HEADLINE NEWS

Objek Wisata Tutup, Lebaran 1441 H di Rumah Saja?

By On Sabtu, Mei 23, 2020

Objek Wisata di Pasbar Ditutup sementara, lebaran di rumah saja
Pasaman Barat, prodeteksi.com------Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ 2020 M, Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Sebulan penuh berpuasa, semoga umat Islam berada dalam kemenangan. 

Namun dianjurkan merayakan Idul Fitri di rumah saja. Tidak bepergian kemana-mana apalagi ke objek wisata. Sebab, kawasan objek wisata di Pasbar masih ditutup.

Memang sudah menjadi suatu tradisi setiap lebaran tiba, objek wisata di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) selalu ramai dikunjungi warga. Terutama objek wisata pantai seperti Pantai Sasak, Pantai Sikabau dan Pantai Air Bangis. 

Akan teteapi tahun ini, karena masih suasana waspada terhadap penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), sebaiknya urungkanlah niat mengunjungi objek wisata walau memang indah dan mempesona untuk dikunjungi.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, objek wisata yang ada di Pasbar masih ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan dalam rangka antisipasi dan pencegaran Covid-19.  Dan di lokasi wisata dijaga oleh aparat kemanan.

Kapolsek Sei. Beremas, Iptu Feri Arjoni yang dikonfirmasi Sabtu ( 23/5) membenarkan bahwa objek wisata di wilayah pengawasan Polsek Sei Beremas seperti Pantai Sikabau dan Pantai Air Bangis masih ditutup bagi pengunjung. Oleh karena itu pihaknya menghimbau agar masyarakat tidak terlanjur mengunjungi objek wisata tersebut. Dari pada nanti disuruh putar balik.

"Karena masih dilarang adanya keramaian sebagai kewaspadaan terhadap Covid-19, maka Objek Wisata seperti halnya di Sikabau dan Air Bangis  masih ditutup. Oleh karena itu agar msyarakat maklum dan dianjurkan tetap di rumah saja, " himbau Kapolsek.

Sebagaimana juga terlihat di persimpangan Simpang Sayur Ujung Gading menuju Pantai Sikabau, memang ada papan informasi yang bertuliskan penutupan Pantai Sikabau. Hal ini terkait kewaspadaan terhadap Covid-19.

Seiring juga dengan status penyebaran Covid-19, yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemic global. Maka untuk antisipasi penyebaran Covid-19, sejumlah objek wisata di Pasbar juga ditutup untuk sementara waktu. Adapun objek wisata yang ditutup, di antaranya, Wisata Pantai Sasak, Gunung Talamau, Pantai Sikabau dan Partai Air Bangis.  

Pantai Sasak, Gunung Talamau, Pantai Air Bangis dan Pantai Sikabau  
(dari kiri atas, sesuai arah jarum jam)
“Bagi pengelola wisata dan masyarakat yang mengetahui atau menemukan hal-hal yang mencurigkan terkait penyebaran Covid-19. Diminta menghubungi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Pasbar melalui Nomor 085263771371 dan 081363444578, “ kata bupati beberapa waktu lalu sebagaimana disamapaikannya dalam surat edaran ketika itu.

Disaping itu, apabila terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan terkait objek wisata, dapat menghubungi langsung Dinas Pariwisata Pasbar di Padang Tujuh atau memaluli nomor 081266269199 atau 082174546915. ****irz

Erick Haryona,  Bakal Cabup Pasbar yang Peduli dan Berpeluang

By On Sabtu, Mei 23, 2020



Erick Haryona

Pasaman Barat, prodeteksi.com---------Nama Erick Haryona, belakangan kian populer di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putra dari H. Hariadi - Hj. Emma Yohana yang asal Pasbar  ini , dikabarkan akan maju dalam Pilkada Pasbar mendatang.

Jelang Pilkada Pasbar yang kini tertunda karena wabah Covid-19, nama Erick Haryona kian santer diperbincangkan sebagai bakal kandidat calon bupati Pasbar. Ia dinilai berpeluang, karena ketokohannya, yang dikenal luas kalangan masyarakat.

Putra asal Pasbar kelahiran Padang, 23 Oktober 1982, memang menunjukkan perhatiannya untuk kemajuan Pasbar ke depan. Hal ini seiring pula dengan upaya meraih amanah rakyat, untuk  maju meneruskan niat ibunya (Hj Emma Yohana) membangun Pasbar yang pernah mencalon dalam Pilkada Pabsar 2005 yang lalu.

“Saya dengan niat iklhas memang bertekad untuk maju sebagai Cabup Pasbar mendatang. Semoga Pasbar nantinya akan semakin maju dan lebih baik ke depan, “ kata Erick, menjawab pertanyaan prodeteksi.com, beberapa hari lalu.

Lebih lanjut dikatakan, Erick yang kini dipercaya sebagai Bendahara DPD Golkar Sumbar, akan maju melalui Partai Golkar dan partai lain yang akan menjalin kolaisi. Ia menyebut ada beberapa partai yang dimungkinkan untuk koalisi. 

“Alhamdulillah sekarang saya dipercaya sebagai Bendahara Golkar, mudah-mudahan partai ini akan mengusung saya nantinya untuk pencalonan. Insya Allah, Golkar dan partai lain yang siap berkoalisi, “sebutnya. 

Lalu, siapa bakal kandidat Cawabup yang akan berpasangan dengan Erick. Menurutnya, masih dalam tahap penjajakan dan survei untuk mencari pasangan yang tepat dan berpeluang untuk memenangkan Pilkada Pasbar.

Erick Haryona Peduli Masyarakat Pasbar
Sosok Erick Haryona sebagai wirausaha muda ini, memang dikenal luas masyarakat Pasbar. Hal ini juga  karena keaktifannya dalam organisasi kepemudaan dan ia pun dikenal dekat dengan berbagai kalangan termasuk kaum muda milineal.  

Sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumbar, ia tak jarang turun ke daerah dalam rangka konsolidasi organisasi. Dan juga dalam pengembangan usahanya di bidang properti dan kosntruksi jalan. Dengan berbagai pengalaman dalam kepemimpinan organisasi dan perusahaan yang dilaluinya, kian berpotensi untuk meraih peluang dalam Pilkada Pasbar mendatang.

Ia pun membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat. Seperti dalam momen Bulan Suci Ramadhan 1441 H/ 2020 M, Erick menunjukkan perhatian pada masyarakat Pasbar terutama bagi warga kurang mampu yang terdampak wabah Covid-19. Dengan menggelar kegiatan berbagi kepada ribuan warga di berbagai kecamatan di Pasbar, termsuk juga kalangan insan pers yang bertugas di Pasbar. 

Masyarakat terdampak Covid-19 di berbagai kecamatan Pasbar
dibantu Sembako dari Erick Haryona
Adapun pengalamannya dalam memimpin perusahaan. Diantaranya adalah PT Barettamuda Pratama, yang bergerak di bidang: konstruksi, properti, periklanan, alat berat, dan konstruksi jalan. Ia juga menekuni beberapa sektor bisnis lainnya.  Seperti Dewan Direksi jaringan media Kabarpolisi Media Group (KMG) yang mengelola sejumlah media online.

Selain itu, sebagai komisaris PT Hariyona yang bergerak di bidang konstruksi, properti, dan periklanan. Kemudian sebagai Komisaris CV Dwitama Putra bidang Pemasok dan Agen serta Komisaris Citra Almadina Foundation yang bergerak di bidang pendidikan.

Dalam perjalanan memenej sejumlah perusahaan, ia pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden AKAINDO (Asosiasi Konstruksi Udara Indonesia). Kemudian Ketua HIPMI, Sumatera Barat (Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia) Periode 2008-2011.

Selain itu, Erick diberi amanah sebagai Wakil Presiden AABI, Sumatera Barat (Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia). Juga Ketua Asosiasi Pembangun Bangsa Indonesia, Sumbar.

Di bidang organisasi kepemudaan, Erick Haryona juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar periode 2017 – 2022. Ia diamanahi jabatan itu sesuai Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Pemuda Pancasila Sumbar yang diselenggarakan di Kota Padang pada akhir Maret 2017 lalu.

Erick Haryona juga dipercaya sebagai Ketua Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Pengukuhannya sebagai ketua dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP MKGR pada Nopember 2019.

Berbekal kemampuan dan keahliannya serta pengalaman dan prestasi Erick Haryona, dalam berwirausaha dan memimpin organisasi. Tak salah, pemuda gagah ini, menjadi harapan masyarakat. ***irti z

Ini Beda Perayaan Idul Fitri 2020 Dibanding Tahun Sebelumnya di Pasbar.

By On Jumat, Mei 22, 2020

TERAS REDAKSI

Oleh :
Irti Zamin, SS

Secara umum, kodisi perayaan Idul Fitri 1441 H/ 2020 M, yang jatuh pada hari Ahat (Minggu, 1 Sawal / 24 Mei 2020), masih diselimuti suasana dampak Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Termasuk di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Meskipun umat Islam di daerah ini dimungkinkan dapat melaksanakan Sholat Ied, karena daerah Pasbar tidak termasuk zona merah penularan Covid-19, namun rasa was-was dan kewaspadaan masih tetap jadi perhatian untuk antisipatif dan pencegahan. Sehingga aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih harus dipedomani dan dilaksanakan.

Walau penjagaan di Posko Perbatasan Pasbar diperketat, namun masih banyak warga terutama dalam provinsi yang masih mudik dan pulang ke kampung halaman, dalam rangka bertemu pihak keluarga dan sanak famili di kampung. Kondisi ini juga menjadi perhatian dan diperlukan saling jaga dan antisipatif antar sesama untuk cegah Covid-19.

Terkait pelaksanaan Sholat ied tingkat kabupaten, dalam suatu kesempatan bertatap muka dengan Bupati Pasbar, H. Yulianto, ia memastikan bahwa tidak ada pemusatan pelaksanaan Sholat ied di halaman Kantor Bupati Pasbar. 

Biasanya seperti tahun sebelumnya, Shalat Ied dijadwalkan dan dipusatkan di halaman kantor bupati. Sehingga kesibukan pejabat dan panitia pun biasanya sudah tampak tiga hari jelang lebaran. Halaman kantor bupati dengan luasnya yang memadai memang menjadi pertimbangan untuk lokasi sholat Ied. 

Selain itu, perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah tahun 2020 ini di Pasbar, adalah kali pertama sejak Wafatnya Mantan Bupati Pasbat, Almarhum H. Syahiran, MM, pada 3 Agustus 2019 yang lalu. Seyogyanya Bupati H. Yulianto sebagai penerus kepemimpinan Almarhum H, Syahiran, berkemungkinan juga akan memusatkan pelaksanaan Ied di Halaman Kantor Bupati, namun karena wabah Covid-19, untuk menghindari tidak terejadi pengumpulan masyarakat dalam satu tempat, maka tahun ini tidak dilaksanakan.

Bupati H Yulianto juga menjelaskan, tidak ada pegelaran Open House seperti tahun sebelumnya. Intinya kegiatan hari raya tahun ini, sesuai juga dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menambah hari libur atau cuti bersama, maka perayaan pun hanya sederhana saja dan tetap waspada dalam pencegahan Covid-19.

Bagi masyarakat pun turut merasakan perbedaan suasana perayaan Idul Fitri tahun ini.  Biasanya akan ada kunjungan temat wisata, namun kini ditutup sementara. Lagi pula juga kurang memungkinkan dari segi ekonomi karena semakin terpuruk akibat terdampak pengaruh wabah covid-19.

Begitupun biasanya momen Ramadhan jelang lebaran, banyak kegiatan buka bersama oleh pemerintah kabupaten yang dilanjutkan dengan ramah tamah dengan pimpinan daerah, bahkan tak jarang membawa pulang paket lebaran seperti kain sarung daln lainnya, tahun ini mungkin tak dijumpai lagi.

Namun tak heran juga bahwa di Kediaman Bupati Yulianto, tampak selalu ada kunjungan tamu, bagai tak pernah sepi dari kedatangan warga masyarakat. Dengan berbagai maksud dan tujuan, kegiatan silaturrahmi terbatas tetap berlangsung.

Suasana dampak ekonomi akibat wabah Covid-19, memang membuat sebagian besar masyarakat membutuhkan uluran tangan antar sesama. Tak heran kediaman Bupati Yulianto menjadi salah satu tujuan yang kerap dikunjungi warga, apalagi bupati saat ini merupakan pemimpin tunggal tanpa wakil bupati. Sehingga tujuan warga terfokus kepadanya. Kondisi ini memang nampaknya tak bisa dihindari, namun disinilah diperlukan kebijakan pimpinan dalam mencari solusi.

Suatu makna dibalik Covid-19 ini, dibutuhkannya kebersamaan dan kesatuan, rasa rendah diri dan tidak sombong, kepedulian antar sesama, instrofeksi diri dan meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT. 

Semoga wabah covid ini segera berakhir, dan masyarakat bisa beraktifitas dengan lancar, sektor usaha kembali bangkit dan pembangunan daerah kembali dipacu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga. ****

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H
Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Bathin

Mendata BLT harus De Joure & Defakto agar Tepat Sasaran

By On Jumat, Mei 22, 2020

OPINI

Oleh
Baldi Pramana, SH. MK.n

Wabah penyakit seperti virus corona disease 19 bukanlah kejadian baru di bumi  ini. Dalam catatan sejarah peradaban dunia, pandemi seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Bumi pernah mengalami epidemi pada tingkat yang paling dahsyat, namun tidak dengan tingkat efect sebesar saat ini. Wabah covid 19 memukul semua sektor ekonomi, PHK besar-besaran di berbagai sub sektor usaha, baik industri atau manufaktur, sektor perkebunan dan pertanian membuat petani menderita dikarenakan harga dan hasil panen anjlok. Atas dasar wabah covid 19 berdampak sistemik bagi semua kehidupan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban warga dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai BLT. 

Payung hukum BLT terdampak Covid 19 merujuk pada Peraturan Menteri Desa (Nagari) dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, ini menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

Pemerintah menyebutkan siap mengucurkan dana senilai Rp 22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin. Besaran dana ini sesuai arahan Presiden, yaitu 31 persen dari total Dana Desa 2020, Rp 72 triliun. Yang menjadi target atau sasaran penerima BLT paling utama keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, BLT juga akan diberikan pada keluarga yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata bantuan pemerintah dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. 

Yang menjadi pertanyaannya bagaimana mekanisme pendataan, penetapan dan penyaluran program BLT Dana Desa (Nagari) sehingga  tertunda-tunda, dibeberapa daerah data penerima  sangkarut marut dan menuai protes. Bahwa mekanisme pendataan BLT Dana Desa (Nagari) dilakukan oleh Relawan Covid-19/petugas nagari. Mereka bertugas pada lingkup RT/Jorong untuk mengumpulkan kartu keluarga, setelah data terkumpul,  hasilnya dimusyawarahkan dengan Bamus nagari dalam agenda khusus atau musyawarah insidentil dengan agenda, yaitu validasi dan finalisasi data. 

Setelah dilakukan validasi dan finalisasi pendataan BLT Dana Desa (Nagari) selanjutnya ditandatagani oleh Wali Nagari, dari hasil verifikasi dokumen tersebut  dilaporkan kepada Bupati  melalui Camat. Permasalah baru timbul dan akan mengundang klaim warga ketika BLT yang akan di salurkan Pemda kepada sasaran  tidak valid, artinya warga banyak yang mengeluh disebabkan data calon penerima BLT banyak over lapping, warga yang meninggal dunia masih tercantum, keluarga secara status sosial belum layak untuk mendapatkan dan lain-lain. Atas dasar permasalahan pendataan, penulis mencoba mengurai akar problematika pendataan BLT Dana Desa (Nagari) sehingga tertunda oleh beberapa faktor.

Pertama, karena sistem informasi administrasi keluarga miskin/pra sejahtera / kependudukan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Pemnag/ Dinsos) dan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan) Kementrian Sosial/ Kemendes PDTT)  belum dapat diandalkan/ tersedia, jikapun tersedia dari segi cakupan, kemutahiran dan akurasi sangat jauh dari kondisi real, maka jangan heran apabila banyak data perima PKH, BPNT, E- warung hingga kartu prakerja masuk dalam daftar penerima BLT. 

Kedua, perlunya dianut sistem pendataan keluarga miskin/prasejahtera berkelanjutan  (continuous register or list), dalam undang-undang harus ada pasal yang mengatur tentang pendataan dan status sosial warga sebagai hak dasar mendapatkan jaminan bernegara. Andai data ini ada sistem pendataan ini diharapkan menjamin akurasi dan ketersedian data, karena pendaftaran keluarga miskin/ prasejahtera tidak selalu dimulai dari data mentah, namun hanya melanjutkan dari data yang telah ada. Jika tidak di pastikan kejadian yang sama akan terulang pada kesempatan yang lain. 

Ketiga, untuk melaksanakan tugas pemutakhiran data keluarga miskin sebagaimana dengan sistem pendataan diatas, pemberian tugas dan kewenangan penuh Pemda kabupaten beserta aparatnya, dalam hal in Nagari sebagai ujung tombak untuk melakukan pemutakhiran data keluarga miskin/pra sejahtera setiap tahun berdasarkan sistem informasi data sebelumnya. 

Keempat, tersedianya anggaran dalam jumlah dan waktu yang ditentukan, sebab persoalan keluarga miskin/prasejahtera sangat rumit. Salah satu sebab masalah kurang akuratnya data keluarga miskin/prasejahtera adalah oleh  keterbatasan dana melakukan pemutakhiran data keluarga miskin/prasejahtera. Untuk itu selain ketersedian dana dan waktu, Undang-undang tentang keluarga miskin/ prasejahtera perlu juga mengamanatkan definisi siapa keluarga miski/ prasejahtera sehingga ada jaminan untuk tersedianya data yang akurat. 

Kelima, partisipasi warga dalam mengkoreksi data penerima BLT berkelanjutan pada papan pengumuman di kantor Wali Nagari sehingga ada kroscek data termutakhir. Akurasi data di antaranya ditentukan oleh respons berupa masukan dan tanggapan dari masyarakat nagari, data di akses sebagai keterbukaan informasi publik. Data di umumkan bisa juga sebagai data sementara penerima BLT jika ada tanggapan dan masukan dari warga maka tugas nagari guna meneksekusi pencoretan setelah ada verifikasi di lapangan.

Sekarang, keadaan ini sudah berjalan selama tiga bulan, warga  berada dalam penantian, resah dan banyak yang prustasi dengan pertanyaan kapan virus covid 19 ini berakhir, mereka berharap ada bantuan langsung tunai dari pemerintah agar asap dapurnya tetap ngebul. Keadaan ini sudah lama, sebagai respon cepat turunkan saja   data hasil pemutahiran penerima BLT terkahir dari nagari, dengan catatan data tersebut oleh petugas nagari/relawan covid 19 wajib di kroscek dan disandingkan ulang dengan data lain sebagaiman aturan teknis dimana ada skala prioritas artinya mereka  mendata keluarga miskin/prasejahtera,  keluarga yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata bantuan pemerintah dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. 

Petugas  secara dejure dan de fakto memastikan jika baik secara hukum/aturan/petunjuk teknis/sop pemberian BLT keluarga itu layak, begitu juga secara de fakto (verifikasi faktual) bahwa mereka juga layak mendapatkan BLT, meski anggaran untuk itu terbatas dan tidak semua keluarga bisa tercover tetapi ada skala prioritas. (Penulis : Pemerhati masalah Sosial, Politik, Hukum dan Bisnis Kabupaten Pasaman Barat)

Tak Ingin Sampah Membawa Wabah Penyakit, Warga Pasbar Ini Bergotongroyong

By On Minggu, Mei 17, 2020

Bersihkan Sampah Jaga Lingkungan Tetap Sehat
Pasaman Barat, prodeteksi.com- Berkaitan dengan banyaknya sampah bertebaran di sepanjang pinggir jalan dari Komplek Nuansa Ventura lingkungan Kampus Yaptip Pasaman Barat (Pasbar) menuju Pasar Simpang Ampek, yang berlangsung tahunan, membuat warga kembali bergotong royong membersihkannya, walau tak terelakkan dari aroma tak sedap dan menjijikkan serta menggangu pengguna jalan 

Tanpa menunggu perhatian Pemerintah Kenagarian Lingkung Aua dan juga Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pasbar, yang konon diharapkan turun tangan melalui petugas kebersihan. Namun, dengan spontan setelah diberitakan prodeteksi.com, Sabtu (16/5), dengan judul “Sampah Pasar Simpang Ampek Bertebaran, Pihak Nagari atau BLH Diharap 'Tidak Tutup Mata', maka hari ini, Minggu (17/5) sejumlah warga dengan sukarela turun ke lapangan melakukan pembersihan terhadao sampah berserakan karena dibuang warga tidak pada tempatnya.

“Benar, hari ini warga disini melakukan pembersihan sampah yang bertebaran, secara spontan dan satu persatu warga berdatangan karena prihatin dengan kondisi jalan yang berkubang sampah, “ kata Rommy Chandra, salah seorang tokoh masyarakat yang ikut bersama dalam kegiatan tersebut.

Dikatakan, puluhan warga yang bergotong royong tersebut melakukan  pembersihan di sekitar 300 meter panjang jalan yang bersampah. Sebab, di sekitar lokasi ini sudah dijadikan warga bagai tempat pembuangan akhir sampah. Ini pun telah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada solusi atau kebijakan dari instansi terkait untuk antisipasi sampah tidak bertebaran sembarang tempat.

“Alhamdulilah setelah dikoordinasikan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pasbar, akhirnya mobil pembuang sampah dari BLH datang yang dikenadarai Izul. Sehingga dapat membantu kami untuk mengevakuasi sampah - sampah yang telah terkumpul sebelumnya, “ Sebut Rommy.

Harapan warga komplek perumahan Nuansa Ventura adalah agar warga tidak membuang sampah lagi sembarang tempat. Sehingga mereka pun membuat himbauan pada masyarakat. Selain itu jelas Rommy, menjadi harapan warga agar jika ada petugas kebersihan untuk kiranya senantiasa menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas sampah. 

PIhak BLH juga diharapkan mencari solusi dengan membuat Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), yang dapat menampung sampah. Sebab, jika dibuang di jalan umum, dampaknya sangat merugikan masyarakat. Tidak saja pemandangan yang mengganggu, namun bisa berdampak membawa wabah penyakit, seperti DBD dan bisa mendatangkan virus, selain juga dapat menebar aroma busuk dan mengganggu pemakai jalan.

Kegiatan Goro tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Pasbar, Endra Yama, Kadis Kominfo, Edi  Murdani, Camat Pasaman, Andre Afandi  dan warga komplek perumahan yang peduli lingkungan sekitar. ***zein/irtz

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *