PRO DETEKSI

Mulai 13 Juli, SLTP dan SLTA di Pasbar Kembali Belajar di Sekolah

By PRO DETEKSI On Selasa, Juli 07, 2020

Marwazi B, MM Kepala Dinas Pendidikan Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Beberapa bulan belakangan ini proses pembelajaran di sekolah telah dialihkan ke rumah yang dikenal dengan istilah studying at home (Belajar di Rumah). Hal ini dikarenakan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun, mulai Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 yang dimulai 13 Juli 2020, pembelajaran pada daerah zona hijau Civid-19 di masa new normal ini, seperti di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) akan kembali dilaksanakan di sekolah (new normal at school). Tentunya, dengan berbagai ketentuan dan tetep melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Pasbar, Drs. Marwazi B, MM yang dikonfirmasi prodeteksi.com, Selasa (7/7/2020) mengatakan kegiatan belajar mengajar di daerah Pasbar akan kembali dilaksanakan mulai Senin 13 Juli 2020 mendatang.

"Sesuai hasil rapat koordinasi melalui Vidcom, Senin, 6 Juli 2020 dengan Gubernur Sumbar yang dihadiri juga oleh Bapak Bupati, memang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diserahkan pelaksanaannya sesuai kapasitas daerah masing-masing. Dan untuk Pasbar kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk tingkat SLTP dan SLTA. Sedangkan untuk tingkat PAUD dan SD masih melihat kondisi dan menunggu kebijakan selanjutnya, “kata Marwazi.

Menurutnya, untuk tingkat SD akan menyusul setelah nantinya melihat bagaimana kondisi belajar mengajar SLTP dan SLTA. lalu dievaluasi da jika memungkinkan akan dilanjutkan belajar mengajar tingkat SD dan seterusnya," jelasnya..

New Normal di Sekolah Tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan untuk antisipasi Covid-19

Namun lanjut Marwazi, meski tingkat SLTP dan SLTA belajar di sekolah, harus tetap waspada Covid-19 dan warga sekolah wajib melaksanakan protokol kesehatan untuk upaya pencegahan COVID-19. Di anataranya, pakai masker, membiasakan cuci tangan, jaga kebersihan, dan lain sebagainya sesuai Juknis dari pemerintah provinsi.

Selain itu jelasnya, pada tahap awal ini, jumlah peserta didik di kelas dibatasi maksimal 18 orang. Jika berlebih lakukan dua shiff. Kemudian, adanya pengurangan alokasi waktu dari biasanya.

Terus, pengaturan jam pulang dengan tanpa istirahat untuk menghindari anak-anak agar tidak berkumpul dan bermain di luar kelas. Bahkan nantinya ada juga pengaturan hari belajar di sekolah dan hari libur atau belajar di rumah.

“Walau daerah kita dinyatakan Zona Hijau oleh pemprov maupun pusat, namun kita harus tetap waspada dan tetap berusaha antisipatif dalam pencegahan pandemi COVID-19, " ingat Marwazi. ***irti z

RSUD Ujung Gading Belum Memiliki SLF, Ditargetkan Bisa Beroperasi 2021

By PRO DETEKSI On Selasa, Juli 07, 2020

RSUD Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, masih memerlukan sejumlah persiapan dan berbagai persyaratan untuk bisa dioperasikan. Ditargetkan akan Diresmikan dan Dioperasikan Tahun 2021

Pasaman Barat, prodeteksi.com------Harapan masyarakat agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), segera beroperasi, masih membutuhkan berbagai persiapan. Sebab, untuk buka layanan kesehatan memerlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi,

Kini, berbagai persiapan dan dokumen persyaratan tersebut masih dalam tahap pengurusan, termasuk Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Dokumen ini harus dipersiapkan sebelum RSUD tersebut beroperasi.

Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Jon Hardi kepada media ini, beberapa hari lalu mengatakan, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Walau secara umum sudah banyak dipersiapkan, namun masih ada yang kurang diantaranya termasuk sertifikat layak fungsi.

SLF merupakan sertifikat terhadap bangunan yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa SLF, gedung tidak bisa digunakan secara legal. Permintaan SLF ini biasanya melalui Dinas Pekerjaan Umum yang disebut dengan Tim Ahli Bangunan Gedung atau yang disingkat TABG.

TABG ini adalah sebuah tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis untuk menguji ketahanan dan kehandalan bangunan gedung. Menurut Jon Hardi karena tim ini tidak ada di Pasaman Barat, maka pihak Pemkab Pasbar memohon kepada Gubernur untuk menurunkan tim provinsi.

Gerbang Masuk Ditutup sbelum Dioperasikan Tahun 2021

Disamping itu jelas Jon Hardi, beberapa peralatan medis dan non medis juga masih kurang. Di antaranya peralatan ICU/ HCU, peralatan londry, peralatan dapur/ gizi dan lain lain. Begitupun tenaga kesehatan, yang sudah ada baru 23 orang, namun untuk jenis RS kata Jon Hardi masih kurang.

"Masih banyak yang harus dipersiapkan, disamping fasilitasnya yang masih kurang, Alat Kesehatan (Alkes) juga masih perlu ditambah. Kemudian yang sangat penting adalah SLF. Sebab, Izin Operasional RSUD bisa diperoleh setelah memiliki SLF, " terangnya..

Lanjutnya, semua persyaratan tersebut masih dalam tahap pengurusan dan pengadaan. Ditargetkan tahun 2021 RSUD Ujunggading akan diresmikan dan kemudian baru dibuka pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dulunya tren dengan sebutan RS Pratama Ujung Gading

Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Jon Hardi

"Insya Allah, jika semua persyaratannya telah lengkap dan peralatan penunjang telah terpenuhi, RSUD Ujunggading akan diresmikan tahun 2021 mendatang, Terkait kekurangan tenaga akan kita atasi dengan tenaga dari RSUD Pasaman Barat dan tenaga puskesmas " kata Jon Hardi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jika RSUD ini telah beroperasi, layanan kesehatan di sekitar Utara Pasbar kian dekat, rujukan perawatan dari puskesmas pun, tidak mesti ke RSUD Jambak. RS Ujung Gading ini mulai dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran DAK mencapai Rp. 24,5 Milyar untuk pembangunan fisik.***irz

Membangun Pasaman Barat dari Demokrasi Akar Rumput (Pilbamnag)

By PRO DETEKSI On Senin, Juli 06, 2020

OPINI

Oleh

Baldi Pramana, SH. MK.n

Sebagai salah satu perwujudan demokrasi pada tingkat lokal, selain Pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020, perhatian warga Kabupaten Pasaman Barat tertuju jua dengan adanya tahapan Pemilihan Badan Musyawarah Nagari (Pilbamnag). Meski pelaksanaannya tidak serentak pada hari dan tanggal yang sama seperti Pileg/ Pilkada, Pilbamnag 19 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dari segi periode sasi masa tugas tahun 2020-2026 mayoritas berbarengan di tahun ini.

Sekalipun demokrasi masyarakat akar rumput Pilbamnag ternyata mempunyai ciri dan atmospir demokrasi sendiri, artinya, selain pelaksanaanya opsional sesuai Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pilbamnag dimungkinkan melaui dua sistem pemilihan. Pertama, Pemilihan langsung oleh warga one man one vote ( satu orang satu suara) berbasis TPS lengkap dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sistem kedua Pilbamnag melalui sistem Pemilihan perwakilan yaitu (limited voter) terbatas, hak suara hanya pada unsur atau tokoh-tokoh nagari yang dimandatkan.

Pilbamnag pasca disahkannya Undang-Undang Desa memasuki era baru sebagaimana pelaksanaanya opsional, mekanisme pencalonan anggota Bamus mengapung tidak dibatasi lagi oleh keterwakilan unsur Pemuda, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang, melainkan skopnya diperluas dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Bamus, tanpa harus mewakili berbagai kepentingan, latar belakang, suku/klain dan kelompok.

Sebagai perwujutan demokrasi tingkat akar rumput, benturan-benturan dari berbagai kepentingan tidak dapat dihindarkan, hal ini terjadi akibat adanya keyakinan bahwa hasil Pilbamnag mampu mengantarkan figur-figur terpilih untuk berkarir pada tingkat berikutnya dalam konteks pemilihan atau terkorelasi untuk kepentingan politik bahkan melalui pemilihan ini eksistensi kekuasaan suatu keluarga secara turun temurun dipertaruhkan.

Pemerintahan Nagari sebagai miniatur atau pegejawantahan dari Pemerintahan Pusat di tingkat terbawah, oleh Undang-Undang terkait dengan pengisian keanggotaan Bamus juga telah berevolusi dari sistim pemilihan tertutup dengan pola main tunjuk, cin- chai, onko-ongko atau berpihak kepada kaum kerabat, dimana musyawarah hanya formalitas belaka, sedangkan proses sepenuhnya disepakati dibelakang layar, bisa juga didudukkan di atas meja kedai kopi dan pertemuan-pertemuan kecil.

Jangan heran bila jalannya ronda pemerintahan datar-datar saja, semua bisa di selesaikan dibawah meja, Hampir-hampir tidak ada kontrol ( cek and blance) antara dua unsur Pemerintahan Nagari, yaitu Wali Nagari sebagai fungsi eksekutif dan Lembaga Bamus sebagai fungsi legislatif, akibatnya asaz-asaz pemerintahan berupa asaz keterbukaan, proporsonalitas, kepentingan umum, akuntabel, adil, dan lain-lain tidak tercapai.

Keadaan Ini bukan tanpa sebab, pengisian Kelembagaan Bamus seharusnya menjadi lembaga kontrol dan evaluasi atas jalannya Pemerintahan Nagari tidak berjalan maksimal, Bamus sebagai pengawal ( body of guard) dari visi dan misi Wali Nagari terpilih bekerja sendiri, fungsi budgeter ( pengawas penerimaan dan pemasukan anggaran/keuangan) dibiarkan saja, peran fasilitator dan sosial antara Pemerintah Nagari dengan warga tidak berjalan maksimal akibatnya banyak warga tidak mendapat perhatian. Bamus bisa melakukan intervensi karena ada tupoksi melekat pada diri anggota Bamus/Lembaga Bamus guna mengendalikan dan memantau anggaran ADN/ ADD yang di kelola oleh Wali Nagari.

Fungsi legislator dalam pembuatan Peraturan Nagari (Perna) sesuai kearifan lokal dan kebutuhan nagari miskin gagasan, nyaris selama 6 tahun hanya satu atau dua jenis Perna saja dilahirkan, jika tidak Pernah tentang pengesahaan RAPN dan atau Perna Pertanggung jawaban tahunan Wali Nagari. Sebenarnya Perna bisa dirumuskan bersama dengan Pemerintah Nagari sebagai acuan atau standar norma-norma untuk mewujudkan visi dan misi nagari, payung hukum apabila ada hal-hal mendesak dan strategis perlu diatur dengan Perna, seperti Perna tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Aset-aset Nagari atau Perna tentang Peneriman dan Bantuan BLT/PKH, E- warung dan lain-lain.

Oleh karena, strategisnya fungsi dan peranaan Bamus dalam membangun suatu nagari, maka selayaknyalah dalam proses pemilihannnya harus bertumpu pada pemberdayaan sumber daya manusia. Calon harus mempunyai misi dan visi, baik ia sebagai person/kelembagaan, jelas sebagai konsep pemberdayaan masyarakat nagari, bukan mengadu kelompok atau kepentingan barisan. persamaan sudut pandang dalam menentukan arah pembangunan secara bersama antara warga, Wali Nagari, Camat dan Bupati lebih penting dibanding hanya sekedar numpang jabatan di nagari, menfasilitasi aspirasi warga baik langsung atau tidak langsung sebagai semangat dan jiwa sosial dengan memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga guna terakses oleh program-program yang ada, program pembangunan partisipatif, pelayanan prima, dan hak yang sama antar warga tanpa debeda-bedakan.

Kesemua dafar inpentaris masalah diatas berkaitan juga tugas bersama Bamus dengan Wali Wagari untuk menyelaraskan visi dan misi nagari dengan Pemerintah Kabupaten agar program tidak tumpang tindih dan terdata sebagai sebuah data base Program Pembangunan Jangka Menengah/ Panjang Nagari ( RPJMN/P). APBD sebagai salah satu sumber pendanaan nagari dari Kabupaten untuk penting untuk di cermati dan dipilah-pilah, memudahkan pendanaan dan berbagi tanggung jawab pembangunan. Kebijakan Pemerintah Pusat mengharuskan setiap perencanaan pembangunan di setiap tingkatan harus terdata dan tertata dalam sebuah dokumen lengkap, tidak ada lagi sisitem aspirasi titipan dewan sebagai istilah ada penumpang bus naik ditengah jalan tanpa tiket.

Model pembangunan nagari juga penting di seimbangkan antara membangun fisik dan non fisik, melibatkan semua unsur dari berbagai kepentingan dan penerima manfaat pembangunan adalah langkah awal dan kunci sukses perencanaan program kerja, pelaksanaan dan evaluasi program. Akses jalan-jalan pertanian atau perkebunan penting tetapi jangan selalu menjadi prioritas utama masyarakat, bangunan fisik perlu di tupang oleh pembangunan mentalitas dan jiwa yang kokoh, pemikiran yang merdeka. Pelatihan-pelatihan keterampilan (life skill) untuk warga miskin, non berpendidikan dan miskin sumberdaya lainnya menjadi perhatian bersama, sehingga mereka mempunyai modal meraih penghidupan pada sektor non pertanian/perkebunan.

Pembangunan di nagari juga berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan dan sosial, tidak merusak dan ramah pada lingkungan, ini dapat pertimbangkan sebagai konsep ekonomi kreatif rumah tangga, dan mendorong peluang usaha digitaliasi teknologi yang telah banyak malahirkan anak-anak muda kreatif dan tajir, tidak mustahil apabila konsep pembangunan masa depan suatu nagari dipadukan dengan sistem pembangunan teknologi star up ( internet), meskipun tidak secepat kilat tetapi perlu juga dicita-citakan sebagai sebuah peluang usaha non covensional dan ekonomi kearaiban lokal.

Bila demikian adanya, maka Pilbamnag sebagai pintu reqruitmen legislator akar rumput, penggali gagasan, penyalur aspirasi, juga sebagai pengawal visi dan misi wali nagari bisa memajukan Kabupaten Pasaman Barat. Penjaringan Bamus harus bertumpu pada sumber daya manusia dan kompetensi, supaya bisa bersinergi dan bahu membahu bersama Pemda dalam membangun Kabupaten Pasaman Barat kearah yang lebih baik, transparan, berkeadilan serta bermartabat. (Penulis : Pengamat Sosial, Politik dan Hukum Kabupaten Pasaman Barat)

Budidaya Kapulaga, Prosfeknya Lebih Menjanjikan Dibanding Sawit

By PRO DETEKSI On Kamis, Juli 02, 2020

Mahlil Usman Mulai Kembangkan Budidaya Tanaman Rempah Kapulaga di Pasaman Barat. Kini Sedang Membuka Lahan seluas 30 Ha untuk jenis tanaman ini

Pasaman Barat, prodeteksi.com----H. Mahlil Usman, SP, M.AP, salah seorang pebisnis sosial ekonomi pertanian Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini mengembangkan pertanian jenis tanaman rempah Kapulaga.

Sebelumnya, pengusaha service otomotif CV. Smart Auto Mobil, yang juga aktif sebagai pengurus Partai Golkar ini, tetap meluangkan waktunya mengembangkan usaha bidang pertanian. Dari awalnya tanaman sawit, terus beralih ke sereh wangi dan kini mulai membudidayakan pula tanaman jenis rempah Kapulaga.

Mahlil Usman, kelahiran Talu Kecamatan Talamau, 28 April 1977, kini membuka lahan pertanian jenis Kapulaga seluas 9 Ha, dari 30 Ha lahan yang dicadangkan di daerah Talamau. Ia mengembangkan tanaman ini, karena dinilai prosfeknya sangat menjanjikan dibanding tanaman lainnya termausk kelapa sawit.

Kapulaga atau gardamunggu adalah salah satu jenis rempah yang masih famili dengan jahe namun menghasilkan buah bukan rimpang seperti tanaman jahe. Buah kapulaga berbentuk polong dan berada di atas permukaan tanah dengan memiliki bentuk kecil, namun bernilai jual yang sangat tinggi. Buah ini sering digunakan sebagai bumbu untuk membuat masakan tertentu dan sebagai tanaman obat seperti dalam pembuatan jamu ataupun obat herbal.

Pembukaan lahan untuk Tanaman Kapulaga

Menurut Mahlil, ketika ditemui media ini beberapa hari yang lalu, prosfek tanaman Kapulaga, jika dibandingkan penghasilannya dengan tanaman sawit bisa mencapai 10 kali lipat lebih menguntungkan. Sebab, selain harganya yang cukup tinggi mencapai Rp. 175 ribu/kg jenis buah kapulaga kering, juga produksinya cukup bagus degan perawatan yang tidak terlalu rumit.

“Melihat prosfek tanaman Kapulaga ini yang sangat menjanjikan, saya sangat optimis untuk kita kembangkan di Pasaman Barat. Dengan kalkulasi yang saya hitung bisa mencapai 10 kali lipat lebih menguntungkan dari tanaman sawit,“ Kata Mahlil, yang menekuni ilmu sosial ekonomi pertanian ketika masih kuliah di perguruan tinggi.

Dijelaskan, saat ini pihaknya sedang membuka lahan seluas 9 Ha khusus Kapulaga yang telah siap tanam. Dan ditargetkan sampai Desember dapat menanam seluas 30 Ha. Pada lahan tersebut diselingi dengan tanaman pelindung berupa pisang dan pinang. Karena tanaman Kapulaga tidak butruh sinar matahari secara full.

Sejumlah tenaga dapat ia pekerjakaan di lahan tersebut. Sehingga sekaligus juga membuka peluang untuk bekerja pada warga sekitar. Dalam seminggu sekitar 20 orang tenaga harian dengan pengeluaran gaji karyawan mencapai Rp.10 juta hingga Rp. 15 juta per minggu.

Bagi petani yang berminat mengembangkan kapulaga ini, Mahlil juga menyediakan bibit dan siap memberi edukasi tentang tatacara budi daya Kapulaga.

“Tanaman Kapulaga ini harus dilindungi agar tidak full cahaya matahari tapi hendaknya terlindung sekitar 25 persen kena sinar matahari. Untuk itu bisa ditanam tanaman pelindung yang juga bisa menghasilkan seperti pinang, kelapa dan pisang. Kita juga menyediakan bibit tersebut dengan kualitas bagus dengan harga terjangkau, ” kata Mahlil.

Bibit Kapulaga

“Tanaman kapulaga tumbuh baik pada kondisi ternaungi dengan kondisi tanah yang subur dan gembur. Sebelum ditanam hendaknya terlebih dahulu dipersiapkan pohon pelindung. Pohon pelindung dapat berupa pohon sengon, kelapa, petai dan sebagainya, “jelasnya.

Adapun jarak tanam 1 x 2 meter, 1,5 x 2 meter atau 1 x 2,5 meter. Sebelum tanam dipersiapkan lubang tanam dengan ukuran 30×30 x30 cm. Bibit berupa anakan ditanam seminggu setelah tanah sangat baik dicampur pupuk kandang sebanyak 0,5 kg per lubang tanam,” jelasnya.

Panen kapulaga dilakukan setelah tanaman berumur jelang 1-2 tahun hingga umur 10 sampai 15 tahun. Buah berbentuk bulat berukuran 1 cm yang bergerombol di atas permukaan tanah, jumlahnya berkisar 10-20 buah per gerombol.

Buah yang dipanen dipipil (dilepas dari tangkai atau dompolannya). Lalu, buah dibersihkan kotorannya dan dicuci. Setelah itu, diletakan pada tampah atau tempat lainnya, untuk siap dijemur. Buah yang sudah bersih dijemur hingga kering pada sinar matahari. Lalu kemudian dipasarkan. Untuk pemasaran ini, Mahlil siap menampung dan membeli dari hasil petani Kapulaga. ***irti z

Terkait LKPJ Bupati 2019, DPRD Pasbar Sampaikan 24 Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

By PRO DETEKSI On Selasa, Juni 30, 2020

Bupati Pasbar Terima Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ 2019

Pasbar, prodeteksi.com ----Bupati Kabupaten Pasaman Barat Yulianto bersama Sekretaris Daerah Yudesri serta kepala OPD mendengarkan 24 rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 di kantor DPRD Padang Tujuh, Selasa (30/6).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Parizal Hafni, didampingi Wakil Ketua Hendra Yama Putra, Daliyus K dan disaksikan oleh anggota DPRD dari beberapa komisi.

Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni mengatakan bahwa rekomendasi tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat. DPRD Pasbar melalui Pansus telah mempelajari menelaah dan mengawasi dokumen LKPJ yang disampaikan oleh bupati beberapa waktu lalu.

“Kita berharap kepada kepada Pemda untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tahun-tahun berikutnya,”kata Parizal Hafni.

Rekomendasi DPRD yang dibacakan oleh Pj Sekwan Maiyuslinar antara lain tentang peningkatan kinerja dinas-dinas di Pemerintah Daerah Pasaman Barat seperti Dinas Komunikasi dan Informatika. DPRD merekomendasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dinas komunikasi dan informatika ke daerah yang tidak terjangkau sinyal (Blank spot) perlu penambahan mobil dinas double gardan. Untuk meningkatkan pelayan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu adanya kantor baru yang refresentatif.

Sementara itu, Bupati Pasbar Yulianto atas nama Pemda Pasbar, mengucapkan terima kasih dan berikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Pasbar atas kerjasama dan dukungannya kepada eksekutif dalam pembangunan daerah Pasaman Barat.

"Berkat kebersamaan yang terbangun dan terpelihara baik selama ini antara unsur eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasaman Barat, LKPJ tahun 2019 yang kami sampaikan beberapa waktu lalu telah menghasilkan rekomendasi pada hari ini yang kami yakini hasil kerja keras pansus melalui tahapan yang mendalam atas LKPJ tersebut," ungkap Yulianto.

Kemudian, rekomendasi tersebut akan memberikan kontribusi nyata untuk penyelenggaraan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang harus ditindak lanjuti sebagai bukti perhatian pihak DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan segenap keberhasilan dan kekurangannya.**irz

Sambut Hari Bhayangkara ke 74, Polres Pasbar Berbagi Sembako

By PRO DETEKSI On Jumat, Juni 26, 2020

Penyaluran bantuan sembako oleh Polres Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com ---Menyambut hari bhayangkara ke 74 tahun 2020, Polres Pasaman Barat melakukan kegiatan berupa bhakti sosial dengan memberikan bantuan berupa sembako.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum,at tgl 26 Juni 2020, mulai pukul.10.30 wib.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi, S.IK, MH dgn didampinggi oleh Ibuk ketua cabang bhayangkari Pasaman Barat, Ny Desi Sugeng mengantarkan langsung bantuan sembako berupa beras sebanyak 5 kg, minyak makan , gula , dan telur kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi covid 19 didaerah kapa selatan nagari kapa kec. luhak nan duo kab. pasaman barat.

Selain di kapa selatan bantuan sembako juga diberika kepada masyarakat di nagari aua kuning yg diberikan oleh waka polres pasbar Kompol Abdus Syukur Felani, S.IK, dinagari Lingkuang aua, nagari aia gadang dan nagari koto baru yg jumlah seluruhnya 60 paket.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan polres pasaman barat dalam rangka menyambut hari bhayangkara.ke 74, 1 Juli 2020.***irz

Polsek Lembah Melintang Salurkan Sembako, Warga Merasa Sangat Terbantu

By PRO DETEKSI On Jumat, Juni 26, 2020

Kapolsek Lembah Melintang, Aditialidarman, SH melalui Waka Polsek, Iptu Sugriwa dan Babinkamtibmas, Bripka Amelia Rizki, serta Kanit Intel Aipda Elton Maya ketika myerahkan Bantuan Paket Sembako

Pasaman Barat, prodeteksi.com --- Bakti sosial kepolisian dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-74, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama yang kurang mampu. Apalagi dengan adanya kegiatan berbagi dan membantu warga berupa beras dan sembako.

Di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), berbagai kegiatan dilaksanakan jajaran Polres setempat. Seperti Polsek Lembah Melintang misalnya, pada Jum'at (26/06/2020) telah rampung menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu terutama kalangan jumpo atau lanjut usia

Seorang wanita lanjut usia, Romlah (86 tahun) tampak terharu ketika pihak Polsek Lembah Melintang mengunjungi rumahnya di Jorong Ranah Salido Ujung Gading. Penyerahan bantuan bahan pangan berupa beras, telur, minyak goreng dan lainnya, diterimanya dengan penuh suka cita didamingi oleh mahasiswa Kukerta IAIN Imam Bonjol Padang.

Di sela kegiatan, Kapolsek Lembah Melintang, Aditialidarman, SH melalui Waka Polsek, Iptu Sugriwa dan Babinkamtibmas, Bripka Amelia Rizki, serta Kanit Intel Aipda Elton Maya kepada prodeteksi. com, menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut sekaligus dalam rangka melaksanakan program POLRI untuk membantu warga terdampak Covid-19 di tanah air.

“Bantuan beras ini merupakan program Dinas Polri dan ditambah dengan sumbangan anggota untuk paket sembako. Dengan jumlah penerima sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK), " kata Kapolsek.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini masih dalam momen menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada tanggal 01 Juli 2020. Kegiatan bakti sosial kali ini membagikan sejumlah bantuan paket sembako diantaranya beras, mie instan, gula, telur dan minyak goreng, Sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

Kapolsek Lembah Melintang seperti disampaikan Babinkamtibmas Rizki, pihaknya berharap dengan bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban warga kurang mampu seperti lanjut usia. Sesuai pula dengan motto Hari Bhayangkara Ke 74, Kamtibmas Mantap Masyarakat Semakin Produktif," jelasnya.

Ia menjelaskan, KK yang dibantu dan disalurkan Jumat ini adalah sebanyak 10 KK. Umumnya merupakan usia lanjut usia. Merupakan tahap terakhir penyaluran dari 100 KK penerima bantuan. ***irti z

Pro Kontra Pelabelan Rumah Penerima PKH, Pemkab Pasbar tak Luput dari Kritikan

By PRO DETEKSI On Jumat, Juni 26, 2020

Pelabelan Rumah Penerima PKH dan BPNT di Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Pelaksanaan pelabelan rumah penerima PHK (Program Keluarga Harapan) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dimulai di kawasan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan akan diteruskan ke seluruh nagari, menuai pro kontra dari berbagai pihak.

Meski banyak warga mendukung program pelabelan ini. Sebagaimna juga terlihat dalam respon netizen (warga net) terhadap berita seputar pelabelan tersebut di media sosial. Bahwa pada intinya masyarakat mendukung karena banyaknya dugaan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Sehingga dengan pelabelan, akan diketahui dengan jelas siapa warga mampu yang dapat bantuan dan sebaliknya siapa pula yang tidak mampu namun justru tidak dapat PKH. Maka dengan pelabelan itu, warga mampu tersebut akan malu sendiri dan mengundurkan diri.

Namun sebaliknya, pelaksanaan pelabelan ini juga menuai kritikan dari berbagai pihak. Ada yang menyebut program ini terlambat, tidak efektif dan terkesan hanya menambah kerjaan. Bahkan sejumlah tokoh Pasbar sebagai pengamat dan pemerhati pemerintahan, mempertanyakan apa dasar hukum dan aturan pelabelan tersebut.

Imam Jendri

Salah seorang tokoh Pasbar, Imam Jendri, SAg, MSI mengatakan, untuk program pelabelan ini perlu regulasi dan aturan yang jelas. Jika aturannya jelas dan ada manfaatnya bagi masyarakat, menurutya boleh saja. Tapi yang utama seharusnya data yang diperbaiki agar tepat sasaran dan tidak perlu labelisasi.

“Aturan pelabelan itu mana, ini perlu regulasi yang jelas. Jangan disalahkan masyarakat atas data yang tidak sesuai dengan di lapangan. Tapi Pemkab Pasbar yang seharusnya memperbaiki data. Jika pakai labelisasi saya kira kurang proporsional dan terkesan tidak bijak, “kata Imam Jendri kepada prodeteksi.com, Kamis (25/06/2020).

Terkait pelabelan yang sudah dimulai di Kinali, jika tidak ada aturannya, menurut mantan anggota DPRD Pasbar ini, perlu dievaluasi. Sebab jika aturannya tidak jelas, bisa mengarah pada pelanggaran sosial.

“Menurut saya solusinya adalah validasi data mulai dari tingkat nagari, kejujuran petugas di lapangan, kerja keras pemerintahan nagari dan melakukan seleksi ulang data yang lama, “jelas Jendri.

Achmat Namlis

Selain Imam Jendri, kritikan pedas disampaikan oleh Mantan Anggota DPRD Pasbar, DR. Ahmad Namlis, MM, yang kini Ketua DPD Nasdem Pasbar mengatakan, dengan pelabelan sebenarnya sama artinya mempermalukan pemerintah. Sebab pendataan yang tidak tepat dan tidak akurat sebelumnya, justru dinilai pemerintah yang tidak becus dalam pendataan.

“Sebenarnya diberi label dan tidak diberi label, tidak ada gunanya. Sama artinya mempermalukan pemerintah karena tidak becus dan tidak akuratnya pendataan. Maka menurut saya lebih baik data saja yang diperbaiki, “ saran Achmat Namlis, Kamis (25/06).

Disamping itu Achmat Namlis yang juga seorang praktisi Akademisi ini, juga mempertanyakan, ada tidak dasar hukumnya membuat label di rumah warga tersebut. Sebab tidak ada aturannya bisa melanggar HAM karena mempermalukan status orang.

Apalagi jelasnya, miskin itu bukan pilihan tapi kenyataan hidup yang harus dilalui. Jadi bukan mereka miskin yang salah. Tapi yang saah itu menurutnya adalah kinerja pemerintah atau aparatur yang diduga mempermainkan data penerima bantuan. Dan seharusnya itu yang diusut dan diperbaiki.

Achmat Namlis tidak sependapat adanya pelabelan, baik itu pelabelanan dengan menempel label miskin ataupun yang bertulis" rumah ini penerima PKH," menurutnya sama saja.

“Saya kira sama saja, apa urgensinya. itu kan karena ada keraguan yang tidak berhak menerima PKH. Jadi sama artinya membuka borok pemerintah dengan pendataannya tidak becus, “ ujarnya. ****irz

H. Maryanto –Yulisman, Melangkah Maju Menuju Pilkada Pasbar 2020

By PRO DETEKSI On Kamis, Juni 25, 2020

H. Maryanto, SH. MM - Ir. Yulisman, Sp. MM, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com---Jelang masa pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) 2020, bakal kandidat calon bupati (Cabup) Pasbar mulai memilih dan menentukan bakal calon wakil bupati (cawabup) sebagai pasangan calon (paslon)

Pergerakan yang cukup cepat dan meyakinkkan dilakonkan oleh H. Maryanto, SH. MM. Begitu namanya mencuat sebagai bakal kandidat Cabup Pasbar, tak lama kemudian ia berhasil meraih dukungan Partai Gerindra yang akan mengsungnya dalam pencalonan.

Kini, ia pun telah mendapatkan “jodoh” untuk pasangan pilkada. Beberapa hari yang lalu, H. Maryanto, putra kelahiran Kasik Putih Sungai Aur, 15 Oktober 1963, sepakat berpasangan bersama Ir. Yulisman, Sp. MM, yang dikabarkan mendapat dukungan Partai kebangkitan Bangsa (PKB).

Keduanya berkomitmen untuk melangkah maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kesepakatan mereka capai dalam siuatu pertemuan di Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman, Kamis (18/6/2020). Dalam kesempatan itu, mereka terlihat begitu mesra dan serasi dalam suatu tekad sukses dalam Pilkada nanti.

Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa yang akan mengusung kandidat ini adalah Partai Gerindra dan PKB. Koalisi kedua partai ini, dengan total perolehan suara 9 kursi DPRD Pasbar hasil Pemilu lalu, telah bisa untuk mengajukan pasangan calon.

H. Maryanto marga Daulay, sapaan akrab Bang Maryanto, ketika dikonfirmasi Rabu (24/06/2020), membenarkan bahwa antara ia dan Yulisman telah komit untuk maju sebagai pasangan calon. Ia pun mohon doa restu dan dukungan masyarakat Pasbar.

Perpaduan kedua tokoh muda, yang berasal dari kawasan Pasbar Utara dan tokoh dari selatan Kinali, mereka bertekad dapat membawa perubahan untuk kemajuan Pasbar yang maju berprestasi dan bermartabat.

“Terimakasih dunsanak, sahabat, relawan, dan masyarakat Pasbar serta seluruh pendukung. Mari kita bersama berjuang dalam meraih sukses dan kemenangan pada Pilkada Pasbar 2020 ini, untuk mewujudkan Pasaman Barat Maju, Berprestasi, dan Bermartabat. Insya Allah Bisa!, “ikrarnya.

Dijelaskan, visi dan misi ke depan, di antaranya mewujudkan pelaksanaan tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terus, memperkuat kemandirian Ekonomi serta menggerakan Sektor Unggulan Daerah.

Selain itu meningkatkan kualitas kehidupan beragaman dan bermasyarakat, mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis. Bahkan juga yang tak kalah pentingnya mencakup norma-norma yang mengatur masyarakat, apalagi saat ini akhlak sebagian anak –anak muda mulai terkikis, terpengaruh budaya dan arus informasi global. ***IRTI Z

Bupati Yulianto ikuti Vidcon Pengumuman Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal

By PRO DETEKSI On Selasa, Juni 23, 2020

Bupati ikuti Vidcom bersama Kemendagri

Pasbar, prodeteksi.com-- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Video Conference bersama seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dalam acara pengumuman hasil lomba dan penganugerahan penghargaan lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, Senin, (22/6/2020) yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri, Kakarta Pusat.

Video Conference tersebut juga di ikuti Bupati Pasbar Yulianto didampingi Sekretaris Dearah, Yudesri, dan beberapa Kepala OPD di ruang Audiotorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

Dalam Video Conference tersebut saat membuka acara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kunci keberhasilan di tengah menyebarnya wabah virus corona inibadalah inovasi dan kreativitas. Pasalnya, bekerja di new normal saat ini sangat berbeda dari kondisi normal biasanya.

“Saya sangat menghargai inisiatif Dalam Negeri untuk memperkuat kesiapan daerah memasuki tatanan normal baru. Mempersiapkan tatanan normal baru tentu diperlukan inovasi. Ini akan menjadi kunci keberhasilan suatu daerah memasuki era produktif dan aman COVID-19,” kata Ma'ruf

Ia menyebutkan inovasi sangat pentingdalam kehidupan, karena tatanan kehidupan di segala bidang kegiatan berubah drastis. Seluruh bidang kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya.

Daerah yang akan memulai aktivitas ekonomi dalam tatanan normal baru diminta untuk mempersiapkan dengan baik. Wilayahnya harus dipastikan kondusif. Kemudian kegiatan ekonominya harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia meminta agar rambu-rambu yang dikeluarkan oleh WHO dilaksanakan dengan ketat.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, lomba inovasi tatanan new normal ini bertujuan untuk menciptakan gerakan nasional bersama beradaptasi menghadapi pandemi COVID-19.

"Kemendagri bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas COVID-19, Kemenpan RB, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, berinisiatif untuk mengadakan lomba antar daerah untuk membuat protokol kesehatan COVID-19," kata Tito

Dikatakan, Lombat tersebut terdiri dari 7 simulasi di sektor kehidupan. Yaitu pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP.

"Lomba dibagi 4 cluster di tingkatan Pemda. Dan agar menarik, diberikan Dana Intensif Daerah yang jumlahnya milyaran rupiah. diadakan lomba tatanan new normal ini adalah memudahkan bangsa untuk beradaptasi dan menghadapi COVID-19"sebutnya.

Sebagaimana yang telah dilansir dari liputan6.com, berikut adalah daftar pemenang atau Pemda yang berhasil dari segala sektor:

1.Sektor Pasar Tradisional

- Klaster Provinsi: Bali, Sulawesi Selatan, Lampung.

- Klaster Kota: Bogor, Semarang, Palembang.

- Klaster Kabupaten: Banyumas, Lumajang, Semarang.

-Klaster Kabupaten Tertinggal: Lembata, Seram Bagian Barat, Pesisir Barat.

2. Sektor Pasar Modern

- Klaster Provinsi: Jawa Timur, Lampung, DIY.

- Klaster Kota: Bogor, Sukabumi, Semarang.

- Klaster Kabupaten: Aceh Tamiang, Kebumen, Tulungagung.

- Klaster Kabupaten Tertinggal: Seram Bagian Barat, Belu, Nias.

3. Sektor Restoran

- Klaster Provinsi: Lampung, DIY, Jambi.

- Klaster Kota: Bogor, Tangerang, Jambi.

- Klaster Kabupaten: Trenggalek, Tabalong, Lumajang. - Klaster Kabupaten Tertinggal: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Seram Bagian Barat

4. Sektor Hotel

- Klaster Provinsi: Jambi, Kaltara, Sulsel.

- Klaster Kota: Pekanbaru, Surabaya, Semarang.

- Klaster Kabupaten: Trenggalek, Kebumen, Sintang.

- Klaster Kabupaten Tertinggal: Sumba Barat Daya, Seram Bagian Barat, Tojo Una-una

5. Sektor PTSP

- Klaster Provinsi: Sulteng, Kaltara, Jateng.

- Klaster Kota: Bekasi, Bandung, Surabaya.

- Klaster Kabupaten: Trenggalek, Sinjai, Situbondo.

- Klaster Kabupaten Tertinggal: Nias, Seram Bagian Barat, Sumba Barat

6. Sektor Tempat Wisata

- Klaster Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.

- Klaster Kota: Semarang, Bogor, Pare-pare.

- Klaster Kabupaten: Sintang, Gunung Kidul, Trenggalek.

- Klaster Kabupaten Tertinggal: Sigi, Rote Ndao, Seram Bagian Barat

7. Sektor Transportasi Umum

- Klaster Provinsi: Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah

- Klaster Kota: Bengkulu, Banda Aceh, Semarang.

- Klaster Kabupaten: Sintang, Tegal, Tapanuli Utara.

- Klaster Kabupaten Tertinggal: Jayawijaya, Seram Bagian Barat, Kepulauan Sula.*****hus/iz