HEADLINE NEWS

Camat Sungai Beremas Berganti, Sekdakab Hendra Putra Lakukan Pelantikan dan Sertijab

By On Jumat, Maret 15, 2024

 


Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat berganti, dari pejabat lama, Asrinal, S.Pd kepada camat yang baru, Jumri, S.Pd. Pelantikan dan serahterima jabatan ( Sertijab )  dilakukan oleh Bupati Pasaman yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Hendra Putra, Jumat (15/3/2024) di halaman kantor camat setempat. Sekaligus juga dilaksanakan sertijab ketua PKK Kecamatan.


Pelantikan dan Sertijab dihadiri juga oleh Kadis Kominfo Pasbar, Imter Nasution, Plt. Kasat Pol PP, Media Fitra, pihak Forkopinca Kecamatan Sungai Beremas, Wwalinagari Air Bangis, Nelvia Warman, kapolsek, Kacabjari, dan pihak perusahaan serta undangan lainnya.


Dalam  sambutannya, Sekdakab Pasbar, Hendra Putra menyampaikan permohonan maaf Bupati dan wakil bupati Pasbar karena  tidak dapat hadir pada kesempatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan.


Atas nama Bupati Pasbar, Hendra Putra menyebutkan bahwa mutasi dan rotasi mrupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan daerah. Dan hal ini tak perlu dikomentari  dan dipersoakan.


 


 "Mutasi dan rotasi adalah hal yang lumrah dan inilah adanya bahwa saat ini ada penggantian Camat di Kecamatan Air Bangis ( maksudnya : Kecamatan Sungai Beremas). Tentunya kami berharap dari pemerintah khususnya pada Forkopinca agar dapat membantu camat Air Bangis dalam melaksanakan tugasnya, " ucapnya.


Dia juga mengharapkan pada camat yang baru agar dapat menyesuikan diri walaupun selama ini sudah menjadi sekretaris Kecamatan. Namun menurutnya karena sudah menjadi camat,  maka mesti melakukan koordinasi dengan Forkopinca, dengan Kapolsek dengan Danramil, dengan Kepala cabang kejaksaan, pemrintah nagari dan lainnya.


"Koordinasi mesti dilakukan dengan baik, karena tanpa kordinasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak akan bisa berbuah yang baik . Untuk itu mesti koordinasi, termasuk dengan seluruh lapisan masyarakat,baik ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan juga tokoh tokoh masyarakat, " ungkapnya..


Hendra putra meminta camat yang baru untuk secepatnya bisa menyesuikan diri agar roda pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang ada  di Kecamatan Sungai Beremas bisa secepatnya dilaksanakan dengan baik.


 


 Sekda juga mengucapkan selamat kepada camat yang baru atas tugas yang diemban yang telah disurat - tugaskan oleh Bupati untuk menjadi camat. Semoga harapnya, kecamatan Sungai Beremas lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.


Kepada camat yang lama, dia menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa -jasanya dan yang telah mengemban tugas di kecamatan tersebut sebelumnya. 


"Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi pak Asrinal  dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan yang ada di kecamatan ini. Dan kami tahu secara nilai kinerja, kami sering koordinasi apapun yang dilaksanakan di kecamatan ini. Atas nama pemerintah daerah dan atas nama pribadi Sekretaris Daerah kami mengucapkan terima kasih , "ucapnya.


Selanjutnya,  Sekda menitipkan camat yang baru, Yumri  kiranya dapat didukung penuh oleh masyarakat, dan yang tak kalah pentingnya aalah dukungan istri,  sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan sukses dan lancar.


Terakhir sekda mengingatkan bahwa, salah satu prestasi Air Bangis yang perlu dipertahankan dan yang jadi PR camat baru adalah  juara MTQ  kabupaten yang diraih tahun 2022 lalu. Semoga MTQ yang akan dilaksakanakan tahun 2024 ini masih dapat mempertahankan prestasinya dan tidak justru berada di peringkat bawah,  "sebutnya.


Sementara itu Camat Sungai Beremas yang baru, Yumri, usai dilantik menyatakan siap untuk menjalankan tugas. Tentunya dengan berkoordinasi dengan seluruh elemen yang ada sebagaimana dipesankan oleh sekda. Dan sebagi manusia biasa menurutnya, perlu bergandengan tangan termasuk dengan kerja keras bersama sekcam dan seluruh staf kecamatan ****irti z


  

Bupati Hamsuardi Prihatin Lihat Jembatan Rurapatontang, Desak PUPR Bangun Jembatan Permanen

By On Jumat, Maret 15, 2024

 



Pasbar, Prodeteksi.com----Bupati Pasaman Barat, Hamsuard merasa prihatin melihat Jembatan Rura Patontang Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka yang putus akibat longsor belum lama ini. Namun dia juga salut atas jiwa gorong royong masyarakat yang  sudah membangun  jembatan darurat yang  sempat dilaluinya ketika meninjau lokasi, Kamis ( 14/3/2024).



Dalam kesempatan itu, Bupati Hamsuardi  menginstruksikan stakeholder terkait agar pengerjaan jembatan permanen Rura Patontang itu dilakukan secepat mungkin sebab keberadaan jembatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. 



Sekretaris Dinas PUPR Pasbar, Elifsan mengungkapkan bahwa sesuai instruksi bupati, pihaknya Insyaallah bulan puasa ini juga jembatan ini akan kita bangun," ucapnya. 


Ia juga menuturkan bahwa Bupati Hamsuardi berharap adanya program TNI Manunggal membangun akses jalan di Rura Patontang sampai permukiman warga. Hingga kelak, akses jalan dan jembatan di Rura Patontang itu dapat memperlancar berbagai aktivitas perekonomian masyarakat. 


"RAB perencanaan kita di PUPR sudah selesai, sudah kita lakukan juga kunjungan bersama pak jorong dan lainnya pada hari Minggu lalu. Lebih kurang untuk jembatan sekitar 200 juta dan satu lagi untuk polongan Rura Patontang ini sekitar 60 juta. Bapak bupati dan pak wabup sudah meninjau secara langsung, dan ini kita tinggal pengerjaannya. Sementara hari ini kita datang membawa sedikit oleh-oleh untuk masyarakat melalui pak jorong," ungkapnya. 


Di akhir kegiatan itu, Bupati Hamsuardi bersama stakeholder terkait menyerahkan sembako kepada Jorong Rura Patontang untuk dibagikan kepada masyarakat. Sembako yang diserahkan tersebut berupa beras, minyak goreng, mie, telur, garam dapur, air mineral dan lain sebagainya.

**** dkf/ irti z

Untuk Ketertiban Berlalulintas, Kapolres Pasbar Bagikan Ratusan Helm dan Takzil

By On Kamis, Maret 14, 2024




Pasaman Barat, prodeteksi.com ----– Polres Pasaman Barat, Polda Sumbar melaksanakan kegiatan membagikan helm gratis kepada pengendara sepeda motor dalam Operasi Keselamatan Singgalang 2024 sehingga masyarakat bisa lebih tertib berlalulintas.


Kegiatan pembagian helm gratis dilaksanakan di Bundaran Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (13/3/2024).


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik didampingi Wakapolres Kompol Chairul Amri Nasution, S.Ik dan Kasatlantas Iptu M. Irsyad Fathur Rahman, S.Ik menggelar kegiatan bagi-bagi helm gratis untuk masyarakat, sekaligus membagikan brosur yang merupakan langkah edukasi kepada masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.


Kapolres yang langsung memimpin kegiatan tersebut mengatakan bahwa, kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta mengedukasi masyarakat untuk lebih tertib lagi dalam berlalu lintas di jalan raya.


“Sehingga ke depan diharapkan seluruh masyarakat pengguna jalan khususnya di Kabupaten Pasaman Barat sadar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dijalan raya sehingga bisa meminimalisir kecelakaan Lalulintas,” ujar Kapolres.


Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, adapun tujuan Ops Keselamatan Singgalang 2024 yang dimulai pada tanggal 4 Maret s/d 17 Maret 2024 ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kepolisian dalam hal ini Polres Pasaman Barat dalam menjaga keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan.


"Harapannya angka pelanggaran maupun korban kecelakaan lalulintas dapat diturunkan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M," lanjutnya.


Selain mengedukasi masyarakat melalui kegiatan pembagian helm, pembagian brosur dan leflet, maupun imbauan melalui media sosial, serta pemasangan spanduk dan baliho petugas dari Sat Lantas juga telah melakukan penindakan terhadap pelanggar berupa tilang sebanyak 475 dan teguran sebanyak 350.


“Rata-rata pelanggaran didominasi pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm  sebanyak 370 pelanggar, maka dari itu, kami terus menggalakkan dan memasifkan kegiatan agar para pengendara untuk selalu menggunakan helm, sehingga Polres berinisiatif dengan membagikan helm gratis kepada masyarakat” ujar Kapolres.  


Selain membagikan sekitar 400 helm kepada masyarakat, Kapolres Pasaman Barat juga membagikan takjil gratis kepada pengendara sambil membagikan brosur Operasi Keselamatan Singgalang 2024.


Kapolres menegaskan, bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama. "Kami mengajak seluruh masyarakat di Pasaman Barat untuk bersama-sama menjaga keselamatan di jalan raya dengan mematuhi segala aturan dan menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm saat berkendara," ungkap Kapolres.


Operasi Keselamatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.


"Maka dari itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas, memenuhi kelengkapan dan administrasi kendaraan seperti SIM, STNK dan lainnya,” imbuhnya.


Pihaknya berharap, melalui operasi yang mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis, didukung penegakkan hukum secara elektronik atau teguran simpatik ini, seluruh masyarakat khususnya para pengguna jalan dapat mengerti dan memahami serta mendukung kelancaran dan kesuksesan Operasi Keselamatan 2024 yang mengusung tema “Keselamatan Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Indonesia Maju”. *** hmsresp/ i

Dari Partai Nasdem, Muhammad Guntara Siap Maju Pilkada Pasbar, Ini Penjelasannya

By On Kamis, Maret 14, 2024

 


Pasaman Barat, prodeteksi.com ----- Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang akan digelar 27 November  2024 serentak di 270 daerah di Indoensia, berbagai figur mulai bermunculan. Bahkan sudah ada yang menyatakan kesiapan untuk maju.  


Salah seorang di antaranya adalah Ketua DPD. Partai Nasdem Pasaman Barat, Muhammad Guntara, SH, ini terlihat dari adanya poster dan baliho yang terpasang di jalanan atau terposting di media sosial. Dengan tulisan yang menyebut bahwa dirinya Siap Maju Pilkada Pasbar 2024. 


Benarkah putra asal Ranah Batahan ini akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024 ini ?


Muhammad Guntara yang dihubungi Rabu (13/3/2024) membenarkan bahwa jika Allah mengizinkan, dia memang berniat maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Pasbar dengan membawa moto perubahan Pasaman Barat ke depan.


"Insyallah saya siap maju, karena Alhmdulillah Nasdem sudah ada 4 kursi di DPRD, Dan yang jelas untuk mengusung pasangan calon Pilkada Pasbar perlu 8 kursi. Nah, Nasdem sudah mendapatkan setengahnya, "kata Guntara.


baca juga >>> Pilkada kian Dekat, Pendaftaran Paslon Dimulai Agustus 2024, Ini Jadwalnya


Lalu, dengan partai mana Nasdem akan berkoalisi. Menurut Guntara, saat ini masih dalam tahap penjajakan dan komunikasi awal untuk kesamaan visi ke depan. Dan pihaknya akan melakukan safari politik ke artai-partai yang ada di Pasbar.


"Dengan partai mana koalisinya, tentu kita lihat nanti, yang  jelas Nasdem akan bersafari politik ke partai yang ada, " ungkapnya.


Mengenai kemungkinan dengan siapa Guntara berpasangan. Menurutnya hal itu bersifat dinamis dan menyesuaikan diri sesuai kebutuhan. Dan ia juga  mengaku sudah ada beberapa tokoh yang datang untuk tujuan silaturrahmi dan komunikasi tahap awal.


baca juga >>> Mengacu Hasil Pemilu, Partai Pengusung Paslon Pilkada Pasbar 2024 Wajib Koalisi, Siapa Berpeluang?


Siapa saja mereka? Kabarnya, di anatara nama yang sudah ada sinyal adalah seperti Tuanku Jailani, Decky H Saputra, Imam Jendri, Samidas, Erianto, dan lainnya. 


Dalam pandangan Guntara, posisi pasangan tidak memandang suku atau keberadaan domisili. Tapi lebih menentukan adalah kesamaan visi dan dan tergantung kebijakan partai koalisi.


"Yang jelas tentang penentuan pasangan nantinya, bagaimana pun yang menentukan adalah partai koalisi. Dan kalau idealnya kita tidak lagi  memandang suku, tetapi perlu satu visi untuk menuju perubahan Pasaman Barat, "jelasnya.


Lanjutnya lagi, " Pasaman Barat harus bergerak cepat, agar tidak erkesan jalan di tempat. Maka, waktunya Pasaman Barat melangkah tegak maju dan berlari, " tambahnya. **** irti z


Mengacu Hasil Pemilu, Partai Pengusung Paslon Pilkada Pasbar 2024  Wajib Koalisi, Siapa Berpeluang?

By On Rabu, Maret 13, 2024

 



Pasaman Barat, prodeteksi.com -----  Mengacu hasil Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2024 di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,  untuk mengusung Pasangan Calon (Paslon) yang akan maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, partai- partai di sana  wajib jalin koalisi.


Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan syarat perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD.


Sedangkan, hasil pemilu legislatif yang lalu, di Pasaman Barat, tidak ada satu partai pun yang berhasil meraih 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah. Perolehan kursi tertinggi hanya 5 kursi (Partai Golkar) dari 40 alokasi kursi DPRD Pasbar atau sekitar 12,5 persen. Begitupun, tidak ada yeng memperoleh 25 persen dari jumlah suara sah.

 

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat  nomor 545 tahun 2024 Tentang perubahan atas keputusan nomor 544 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024,  terlihat bahwa perolehan suara tertinggi dirai Partai Golkar sebesar 30.188 dari total akomulasi suara sah 236.951 atau sekitar 12,7 persen.


 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat  nomor 545 tahun 2024 (Sumber : KPU Pasbar)


Selanjutnya perolehan suara peraih kursi DPRD Pasbar adalah, PKS meraih 27.743 suara, Gerindra memperoleh 24.131 suara, PAN sebanyak 23.833 suara, PKB 21.575 suara, Nasdem 21.108 suara, Partai Demokrat 20.525 suara, PDIP 20.290 suara, PPP 18.790 suara, Partai Ummat 10.567 suara dan Partai Hanura 8.901 suara.


Adapun perkiraan perolahan jumlah kursi adalah Partai Golkar 5 kursi, PKS meraih 5 kursi,  Gerindra memperoleh 4 kursi, PAN sebanyak 5 kursi, PKB 4 kursi, Nasdem 4 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, PDIP 4 kursi, PPP 3 kursi, Partai Ummat 1 kursi  dan Partai Hanura 1 kursi. Total keseluruhan alokasi kursi DPRD Pasbar adalah 40 kursi.


Dari perolehan kursi tersebut, untuk mengajukan pasangan calon minimal harus memiliki 8 kursi DPRD. Jika dibagi habis dengan 40 kursi maka berpotensi pasangan calon yang akan maju Pilkada Pasbar dari kenderaan partai politik bisa mencapai maksimal 5 pasangan calon. Akan tetapi akan sangat tergantung pada kebijakan partai dalam membaca kemungkinan pasangan akan menang dalam Pilkada tersebut.


KPU telah menetapkan, Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November 2027. Untuk pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah dari parpol politik dimulai Agustus 2024.


baca juga >>> Pilkada kian Dekat, Pendaftaran Paslon Dimulai Agustus 2024, Ini Jadwalnya


Sedangkan untuk jadwal calon perseorangan, akan memasuki tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan  mulai Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024,  karena punya proses lama karena masih membutuhkan verifikasi  dukungan. **** irti zamin

Selama Bulan Puasa, Jam Kerja ASN Dikurangi

By On Rabu, Maret 13, 2024

 



Padang, prodeteksi.com - Jam kerja ASN Pemko Padang dikurangi selama bulan puasa. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani Sekdako Andree Algamar. 


"Untuk pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadan 1445 Hijriah,dilakukan penyesuaian jam kerja," beber Sekda Andree Algamar, Selasa (12/3/2024). 


Dalam Surat Edaran tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemko Padang itu, ASN masuk kantor pukul 07.00 dan pulang pukul 14.00 WIB. Jam kerja itu berlaku dari hari Senin hingga Kamis. 


"Sementara di hari Jumat, ASN dibolehkan pulang pukul 14.30 WIB," kata Sekda. 


Sedangkan OPD yang memberlakukan jam kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu (enam hari kerja), ASN bekerja hanya hingga pukul 13.00 WIB. Dan pada hari Jumat hanya bekerja hingga pukul 12.00 WIB. 


Diketahui, pada hari biasa di luar bulan puasa, ASN Pemko Padang bekerja dari pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat pulang pukul 16.30 WIB.


Sementara itu, selama bulan Ramadan, seluruh ASN Pemko Padang menggunakan pakaian muslim/muslimah danatribut lengkap, seperti papan nama, lambang korpri dan pin anti sogok. 


"Kita harapkan pelayanan kepada publik tetap optimal meski dalam bulan puasa," harap Sekda. 


Surat Edaran tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemko Padang bernomor 800.1.6.2/209/BU-PDG/2024. Ditandatangani Sekdako Padang pada tanggal 8 Maret 2024. **** C/dkf pd

Status Tanggap Darurat , Memberikan Ruang untuk Pemprov Sumbar Membantu Daerah Terdampak

By On Selasa, Maret 12, 2024

 




PADANG - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Rudy Rinaldy menegaskan dengan penetapan masa Tanggap Darurat Provinsi memberikan ruang lebih besar bagi Pemprov Sumbar untuk membantu secara sumber daya pemulihan pasca bencana daerah yang terdampak.


"Sesuai arahan gubernur, kita harus bergerak cepat. Bagaimana segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan membantu masyarakat. Itu sebabnya, kita tetapkan status tanggap darurat provinsi," ujar Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy di Padang. Selasa (12/3/2024).

Dikatakannya, selain memudahkan secara aturan dalam menyalurkan bantuan, keuntungan lainnya adalah Pemprov Sumbar memiliki ruang untuk mendapatkan bantuan lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui skema hibah.

Sehingga secara sumber daya, provinsi memiliki daya gedor yang lebih untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pasca bencana daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada tanggal 7 Maret 2024 lalu.

"Kita bisa mendapatkan bantuan lebih dari BNPB melalui skema hibah. Jika masih kurang kita juga bisa mengajukan tambahan. Itulah beberapa keuntungan, dari penetapan status tanggap darurat provinsi," ungkapnya.

Disebutkannya, semua itu bertujuan untuk membantu kabupaten dan kota yang terdampak. Terutama dalam hal penanganan pasca bencana, seperti pendampingan, monitoring, dan menjangkau daerah yang sulit.

Karena beberapa daerah ketika banjir melanda, ada yang hampir kolaps. Untuk itu diperlukan bantuan dari provinsi.

"Kita akan kesulitan dalam sumber daya. Kalau dengan status darurat, hal itu bisa dibantu dari pusat," katanya.

Diungkapkannya, saat ini hampir seluruh personel BPBD Sumbar telah dikerahkannya untuk membantu penanggulangan bencana di daerah. Terutama di Pesisir Selatan.

"Hari ini, tim kita sedang fokus untuk penyaluran bantuan air bersih di Pesisir Selatan. Ketersediaan air bersih, saat ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan konsumsinya," jelas Rudy.

Terkait legalisasi penetapan tanggap darurat tersebut, Rudy mengaku, Surat Keputusannya (SK) sedang dalam perbaikan karena ada beberapa pointer dalam SK tersebut yang perlu penegasan dan penambahan. *** hmsprv

Dua Lokasi Terdampak Banjir di Kinali, Ditinjau Bupati dan Wabup Pasbar

By On Selasa, Maret 12, 2024

 


Pasaman Barat, prodeteksi.com ---- Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Hamsuardi dan Wakil Bupati, Risnawanto didampingi Staf Ahli Bupati, Perwakilan BPBD, Dinas PUPR, Camat Kinali dan stakeholder terkait meninjau dua titik lokasi yang terdampak bencana banjir di Nagari Koto Gadang Jaya (Koja) Kecamatan Kinali, Senin (11/3).



Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, Bupati Hamsuardi didampingi Wabup Risnawanto mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi beberapa hari lalu berdampak pada kerusakan infrastruktur seperti amblasnya jembatan Koja sebagai akses utama yang menghubungkan lima dusun di nagari itu. Titik terdampak lainnya di Nagari Koja adalah air yang masih tergenang di badan jalan sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melewatinya.


"Jembatan ini sangat penting artinya bagi masyarakat Koja sebagai akses satu-satunya, terutama dalam membawa hasil pertanian. Selain itu, kita juga sudah melihat badan jalan yang digenangi air dengan intinsitas yang cukup tinggi. Hari ini sudah langsung kita lihat bagaimana kondisinya, dan secepatnya akan kita tindaklanjuti," ucap Bupati Hamsuardi.


Di samping itu, Kabid Bina Marga PUPR Bambang Sumarsono menambahkan bahwa bentang jembatan bailey yang dipinjamkan dari PUPR Provinsi akan ditargetkan selesai secepat mungkin. Sementara air yang tergenang di badan jalan di daerah Koja itu rencananya akan dialirkan ke titik yang bisa dilalui seperti Batang Koja dengan menggunakan alat berat dari dinas PUPR.


"Pengerjaan pembangunan jembatan ini ditargetkan dalam minggu ini selesai. Peminjaman jembatan bailey ini sudah oke dari provinsi, kita harap target minggu ini selesai bisa tercapai," jelasnya. ****i

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H Jatuh pada Selasa 12 Maret, Ini Kata Menag RI

By On Minggu, Maret 10, 2024

 



Jakarta, prodeteksi.com ------ Hari pertama pelaksanaan puasa Ramadhan 1445 H/2024 M jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1445 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) RI,  Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Minggu (10/3/2024).


Sidang Isbat 1 Ramadan 1445 H ini digelar secara luring dan dihadiri perwakilan ormas Islam, perwakilan Duta Besar negara sahabat, Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.


“Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1445 H jaruh pada Selasa, 12 Maret 2024 M,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1445 H, sebagimana dikutif dari laman kemenag.go,id, Minggu (10/3/2024)



Keputusan tersebut didasarkan pada dua hal. "Pertama, sesuai paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di berada di atas ufuk dengan ketinggian antara - 0° 20‘ 01“ (-0,33°) sampai dengan 0° 50‘ 01“ (0,83°). Dengan sudut elongasi antara 2 derajat 15 menit 53 detik sampai dengan 2 derajat 35 menit 15 detik," jelas Menag.


Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1445 H, belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 134 titik di Indonesia. "Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 134 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal," ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Syakban menjadi 30 hari sehingga 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024.

"Dengan penetapan ini, kami berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan," tutur Menag.

Menanggapi adanya perbedaan penetapan awal Ramadan di masyarakat, Menag menyatakan ini merupakan hal yang wajar dan jangan sampai mengganggu ukhuwah atau persaudaraan.

"Ada perbedaan itu lumrah. Tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai toleransi sehingga tercipta suasana kondusif," sambung Menag. ****kmgid


Pilkada kian Dekat, Pendaftaran Paslon Dimulai Agustus 2024, Ini Jadwalnya

By On Minggu, Maret 10, 2024




Jakarta, prodeteksi.com -----  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024 segera ditabuh. Pendaftaran pasangan calon (Paslon) dimulai Agustus 2024. Hal ini sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tert


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal resmi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang ditetapkan KPU pada tanggal 26 Januari 2024.


Pilkada yang akan dilaksanakan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.  Pemilihan dimaksud adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis langsubg, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).



Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2024


A. Tahap Persiapan Pilkada 2024


Perencanaan Program dan Anggaran: Terakhir pada Jumat 26 Januari 2024


Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Terakhir pada Senin, 18 November 2024


Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Terakhir pada Senin, 18 November 2024


Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024


Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)


Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16, November 2024


Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024


Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024


B. Tahap Penyelenggaraan Pilkada 2024


Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024


Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024


Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024


Penelitian Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024


Penetapan Pasangan Calon: Selasa, 22 September 2024 - Sabtu, 22 September 2024


Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024


Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Rabu, 27 November 2024


Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024


Penetapan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU


Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU


Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. ***** 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *