HEADLINE NEWS

Ketua GOW Pasbar Tekankan Penguatan Peran Kader Nagari Tangani Kekerasan Anak

By On Rabu, Juni 04, 2025

 

 Ketua GOW Pasbar Tekankan Penguatan Peran Kader Nagari Tangani Kekerasan Anak



Simpang Empat, prodeteksi.com — Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Pasaman Barat, Ny. Gusmalini, menekankan pentingnya penguatan peran kader di tingkat nagari dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan perkawinan anak.

Hal itu disampaikan saat mewakili Ketua P2TP2A dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, TPPO, ABH, dan Pencegahan Perkawinan Anak tingkat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Bupati Pasbar, Rabu (4/6).
“Melindungi perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga panggilan kemanusiaan. Jangan biarkan seorang anak tumbuh dalam ketakutan atau seorang ibu hidup dalam luka yang tersembunyi,” ujar Gusmalini.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data SIMFONI PPA serta laporan ke P2TP2A dan UPTD PPA, sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga, sekitar tempat tinggal, sekolah, bahkan rumah ibadah.
“Belakangan ini banyak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan melalui media sosial. Umumnya terjadi pada anak-anak yang kurang pengawasan dan berasal dari keluarga yang disfungsional atau broken home,” katanya.
Gusmalini juga menjelaskan bahwa P2TP2A merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendekatan preventif dan edukatif.



“P2TP2A bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui edukasi, advokasi, dan kemitraan. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan sistem perlindungan berbasis komunitas,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antar-OPD, lembaga perlindungan anak, pemerintah kecamatan, dan nagari semakin diperkuat untuk menekan angka kekerasan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Pasbar, Anna Rahmadia, menekankan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Pasal 20 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi,” ungkap Anna.
Ia juga menyoroti maraknya kekerasan dengan modus baru, termasuk lewat media digital.
“Kekerasan saat ini bisa terjadi di mana saja, bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bentuknya pun makin beragam, termasuk melalui penggunaan gawai. Dampaknya bisa sangat serius dan jangka panjang bagi korban,” tegasnya.
Rakor tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Kasubsi Datun Kejari Pasbar Titi Maharani, Hakim PN Pasbar Hilman Maulana Yusuf, Wakil Ketua PA Darman Harus Lubis, dan Kanit IV PPA Satreskrim Polres Pasbar Admi Pandowita.*** dkf/iz

Pemkab Pasbar Serahkan Kunci Rumah Bantuan CSR PT. Agrowiratama untuk Keluarga Miskin dan Stunting

By On Rabu, Juni 04, 2025

 

 Pemkab Pasbar Serahkan Kunci Rumah Bantuan CSR PT. Agrowiratama untuk Keluarga Miskin dan Stunting



Simpang Empat, prodeteksi.com ---- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) telah menyelesaikan paket kegiatan bantuan CSR dari PT Agrowiratama, berupa renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumber air bersih, pembangunan sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, serta bantuan kompor beserta regulator dan tabung gas untuk bahan bakar memasak bagi keluarga miskin dan keluarga terdampak stunting di Kecamatan Sungai Aur.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melibatkan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat.
Langkah ini diambil untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0%, prevalensi stunting menjadi 13,5%, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2025.


Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dengan penyerahan kunci rumah kepada para penerima manfaat, yaitu Ahmad Rafki dari Binjai Jorong Koto Dalam, Julsopia Rudi dari Jorong Sakato Jaya, serta Rahmat yang diwakili oleh Wali Nagari Sungai Aur. Penyerahan ini dilaksanakan dalam apel gabungan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di halaman kantor bupati setempat, Rabu (4/6).


Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. Penanganannya memerlukan pendekatan yang tepat, cepat, sistemik, terpadu, dan menyeluruh, guna mengurangi beban serta memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinatif secara terpadu lintas pelaku, dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan yang tepat,” ujar Ihpan.
Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi perusahaan yang telah terlibat dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah.
“Ke depan, kami berharap perusahaan-perusahaan lain juga turut berpartisipasi. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025 angka kemiskinan di Pasaman Barat masih tercatat sebesar 7,0%, sementara angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,7% (Kepmenko PMK, 2024),” jelas Wabup M. Ihpan.
Lebih lanjut, Wabup Ihpan juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap isu stunting. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu lama, yang berdampak pada pertumbuhan anak, terutama tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Kekurangan gizi ini biasanya terjadi sejak janin dalam kandungan hingga usia dua tahun (1.000 HPK). Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Februari 2025, prevalensi stunting di Pasbar tercatat sebesar 13,3%, setara dengan 4.574 balita.
Mengakhiri sambutannya, Wabup Ihpan menekankan beberapa poin penting, yaitu:
1. Isu percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan kerja kolaboratif dan cerdas.
2. Setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat, dan dunia usaha harus mengambil peran dalam pencapaian target isu nasional.
3. Penajaman keterkaitan isu perlu dilakukan agar berbagai permasalahan dapat diselesaikan melalui program kegiatan yang terbatas namun tepat sasaran.
4. Keterpaduan dan keterbukaan data adalah suatu keharusan agar sasaran prioritas dapat dicapai secara konvergen.
5. Khusus kepada pelaku usaha, baik PKS maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, terutama PT Agrowiratama, diucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Ke depan, diharapkan dapat mengarahkan sebagian dana CSR pada sasaran yang sangat prioritas.
6. Kepada para penerima manfaat, diharapkan bantuan ini dapat memberikan dampak maksimal dan menjadi pemicu peningkatan taraf ekonomi.
Usai pelaksanaan apel, Estate Manager PT Agrowiratama, Susanto, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung program pemerintah karena meyakini bahwa pemerintah saat ini memiliki visi, misi, dan program yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Dengan metode penyajian data yang jelas, proses verifikasi dan validasi terbuka di lapangan, serta keterbukaan dalam berbagi data, kami percaya program ini akan semakin transparan dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Susanto.
PT Agrowiratama, lanjutnya, berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pada masa mendatang agar program ini dapat memberikan dampak maksimal setelah evaluasi dilakukan.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan kelapa sawit, perbankan, Baznas, dan perusahaan swasta lainnya, untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.
“Kita berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan serta percepatan penurunan stunting di Pasaman Barat. Karena pekerjaan mulia ini harus dilaksanakan secara gotong royong agar hasilnya lebih optimal,” pungkas Ikhwanri.*** dkf /iz

Bupati Welly Suheri Lantik Pj Sekda Pasaman Silfia Evayanti

By On Rabu, Juni 04, 2025

 

 Bupati Welly Suheri Lantik Pj Sekda Pasaman Silfia Evayanti  




Lubuksikaping, prodeteksi.com - Bupati Pasaman Welly Suheri melantik Penjabat Sekretaris Daerah Silfia Evayanti, S.Pi, MM. di Aula lantai III Kantor Bupati, Senin (03/06/2025). Dengan adanya Pj Sekda diharapkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) lebih terakomodir.

Menurut Bupati, pelantikan Pj Sekda ini juga sesuai dengan amanat peraturan Presiden tentang penjabat sementara yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sekretaris daerah ketika seorang sekretaris daerah berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan.
“Dengan penjabat sementara ini kita akan melakukan seleksi terbuka untuk mendapatkan Sekretaris Daerah defenitif,” ungkap Bupati Welly Suheri.
Dengan dilantiknya Silfia Evayanti sebagai Pj Sekda Pasaman sehingga bisa meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kerja OPD sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik, terutama untuk mensukseskan program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman.
“Saya berharap dengan dilantiknya Silfia Evayanti pada hari ini dapat mensingkronisasikan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai wujud komitmen Pelayan Administrasi Pemerintah dengan baik. Bangun komunikasi dengan OPD, Forkopimda, tokoh masyarakat sehingga pelayanan publik optimis tercapai dengan maksimal untuk Pasaman bangkit berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Bupati Pasaman Welly Suhery. ****dkf/ iz

Bupati Yulianto Terima Kunjungan Tanoto Foundation, Bahas Lanjutan Kerja Sama Penanganan Stunting

By On Selasa, Juni 03, 2025

 

 Bupati Yulianto Terima Kunjungan Tanoto Foundation, Bahas Lanjutan Kerja Sama Penanganan Stunting


Simpang Empat, prodeteksi.com ---- Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menerima kunjungan dari Tanoto Foundation di ruang kerjanya pada Selasa (3/6). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, membahas rencana lanjutan kerja sama dalam upaya penanganan Stunting di wilayah Pasaman Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, Asisten III Raf’an, Plt. Kepala Bappelitbangda Ikhwanri, Kepala DPPKBP3A Anna Rahmadia, perwakilan dari DPMN, Dinas Kesehatan, dan sejumlah pendamping lainnya. Perwakilan Tanoto Foundation yang hadir antara lain Fransisca R. Wulandari selaku Stunting Reduction Lead dan Felly Ardan selaku Project Management Unit Coordinator.
Tanoto Foundation merupakan lembaga filantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui dukungan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.
Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2021.
“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Kami menyambut baik kelanjutan kerja sama yang sudah berlangsung. Kami berharap, pengalaman kerja sama selama ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Yulianto.
Bupati juga menyoroti pentingnya peran laki-laki dalam penanganan stunting, khususnya keterlibatan para suami dalam perubahan perilaku keluarga.
“Diperlukan peningkatan keterlibatan para ayah dalam intervensi penanganan stunting agar hasilnya lebih optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Stunting Reduction Lead, Fransisca R. Wulandari menyampaikan bahwa Tanoto Foundation melihat Pasaman Barat sebagai daerah yang sangat proaktif dalam program penanganan stunting. Oleh karena itu, pihaknya ingin melanjutkan kerja sama hingga ke tingkat nagari.
“Kami ingin memperluas jangkauan intervensi, yang sebelumnya baru di tingkat kabupaten, agar bisa menyasar langsung ke nagari-nagari,” jelas Fransisca.
Menambahkan hal tersebut, Project Management Unit Coordinator, Felly Ardan menyampaikan rencana Tanoto Foundation untuk memilih dua nagari yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi dan jumlah balita banyak sebagai percontohan, yang nantinya akan diperluas ke nagari lain.
Plt. Kepala Bappelitbangda Ikhwanri juga memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Pasaman Barat dalam penanganan stunting, termasuk melalui inovasi program “Brondol Sawit” (Berkolaborasi Nolkan dan Kendalikan Stunting) dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Inovasi ini merupakan pendekatan gizi sensitif terpadu yang melibatkan sektor swasta dalam mendukung penanganan stunting,” terang Ikhwanri. **** dkf/iz

LBH Digitek Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah di Kasus RS PON

By On Selasa, Juni 03, 2025

 

 LBH Digitek Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah di Kasus RS PON



Jakarta, prodeteksi.com  – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Digitek DKI Jakarta menerima kedatangan Syatiri Nasri, kuasa ahli waris almarhum Mutjitaba Bin Mahadi, untuk meminta pendampingan hukum atas kasus sengketa tanah seluas ± 3.686 meter persegi yang saat ini telah dibangun menjadi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON).


Sesuai rilis yang diterima redaksi, Selasa 3 Juni 2025, Kehadiran Syatiri disambut langsung oleh Direktur LBH Digitek, Jurika Fratiwi, SH., SE., MM, yang juga menjabat sebagai advokat dan pendamping hukum di KADIN Indonesia. Jurika menegaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari praktik mafia tanah yang masih merajalela dan menindas masyarakat kecil.


“Di lapangan kondisinya memprihatinkan. Mafia tanah masih bebas berkeliaran, menang di banyak sengketa karena memiliki uang, dokumen palsu, dan relasi kuat di birokrasi, termasuk oknum yang menjadi perpanjangan tangan mafia,” ujar Jurika Fratiwi, SH., SE., MM. 


Jurika Fratiwi sendiri dikenal luas aktif membela kaum lemah dan konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, terutama dalam kasus-kasus agraria dan konflik pertanahan yang telah menangani beberapa kasus mafia tanah yang melibatkan petani, janda, buruh, dan pensiunan yang kerap tak berdaya melawan kekuatan modal dan manipulasi birokrasi. 


Dalam kasus ini, ahli waris memiliki dokumen resmi berupa Letter C No. 615 dan 472 atas nama Mutjitaba Bin Mahadi yang tercatat di Kelurahan Cawang. Fakta tersebut bahkan diakui secara resmi oleh pihak Kelurahan Cawang (Tergugat III) melalui kuasa hukumnya dalam sidang pada 15 Oktober 2024. Sementara itu, pihak penggugat lainnya, Nurjaya, tidak mampu membuktikan klaim atas letter C No. 1580 atas nama Amsar Bin Tego.


Lebih lanjut, Jurika menyebutkan bahwa Syatiri Nasri juga tercatat secara sah sebagai wajib pajak aktif atas tanah tersebut melalui NOP: 31.72.020.007.011-0014.0, yang juga digunakan saat ini oleh RS PON dalam kewajiban pajaknya.

Untuk itu LBH Digitek membuat pernyataan tegas dan mendesak Pemerintah harus hadir menanggapi maraknya praktik mafia tanah yang memakan korban rakyat kecil seperti petani, buruh, janda, dan pensiunan. 

LBH Digitek mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Jurika menyampaikan 4 rekomendasi strategis sebagai bentuk terobosan baru:

1. Pembentukan Badan Nasional Pengawas Anti Mafia Tanah (BN-PAMT)

2. Audit Nasional terhadap Kantor BPN Daerah & Wilayah

3. Integrasi Sistem Pertanahan dan Infrastruktur Digital Nasional

4. Sistem Pelaporan Digital Terpadu


Komitmennya bukan hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam upaya mendorong reformasi sistemik, termasuk membentuk mekanisme pelaporan publik, audit transparan BPN, hingga usulan pembentukan Badan Nasional Pengawas Anti Mafia Tanah (BN-PAMT). Bagi Jurika, keberpihakan pada keadilan sosial adalah panggilan moral, bukan sekadar profesi.


LBH Digitek menegaskan bahwa mafia tanah tidak bisa dilawan tanpa reformasi sistemik dan politik keberpihakan terhadap rakyat. Jurika mengingatkan bahwa teror terhadap masyarakat lemah tidak boleh dibiarkan.


“Kami melihat langsung bagaimana rakyat kecil digusur, ditipu, dipalsukan tandatangannya, dan dilawan oleh kekuatan uang. Negara dan hukum harus berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat ,” tegas Jurika.


LBH Digitek menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi rakyat kecil dan mendorong sinergi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor hukum) dalam pemberantasan mafia tanah. ****

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *