat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya membuka keterisolasian, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Bagi Dr. Maneger, pembangunan akses jalan bukan hanya soal membuka jalur transportasi, melainkan juga membuka harapan baru bagi masyarakat agar dapat menikmati hasil pembangunan secara lebih adil dan merata, sebagaimana warga di daerah lain di Indonesia. *** irz