HEADLINE NEWS

Bupati Yulianto Hadiri Rakor BP BUMN, Bahas Percepatan Pelabuhan Teluk Tapang

By On Rabu, April 15, 2026

 

  Bupati Yulianto Hadiri Rakor BP BUMN, Bahas Percepatan Pelabuhan Teluk Tapang


Jakarta, prodeteksi.com — Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, di Kantor BP BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Rapat yang diinisiasi Gubernur Sumatera Barat tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta pengembangan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan itu, Bupati Yulianto secara khusus membahas percepatan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi pusat penampungan (hub) komoditas unggulan serta mendukung distribusi logistik di pesisir barat Sumatera.
Yulianto menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan, khususnya untuk penampungan crude palm oil (CPO) sebagai salah satu komoditas utama Pasaman Barat.
“Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai pusat penampungan CPO dan komoditas lainnya sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, BP BUMN menyatakan komitmennya dengan rencana menurunkan tim teknis untuk meninjau langsung rencana pembangunan fasilitas pelabuhan. Fokus pembangunan mencakup penyediaan tangki timbun CPO untuk menampung hasil produksi sawit dari Pasaman Barat dan daerah sekitar, termasuk Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Dengan dukungan tersebut, Pelabuhan Teluk Tapang diharapkan segera beroperasi optimal sebagai gerbang ekspor-impor di pesisir barat Sumatera, sekaligus memperpendek jalur distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. ***** irz

Redistribusi Guru SD di Pasbar Segera Jalan, 99 ASN PAI Masih Diverifikasi

By On Sabtu, April 11, 2026

 

 Redistribusi ASN SD di Pasaman Barat, 99 Guru PAI masih Diverifikasi dan akan Ditempatkan



Pasaman Barat, prodeteksi.com  — Program redistribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pasaman Barat segera dilaksanakan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru yang mengatur kewajiban beban kerja minimal guru.


Program redistribusi difokuskan untuk pemerataan tenaga pendidik, terutama dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih kekurangan.


Dinas Pendidikan Pasaman Barat mencatat, terdapat 99 ASN guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sebelumnya terindikasi belum memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.


Namun, angka tersebut belum bersifat final. Guru PAI masih memiliki peluang untuk memenuhi ketentuan beban kerja dengan menambah jam linier di sekolah asal, seperti melalui mata pelajaran pendukung (PQ) serta tugas tambahan lain yang ekuivalen (TTLE), seperti pembina tahfiz atau kegiatan ekstrakurikuler.


 Syofyandri Piliang, Sekretaris Dinas Pendidikan Pasbar

“Data 99 guru PAI itu masih akan diverifikasi, karena sesuai aturan mereka masih bisa menambah jam melalui PQ dan TTLE,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Syofyandri Piliang, belum lama ini di Simpang Empat.


Ia menjelaskan, apabila setelah penambahan jam tersebut guru telah memenuhi beban kerja minimal 24 jam, maka yang bersangkutan tetap dapat bertugas di sekolah asal. Namun jika belum terpenuhi, maka guru tersebut akan didistribusikan ke sekolah lain yang membutuhkan.


“Kita pastikan dulu hasil verifikasi. Setelah itu baru dilakukan redistribusi bagi yang benar-benar belum memenuhi 24 jam,” jelasnya.


Lebih lanjut, proses redistribusi dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas. Guru yang akan ditempatkan harus memiliki penilaian kinerja minimal “Baik”, sehingga mutu pendidikan di sekolah tujuan tetap terjaga.


Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak terjadi lagi ketimpangan jumlah guru antar sekolah serta kualitas pendidikan di Pasaman Barat dapat meningkat secara merata. **** irz

 

Rakor KLA Pasaman Barat 2026 Tekankan Sinergi dan Percepatan Evaluasi

By On Sabtu, April 11, 2026

 

 Rakor KLA Pasaman Barat 2026 Tekankan Sinergi dan Percepatan Evaluasi



Pasbar, prodeteksi.com — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026 secara daring dari Aula Bappelitbangda, Jumat (10/4). Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah dan Tim Gugus Tugas KLA Pasaman Barat, baik secara luring maupun daring.

Rapat dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku Ketua Tim Gugus Tugas KLA yang diwakili Sekretaris Bappelitbangda, Budi Sriyono. Turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat, Armen, serta unsur perangkat daerah terkait.
Budi Sriyono menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pengisian data evaluasi KLA 2026. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada satu instansi, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga nonpemerintah, dunia usaha, dan media.
“Rapat ini menjadi momen penting untuk mengukur komitmen dan kinerja dalam pemenuhan lima klaster hak anak. Diharapkan seluruh tim meningkatkan koordinasi dan sinergi demi terwujudnya pembangunan ramah anak di Pasaman Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Armen menegaskan anak merupakan amanah yang harus dilindungi, dididik, dan dipenuhi hak-haknya agar tumbuh menjadi generasi berkualitas.
Ia menjelaskan, kebijakan Kabupaten Layak Anak bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.
“Anak harus dipandang sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial,” katanya.
Rapat koordinasi ini dimoderatori Kepala Bidang PKPPA DPPKBP3A Pasaman Barat, Hellya Fitriani, S.K.M. Pemaparan percepatan penginputan evaluasi mandiri KLA 2026 disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Astra.
Melalui rapat ini, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diharapkan mempercepat pemenuhan indikator KLA sehingga Pasaman Barat dapat meningkatkan capaian sebagai Kabupaten Layak Anak pada 2026. dk/ irz

Pemkab Agam Berlakukan WFH Setiap Jumat, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

By On Sabtu, April 11, 2026

 

 Pemkab Agam Berlakukan WFH Setiap Jumat, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal



AGAM, prodeteksi.com — Pemerintah Kabupaten Agam resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah percepatan digitalisasi birokrasi dan peningkatan efisiensi kerja.

Kebijakan ini mengatur ASN melaksanakan tugas dari rumah tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sejumlah tujuan utama penerapan WFH antara lain mempercepat layanan digital, menjaga keberlanjutan pelayanan pemerintahan, serta menghemat penggunaan sumber daya seperti bahan bakar, listrik, air, dan biaya operasional kantor. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mengurangi mobilitas dan polusi, serta mendorong pola kerja yang lebih sehat dan efisien.
Meski demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Sejumlah unit kerja tetap menjalankan work from office (WFO), di antaranya Badan Pendapatan Daerah, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, tenaga kesehatan di RSUD Lubuk Basung, tenaga pendidik, petugas kebersihan, serta pemerintah nagari.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Sekretaris Daerah Agam, Mhd Lutfi AR, bersama jajaran terkait melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD pelayanan pada Jumat (10/4), seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, DPMPTSP, serta Disdukcapil.
Sekda menegaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tertanggal 31 Maret 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
“WFH ini bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan berbasis kinerja. Yang terpenting, pelayanan publik tidak boleh terganggu dan justru harus semakin baik,” ujarnya.
Pemkab Agam akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas kebijakan. Dengan langkah ini, pemerintah daerah menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan berdaya saing di era digital. *** d/ irz

Disdik Pasbar Segera Redistribusi Kelebihan Guru ASN, untuk Sekolah yang Membutuhkan Tingkat SMP

By On Minggu, April 05, 2026

 


 

 Sofyandri Piliang, Sekretaris Dinas Pendidikan Pasbar



SIMPANG EMPAT, prodeteksi.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pendidikan segera memperkuat langkah redistribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) guru. Langkah strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025, yang memberikan mandat mengenai pemerataan tenaga pendidik di satuan pendidikan.


Kebijakan ini diambil untuk mengatasi ketimpangan kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan per 5 Maret 2026, Pasaman Barat memiliki 479 rombongan belajar (rombel) tingkat SMP dengan kelebihan guru ASN bahkan banyak yang telah sertifikasi tidak memiliki jam pada sejumlah mata pelajaran inti.


Kelebihan ASN tidak hanya terjadi pada posisi guru mata pelajaran, tetapi juga pada tenaga kependidikan. Berikut adalah rincian kelebihan guru yang segera didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan di lapangan:

  • Tenaga Kependidikan & Pendukung:
    • Tata Usaha (TU/PP): 43 orang
  • Mata Pelajaran Inti:
    • Pendidikan Kewarganegaraan (PKN): 11 orang
    • Bahasa Indonesia: 11 orang
    • Matematika: 12 orang
    • IPS: 41 orang
    • IPA: 16 orang
    • Bahasa Inggris: 24 orang
    • PAI : 31 orang

Menariknya, data menunjukkan bahwa posisi Guru Bimbingan Konseling (BK) saat ini menjadi satu-satunya formasi yang tidak mengalami kekurangan, sehingga dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan seluruh SMP di Pasaman Barat.


Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imter Pedri melalui Sekretaris, Sofyandri Piliang, belum lama ini menjelaskan bahwa kehadiran Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 menjadi angin segar sekaligus panduan operasional dalam melakukan pemetaan ulang.


"Sesuai dengan aturan terbaru dari kementerian, redistribusi ini tidak hanya soal memindahkan guru antar sekolah negeri, tapi juga memastikan keberadaan Guru ASN dapat mendukung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jika diperlukan, demi pemerataan kualitas," ungkapnya.


Disampaikan bahwa redistribusi ASN menjadi solusi agar penyebaran guru dan tenaga kependidikan lebih merata sesuai kebutuhan di lapangan. Langkah ini dilakukan dengan memindahkan ASN dari sekolah yang kelebihan tenaga pendidik ke sekolah yang masih kekurangan.


Dengan redistribusi ASN, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang mengalami kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh SMP di Pasaman Barat.


"Redistribusi ASN dilakukan dengan memindahkan tenaga pendidik dari sekolah yang memiliki kelebihan muatan (surplus) ke sekolah yang masih kekurangan. Tujuannya agar penyebaran tenaga kependidikan lebih merata sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujar Sofyandri. 


Program redistribusi ASN ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah yang selama ini masih bergantung kepada tenaga non ASN untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.***** irz

 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *