Paskibraka Pasaman Barat Resmi Dikukuhkan, Siap Kibarkan Sang Merah Putih
On Sabtu, Agustus 16, 2025
-->
Pembangunan Jalan Usaha Tani Silawai Tengah Segera Rampung, dapat Sambutan Hangat dari Masyarakat
Peembangunan
jalan dari belakang masjid menuju lokasi persawahan seluas 50 Ha, pada tahun
ini dibangun untuk pengerasan sepanjang 1, 3 KM yang segera rampung dan dapat
dimanfaatkan petani di sana untuk kelancaran transportasi dan pengangkutan
hasil pertanian.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Silawai Tengah Segera Rampung
Adapun
anggaran yang dikeluarkan nagari adalah Rp. 353 785.000. Dengan panjang jalan 1
KM lebih dengan lebar pada jalan yang bermaterial 3 meter dan jalan yang pada
tanah timbunan 5 meter.
“Selama
ini, akses menuju lahan persawahan masih sulit dilalui kendaraan roda dua atau
roda empat, terutama saat musim hujan. Hasil panen padi harus dipikul atau
diangkut dengan gerobak manual melalui jalan tanah becek, sehingga memakan
waktu, juga meningkatkan biaya angkut, dan menurunkan kualitas gabah yang dijual, “ungkap seorang warga di sekitar jalan persawahan.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Silawai Tengah Segera Rampung
Lanjutnya
lagi, “ saya menilai sangat tepat kebijakan nagari untuk mengatasi kendala
tersebut, karena Pemerintah Nagari Air Bangis bersama masyarakat berinisiatif
membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang menghubungkan area persawahan dengan
pemukiman serta jalan utama desa, “tambahnya.
Wali
Nagari Air Bangis, Nelvia Warman melalui Kaur Kesra, Zaiman, ST menyebutkan
bahwa dengan dibangunnya jalan tersebut dapat mempermudah transportasi hasil
panen padi dari sawah ke rumah atau pasar. Kemudian, mengurangi biaya dan waktu
angkut hasil panen. Serta mempermudah pengangkutan sarana produksi seperti
bibit, pupuk, dan pestisida. Dan juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petani sawah.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Silawai Tengah Segera Rampung
“Secara
ekonomi juga biaya transportasi hasil panen padi menurun signifikan. Ditambah kualitas
gabah terjaga karena waktu pengangkutan lebih singkat. Serta petani juga bisa
menjual hasil ke pasar lebih cepat dan dengan harga lebih baik, “ ungkapnya.
Belum
lagi jelasnya pengangkutan bibit, pupuk, dan alat pertanian lebih mudah. Dan mengurangi
kehilangan hasil panen akibat keterlambatan angkut saat hujan. Bisa juga mempererat
kerja sama antar petani melalui gotong royong pembangunan dan perawatan jalan.
Juga meningkatkan akses warga menuju sawah untuk kegiatan pertanian bersama
atau wisata edukasi tani.
Pembangunan Jalan Usaha Tani Silawai Tengah Segera Rampung
“Kita berharap untuk jangka panjang nanti dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawah. Mendorong pengembangan usaha tani yang lebih modern. Serta mengurangi urbanisasi karena pendapatan di desa lebih menjanjikan, “harapnya. ***** irti z
![]() |
Bupati Pasaman Barat Temui Wamen ATR/BPN Bahas Komplikasi Pertanahan |
AIPTU Hendrik |
Dia dipercaya menggantikan Serma Pangudutan yang menjadi ketua pada tahun sebelumnya. Kegiatan pembentukan pengurus, baik ketua maupun pengurus lainnya itu, dilaksanakan Senin ( 07/7/2025) di Aula kantor camat setempat.
Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru |
Selain ketua juga dibentuk Wakil Ketua 1, Erlinda, Wakil Ketua II, Asrinal, sekretaris S.Pd, Sekcam, Yuslan Lubis dan bendahara Rita Murni. Serta dilengkapi dengan perangkan dan seksi lainnya
Dalam kegiatan itu sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Setelah sebelumnya juga telah dilaksanakan pelaporan dari pengurus lama terhadap keuangan tahun sebelumnya.
Simak Juga >> Sambutan Ketua PHBN Koto Balingka, Aiptu Hendrik
Dalam sambutannya, Aiptu Hendrik mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Yakni sebagai Ketua PHBN Kecamatan Koto Balingka tahun 2025.
Serah terima jabatan ketua PHBN dari pengurus lama ke pengurus baru disaksikan Camat Koto Balingla |
Dia menyatakan siap untuk berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas menghadapi peringatan 17 Agustus nanti. Tentunya dengan kerjasama yang baik dengan pengurus lainnya.
"Mudah-mudahan kami bisa mengemban amanat ini. Dan kami berharap kepada seluruh panitia yang telah ditunjuk hari ini untuk bekerja sama dengan baik. Tentunya kami akan bekerja semaksimal mungkin, " ucapnya
Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru |
Dia berharap di tengah kondisi keuangan yang sulit saat ini, namun bagaimana caranya agar peringatan hari besar di tahun ini berjalan dengan lancar dan baik.
"Walaupun ada informasinya kekurangan budget. Namun di sini kita berharap terjalinnya kerja sama yang baik dan semoga di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya rasa itu yang kami sampaikan, "lanjutnya lagi.
Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru |
Semetara Camat Koba mengatakan bahwa panitia nanti memang akan bekerja ekstra keras karena adanya episiensi anggaran. Bahkan sebagai gambaran untuk tahun ini hanya tersedia anggaran di DPA kecamatan sekitar 6 juta. Sedangkan tahun lalu masih ada 30 juta.
Lanjutnya, kesuksesan kegiatan nanti sangat tergantung dengan persiapan acara yang lebih matang . Dan dia berharap pada HUT kali ini akan berlangsung sukses dan meriah.
Rapat pembubaran penguruis lama PHBN dan pembentukan pengurus yang baru |
" Mari kita bertekad dan bersatu untuk HUT RI yang lebih meriah dari sebelumnya. Pihak pemerintah kecamatan sangat berharap kebersamaan dan semangat juang yang tinggi untuk kesuksesan nanti, "harapnya **** Irti z
Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari |
Hal itu ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara BGN dengan Kejagung RI di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Rabu (2/7/2025). Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyambut hangat kedatangan jajaran BGN.
Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Wahyu Widisetyanta memimpin langsung koordinasi strategis dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia.
Pertemuan ini melibatkan kehadiran secara luring para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia.
Selain itu dihadir pula secara luring Kasubdit IV.D Bidang Intelijen Kejagung RI Iwan Ginting bersama jajaran Team Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen beserta jajaran team Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN antara lain Deni Iskandar dan Sawin.
Langkah koordinatif antara BGN dan Kejagung RI ini merupakan tindaklanjut dari surat Kepala BGN kepada Kejaksaan Agung RI tanggal 16 April 2025 terkait permohonan dukungan interprestasi program makan bergizi di seluruh Indonesia. Selain itu ini menjadi bentuk implementasi dan dukungan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025, mengenai pentingnya dukungan lintas sektor dalam mendukung percepatan program prioritas nasional, khususnya penguatan gizi masyarakat.
Dalam arahannya, JAM Intel Kejagung RI Reda Manthovani menyampaikan enam arahan utama untuk mendukung percepatan penyediaan lahan SPPG. Diantaranya mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis, perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan lahan milik pemda yang memenuhi syarat teknis, seperti lokasi strategis, akses jalan, listrik, air bersih, dan lingkungan higienis.
Yang tak kalah penting, lanjut Reda, adalah Inventarisasi Wilayah dan Pengawasan Pinjam Pakai, guna memastikan proses administrasi pinjam pakai tanah antara pemerintah daerah dan BGN berjalan sesuai aturan, lengkap secara dokumen, dan tidak menimbulkan potensi masalah hukum.
“Pendampingan dan Fasilitasi untuk mendampingi tim BGN dalam proses pinjam pakai dan perizinan, serta Pengamanan Proses Konstruksi, agar Kejaksaan tidak ikut campur dalam pekerjaan teknis pembangunan, tetapi fokus pada pengawasan legalitas, masalah sosial, dan dukungan administrative,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung RI akan menerbitkan surat perintah resmi kepada para Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengawal pengadaan tanah SPPG sesuai wilayah hukum masing-masing. Ia pun meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk mencegah potensi penyimpangan atau korupsi dalam proses tersebut.
“Terakhir saya mempertegas lagi yang dimaksud di atas. Pertama anggaran konsumsi untuk pembangunan SPPG 1542 masih terblokir. Itu peran kita untuk membantu. Yang kedua, BGN dan Kemenkeu meminta kelengkapan administrasi surat persetujuan Pemerintah Daerah di kabupaten atau kota beserta sertifikat lahan untuk buka blokir untuk pembangunan 1542 SPPG itu baru tahap pertama,” kata Reda.
Ia juga mengungkapkan, beberapa Pemerintah Daerah masih ada yang belum respon atau kurang responnya terhadap dukungan lahan SPPG. “Dimohon Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengingatkan mereka ini program pemerintah, asta cita Presiden. Colek saja. Kalau mereka yang colek akan cepat caranya,” tandas Reda.
Yang terpenting, kata Reda, masih terdapat data yang diberikan Pemda oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota belum sesuai dengan SPEK atau berbagai persoalan ketersediaan lahan yang masih bermasalah. “Misalnya luas lahan kurang, terus lahan tidak ada akses jalan atau jauh dari penerima manfaat, kemudian lahan yang diberikan bermasalah dengan warga adat atau masyarakat. Nah ini termasuk ancaman-ancaman hambatan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
Program SPPG 1.542 titik merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memperluas akses layanan gizi masyarakat melalui penyediaan fasilitas terpadu yang didukung oleh tenaga profesional, dapur bergizi, serta sistem distribusi makanan yang aman dan berkualitas.
Direktur Wilayah I, Wahyu Widisetianta, S.Si., M.Si, menyampaikan harapannya agar koordinasi lintas lembaga ini menjadi kunci percepatan pengadaan lahan yang berkualitas dan bebas dari persoalan hukum. Ia menegaskan bahwa dukungan dari pihak Kejaksaan sangat penting dalam memastikan seluruh proses berjalan lancar, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
"Kami berharap dengan keterlibatan langsung Kejaksaan Agung RI, seluruh jajaran BGN dan pendukung di daerah dapat bergerak cepat, tepat, dan terarah dalam menyiapkan lahan yang layak. Ini bukan hanya soal percepatan fisik, tapi juga menyangkut masa depan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia," ujar Wahyu.
BGN menargetkan seluruh proses pengadaan lahan dapat selesai tepat waktu agar pembangunan fisik dan operasional SPPG dapat segera dimulai pada tahun anggaran berjalan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. ****(Rand)
FORMAS Resmi Jalin Kerjasama dengan LSP Pers Indonesia |
MoU antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi pengurus dan anggota organiasi pers yang bernaung di FORMAS.
Penandatanganan nota kesepahaman antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua pihak dalam menjalin kerjasama melaksanakan program pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik melalui Sertifikasi Kompetensi Wartawan.
FORMAS dan LSP Pers Indonesia siap berkolaborasi dan bekerjasama dalam kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik, khususnya melalui pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi pengurus dan anggota organisasi-organisasi pers yang bernaung di FORMAS.
LSP Pers Indonesia juga akan memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Asesor melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi pengurus dan anggota FORMAS yang berlatar belakang profesi wartawan.
“Kami sepakat bekerjasama memfasilitasi wartawan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui BNSP di LSP Pers Indonesia untuk kepentingan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik,” ujar Ketum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati usai menandatangani nota kesepahaman dengan LSP Pers Indonesia pada Selasa (1/7/2025) di Kantor Sekretariat FORMAS, Jakarta.
Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi menyatakan siap berkolaborasi dengan FORMAS untuk meningkatkan kualitas SDM wartawan Indonesia melalui pengakuan kompetensi oleh negara melalui BNSP.
“LSP Pers Indonesia adalah lembaga yang memiliki lisensi pemerintah yakni BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan. Kami siap memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan bagi para pengurus dan anggota FORMAS yang berprofesi sebagai wartawan,” ujar Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum FORMAS Bidang Pengembangan Pers dan Media, Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Hukum dan Media, dan Ketua Departemen Kepemudaan dan Media Digital Forum Bela Negara Perwakilan Jakarta.
Pada pelaksanaan penandatangan MoU ini, Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi didampingi jajarannya yakni Ketua Dewan Pengarah Ir. Soegiharto Santoso,SH dan General Manager Meytha F. Kalalo, sementara Ketum FORMAS Yohanes Handojo didampingi Wakil Sekjen FORMAS Ervan Tou dan Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat (GEMPPAR) FORMAS Soetresno Hartanto.
Usai penandatangan MoU, Ketum FORMAS Yohanes Handojo menyerahkan cendramata kepada LSP Pers Indonesia yang diterima Ketua Dewan Pengarah Soegiharto Santoso. Pada kesempatan ini, Soegiharto yang akrab disapa Hoky mengatakan, kerjasama antara FORMAS dan LSP Pers Indonesia ini sangat penting untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional.
“Karena setiap wartawan yang disertifikasi melalui LSP Pers Indonesia akan langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional Indonesia di BNSP. Ini perupakan pengakuan negara terhadap kompetensi, khususnya di bidang pers,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Pendiri dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.
Eksistensi FORMAS
FORMAS adalah organisasi yang didirikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya adalah Hashim Djojohadikusumo dan Yohanes Handojo Budhisedjati. FORMAS didirikan untuk mengawal dan memonitoring jalannya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Di awal pembentukannya FORMAS terdapat 21 organisasi masyarakat dan seiring dengan perkembangannya, belum genap setahun sudah bertambah menjadi 77 organisasi dari beragam latar belakang dan masih akan terus bertambah jumlahnya.
Dalam kiprahnya yang belum setahun berdiri, FORMAS telah menjalin kesepakatan Kerjasama dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), Radio Republik Indonesia, dan sejumlah pihak, termasuk LSP Pers Indonesia.***** (Red)
![]() |
Pengurus Forum Bela Negara Hasil Munas Bali Resmi Dilantik |
Bersamaan dengan itu, Pengurus Wilayah FBN Daerah Khusus Jakarta periode 2025 – 2030 juga turut dilantik oleh Ketua Umum FBN Prof. Dr. R. Zainal Abidin S. M.M.
Wakil Ketua Dewan Pengawas yang juga Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A hadir langsung dalam kegiatan pelantikan ini.
Pada kesempatan ini Dirjen Pothan Kemenhan RI Laksa TNI Dr. Sri Yanto, ST, MSi didaulat menyampaikan sambutan.
Menurutnya, pembinaan kesadaran bela negara merupakan tanggungjawab bersama dan semua elemen bangsa.
Ia juga mengajak pengurus dan anggota FBN membagun kepercayaan publik melalui berbagai kegiatan kolaboratif aktif dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.
"Marilah kita jadikan FBN sebagai mitra strategis di tengah tantangan global. Semoga amanah yang diberikan dijalankan dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum FBN Prof. Dr. R. Zainal Abidin S. M.M mengatakan, bela negara bukan hanya tugas aparatur keamanan tapi semua anak bangsa.
"Kita melihat potensi konflik sumberdaya sehingga kita dituntut tanggungjawab dan cinta tanah air. Bela negara bukan hanya semata-mata angkat senjata, tapi bagaimana membangun ekonomi bangsa dan mejaga keberagaman dan persatuan," terang Zainal.
Kepengurusan Forum Bela Negara ini memang dibina oleh Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah Direktur Bela Negara, di bawah Dirjen Pothan. Tetapi ormasnya itu adalah berdiri sendiri.
Saat ini sudah ada 15 Dewan Perwakilan Provinsi yang selesai musyawarah. Dan selanjutnya akan dilaksanakan di seluruh provinsi.
"Target utama kami tahun ini seluruh kabupaten dan kota akan menyusul dibentuk, di seluruh provinsi," ujarnya.
Sebagai guru besar di bidang ekonomi, Ketum FBN mengajak seluruh pengurus dan anggota FBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dan kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan mendapatkan benefid dalam rangka menjalankan roda organisasi. Kita nggak meminta-minta kepada orang apalagi misalnya kita meminta-minta kepada masyarakat atau tidak membebani masyarakat," terang Zainal.
Ia menambahkan, program prioritas yang sudah dijalankan di berbagai daerah adalah mendukung program Makan Bergisi Gratis.
"Harapan kita supaya nanti masyarakat ikut menjadi anggota FBN, karena ini tidak terbatas mengenai agama, suku, dan latar belakang berbeda semua bergabung jadi satu," ujarnya.
Panita pelantikan juga mendaulat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Mayjen TNI Dr. H. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr.Han memaparkan tentang bela negara.
Kepada para pengurus dan anggota FBN, Ia mengajak bersama membangun negara karena sejak dilantik, terpanggil untuk menjadi salah satu garda terdepan pertahanan negara.
"Geopolitik dunia sedang tren. Nanti iplementasi dari bela negara bagaimana kita FBN mengahdapi geopolitik ini dan membaca kondisi dunia. Kita harus membuat strategi apa yang harus dilakukan negara kita," tuturnya.
Ia menegaskan, alangkah naifnya jika satu bangsa tidak paham tentang geopolitik negara sendiri.
"Kita hidup sebagai bagian dari negara lain. Dalam negara ada pemerintahan, masyarakat, dan wilayah. Jadi Itu yang harus kita bela," tandasnya.
FBN harus bersama pemerintah menyiapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Sementara itu, Ketua FBN Perwakilan Provinsi DK Jakarta Herri Gunawan Sattar mengatakan, pihaknya siap menjalankan tanggungjawab bela negara bersama jajaran pengurus.
“Perwakilan FBN Jakarta siap berkontribusi aktif menjalankan program strategis ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah,” ujar Herri Gunawan yang akrab disapa Yusran.
Peran Strategis FBN
FBN merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Organisasi ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara.
Ketua Panitia Pelantikan Pengurus FBN Agus Paranrengi mengatakan, kesadaran bela negara sangat penting untuk kita jaga bersama.
"Pelatikan pengurus Forum Bela Negara menyatakan kita siap mengabdi dan berkontribusi bersama dalam pembangunan," ujar Agus saat menyampaikan laporan panitia.
Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Menteri Pertahanan yang diwakili Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI, Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., Perwakilan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Santo Wirawan dan sejumlah tamu dan undangan.
Menariknya turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso SH, Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Direktur Lembaga CMC Ardian Elkana, dan GM LSP Pers Indonesia Meytha Kalalo yang pada kesempatan ini secara pribadi, turut dilantik sebagai pengurus FBN. *****(Hend)