December 2019

Pilkada Serentak 2020

Pasaman Barat, prodeteksi.com----Adanya keinginan agar Kepala Daerah atau Wakil kepala Daerah yang sedang menjabat (Calon Petahana) atau incumbent untuk mengundurkan diri jika maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, nampaknya  masih sebatas wacana. Sebab, aturan yang berlaku sampai saat ini, adalah Incumbent hanya cuti selama masa kampanye.

Beda dengan anggota DPR atau DPRD, walau sama sama jabatan politik, namun bagi mereka yang maju sebagai kandidat Pilkada harus mengundurkan diri. Hal ini sesuai UU 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 18 tahun 2019.

Ketua KPU Pasaman Barat (Pasbar), Alharis, kepada media ini membenarkan bahwa Incumbent yang ingin maju kembali sebagai kandidat Kepala Daerah seperti Calon Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak wajib mundur dari jabatannya. Tapi hanya cuti diluar tanggungan negara semasa kampanye, “ kata Al Haris (30/12/2019)

Dijelaskan, sesuai UU No 10 tahun 2016 dan juga Peraturan KPU Nomor 15/2017, Kepala Daerah maupun wakil kepala daerah yang mencalonkan diri pada Pilkada tidak perlu mengundurkan diri. Namun harus menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara selama  71 hari terhitung tanggal 11 Juli – 19 September 2020, sesuai PKPU No 16 Thn 2019 tentang  Jadwal dan Tahapan Pilkada 2020.

“Kecuali apabila ada kepala daerah ingin maju menjadi pemimpin daerah lain, mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri, bukan cuti." tegas Alharis

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 (p) yang menyatakan bahwa 'berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon'.

"Artinya, kalau Bupati Pasbar (Yulianto) misalnya ingin maju di kabupaten lain, begitu ditetapkan oleh kpu sebagai calon, maka harus mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi kalu masih di Kabupaten Pasaman Barat, berarti ia hanya wajib cuti selama masa kampanye, “terangnya***irti z

Manus Handri
Pasaman Barat, prodeteksi.com---MESKIPUN gugatan Manus Handri, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pasaman Barat (Pasbar), terkait pemberhentian dirinya sebagai Sekdakab Pasbar, telah dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut belum terlaksana.

Walaupun sebelumya telah ada perintah Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 800/7000/BKD-2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang meminta Bupati Pasbar (H. Yulianto) melaksanakan putusan PTUN. Hal ini menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) sebelumnya, dengan prihal yang sama.  

Bahwa hasil putusan pengadilan tingkat pertama PTUN Padang Nomor 23/G/2018/PTUN-PDG Tanggal 19 November 2018  sama dengan putusan banding di PTUN Medan Nomor 33/B/2019/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2019.dan diperkuat pula dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 345/K/TUN/2019, tanggal 31 Juli 2019, menyatakan tidak sah SK pemberhentian Manus Handri Nomor 821.22/591/BKPSDM-2018, yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat Tanggal 29 Juni 2018.

Dikarenakan belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut, maka keluar pula Surat Perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor W1.TUN/998/AT.02.05/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang meminta Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan PTUN Padang dan PTUN Medan serta putusan MA. 

Adapun perintah yang disampaikan PTUN Padang ini menegaskan bahwa apabila tergugat (Bupati Pasaman Barat), tidak bersedia melaksanakan isi putusan pengadilan, maka Panitera Pengadilan akan mengumumkan pada media massa cetak setempat dan pengadilan juga akan menyampaikan hal ini kepada Presiden RI, selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut. Pengadilan juga akan menyampaikan ke Lembaga Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, keluarnya perintah PTUN Padang ini juga didasarkan atas Surat Permohonan Kuasa Penggugat ( Manus Handri) tanggal 3 Oktober 2019, prihal permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan, yakni PTUN Padang, PTUN Medan yang diperkuat putusan MA

Manus Handri, yang dikonfirmasi, Kamis (26/12/2019), membenarkan bahwa Surat Perintah PTUN Padang tertanggal 16 Desember telah ia terima tembusannya beberapa waktu lalu. 

H. Yulianto, Bupati Pasbar
“Benar bahwa saya telah menerima tembusan surat PTUN Padang yang terbaru, yang ditujukan pada Bupati Pasbar untuk melaksanakan putusan pengadilan,” kata Manus Handri, di Simpang Empat.

Bagi Manus sendiri, seperti ia sampaikan sebelumnya,  hal ini menyangkut harga diriOleh karena itu, ia menginginkan agar Bupati tidak mengabaikan atau mengangkangi surat gubernur dan mendagri serta putusan pengadilan.

Ketua Komis I DPRD Sumbar, Syamsul Bahri ketika dimintai komentarnya mengatakan, pihaknya telah pernah membahas hal ini dalam rapat komisi, sebelum keluarnya surat perintah dari Gubernur Sumbar. Sehingga bupati dapat mempedomani surat gubernur tersebut.

“Kita telah bahas hal itu belum lama ini, dengan menghadirkan berbagai pihak bersama Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar, dan kemudian DPRD Sumbar merekomendasikan pada Gubernur Sumbar untuk memerintahkan pihak Tergugat (Bupati Pasaman Barat) melaksanakan putusan pengadilan, “ sebut Syamsul Bahri melalui telephon selulernya, Sabtu (28/12/2019)

Lebih terang dikatakan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tersebut terpulang kepada Bupati Pasbar. Karena telah ada Surat dari Gubernur Sumbar berdasarkan putusan PTUN dan putusan MA.

Sementara itu Bupati Pasbar, H. Yulianto melalui Kabag Hukum, Setia Bakti, SH yang dikonfirmasi sebelumnya, Jum’at (27/12/2019), membenarkan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya Surat Perintah PTUN Padang tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2019. Namun yang diterimanya adalah copian tembusan surat yang ditujukan pada Manus Handri.

“ Surat aslinya memang belum kita terima, mungkin masih dalam perjalanan. Namun demikian bupati dan sekda telah mendisposisi copian surat yang disampaikan pada kami, untuk dipelajari dan sikapi. Oleh karena itu Bupati Pasbar melalui Kabag Hukum akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumbar dalam waktu dekat ini, “ ujar Setia Bakti.

Menurutnya, mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan perlu mendapat petunjuk yang jelas dari gubernur. Agar pelaksanaannya berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Apalagi belum adanya jawaban surat bupati yang ditujukan pada gubernur yang pada intinya berisi permohonan petunjuk gubernur tentang cara pelaksanaan putusan pengadilan, sesuai mekanisme administrasi pemerintahan.  ****irz






Tanggap Darurat di Lubuk Gobing Nagari Batahan
Pasaman Barat, prodeteksi.com----Masih dalam masa tanggap darurat akibat bencana banjir sejak 22 Desmeber 2019, di sejumlah kawasan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Sumbar, pihak Pemkab Pasbar melalui dinas terkait seperi PUPR dan BPBD Pasbar bersama masyarakat saling kerjasama memulihkan sementara dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih besar.


Seperti halnya yang terjadi di Jorong Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, yang rawan bencana karena dampak sering meluapnya Sungai Batang Batahan ketika musim penghuan tiba. Sehingga mengakibatkan terkikisnya tebing dan bahkan sering terban dan longsor, yang mengancam ambruk dan robohnya bangunan warga seperti rumah maupun fasilitas lainnya termasuk tempat ibadah.
Decky H Saputra
Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Pasbar melalui Dinas PUPR dan BPBD merepon positif harapan masyatrakat Lubuk Gobing seperti disampaikan Kepala Jorong Nadir, perlunya perkuatan tebing dan peminjaman alat berat dari Dinas PUPR untuk segera melakukan normaslisasi sungai agar tidak mengalir ke perkampungan warga.

”Alhamdulillah Dinas PUPR telah bersedia meminjamkan alat beratnya dan BPBD Pasbar membantu operasional alat agar normalisasi darurat untuk antisipasi dampak yang lebih besar, bisa dimulai, “ ucap Nadir

Oleh karena itu sebagai wujud rasa gembira, mereka mengucapkan terima kasih pada PUPR dan BPBD Pasbar. Terkhusus untuk BPBD Pasbar jelasnya, sesuai kesepakatan rapat, BPBD akan menanggung biaya operasional alat berat tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasbar, Edy Busti melalui Bidang Kedaruratan Dan Logistik, Decky Harmiko Syahputra membenarkan, bahwa sebagai perhatian Pemerintah Daerah dalam masa tanggap darurat, salah satunya di Lubuk Gobing adalah melaksanakan kegiatan darurat perbaikan aliran Sungai Batang Batahan agar tidak mengalir ke perkampungan, jika musim hujan tiba.

“Benar bahwa biaya mobilisasi alat berat, opearsionalnya, biaya BBM dan operator ditanggung oleh BPBD, yang akan dibebankan pada Biaya tak Terduga, “ jelas Decky, Jumat, 27/11/2019.

Menurutnya, alat tersebut akan beroperasi selama masa tanggap darurat sampai akhir Desember 2019. Dengan kegiatannya adalah menutup air agar tidak menyeberang ke perkampungan, dengan empat tingkatan. Disaping itu memasang bronjong sekitar 400 kubik yang isinya dan materialnya dilakukan dengan swadaya masyarakat.

“Bencana alam ini kan merupakan fenomena yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, memang diperlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan lainnya, agar dapat menemukan solusi terbaik, pungkas Decky. ***irti Z

PROFIL TOKOH  
Erick Hariyona
Padang Sumbar, prodeteksi.com----SEBAGAI wirausaha muda, nama Erick Hariyona, tak asing lagi bagi masyarakat Ranah Minang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Apalagi bagi kalangan milineal dan kaum muda, lelaki kelahiran Padang, 23 Oktober 1982 ini, adalah aktivis organisasi kepemudaan yang dekat dengan kaum pemuda.

Erick Haryona, putra dari H. Hariadi - Hj. Emma Yohana ini, menamatkan pendidikan terakhir (2014-2016) pada salah satu perguruan tinggi di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan Jurusan Administrasi Bisnis. Sedangkan pendidikan sebelumnya, termasuk tingkat SLTA, SLTP dan SD,  di lalauinya di Kota Padang Sumatera Barat. 

Kesuksesannya dalam wirausaha seiring pengalamannya di bidang keahlian konstruksi, properti, periklanan, alat berat, dan konstruksi jalan. Dan Ia juga menekuni beberapa sektor bisnis lainnya.  Seperti Dewan Direksi jaringan media Kabarpolisi Media Group (KMG) yang mengelola sejumlah media online.

Erick Hariyona, tokoh Muda Sumbar , Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumbar
Diantara perusahaan yang dikembangkannya adalah PT Barettamuda Pratama, yang bergerak di bidang: konstruksi, properti, periklanan, alat berat, dan konstruksi jalan.

Selain itu, sebagai komisaris PT Hariyona. Bergerak di bidang konstruksi, properti, dan periklanan. Kemudian sebagai Komisaris CV Dwitama Putra bidang Pemasok dan Agen serta Komisaris Citra Almadina Foundation yang bergerak di bidang pendidikan.

Dalam perjalanan memenej sejumlah perusahaan, ia pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden AKAINDO (Asosiasi Konstruksi Udara Indonesia). Kemudian Ketua HIPMI, Sumatera Barat (Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia) Periode 2008-2011.

Sejumlah program strategis HIPMI dijalankan, seperti memberdayakan para pengusaha muda Sumbar, sehingga bisa eksis dan disegani di kancah nasional. Tak heran, sebelumnya banyak pengusaha muda nasional beranjak dari organisasi ini.

Sebut saja misalnya, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Fahmi Idris, Aburizal Bakri, Siswono Y. Sementara di tingkat Sumbar, seperti Fairus Bakhtiar Kahar, Ambrial Hasan, Irfianda Abidin, Budi  

 Selain itu, Erick diberi amanah sebagai Wakil Presiden AABI, Sumatera Barat (Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia). Juga Ketua Asosiasi Pembangun Bangsa Indonesia, Sumbar.

Di bidang organisasi kepemudaan, Erick Haryona juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar periode 2017 – 2022. Ia diamanahi jabatan itu sesuai Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Pemuda Pancasila Sumbar yang diselenggarakan di Kota Padang pada akhir Maret 2017 lalu. Ketika itu Erick berhasil menumbangkan rivalnya Hendra Irwan Rahim.

ia pun dinilai berhasil memperkuat kader yang ada di setiap Kabupaten Kota Sumbar. Ini selaras dengan program utamanya yaitu memberdayakan setiap kader yang ada sesuai dengan motto Pemuda Pancasila.

“Alhamdulilah, konsolidasi dan kepengurusan terbentuk sampai ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan. Dan sudah jalan aneka program yang bermanfaat untuk masyarakat, termasuk  juga bidang sosial, seperti membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti yang terjadi  di solok selatan,” ujar Erick.

Masih terkait kepemimpinan dalam Organisasi Masyarakat (Ormas), Erick Haryona juga dipercaya sebagai Ketua Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Pengukuhannya sebagai ketua dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP MKGR, Akbar , Minggu (3/11/2019) lalu di Padang.

Berbekal kemampuan dan keahliannya serta pengalaman dan prestasi Erick Haryona, dalam berwirausaha dan memimpin organisasi. Tak salah, pemuda gagah ini, menjadi harapan masyarakat Sumbar terutama kaum pemuda untuk pemimpin Provinsi Sumbar di masa mendatang. ***irti z


Puskesmas Sungai Aur Pasaman Barat
Pasaman Barat, prodeteksi.com----Jelang tahap finishing (penyelesaian), pembangunan Puskesmas Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), mulai tampak indah dan menarik. Diharapkan gedung yang semakin refresentatif ini, akan semakin baik dan prima dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Demikan kata seorang warga, Hendri yang melihat geliat perkembangan sarana kesehatan di Pasbar khususnya di Sungai Aur. Selain semakin indah, juga semakin lengkap dan tentunya semakin maksimal dalam pelayanan.

“Saya yakin dengan gedung yang baik dan lengkap yang diiringi pelayanan yang berkualitas, tentunya diharapkan drajat kesehatan masyarakat akan semakin baik pula. Sebab, akan cetap terlayani dan efektif serta efisien, “ ujarnya.

Puskesmas Sungai Aur
Sebagaimana diketahui tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kesehatan dengan dana DAK pusat, melakukan penambahan serta perehaban Gedung Puskesmas Sungai Aur.  Dengan anggaran bernilai Rp 5.350.000.585.60 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima enam puluh rupiah).

Pembangunan gedung puskesmas ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Intan Sembilan dengan nomor kontrak 027/005/SPK/KPA/-Sekre/DINKES/2019, dan waktu pelaksanaan  180 hari kalender.

Adapun yang di bangun dan direhab, di antaranya, tiga ruang rawat inap, tiga ruang pasca melahirkan, dua Instalasi Gawat Darurat (IGD), satu ruangan Tata Usaha, satu ruangan Kepala, Aula dapur dan laundry, serta sejumlah ruang rawat inap, baik rehab maupun ruangan baru.

“Saat ini, pembangunan dan rehab gedung puskesmas Sei. Aur telah memasuki tahap akhir. Di anatara yang belum selesai adalah cor halaman dan penyelesaian sedikit lagi saluran drainase  “ kata Yulnefri, pelaksana pembangunan puskesmas tersebut.

Namun ditargetkan jelasnya, akan rampung akhir Desember 2019 ini. Walau dengan kerja lembur karena pengaruh cuaca.

Menurut Yulnefri, gedung puskesmas itu, semakin bagus dan indah karena dinding depan sepanjang 1500 meter dipasang dengan Alumunium Composite Panel (ACP) yang merupakan material perpaduan antara plat Alumunium dan bahan composite.   

Pihak pelaksana betul-betul ekstra kerja keras berupaya bekerja sesuai kontrak. Untuk mengejar target dan dapat melaksanakan menyelesaian pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.***** irti  z

Dinas PUPR Pasbar Kirim Alat Berat ke Lubuk Gobing
Pasaman Barat, prodeteksi.com --- Jorong Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), termasuk salah satu kawasan yang rawan bencana alam. Ini dipengaruhi dampak sering meluapnya Sungai Batang Batahan ketika musim penghuan tiba.

Informasi yang diperoleh dari Kepala Jorong Lubuk Gadang, Nadir, situasi ketika banjir dan derasnya arus sungai berdampak pada terkikisnya tebing dan bahkan sering terban dan longsor. Hal in bertambah parah sejak tahun 2018 yang lalu.

Belakang Masjid
“Beberapa tahun terakhir ini, kondisi tebing sepanjang Sungai Batang Batahan di Kejorongan Lubuk Gobing, semakin terkikis dan terus mengalami bencana longsor sehingga berdampak mengancam ambruk dan robohnya bangunan warga, baik perumahan maupun fasilitas lainnya termasuk ibadah, “ kata Nadir

Solusinya menurut Nadir, perlu adanya pembangunan bronjong untuk perkuatan tebing pada pinggir Sungai Batang Batahan, yang melewati perkampungan Jorong Lubuk Gobing. Mereka juga berharap adanya peminjaman alat berat dari Dinas PUPR untuk menggerakkan swadaya masyarakat normaslisasi sungai setidaknya di sekitar jembatan Lubuk Gobing.

Ia menjelaskan, beberapa hari lalu juga terjadi banjir besar. Hal ini memperparah dampak nencana yang terjadi pada november 2019 lalu  akibat derasnya arus sungai pasca diguyur hujan  yang cukup lama.

Nadir, Kepala Jorong Lubuk Gobing
Alhamdulillah jelas jorong, Dinas PUPR Pasbar bersedia meminjamkan alat beratnya. Rabu, 25 Desember 2019 Dinas PUPR merespon harapan masyarakat dengan mengirim alat berat guna mengantisipasi dampak bencana yang lebih parah.

“Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya dari  masarakt Lubuk Gobing kepada Ibuk Kepala Dinas PU, Henny Ferniza. Ia telah merespon permohonan kami, yang kami sampaikan  Semoga ke depannya tambah sukses, “sebutnya.

Direncanakan jelas Kepala Jorong Lubuk Gobing, alat berat itu akan digunakan untuk membantu normalisasi sungai  yang ada di sekitar jembatan. Lalu ke lokasi lainnya yang jadi prioritas. Satu permohonan jelasnya telah terwujud, tinggal pembangunan perkuatan tebing yang diharapkan dari instansi terkait ****irti z


Manus Handri
Pasaman Barat, prodeteksi.com--- Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pasaman Barat (Pasbar), Manus Handri, menunggu Kebijakan Bupati Pasbar, H. Yulianto. Hal ini terkait pelaksanaan surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tanggal 28 Oktober 2019

Surat yang ditandatangani Sekdaprov Sumbar, Drs. Alwis, meminta Bupati melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang yang diperkuat PTUN Medan, tentang dikabulkannya gugatan Manus Handri. Bahwa dalam gugatannya, pengadilan menyatakan tidak sahnya SK pemberhentian Manus Handri dari Jabatannya sebagai Sekda.  

Surat Gubernur melalui Setdaprov Sumbar itu, dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Surat sebelunya dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai prihal yang sama. Dalam surat itu poin 5 berbunyi, ”Diminta Saudara (Bupati Pasbar) menindaklanjuti putusan pengadilan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dalam poin 6 isi surat itu disebutkan, perkembangan pelaksanaannya diharapkan agar dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Sumbar.

Bagi Manus sendiri ia menegaskan, hal ini menyangkut harga diri. Oleh karena itu, ia menginginkan agar Bupati tidak mengabaikan atau mengangkangi surat gubernur dan mendagri serta putusan pengadilan.

“Kebijakan ada di tangan Yulianto, itu terserah dia. Bagi saya tidak terlalu berharap, namun ini harga diri. Dan ini kan proses hukum yang harus ditaati sesuai dengan sumpah jabatannya, “kata Manus Handri, Selasa, 24/12/2019.

Manus Handri membenarkan adanya surat Gubernur melalui Setdaprov Sumbar tersebut, Dan baginya ada copian surat itu. Menurutnya, isi surat itu memang benar adanya, sesuai putusan pengadilan.

“Saya rasa surat gubernur itu sudah jelas dan terang, tinggal pelaksanaannya saja, “ujarnya

Sementara itu Bupati Pasbar, H. Yulianto yang dicoba dikonfirmasi melalui nomor whatsap dan telephon selulernya, ia belum memberi jawaban. Akan tetapi terhadap persoalan ini, Bupati Yulianto telah merespon walau belum melaksanakan, tapi ia telah membalas surat gubernur yang dikirimkan Setdaprov Sumbar tersebut.

Surat Bupati Pasbar yang ditanda tangani Yulianto itu ditujukan pada Gubernur Sumatera Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 November 2019. Pada intinya berisi permohonan petunjuk dari gubernur mengenai mekanisme administrasi pemerintahan dan kewenangan sesuai PP No 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS. Dan pada surat itu disertai dengan lampiran dokumen terkait.

Belum diketahui secara pasti apakah sudah ada balasan atau petunjuk dari gubernur sumbar. Namun menurut Manus, ia pun belum ada menanyakan pada bupati. Sebaliknya bupati Yulianto pun belum ada memberi tahu perkembangannya pada Manus. Mereka berdua nampaknya belum ada saling ketemuan atau berdialog terkait persoalan ini. ****irz


OPINI ---- Oleh : IRTI ZAMIN, SS
Tahapan Pilkada 2020, sudah dimulai, yang ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sejak Oktober 2019. Yakni penyerahan biaya penyelenggaran pilkada baik ke Komisi Pemilihan Umu (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota dari pemerintah daerah.

Tentunya, tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya Pilkada tersebut. Untuk tahun 2019 saja membutuhkan biaya yang besar. Mulai dari perencanaan anggaran, sosialisasi dan pembentukan jajaran penyelenggara tingkat kecamatan dan seterusnya.

Khusus Bawaslu terutama di tingkat kabupaten dan kota, diawali dengan rekrutmen pengawas pilkada tingkat kecamatan dan secara berjenjang hingga pengawas lapangan dan pengawas TPS. Lalu kemudian melakukan tugas pengawasan terhadap tahapan pilkada, serta melaksanakan kewajiban dan wewenangnya.

Termasuk di dalamnya bertugas untuk memutus pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pilkada. Bahkan jajaran Bawaslu juga memiliki tugas  dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan netralitas anggota TNI serta Polri.  Hal ini juga diatur dalam UU Pilkada No 10 Tahun 2016 dan UU No 7 tahun 2017.

Terkait modus pelanggaran pilkada yang semakin komplek, baik yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon), tim relawan /tim pendukung maupun oleh partai politik pendukung. Membuat jajaran bawaslu sampai tingkat kecamatan sekalipun harus betul-betul kerja optimal, tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran.

Apalagi dalam sejarah lahirnya Bawaslu, pemerintah telah berupaya membuat regulasi untuk memperkuat fungsi dan peran pengawasan. Berawal dari pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Kemudian, pada era reformasi, dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen  menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Seterusnya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU  dan diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dan secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan Undang Nomor 15 Tahun 2011  dan UU no 7 Tahun 2017. Bahkan, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan pengawasn pilkada yang optimal, sangat tergantung pada kompetensi jajaran Bawaslu. Mencakup kemampuan kerja setiap individu baik aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Oleh karena itu, mesti dilakukan proses rekrutmen anggota pengawas pemilu mulai dari tingkat kecamatan yang benar dan lebih ketat, transparan, profesiaonal dan akuntabel. Meskipun tahun 2019 ini test tertulis dilakukan secara online dengan test socrative, namun hasilnya harus diumumkan secara transparan, dan dilanjutkan dengan test wawancara, yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten dan kota, yang terukur dan terarah dalam menggali potensi dan kompetensi peserta test.

Apalagi, Bawaslu memberi kesempatan test wawancara kepada semua peserta test tertulis, baik yang memperoleh nilai tinggi maupun nilai rendah. Namun hendaknya jangan terkesan dimainkan untuk memilih berdasarkan suka atau tidak suka, atau karena faktor kekeluargaan dan kedekatan. Tapi hendaknya tetap mengedepankan kompetensi sesuai hasil test tertulis dan wawancara.

Sehingga diharapkan akan dapat direkrut personil pengawas pilkada yang independen dan berintegritas. Yakni yang bebas dari pengaruh, dan tidak dikendalikan oleh orang lain, berjiwa mandiri, tidak memihak dan tidak membawa kepentingan pihak lain / lembaga lain.  

Selain itu, dipandang penting meningkatkan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). Sehingga penegakan tindak pidana pilkada dapat dilakukan secara  cepat, terpadu, dan effektif.

Seterusnya diperlukan partisipati masyarakat yang lebih baik dan lembaga terkait lainnya. Begitupun peran pers dan media massa perlu dibangun kerjasama yang sinergis dalam proses pengawasan pilkada.

Dengan demikian diharapkan, akan terwujud proses pilkada yang sejalan dengan amanat undang-undang dan berkeadilan. Sebab akan terselenggara pilkada yang lebih berkuaitas, dan relatif dapat diterima semua pihak. Tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran yang terkesan sia-sia. *****

Menuju Pilkada Serentak 2020

Pasaman Barat, prodeteksi.com----Salah satu aturan terkait Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), adalah membatasi kepala daerah melakukan mutasi pejabat. Sehingga menjadi warning bagi Calon Petahana, karena harus mengerti bahwa tidak bisa sembarang melakukan mutasi pejabat.

Sebab, sesuai UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan PKPU No. 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan, baik gubernur, bupati dan walikota, tidak boleh melakukan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Sesuai pula dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, bahwa penetapan pasangan calon peserta Pilkada 2020 adalah tanggal 8 Juli 2020.  Berarti 6 bulan ke belakang sebelum penetapan, calon petahana dilarang melakukan mutasi.

Terkait bakal majunya sejumlah kepada daerah, termasuk Bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Yulianto, maka kesempatan mutasi pejabat jika dihitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, berarti tersisa waktu yang bisa melalukan pergantian  pejabat jelang Pilkada 2020, hanya sampai  7 Januari 2020.

Manus Handri
Salah seorang tokoh dan pemerhati bidang pemrintahan di Pasbar, yang juga Mantan Sekdakab, Manus Handri, mengatakan, memang mutasi merupakan hak kepala daerah dan terserah yang bersangkutan mau mutasi berapa kali, itu terserah bupati.  Alagi jika ia merasa perlu untuk mendukung kebijakan dan keberpihakan, atau mungkin masih ada jabatan kosong dan pertimbangan lainnya.

Namun menurutnya harus memperhatikan bahwa ada aturan yang harus ditaati calon petahana, dilarang melakukan pergantian pejabat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Ketua KPU Pasbar, Al Haris membenarkan, Kepala Daerah memang tidak boleh sembarangan melakukan mutasi pejabat sebagaimana juga diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Al haris
Sesuai  pasal 71 ayat 2, dinyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dilarang melakukan pergantian pejabat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.


“Jadi enam bulan sebelum penetapan calon tetap, calon petahana tidak boleh melalukan pergantian pejabat, “tegas Al Haris.


Bahkan diperkuat lagi, pada pasal 71 ayat 5, bagi kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat dengan melanggar UU tersebut, terancam sanksi diskualifikasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten dan kota. ***irti z

Bupati Pasbar, H. Yulianto Ketika membuka Kinali Ekspo II, Sabtu 21 Desember 2019
Pasaman Barat, prodeteksi.com---SUATU kegiatan tahunan, yang digelar Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dinilai semarak dan sukses. Kegiatan yang dikenal dengan Kinali Ekpo II ini dilaksanakan dari tanggal 21 - 22 Desember 2019, bertempat di halaman kantor Wali Nagari Kinali.

Dalam iven Kinali Ekpo II ini menampilkan berbagai kesenian daerah dari beberapa etnis seperti kesenian Minang, kesenian Jawa dan kesenian Mandahiling, juga dilaksanakan bazar, kegiatan jalan santai, sepeda onthel dan trabas.

Walinagari Kinali, Syafrial ketika menunggu kedatangan Bupati membuka Kinali Ekspo II 
Wali Nagari Kinali, Syafrial menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan Kinali Ekpo yang didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terlihat dengan kesediaan Bupati Pasaman Barat, H.Yulianto,  membuka secara resmi kegiatan Kinali Ekpo ini.

Syafrial juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dariberbagai pihak. Karena secara bahu membahu bekerja demi suksesnya perhelatan Kinali Ekpo II ini mulai dari kegiatab pembukaan serta kegiatan penutupan nantinya.

Semarak Kinali Ekspo II 2019 yang digelar Nagari Kinali
Mustika Yana, Yang Dipertuan Kinali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Nagari Kinali adalah salah satu contoh baik dalam merajut kebersamaan. Sebab, walaupun terdapat berbagai macam suku dan budaya, namun dengan Kinali Ekpo II, dapat menyatukan perbedaan.  Ia berharap kedepan kebersamaan di Nagari Kinali dapat terjaga dengan baik.

"Kami sebagai tokoh adat menghimbau seluruh warga Kinali bersama sama bahu membahu dalam menbangun nagari Kinali ini. Semoga Nagari Kinali akan lebih maju di masa yang akan datang," Ujar Raja Kinali tersebut.

Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto yang membuka secara resmi kegiatan Kinali Ekpo menyampaikan rasa bangga dan terimakasih pemerintah daerah atas kegiatan tahunan yang dihelat kenagarian Kinali itu. Apalagi dengan kegiatan tersebut terlihat tingginya animo warga mendatangi dan meramaikan Kinali Ekpo II.

"Terimakasih atas panitia dan berbagai pihak yang membantu mensukseskan Kinali Ekpo ini. Semoga kegiatan ini dapat selalu menjadi agenda tahunan dan menjadi contoh untuk nagari-nagari lainnya di bumi mekar Tuah Basamo," Kata Yulianto.

Terlihat di lokasi acara, anggota DPRD asal Kinali, Daliyus dan Ali Nasir, Forkopimca Kinali, Tokoh adat dan tokoh agama serta pemuda se kenagarian Kinali.****BY Roni/ irti z

Sudirman Samin, Mantan Anggota DPRD Pasaman dan Pasaman Barat
Pasaman Barat, prodeteksi.com ----Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, segera ditabuh. Meski pemilihan  baru akan digelar 23 September 2020. Namun tahapan pencalonan kian di ambang pintu. Bahkan sudah bermunculan tak sedikit bakal calon yang mengapung ke permukaan.

Dengan berbagai corak dan warna sejumlah figur mengemuka. Ada yang tampak serius dengan berbagai persiapan. Ada pula yang terkesan hanya meramaikan alek, dan tak sedikit pula sosok yang berminat namun kemampuan kurang. Disini pulalah sejumlah partai politik melakukan penjaringan bakal calon.

Seiring dengan itu, terhadap mencuatnya sejumlah bakal kandidat dimaksud, masyarakat sudah melakukan penilaian tersendiri. Salah seorang tokoh Pasbar dan politikus senior, H.Sudirman Samin turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, keiinginan sejumlah bakal cabup atau cawabup untuk maju pilkda Pasbar setidaknya harus memiliki empat hal ini.

Kantor Bupati Pasaman Barat
Pertama memiliki pendidikan yang memadai mulai dari duduk di tingkat SD/MI, SLTP SLTA  hingga Perguruan Tinggi (PT). Semakin tinggi pendidikannya, tentunya semakin bagus. Sebab, jelas sudirman kemampuan dan kualitas SDM biasanya berbanding lurus dengan pendidikan yang dilaluinya.

Kedua lanjutnya, memiliki pengalaman pekerjaan yang relevan. Terutama  pada lembaga dan instansi pemerintahan, maupun  pada lembaga legislatif. Tak terkecuali juga yang berkiprah di Kepolisian, TNI, dan instansi lainnya. Ditambah dengan pengalaman kepemimpinan di bidang organisasi.

Ketiga, memiliki track record dan kinerja yang baik selama dalam berkarir. Dan namanya masih harum, tidak cacat dalam pandangan masyarakat, Sehingga timbul rasa simpatik dalam masyarakat itu sediri.

Sedangkan keempat, kemamuan finansial dan keuangan yang cukup. Sebab, jelas Sudirman, yang namanya perhelatan akbar pilkada, tentunya melalui berbagai tahapan yang cukup panjang. Semuanya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Baik untuk biaya sosialisasi, kampanye, saksi-saksi, biaya tim pemenangan dan lainnya.

Menurut Sudirman S, mantan anggota DPRD Pasaman dan Pasaman Barat ini, bicara masalah finansial jangan disalah artikan untuk money politik. Tapi memang seorang kandidat tanpa modal yang cukup baik Cabup atau Cawabup, menurutnya akan terkendala dalam bergerak dan berupaya meraih sukses dalam setiap proses pilkada.

“Saya melihat ke empat faktor di atas sangat dibutuhkan bagi seorang calon kandidat yang akan maju Pilkada Pasbar. Oleh karena itu , hendaknya mereka yang berniat maju punya perhitungan yang baik, “ kata Sudirman S beberapa hari lalu di Simpang Empat.

Artinya jelas Sudirman S, memang maju pilkada langsung memerlukan beberbagai persiapan yang matang dan penuh pertimbangan. Sehingga jangan terkesan dipaksakan, agar hasilnya juga lebih optimal. ****irti z



Jon Wilmar, Kabag Pemnag
Pasaman Barat, prodeteksi.com ----Sebanyak 72 nagari persiapan se Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), segera depenitif. Ditargetkan nagari hasil pemekaran ini akan sah  dan diresmikan pada Februari 2020.

Hal ini seiring telah diserahkannya dokumen final penataan seluruh nagari persiapan ke pemerintah provinsi Sumbar. Meliputi seluruh persyaratan yang telah dievaluasi sebelunya. Untuk selanjutnya diteruskan ke Kemendagri guna memperoleh Kode Nomor Register Desa/ Nagari.

Kepala Bagian Pemerintah Nagari Pemkab Pasbar, Jon Wilmar membenarkan bahwa semua dokumen bahan penataan sudah selesai dan telah diserahkan ke Gubernur Sumbar. Tinggal menunggu rekomendasi gubernur dan kemudian diserahkan ke Kemendagri.

Dokumen Penataan Nagari se Pasbar
“Benar bahwa dokumen penataan ke 72 nagari persiapan telah dievaluasi, dan telah dilengapi. Bahkan telah kita serahkan ke provinsi kemaren, “kata Jon Wilmar, Jumat (20/12/2019)

Proses selanjutnya menurut Jhon Wilmar adalah menunggu rekomendasi Gubernur. Setelah itu diantar langsung oleh Pemnag ke pemerintah pusat memalui kementerian dalam negeri untuk memperoleh kode nomor register nagari. Setelah itu pemekaran nagari telah depenitif dan sah untuk segara diresmikan.

"Insya Allah Februari 2020, semua nagari persiapan se Pasbar telah depenitif dan diresmikan. Sehingga perjuangan yang cukup berat selama ini dan apa yang menjadi harapan masyarakat akan membuahkan hasil dan terwujud, “terang Jon Wilmar.

Dielaskan, saat ini jumlah nagari di Pasaman Barat adalah 19 nagari. Jika 72 nagari persiapan terbentuk maka jumlah nagari akan menjadi 91 nagari.

contoh Isi salah satu dokumen penataan nagari 
Jon Wilmar menyebutkan, kendala sebelum ini yang cukup berat adalah belum adanya peta nagari. Sedangkan ini merupakan suatu persyaratan mutlak namun tidak mudah didapatkan karena harus melalui prosedur dan lembaga resmi yang berwenang.

Sebab, untuk proses pembuatan peta desa/nagari itu harus melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan menggunakan peta citra satelit bekerjasama dengan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional).

Peta yang diluncurkan berupa Peta Citra Desa, Peta Sarana dan Prasarana Desa, serta Peta Penutup Lahan dan Penggunaan Lahan.

Peta Desa ini tersaji dalam skala 1:5000. Dengan proses pembuatannya terlebih dahulu dikoreksi atau Orthoretifikasi dengan Ground Control Point (GCP),  sehingga peta citra ini bisa sama dengan peta itu sendiri. Dan disesuaikan pula dengan Peta RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

Alhamdulillah jelas Jon Wilmar, dengan proses lobi dan usaha maksimal pantang menyerah dalam pengurusan peta batas nagari ini, walau belum ada jadwal BIG ke wilayah Pasaman Barat, namun akhirnya dengan pendekatan ke lembaga BIG dan LAPAN,   dapat diproses lebih awal.

Sehingga, kendala selama ini mengenai peta batas nagari telah terselesaikan dengan baik. Dilanjutkan dengan dilaksanakannya Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Kelengkapan Nagari Persiapan se  Pasbar  oleh Kementerian Dalam Negeri bertempat di Hotel Bumi Minang Padang beberapa waktu yang  lalu. 
Pasbar pun dapat pujian. Bahkan Kepala Bidang Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial RI, Ir. Eko Artanto, M. Si. Memberi apresiasi positif terhadap Pemkab Pasbar.

Ketika itu ia menyebut bahwa Kabupatan Pasbar merupakan kabupaten pertama di pulau Sumatera yang telah menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa/nagari. Bahkan untuk wilayah Indonesia. Pasaman Barat urutan ketiga sebagai kabupaten yang telah menyelesaikan peta batas desa.

"Kami apresiasi Kabupaten Pasbar menjadi kabupaten pertama di Pulau Sumatera yang telah menyelasaikan peta batas desa sekaligus kami melihat untuk proses dan tahapan serta data pendukung yang dipenuhi dalam penegasan batas desa, kabupaten ini paling komplit dan terbaik di seluruh Indonesiam." Ujarnya. ***irti z

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.