HEADLINE NEWS

Seorang Member Berulah, Admin Arisan Maret Online Bakal Melapor ?

By On Kamis, Mei 14, 2020


Medan, prodeteksi.com----Seorang wanita muda berinisial “LAPT” asal Cirebon, diduga lari dari tanggung jawabnya sebagai member Arisan Maret Online. Sebab, setelah menarik dana Arisan sekitar Rp. 10 Juta, lalu yang bersangkutan kabur, tidak menunaikan kewajibannya.

"Habis narik arisan terus ia menghilang, ndak mau bayar. Sudah menerima dana kurang lebih Rp.10 juta. Akan tetapi keberadaannya tidak diketahui, walau admin sudah berulang kali kontak melalu telepon tapi tidak pernah direspon, “ kata pihak Admin Arisan Maret Online, Retno dan Nisa, admin dari Medan Sumatera Utara, belum lama ini.

Dikatakan, Arisan Maret Online yang didirikan sejak Maret 2020, beranggotakan 52 member. Ini merupakan kasus kedua, namun kasus pertama dapat diselesaikan dengan cara cicilan.

Disebutkan, sejak  11 Mei 2020,  “LAPT” sampai saat ini, walau pihak admin sudah berulang kali kontak melalu telepon tapi tidak pernah direspon. 

“Dalam hal ini kami meminta itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan secepatnya sebelum pihak admin arisan membawa ini ke jalur hukum, kata Nisa  salah seorang admin, yang juga dibenarkan orangtuanya,” AT” lewat pesan WhatsAPP, Rabu (13/5/2020).

Akhir-akhir ini jelas “AT”, memang marak arisan online yang dikelabui oleh ulah member yang hanya baik di awal saja. Namun ketika haknya sudah didapat, lalu kewajibannya tidak dilaksanakan, “ujarnya, menyambung keluhan Retno,salah seorang admin Arisan Maret Online.

Modusnya setelah terima dana arisan, lalu yang bersangkutan menghilang tak bisa dihubungi atau banyak alasan kalau ditagih. Artinya tidak menunjukkan iktikad baik karena lepas dari tanggung jawab.

Ditegaskan admin, jika dalam bebertapa waktu ini tidak juga ada itikat baik dari 

“LAPT” maka pihak admin akan melapor pada pihak berwajib untuk diperoses secara hukum, karena anggota arisan online ini merasa dirugikan. ***i

Ketua DPRD Sumbar Peduli Kampung Halaman, Serahkan Bantuan APD di Latina

By On Rabu, Mei 13, 2020

Ketua DPRD Provinsi Sumbar Serahkan Bantuan APD dan Disinfektan

Payakumbuh, prodeteksi.com-- Kepedulian Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, berupaya memutus mata rantai covid-19 di Daerah Pemilihannya, dibuktikan berikan bantuan Disinfektan, tank dan masker untuk kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina). Bantuan ini langsung diterima Camat Latina David Bachri, selasa (12/5) di kecamatan setempat.

Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumbar sekaligus pengurus DPD Gerindra ini didampingi oleh Mawi Etek Arianto Salah seorang anggota DPRD Kota Payakumbuh.

Menurut Mawi Etek Arianto yang di temui wartawan di kediamannya, kedatangan Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumbar untuk memberikan bantuan alat penyemprotan sekaligus cairan disinfektan dan masker.

“Alhamdulillah, hari ini Bapak Supardi datang memberikan bantuan berupa alat penyemprot beserta cairan Disinfektan dan masker buat Kecamatan Latina,” ujar Mawi.

Mawi menambahkan, sebanyak 13 alat penyemprotan digunakan untuk 6 Kelurahan dan 1 Puskesmas. Dimana masing masing Kelurahan mendapat 2 alat penyemprot di tambah dengan cairan Disinfektan,” Imbuh Mawi.

Sementara Camat Latina Payakumbuh, David Bachri menyampaikan dengan adanya bantuan ini mengucapkan terimakasihnya kepada Bapak Supardi dan Bapak Mawi Etek Arianto.

”Atas nama pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan sekaligus masyarakat lamposi tigo nagori mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumbar yang telah berkenan meninjau Posko Kecamatan Latina. Sekaligus menyerahkan bantuan dalam upaya penanganan covid19 di Kecamatan Latina,” pungkas David. (shand)

Bansos Kemensos Mulai Didistribusikan,, DPRD Payakumbuh Dorong Walikota Siapkan Penerima Dari APBD Kota

By On Rabu, Mei 13, 2020

Pansus II DPRD Kota Payakumbuh
Payakumbuh, prodeteksi.com-- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi (Pansus II DPRD Kota Payakumbuh) telah rapat bersama dinas sosial di Kantor DPRD, Selasa (12/5).

Hadir Ketua Pansus II Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Wakil Ketua Pansus II Edward D.F, Sekretaris Yernita, didampingi Koordinator sekaligus Koordinator Pansus II Armen Faindal yang sekaligus Wakil Ketua DPRD serta anggota lainnya seperti Zainir, dan Ahmad Ridha, kecuali Fraksi PKS Nasrul yang tak hadir membahas pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersama Kadis Sosial Idris dan jajarannya.

"Setelah rapat dengan dinas sosial, hari ini telah mulai didistribusikan Bansos Kemensos dan BLT Provinsi untuk 12.000 KK terdampak Covid-19 di Payakumbuh," kata YB Dt. Parmato Alam.

Sebanyak 12.000 KK menerima uang tunai sebesar Rp. 600.000 perbulan selama 3 bulan lewat pos, sedangkan kalau lewat bank masuk ke rekening penerima bantuan.

Dikatakan, hari Jumat (15/5) depan, seluruhnya nanti sudah selesai di distribusikan. Hari ini sudah didistribusikan oleh Kemensos RI dan Pemprov Sumbar, itu sudah termasuk PKH, penerima bantuan sembako dan BDT serta non BDT yang didistribusikan atas data dari dinas sosial, yaitu sebanyak 12.000 KK.

Pansus II dibentuk untuk mendorong dan mendukung penanganan Covid-19, dan rencananya besok Rabu (13/5), akan rapat dengan OPD terkait untuk mensinkronkan data yang akan diintervensi APBD Kota Payakumbuh lebih kurang 10 miliar rupiah.

"data ini disandingkan dengan data provinsi dan pusat, sebelum lebaran batuan BLT dari APBD harusnya sudah bisa sampai ke masyarakat," ungkap Dt. Parmato Alam.

Meski masih fluktuatif, diharapkan ada rumusan kriteria oleh pemerintah kota yang ditetapkan dalam sebuah keputusan wali kota, sehingga punya pijakan mendistribusikan bantuan dampak Covid-19.

Pekerja seperti contohnya saja tukang ojek, seniman atau pemain organ tunggal, masyarakat yang memiliki warung minum, garin, guru honor, ibu kantin sekolah, dan pedagang yang terpaksa tutup akibat covid-19.

"Ada banyak lagi kriteria yang bisa dibantu dengan APBD Kota, dampak ekonomi segera dirumuskan pemko, Pansus II mendorong sebelum lebaran APBD kota dicairkan. APBD mengatasi dampak ekonomi, tapi kalau dampak sosial sudah dibantu Bansos Pusat dan BLT Provinsi," tutup Parmato Alam.

Sementara Edward DF menepis isu yang berkembang, dimana terkesan menyalahkan dinas sosial yang melakuka pendataan, Edward menilai adanya perubahan aturan yang berasal dari provinsi dan pusa membuat dinas bekerja keras mengulang-ulang.

"Dinas sosial sudah bekerja semaksimal mungkin, terlambatnya bantuan itu turun akibat perubahan aturan di atas dan di pusat," kata Erward DF.

Senada, Yernita mengapresiasi dinas sosial yang telah menjalankan tugas dengan baik di tengah tuntutan yang luar biasa selama pandemi Covid-19. Yernita juga berharap bantuan sepatnya bisa dicairkan pemko. Seluruh OPD harus ambil peran disini.

"Kita sebagai salah satu perwakilan wanita di DPRD sangat berharap suara wanita rawan ekonomi didengarkan karena mereka itu berhak mendapat bantuan, wanita yang mata pencahariannya berdagang dan terpaksa berhenti akibat Covid-19, apalagi kalau ada janda dengan banyak tanggungan yang kesusahan akibat pandemi ini," tutup Politikus Gerindra itu. *****rel/shand

Kouta Pupuk Subsidi di Pasbar Turun, Target Produksi Padi Tetap Stabil

By On Selasa, Mei 12, 2020


Pasbar Dapat Pertahankan Target Produksi Padi
Pasaman Barat, prodeteksi.com------Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk tahun 2020 ini, berkurang dari tahun sebelumnya. Meski demikian, diharapkan target produksi tanaman pangan masih stabil dan tidak mengalami penurunan hasil dibanding sebelumnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Pasbar, Sukarli, Jumat (8/5/2020) menyebutkan, penurunan kouta atau jatah pupuk bersubsidi di Pasbar, dikarenakan ketersediaan pupuk secara nasional yang mengalami penurunan. 

Untuk diketahui, jelasnya alokasi subsidi pupuk secara nasional tahun 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp26,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.29 triliun untuk 9,55 juta. Ini terjadi karena kebijakan Kementerian Keuangan yang memblokir alokasi sekitar 2,17 juta ton dengan alasan sesuai dengan validasi data lahan baku sawah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus kebutuhan pupuknya.

Sekaitan dengan itu untuk Pasbar , kouta pupuk bersubsidi mengalami penurunan yang cukup telak. Ia mencontohkan untuk Pupuk Urea misalnya, tahun 2019 ada 12.543 ton, sekarang hanya  8627 ton. Mengalami penurunan sekitar 4000 ton. 

Sedangkan kebutuhan pasbar sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang jumlahnya 2172 KK, dengan luas tanam padi sawah dan ladang 66350 Ha, membutuhkan ketersediaan pupuk jenis urea sebanyak 16.321  ton.

Sukarli, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Pasbar
“Memang kalau dibandingkan kebutuhan petani dengan ketersediaan pupuk subsid, sangat jauh kurangnya. Sebab, ketersediaan kouta hanya sekitar 50 persen. Karena, dari kebutuhan total 16.321  ton, kouta yang tersedia hanya 8.627 ton, “terang Sukarli.

Penurunan kouta subsidi pupuk ini lanjutnya, juga terlihat dari jenis pupuk lainnya. Seperti untuk jenis ZA, sekarang hanya tersedia 2289 ton, sedangkan sebelumnya 3239 ton. Phonska 7553 ton, sebelumnya 9854 ton, NPK sekarang 2264 ton sebelumnya 2672 ton

Dengan penurunan kouta tersebut, harapnya, penyalurannya diharapkan lebih tepat sasaran dan pengawasan harga juga mesti menjadi perhatian dari pihak terkait. Sehingga, tidak berdampak pada penurunan hasil produksi.

“Alhamdulillah sampai sekarang produksi tanaman pangan kita tidak turun. Bahkan kalau petani kita tidak menjual ke daerah luar, produksi padi kita akan surplus 2 bulan, “ paparnya.

Perhitungan sementara lanjutnya, dari luas panen tahun 2019 sebanyak 23499 Ha, produksi mencapa 128.322 ton. Dengan kalkulasi masa panen Januari sampai April 2020, total luas tanam 12452 Ha dengan hasil panen 49807 Ton, ditambah nantinya panen Mei Juni, maka akan surplus dan dapat dijadikan cadangan kebutuhan Pasbar hingga Oktober 2020.
     
Meskipun demikian, Sukarli menyebut Pasbar tetap akan mensuplai beras dari luar daerah sebagai cadangan. Namun tentunya untu menjamin ketersediaan beras, DTPHP pun mengimbau agar masyarakat mengurangi penjualan hasil panen ke luar daerah. ***irti z

BPS Pasbar: “Jangan Lupa, Sensus Penduduk Online Masih Dibuka Hingga 29 Mei 2020”

By On Senin, Mei 11, 2020



Kantor BPS Pasaman Barat
Pasaman Barat, prodeteksi.com---- Seiring perkembangan literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin baik, Badan Pusat Statisitik (BPS) melaksanakan Sensus Penduduk Online mulai tahun ini. Jadwal pelaksanaan telah dibuka sejak 15 Februari 2020 dan masih dibuka hingga 29 Mei 2020.

Jika dikaitkan dengan wabah Covid-19 yang terjadi di tanah air, maka dengan pendataan penduduk secara online ini dapat dilakukan kapan saja secara mandiri.  Disini  diperlukan kesadaran masyarakat tentang arti penting data, yang dimulai dari informasi pribadi dan keluarganya.

Lalu, bagaimana partisipasi warga di Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Sensus Penduduk Online ini. Kepala BPS Pasbar, Bambang Suryanggono kepada prodeteksi.com mengatakan, sekitar 8000-an KK telah melaksanakan Sensus Penduduk Online, atau sekitar 74 persen dari 11 persen yang ditargetkan. Artinya 11 persen tersebut belum tercapai sepenuhnya karena baru 74 persen.

“Sampai tanggal 29 Mei ini, kita targetkan setidaknya 11 persen penduduk Pasbar yakni sektar 11.724 KK dari 105.000 KK sudah melakukan pendataan atau sensus penduduk online secara mandiri. Mudah-mudahan target ini dapat tercapai, “kata Bambang suryanggono, Jum’at (8/5) di kantornya Padang Tujuh Pasbar.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar masyarakat Pasbar jangan lupa bahwa jadwal pendataan masih diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Menurutnya Cuma sekitar 5 menit, pengisian data sensus penduduk online ini sudah selesai.

Tercatat bahwa pada umumnya yang sudah melakukan sensus penduduk online adalah ASN di lembaga pemerintahan baik pemerintah daerah maupun lembaga vertikal. Sedangkan dari kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi partisipasinya untuk secara mandiri melakukan sensus penduduk online.

“Sensus Penduduk ini harus dapat mendata semua penduduk. Sebab data sensus sangat penting untuk menghitung jumlah penduduk. Kemudian mengetahui persebaran penduduk. Mengumpulkan data kependudukan. Mengumpulkan informasi lainnya untuk digunakan dalam pembangunan. Databasenya sudah ada dari data Disduk Capil, untuk divalidasi dan diupdate, “ sebutnya.

Bambang Suryanggono
Dijelaskan, Sensus Penduduk Online ini dapat diakses melalui https://sensus.bps.go.id. Dengan periode pelaksanaan tahap ini adalah 15 Februari hingga 29 Mei 2020. Selanjutnya untuk sensus Penduduk Wawancara (offline) periode pelaksanaan mulai 1 September hingga 30 September 2020. Dengan kegiatan pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan (ground check), dan pencacahan.

Sebelum melakukan pengisian online, penduduk perlu menyiapkan dua dokumen yakni Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  **** Irti z

Berikut langkah-langkah cara melakukan pengisian data pada Sensus Penduduk 2020 secara online:
1. Buka laman sensus.bps.go.id
2. Isikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom "Isikan NIK"
3. Isikan data Nomor Kartu Keluarga (KK) pada kolom "Isikan Nomor KK"
4. Isikan kode captcha di kolom "Isikan Kode"
5. Klik tombol "Cek Keberadaan"
6. Bagi yang pertama kali login, isikan password dan pilih pertanyaan keamanan
7. Jika sudah pernah pernah login sebelumnya, cukup isikan password
8. Usai login, halaman pertama yang harus diisi ialah pertanyaan soal alamat keluarga saat ini 
9. Selain mengisi data lengkap alamat rumah, isi keterangan soal tempat tinggal keluarga
10. Lalu, isikan data masing-masing individu yang terdaftar dalam KK secara satu per satu
11. Jika akan mengisi data salah satu anggota keluarga, klik menu navigasi di sebelah kiri layar 
12. Jika keberadaan anggota keluarga terdata, nomor KK dan NIK akan otomatis muncul
13. Lalu, isikan data jenis kelamin, tempat/tanggal lahir dan status status hubungan di keluarga 
14. Lalu, isikan data alamat keluarga dan keterangan sejak kapan bermukim di sana
15. Jika ada anggota keluarga bermukim di tempat lain, isikan data alamatnya yang terkini
16. Lalu, isikan data kepemilikan akta kelahiran setiap anggota keluarga
17. Selain itu, isikan data kwarganegaraan, suku dan agama setiap anggota keluarga
18. Lalu, isikan data soal status perkawinan
19. Bagi yang sudah kawin, isikan data nomor akta nikah di kolom yang tersedia
20. Lalu, isi data ijazah tertinggi (terakhir) yang dimiliki setiap anggota keuarga
21. Untuk anggota keluarga usia di atas 5 tahun, isi data kemampuan berbahasa Indonesia
22. Lalu isikan keterangan soal aktivitas sehari-hari semua anggota keluarga satu per satu
23. Untuk anggota keluarga yang bekerja, isi data jenis pekerjaan, status dan deskripsinya
24. Jika ingin menyimpan data sementara silakan tekan tombol “simpan sementara”
25. Terakhir, jika sudah yakin dengan semua data, klik "KIRIM" dan unduh data hasil pengisian. ******

Senin Ini, Launching Bansos Terdampak Covid-19 dari Pemerintah Pusat Dimulai di Pasbar

By On Minggu, Mei 10, 2020

Yonnisal, SH, Kepala Dinas Sosial Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Kegiatan Peluncuran (launching) pendistribusian bantuan sosial terdampak Covid-19 dari Pemerintah Pusat, mulai dilaksanakan Senin (11/5)  bertempat di Kantor Pos Pasaman Baru Simpang Empat. Tepatnya Kantor Pos di depan Masjid Agung Pasaman Barat (Pasbar).


Secara resmi, Bupati Pasbar, H. Yulianto dijadwalkan hadir dalam peluncuran pertama bantuan terdampak Covid-19. Seterusnya, sesuai daftar penerima bantuan akan dilayani di Kantor Pos terdekat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Pasbar, Yonnisal, SH kepada media ini, Minggu (10/5/2020). Menurutnya, dengan digelarnya kegiatan tersebut, berarti bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat telah dimulai Senin.

“Insya Allah, besok (Senin, 11/5)  kita kan mulai launching bantuan kepada warga kurang mampu yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19 dari pemerintah pusat. Dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Bupati Pasbar, “kata Yonnisal, Minggu (10/5).

Perlu dipahami bahwa, tidak semua masyarakat Pasbar mendapat bantuan ini, tapi sesuai kriteria dan data yang telah divalidasi dan disampaikan pada pemerintah pusat. Karena itu, menurut Yonnnisal, bagi warga lainnya yang tidak masuk program ini, mungkin dari sumber lain, apakah provinsi, nagari atau kabupaten.

Sebanyak 48.787 keluarga terdampak Covid-19, didata sesuai kriteria yang ditentukan. Terdiri dari 13.739 KK bantuan pusat, 10.688 KK provinsi, 9.343 KK dari dana desa dan sekitar 15.000 KK dari anggaran kabupaten. 

Penerima merupakan warga kurang mampu dan benar-benar terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19, di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Kartu Pra Kerja .

Mengenai jumlah nominal yang akan diterima adalah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Penyaluran bantuan pusat ini disalurkan melalui Kantor POS. ****irz



Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *