HEADLINE NEWS

Bupati Madina Buka Musda DPD IKANAS Sumut 2025

By On Minggu, Oktober 26, 2025

 

 Bupati Madina Buka Musda DPD IKANAS Sumut 2025


Simalungun, prodeteksi.com - Bupati Mandailing Natal (Madina) yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Nasution dohot Anak Boruna (IKANAS) H. Saipullah Nasution membuka acara Musyawarah Daerah DPD IKANAS Sumut 2025 di Mess Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin di Parapat, Kabupaten Simalungun, pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, bupati berharap para pengurus yang terpilih untuk menjalankan roda organisasi IKANAS Sumut periode 2025-2030 bisa membawa kejayaan bagi klan tersebut. Musda berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (24-25 Oktober 2025).
"Selamat melaksanakan Musda Sumatera Utara tahun 2025 untuk membentuk pengurus yang baru 2025-2030, dan sekaligus harapan kita nanti pengurus yang baru bisa membawa kejayaan Nasution dohot anak boruna di Sumatera Utara ini," kata dia.
Saipullah menerangkan, musda merupakan kegiatan rutin organisasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali sehingga hasil dari kegiatan ini tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara sesama anggota. Dia juga meminta agar semuanya saling bergandengan tangan untuk kejayaan IKANAS.
"Jadikanlah ini sebagai ajang untuk kita saling memperkuat. Sekali lagi, tadi kami sampaikan, sesuai dengan arahan Bang Ketua dan Penasihat, siapa pun yang terpilih, itu adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita bersama bergandengan tangan," sebut dia.
Lebih lanjut, bupati mengungkapkan tanpa ada organisasi pun sebenarnya orang-orang yang ada di dalamnya sudah bersaudara karena merupakan satu keturunan dari Sibaroar, Sutan Diaru.
"Sehingga wadah ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita berkomunikasi, memudahkan kita untuk melaksanakan hajat-hajat kita, hajat si riaon dan hajat si luluton. Esensinya sebenarnya di sana," jelas dia.
Saipullah berpesan agar musda ini dijadikan sebagai evaluasi melihat hal-hal yang selama ini terabaikan ataupun terlupakan dalam perjalanan organisasi. "Kami berharap pelaksanaan ini menjadi ruang kita untuk memperbaiki hal-hal yang sudah mungkin tertinggalkan, terlupakan," sebut dia.
Terhadap generasi muda IKANAS, Saipullah mengajak untuk ikut berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini dengan cara mempertahankan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai empat pilar bangsa. dk/irz

Kabar Gembira! Program UHC BPJS Gratis dari Pemkab Madina Tetap Berlaku 2025

By On Selasa, Januari 07, 2025

 

 Kabar Gembira! Program UHC BPJS Gratis dari Pemkab Madina Tetap Berlaku 2025



Panyabungan, prodeteksi.com -----  Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Dinas Kesehatan mengumumkan bahwasanya program nasional Universal Health Coverage (UHC) atau BPJS Kesehatan gratis tetap berlaku di tahun 2025.


Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Madina dr. H. Mhd Faisal Situmorang, Selasa (7/1/2025).


Faisal menerangkan Pemkab Madina dibawah kepemimpinan Bupati HM Ja'far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution kembali memperjuangkan agar UHC yang berjalan sejak Januari 2024, kembali diaktifkan untuk periode tahun 2025.


"Pemerintah Kabupaten Madina telah mendapatkan predikat UHC dari pemerintah pusat di tahun 2024. Syukur Alhamdulillah untuk tahun 2025 bapak bupati dan ibu wakil bupati tentunya juga sudah mengusulkan dan mengalokasikan untuk program UHC ini, dan sudah dibahas serta disetujui DPRD agar tetap melanjutkan UHC itu," kata dr. Faisal Situmorang.


dr Faisal menyebut Pemkab Madina pada 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk UHC sebesar Rp 50.635.667.000 (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah penduduk penerima UHC 382.096 orang dari 498.720 jumlah penduduk.


"Sedangan untuk tahun 2025 Pemkab Madina juga telah mengalokasikan anggaran untuk program UHC ini sebesar Rp43,4 Miliar. 76,42 persen masyarakat Madina bisa dicover oleh UHC atau BPJS Kesehatan gratis," jelasnya.


Sementara untuk pemanfaatan UHC, Kadis Kesehatan menjelaskan tentu semua fasilitas yang menjalin kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan seperti Puskesmas, praktek-praktek mandiri dokter bisa digunakan.


"Kemudian untuk layanan selanjutnya UHC bisa digunakan seperti rujukan RSUD Panyabungan, kemudian rumah sakit swasta RSU Permata Madina, dan sedang proses adalah rumah sakit Armina semoga bisa menerima layanan BPJS," ujarnya.


"Bahkan rumah sakit dimanapun di luar Madina tetap bisa menggunakan UHC ini. Contohnya pasien rujukan ke rumah sakit yang ada di Medan dan Sumatera Barat," sambungnya.


Faisal juga mengatakan apabila ada masyarakat yang kurang mampu dalam hal finansial, maka pihak BPJS Kesehatan telah memberikan kelonggaran agar peserta tersebut bisa menyicil tunggakan tanpa menghalangi masyarakat dalam mendapatkan program UHC.


Kemudian soal pendaftaran sebagai peserta UHC, dr. Faisal menyebut bisa melalui Puskesmas melalui bidan setempat. Setelah itu mengirim data ke BPJS untuk langsung mengaktifkan.


"Jadi banyak kemudahan dalam program UHC ini, karena tujuannya adalah Pemkab Madina membantu masyarakat Madina yang kurang mampu apabila mau berobat. Contohnya ada ibu mau melahirkan, BPJS tidak ada, maka UHC ini bisa diaktifkan kapanpun dengan syarat administrasi kependudukannya tidak bermasalah," terangnya.. ***" iz


Pemkab Madina Launching Aplikasi Srikandi

By On Selasa, Desember 10, 2024

 

 Pemkab Madina Launching Aplikasi Srikandi 



Panyabungan - prodeteksi.com ---- Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Drs M. Sahnan Pasaribu, M.M membuka launching aplikasi Sistem Informasi Kersipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di aula ladang sari, Gunung Tua Panggorengan, Panyabungan, Selasa (10/12/2024).


Sahnan Pasaribu saat membacakan pidato Bupati Madina HM Jafar Sukhairi menyampaikan, pemanfaatan teknologi mulai diterapkan pada bidang kearsipan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah seperti penciptaan arsip yang awalnya menggunakan kertas menjadi berbasis elektronik.

"Penggunaan arsip yang awalnya dilakukan cara luring (offline) meniadi secara daring (online). Penyimpanan arsip yang awalnya disimpan di depo arsip menjadi penyimpanan didalam basis data, pengiriman surat yang awalnya dilakukan secara manual menjadi secara elektronik," katanya.

Sahnan menyebutkan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pubik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

"Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang pelaksanaannya di Madina ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perbup nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemkab Madina," sebutnya.


Tujuan penerapan aplikasi ini kata Sahnan, antara lain, mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas dan terpercaya di Instansi Pusat dan Pemda. Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE bidang Kearsipan dinamis di instansi pusat dan Pemda.

"Kepada para peserta pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik baiknya. Ambil ilmu dari narasumber agar dapat memahami, mengoperasikan serta menggunakan Aplikasi Srikandi," ujarnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Madina Khairunnida menyebutkan, pelaksanaan kegiatan ini untuk mempercepat penerapan aplikasi Srikandi di seluruh OPD di lingkungan Pemkab Madina.

"Peserta launching aplikasi ini adalah OPD dilingkungan Pemkab Madina, dengan jumlah 100 orang," katanya. ***irz

Wabup Madina dan PUPR Tinjau Pembangunan Jalan Lingkar Timur Panyabungan

By On Kamis, Desember 05, 2024

 

 Wabup Madina dan PUPR Tinjau Pembangunan Jalan Lingkar Timur Panyabungan 


Panyabungan- prodeteksi.com ---- Wakil bupati (Wabup) Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution bersama Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Madina Ir. Elfi Yanti Harahap, ST meninjau proyek pengaspalan Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (lingkar timur), Kecamatan Panyabungan, Madina, Rabu (4/12/2024).


Saat peninjauan, Wabup Madina Atika, Kepala Dinas PUPR Elfi Yanti, dan sejumlah pejabat lainnya berjalan kaki dari depan Hotel Abara hingga depan pondok parsotoan Sidojadi. Atika tampak fokus memeriksa kualitas aspal hotmix dan peningkatan jalan tersebut.

Wabup Madina Atika Azmi menyampaikan, pemeliharaan jalan lingkar timur ini sepanjang 2 kilometer. Sumber dana dari ABPB (Insentif Fiskal) yang diperoleh Pemkab Madina dari pemerintah pusat.

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dan dukungan terhadap kebijakan.

Wabup Atika juga menyampaikan, kondisi jalan lingkar timur memang sudah layak diperbaiki. Dia berharap dengan perbaikan jalan ini mobilitas pengangkutan barang semakin lancar.

"Kami juga berharap kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga aset ini. Aset ini milik kita bersama, kalau ada genangan air mohon sama-sama membersihkan. Kesadaran bersama sangat kita butuhkan," kata Atika.

Ditanya apakah ada wacana Pemkab Madina dalam pelebaran jalan lingkar timur, Atika menjawab secara kasat mata sudah tidak memungkinkan akibat adanya irigasi dan pemukiman masyarakat yang padat.

"Jadi secara kasat mata untuk perluasan jalan ini sudah tidak memungkinkan," ungkapnya.
Diketahui, rehabilitasi atau pemeliharaan jalan lingkar timur dikerjakan 60 hari kalender oleh PT. Dalihan Natolu Group. Anggaran pemeliharaan jalan ini sebesar Rp3,1 miliar lebih. ***** irz

Pembangunan Bandara Madina dan Proyek Besar Lainnya, Percepat Kemajuan Daerah

By On Senin, Maret 20, 2023

 

 Tinjau pembangunan Bandara Bukit Malintang Madina 


Madina,  prodeteksi.com ---- Sejumlah proyek percepatan Pembangunan daerah Kabupaten Madina terus dipacu. Bahkan  Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Prof Todung Mulya Lubis mengatakan Bandara Bukit Malintang akan memiliki potensi Multiplier effect (efek berganda) apabila telah beroperasi. 


"Saya melihat banyak sekali potensi pengembangan bagi Madina yang kita bisa dapatkan kalau kita bisa menyelesaikan proyek bandara yang saat ini sudah hampir selesai," kata Todung saat mengunjungi Bandara Bukit Malintang, Kecamatan Malintang, Madina, Sumut, Minggu, (19/3/2023).


Turut mendampingi Ketua TP2D, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution, Sekda Madina Alamulhaq Daulay, Ketua TP PKK Madina Eli Mahrani Jafar Sukhairi Nasution, Kadis PUPR Madina Eli Yanti, Kadis Kesehatan Madina dr. Faisal, Direktur RSUD Panyabungan dr. Rusli, Kadis Pora Madina Rahmad Hidayat, dan Staf Khusus Bupati.


Todung mengatakan bandara akan selesai pada Desember 2023 dan diresmikan pada tahun 2024.


Selain ke bandara Bukit Malintang, Todung juga melakukan kunjungan ke beberapa tempat diantaranya, RSUD Panyabungan Panatapan, Stain Madina, dan Stadion Sepak Bola H Adam Malik.


Todung juga menyampaikan akan membantu Stain Madina menjadi UIN. Dia bersama tim akan maksimal membantu, karena hal tersebut sebagai kebutuhan banyak orang. 


"Kita kabupaten yang sangat besar dan memiliki sumber daya manusia yang cukup handal. Karena masa depan kita tergantung SDM, apalagi di era digital," kata Todung.


Mengenai RSUD Panyabungan, Todung mengatakan pembangunan rumah sakit butuh waktu. Dia juga mengimbau kepada pemangku usaha swasta untuk ikut dalam skema public private partnership.


"Swasta harus ikut, jika mereka ingin Madina memiliki keberlanjutan pembangunan, mereka harus melakukan sesuatu untuk Madina," tegasnya.


Todung yakin Madina memiliki potensi yang tinggi, termasuk hydro power pembangkit listrik tenaga air. Direncanakan Todung bersama tim pada Senin (20/3/2023) akan mengundang perusahaan dari Norwegia dan Jakarta untuk berinvestasi.


Menurutnya ada dua proyek yang bisa ditindak lanjuti. Todung optimis dan yakin bisa. "Kita juga sudah melobi perusahaan yang ada di Madina," lanjutnya.


Sementara Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan tidak ada lagi kendala teknis pada pembangunan bandara.


Setelah bandara beroperasi, Sukhairi ingin keberangkatan haji bagi masyarakat Madina dan Tabagsel dapat dilakukan di bandara itu.


"Butuh dukungan dan doa kita semua agar cita-cita ini terwujud bahwa Madina bisa embarkasi sendiri dengan wilayah Tabagsel hingga masyarakat tidak perlu repot lagi ke Medan dengan menempuh jalan 12 jam," kata Sukhairi.


Sukhairi juga menyampaikan bahwa nama bandara tersebut nantinya akan menjadi nama tokoh nasional Jenderal Abdul Haris Nasution.


"Meskipun dalam tataran administrasi kita masih urus. Tapi kita tidak ada negosiasi sama nama bandara ini," tegas Sukhairi.*** dkf mdn/ irz

Bahas Pembangunan Perbatasan, Pemkab Madina dan Pasbar Gelar Pertemuan di Rantobaek

By On Minggu, Januari 29, 2023

 

 Pertemuan Pemkab Pasbar dan Madina di di Rantobaek Madina Bahas Pembangunan Perbatasan 



Rantobaek, prodeteksi.com----Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pertemuan di kawasan Desa Hutanauli Kecamatan Rantobaek yang merupakan perbatasan dua daerah bersaudara ini pada Minggu (29/1/2023) siang.



Hadir dari Pemkab Madina Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, Sekretaris Daerah Alamulhaq Daulay, Kadis Kesehatan dr Faisal, Pertanian Binamarga, PUPR, Perkim, Pendidikan dan Kepala.OPD lainnya, Camat dan Kepala Desa se-Wilayah Pantai Barat.

Sementara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dihadiri Bupati H. Hamsuardi, S.Ag, Wakil Bupati, Kapolres, TNI dan Kepala Dinas, Kecamatan dan Wali Nagari.

Rombongan kedua Pimpinan Kepala Daerah tiba di Desa Hutanauli disambut dengan upacara pengalungan bunga dan tarian daerah yang ditampilkan pelajar setempat.

Acara pertemuan silaturahmi ini untuk penandatanganan kesepahaman bersama MoU tentang berbagai hal. Diantaranya penguatan kapasitas pembangunan kawasan perbatasan, jalan hingga pemasangan patok batas daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Madina dan Pasaman Barat.

 Penandatanganan kesepakatan kerjasama


Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, mengajak kedua masyarakat yang bertetangga untuk selalu bergandengan tangan dalam membangun. "Tapal Batas kita pertegas, silaturahmi terus terjalin dan tidak boleh terputus," katanya. Karena, lanjutnya membangun daerah perbatasan harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Karena Kabupaten Madina dan Kabupaten Pasaman Barat bukan saja atas dua kabupaten, namun merupakan batas dua provinsi, yakni Provinsi Sumbar dan Provinsi Sumut.

Bupati Hamsuardi pada kesempatan itu mengatakan bahwa penandatanganan MoU itu sangat penting bagi masyarakat kedua daerah yang bertetangga itu. Karena selain penandatanganan MoU, silaturahmi juga sangat penting.

"Terimakasih kepada semua pihak yang telah menyepakati MoU yang telah ditandatangani ini. Karena pilar tapal batas ini, sangat penting artinya bagi masyarakat, dan juga menyangkut administrasi, keamanan dan ketertiban dua kabupaten yang sama-sama berada di perbatasan. Selain itu, hal ini juga dipertegas dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2018 tentang  ketentuan tapal batas dua daerah," jelas Hamsuardi.

Ia menambah bahwa tapal batas ini juga sebagai bukti adanya tanda yang tegas dari Kabupaten Madina dan Pasbar. Sehingga masyarakat juga semakin jelas dalam menjalani kehidupan. Karena bisa saja masyarakat Pasbar ada yang berusaha di Kabupaten Madina, atau sebaliknya.

Selain itu, Bupati Hamsuardi juga membicarakan tentang tindak lanjut akses jalan dari Ulu Pungkut-Pasaman Barat. Jika akses jalan itu baik maka kerjasama kedua masyarakat yang bertetangga itu juga akan baik. ****dkf

Terkait Persoalan Lahan, PTPN IV Kebun Timur Madina Gelar Konprensi Pers

By On Senin, Maret 21, 2022

 

 Konprensi Pers terkait persoalan lahan PTPN IV Madina


Madina, prodeteksi.com-----Gelar konpresi pers, management PTPN IV Unit Kebun Timur Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara mebicarakan terkait persoalan saling klaim lahan dengan Desa Kampung Kapas I Kecamatan Batahan. Kegiatan digelar  Sabtu (19/3/ 2022)


Hadir dari pihak perusahaan Asisten SDM PTPN IV Kebun Timur And Halim Siregar, Kabid Distrik II Nofan Herawan. Sedangkan dari pihak asyarakat, tokoh dan Ninik Mamak Desa Batu Sondat Zulkarnaen, Rusdan, Arlan serta Mantan Menejer PT. AAN Ir. Irfa Kenedi dan lainnya.


Pada kesempatan itu, Zulkarnaen, menerangkan lahan yang di klaim Warga Desa Kampung Kapas I merupakan areal Batu Sondat bukan Lahan II. Mantan Kepala Desa Batu Sondat ini menyebutkan bahwa tahun 2003 seluruh lahan ulayat Desa Batu Sondat dan telah di serahkan kepada PT. Agro Andalas Nusantara ( AAN ) untuk di jadikan Program Inti – Plasma. 

Seperti dikutif dari Madina Pos, hal yang sama dikuatkan Rusdan Nasution. Ia menjelaskan seluruh lahan yang diberikan ke PT. AAN adalah Tanah Ulayat Desa Batu Sondat,” pada tahun 2005 lahan tersebut yang masih izin lokasi ditake – over Ke PTPN IV, adapun lahan Plasma Desa Batu Sondat yang semulanya berada di Afdeling I dan IV di pindahkan ke Koto Puat atau lokasinya seberang Batu Sondat.


“Sepengtahuan saya seluruh areal yang di tanami PTPN IV Kebun Timur merupakan Tanah Ulayat Desa Batu Sondat dan diatasnya pernah terbit IPK atas nama Rusdan , Zulkarnaen, Firdaus serta Sahrol dan seluruh Fee Kayu yang di ambil oleh PT Palmaris Raya di bayarkan ke Desa Batu Sondat”, imbuh Rusdan.

 

Sementara, versi masyarakat yang mengatas namakan penduduk Desa Kapas Satu memasuki ke Areal Afd-1 PTPN4 Kebun Timur,  yang didampingi oleh Kuasa Hukum AGUS SUHERI, SH,M.HUM beserta Organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK) Madina menyatakan adanya sertifikat hak milik di atas lahan yang disengketakan. Begitu juga kata EDWIN SETO KUSBANDI,  klaim itu berdasarkan surat Sertifikat Hak milik.  


Kabid Distrik II Nofan Herawan yang sengaja hadir dalam konferensi pers ini menyarankan agar pendamping hukum Warga Kampung Kapas I mebempuh jalur hukum,” jika punya data akurat, silahkan saja PH warga untuk tempuh jalur hukum dan tidak baik melakukan okupasi lahan sebelum ada keputusan yang ingkrah dari pengadilan”, sarannya.


 >Menurut Irawan yang juga mantan SDM PTPN IV Kebun Balap ini, ada baiknya didatangkan BPN untuk memcocokan titik kordinat dan peta bidang yang telah mereka keluarkan. ***ZA


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *