 |
| Tajuk Rencana Oleh : IRTI ZAMIN,SS |
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar November mendatang kembali menjadi ujian serius bagi kualitas demokrasi kita. Di atas kertas, Pilkada adalah ruang partisipasi rakyat untuk menentukan arah pembangunan daerah. Namun dalam kenyataannya, masih banyak tantangan yang membayangi: politik uang, keterlibatan aparat, manipulasi data pemilih, dan maraknya kampanye berbasis sentimen SARA.
Sudah terlalu sering kita
menyaksikan bagaimana proses demokrasi lokal dikotori oleh kepentingan sempit
segelintir elite. Demokrasi elektoral yang seharusnya menjunjung transparansi
dan keadilan berubah menjadi panggung kekuasaan yang manipulatif. Ironisnya,
sebagian masyarakat seakan mulai menerima praktik kotor itu sebagai “hal
biasa”.
Di sinilah peran lembaga
penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menjadi sangat krusial. Mereka tak
boleh sekadar menjadi penonton atau pengawas administratif. Mereka harus
bersikap tegas dan transparan dalam menindak setiap pelanggaran, sekecil apa
pun. Publik juga berhak mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap soal
calon, proses, dan potensi penyimpangan.
Media juga punya tanggung jawab
besar dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Jangan ikut menyebarkan
disinformasi atau terjebak dalam polarisasi. Media harus menjadi pengawas
independen yang menjaga integritas Pilkada, bukan malah menjadi corong kampanye
terselubung.
Lebih dari itu, keberhasilan Pilkada
bukan hanya soal teknis penyelenggaraan. Ini tentang bagaimana kita membangun
budaya demokrasi yang sehat, di mana pemilih berdaulat dan pemimpin yang
terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat.
Pilkada bukan akhir dari proses
demokrasi. Ia adalah pintu awal untuk memastikan daerah tumbuh dengan
kepemimpinan yang jujur, kompeten, dan berpihak pada kepentingan publik. Mari
kita jaga pintu itu bersama, sebelum rusak oleh kepentingan yang sempit. **
« Prev Post
Next Post »
