June 2020


Bupati Pasbar Terima Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ 2019
Pasbar, prodeteksi.com ----Bupati Kabupaten Pasaman Barat Yulianto bersama Sekretaris Daerah Yudesri serta kepala OPD mendengarkan 24 rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 di kantor DPRD Padang Tujuh, Selasa (30/6).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Parizal Hafni, didampingi Wakil Ketua Hendra Yama Putra, Daliyus K dan disaksikan oleh anggota DPRD dari beberapa komisi.

Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni mengatakan bahwa rekomendasi tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat. DPRD Pasbar melalui Pansus telah mempelajari menelaah dan mengawasi dokumen LKPJ yang disampaikan oleh bupati beberapa waktu lalu.

“Kita berharap kepada kepada Pemda untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tahun-tahun berikutnya,”kata Parizal Hafni.

Rekomendasi DPRD yang dibacakan oleh Pj Sekwan Maiyuslinar antara lain tentang peningkatan kinerja dinas-dinas di Pemerintah Daerah Pasaman Barat seperti Dinas Komunikasi dan Informatika. DPRD merekomendasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dinas komunikasi dan informatika ke daerah yang tidak terjangkau sinyal (Blank spot) perlu penambahan mobil dinas double gardan.  Untuk meningkatkan pelayan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu adanya kantor baru yang refresentatif.

Sementara itu, Bupati Pasbar Yulianto atas nama Pemda Pasbar, mengucapkan terima kasih dan berikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Pasbar atas kerjasama dan dukungannya kepada eksekutif dalam pembangunan daerah Pasaman Barat.

"Berkat kebersamaan yang terbangun dan terpelihara baik selama ini antara unsur eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasaman Barat, LKPJ tahun 2019 yang kami sampaikan beberapa waktu lalu telah menghasilkan rekomendasi pada hari ini yang kami yakini hasil kerja keras pansus melalui tahapan yang mendalam atas LKPJ tersebut," ungkap Yulianto.

Kemudian, rekomendasi tersebut akan memberikan kontribusi nyata untuk penyelenggaraan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang harus ditindak lanjuti sebagai bukti perhatian pihak DPRD  terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan segenap keberhasilan dan kekurangannya.**irz

Penyaluran bantuan sembako oleh Polres Pasbar
Pasaman Barat, prodeteksi.com ---Menyambut hari bhayangkara ke 74 tahun 2020, Polres Pasaman Barat melakukan kegiatan berupa  bhakti sosial dengan memberikan bantuan berupa sembako.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum,at tgl 26 Juni 2020, mulai pukul.10.30 wib.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi, S.IK, MH dgn didampinggi oleh Ibuk ketua cabang bhayangkari Pasaman Barat, Ny Desi Sugeng mengantarkan langsung bantuan sembako berupa beras sebanyak 5 kg,  minyak makan , gula , dan telur kepada masyarakat  yang kurang mampu dan terdampak pandemi covid 19 didaerah kapa selatan nagari kapa kec. luhak nan duo kab. pasaman barat.

Selain di kapa selatan bantuan sembako juga diberika kepada masyarakat di nagari aua kuning yg diberikan oleh waka polres pasbar Kompol Abdus Syukur Felani, S.IK, dinagari Lingkuang aua, nagari aia gadang dan nagari koto baru yg jumlah seluruhnya 60 paket.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan polres pasaman barat dalam rangka menyambut hari bhayangkara.ke 74, 1 Juli 2020.***irz


Kapolsek Lembah Melintang, Aditialidarman, SH melalui Waka Polsek, Iptu Sugriwa dan Babinkamtibmas, Bripka Amelia Rizki, serta Kanit Intel Aipda Elton Maya ketika myerahkan Bantuan Paket Sembako  

Pasaman Barat, prodeteksi.com --- Bakti sosial kepolisian dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-74, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama yang kurang mampu. Apalagi dengan adanya kegiatan berbagi dan membantu warga berupa beras dan sembako.

Di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), berbagai kegiatan dilaksanakan jajaran Polres setempat. Seperti Polsek Lembah Melintang misalnya, pada Jum'at (26/06/2020) telah rampung menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu terutama kalangan jumpo atau lanjut usia

Seorang wanita lanjut usia, Romlah (86 tahun) tampak terharu ketika pihak Polsek Lembah Melintang mengunjungi rumahnya di Jorong Ranah Salido Ujung Gading. Penyerahan bantuan bahan pangan berupa beras, telur, minyak goreng dan lainnya, diterimanya dengan penuh suka cita didamingi oleh mahasiswa Kukerta IAIN Imam Bonjol Padang.

Di sela kegiatan, Kapolsek Lembah Melintang, Aditialidarman, SH melalui Waka Polsek, Iptu Sugriwa    dan Babinkamtibmas, Bripka Amelia Rizki, serta Kanit Intel Aipda Elton Maya kepada prodeteksi. com, menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut sekaligus dalam rangka melaksanakan program POLRI untuk  membantu warga terdampak Covid-19 di tanah air. 


“Bantuan beras ini merupakan program Dinas Polri dan ditambah dengan sumbangan anggota untuk paket sembako. Dengan jumlah penerima sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK), " kata Kapolsek.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini masih dalam momen menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada tanggal 01 Juli 2020. Kegiatan bakti sosial kali ini membagikan sejumlah bantuan paket sembako diantaranya beras, mie instan, gula, telur dan minyak goreng, Sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

Kapolsek Lembah Melintang seperti disampaikan Babinkamtibmas Rizki, pihaknya berharap dengan bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban warga kurang mampu seperti lanjut usia. Sesuai pula dengan motto Hari Bhayangkara Ke 74, Kamtibmas Mantap Masyarakat Semakin Produktif," jelasnya.

Ia menjelaskan, KK yang dibantu dan disalurkan Jumat ini adalah sebanyak 10 KK. Umumnya merupakan usia lanjut usia. Merupakan tahap terakhir penyaluran dari 100 KK penerima bantuan. ***irti z

Pelabelan Rumah Penerima PKH dan BPNT di Pasbar 

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Pelaksanaan pelabelan rumah penerima PHK (Program Keluarga Harapan) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dimulai di kawasan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan akan diteruskan ke seluruh nagari, menuai pro kontra dari berbagai pihak.

Meski banyak warga mendukung program pelabelan ini. Sebagaimna juga terlihat dalam respon netizen (warga net) terhadap berita seputar pelabelan tersebut di media sosial. Bahwa pada intinya masyarakat mendukung karena banyaknya dugaan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. 

Sehingga dengan pelabelan, akan diketahui dengan jelas siapa warga mampu yang dapat bantuan dan sebaliknya siapa pula yang tidak mampu namun justru tidak dapat PKH. Maka dengan pelabelan itu, warga mampu tersebut akan malu sendiri dan mengundurkan diri.

Namun sebaliknya, pelaksanaan pelabelan ini juga menuai kritikan dari berbagai pihak. Ada yang menyebut program ini terlambat, tidak efektif dan terkesan hanya menambah kerjaan. Bahkan sejumlah tokoh Pasbar sebagai pengamat dan pemerhati pemerintahan, mempertanyakan apa dasar hukum dan aturan pelabelan tersebut.
Imam Jendri

Salah seorang tokoh Pasbar, Imam Jendri, SAg, MSI mengatakan, untuk program pelabelan ini perlu regulasi dan aturan yang jelas. Jika aturannya jelas dan ada manfaatnya bagi masyarakat, menurutya boleh saja. Tapi yang utama seharusnya data yang diperbaiki agar tepat sasaran dan tidak perlu labelisasi. 

“Aturan pelabelan itu mana, ini perlu regulasi yang jelas. Jangan disalahkan masyarakat atas data yang tidak sesuai dengan di lapangan. Tapi Pemkab Pasbar yang seharusnya memperbaiki data. Jika pakai labelisasi saya kira kurang proporsional dan terkesan tidak bijak, “kata Imam Jendri kepada prodeteksi.com, Kamis (25/06/2020).

Terkait pelabelan yang sudah dimulai di Kinali, jika tidak ada aturannya, menurut mantan anggota DPRD Pasbar ini, perlu dievaluasi. Sebab jika aturannya tidak jelas, bisa mengarah pada pelanggaran sosial.  

“Menurut saya solusinya adalah validasi data mulai dari tingkat nagari, kejujuran petugas di lapangan, kerja keras pemerintahan nagari dan melakukan seleksi ulang data yang lama, “jelas Jendri.

Achmat Namlis
Selain Imam Jendri, kritikan pedas disampaikan oleh Mantan Anggota DPRD Pasbar, DR. Ahmad Namlis, MM, yang kini Ketua DPD Nasdem Pasbar mengatakan, dengan pelabelan sebenarnya sama artinya mempermalukan pemerintah. Sebab pendataan yang tidak tepat dan tidak akurat sebelumnya, justru dinilai pemerintah yang tidak becus dalam pendataan.

“Sebenarnya diberi label dan tidak diberi label, tidak ada gunanya. Sama artinya mempermalukan pemerintah karena tidak becus dan tidak akuratnya pendataan. Maka menurut saya lebih baik data saja yang diperbaiki, “ saran Achmat Namlis, Kamis (25/06).

Disamping itu Achmat Namlis yang juga seorang praktisi Akademisi ini, juga mempertanyakan, ada tidak dasar hukumnya membuat label di rumah warga tersebut. Sebab tidak ada aturannya bisa melanggar HAM karena mempermalukan status orang. 

Apalagi jelasnya, miskin itu bukan pilihan tapi kenyataan hidup yang harus dilalui. Jadi bukan mereka miskin yang salah. Tapi yang saah itu menurutnya adalah kinerja pemerintah atau aparatur yang diduga mempermainkan data penerima bantuan. Dan seharusnya itu yang diusut dan diperbaiki.

Achmat Namlis tidak sependapat adanya pelabelan, baik itu pelabelanan dengan menempel  label miskin  ataupun yang bertulis" rumah ini penerima PKH," menurutnya sama saja. 

“Saya kira sama saja, apa urgensinya. itu kan karena ada keraguan yang tidak berhak menerima PKH. Jadi sama artinya membuka borok pemerintah dengan pendataannya tidak becus, “ ujarnya. ****irz

H. Maryanto, SH. MM - Ir. Yulisman, Sp. MM, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com---Jelang masa pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) 2020, bakal kandidat calon bupati (Cabup) Pasbar mulai memilih dan menentukan bakal calon wakil bupati (cawabup) sebagai pasangan calon (paslon)

Pergerakan yang cukup cepat dan meyakinkkan dilakonkan oleh H. Maryanto, SH. MM. Begitu namanya mencuat sebagai bakal kandidat Cabup Pasbar, tak lama kemudian ia berhasil meraih dukungan Partai Gerindra yang akan mengsungnya dalam pencalonan. 

Kini, ia pun telah mendapatkan “jodoh” untuk pasangan pilkada. Beberapa hari yang lalu, H. Maryanto, putra kelahiran Kasik Putih Sungai Aur, 15 Oktober 1963, sepakat berpasangan bersama Ir. Yulisman, Sp. MM, yang dikabarkan mendapat dukungan Partai kebangkitan Bangsa (PKB). 

Keduanya berkomitmen untuk melangkah maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kesepakatan mereka capai dalam siuatu pertemuan di Nagari Lingkuang Aur Kecamatan  Pasaman, Kamis (18/6/2020). Dalam kesempatan itu, mereka terlihat begitu mesra dan serasi dalam suatu tekad sukses dalam Pilkada nanti. 

Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa yang akan mengusung kandidat ini adalah Partai Gerindra dan PKB. Koalisi kedua partai ini, dengan total perolehan suara 9 kursi DPRD Pasbar hasil Pemilu lalu, telah bisa untuk mengajukan pasangan calon.


H. Maryanto marga Daulay, sapaan akrab Bang Maryanto, ketika dikonfirmasi Rabu (24/06/2020), membenarkan bahwa antara ia dan Yulisman telah komit untuk maju sebagai pasangan calon. Ia pun mohon doa restu dan dukungan masyarakat Pasbar. 

Perpaduan kedua tokoh muda, yang berasal dari kawasan Pasbar Utara dan tokoh dari selatan Kinali, mereka bertekad dapat membawa perubahan untuk kemajuan Pasbar yang maju berprestasi dan bermartabat.

“Terimakasih dunsanak, sahabat, relawan, dan masyarakat Pasbar serta seluruh pendukung. Mari kita bersama berjuang dalam meraih sukses dan kemenangan pada Pilkada Pasbar 2020 ini, untuk mewujudkan Pasaman Barat Maju, Berprestasi, dan Bermartabat. Insya Allah Bisa!, “ikrarnya.

Dijelaskan, visi dan misi ke depan, di antaranya mewujudkan pelaksanaan tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terus, memperkuat kemandirian Ekonomi serta menggerakan Sektor Unggulan Daerah.

Selain itu meningkatkan kualitas kehidupan beragaman dan bermasyarakat, mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis. Bahkan juga yang tak kalah pentingnya mencakup norma-norma yang mengatur masyarakat, apalagi  saat ini akhlak sebagian anak –anak muda mulai terkikis, terpengaruh budaya dan arus informasi global. ***IRTI Z 


Bupati ikuti Vidcom bersama Kemendagri
Pasbar, prodeteksi.com-- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Video Conference bersama seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dalam acara pengumuman hasil lomba dan penganugerahan penghargaan lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, Senin, (22/6/2020) yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri, Kakarta Pusat.

Video Conference tersebut juga di ikuti Bupati Pasbar Yulianto didampingi Sekretaris Dearah, Yudesri, dan beberapa Kepala OPD di ruang Audiotorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

Dalam Video Conference tersebut saat membuka acara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kunci keberhasilan di tengah menyebarnya wabah virus corona inibadalah inovasi dan kreativitas. Pasalnya, bekerja di new normal saat ini sangat berbeda dari kondisi normal biasanya.

“Saya sangat menghargai inisiatif Dalam Negeri untuk memperkuat kesiapan daerah memasuki tatanan normal baru. Mempersiapkan tatanan normal baru tentu diperlukan inovasi. Ini akan menjadi kunci keberhasilan suatu daerah memasuki era produktif dan aman COVID-19,” kata Ma'ruf

Ia menyebutkan inovasi sangat pentingdalam kehidupan, karena tatanan kehidupan di segala bidang kegiatan berubah drastis. Seluruh bidang kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya.

Daerah yang akan memulai aktivitas ekonomi dalam tatanan normal baru diminta untuk mempersiapkan dengan baik. Wilayahnya harus dipastikan kondusif. Kemudian kegiatan ekonominya harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia meminta agar rambu-rambu yang dikeluarkan oleh WHO dilaksanakan dengan ketat. 

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, lomba inovasi tatanan new normal ini bertujuan untuk menciptakan gerakan nasional bersama beradaptasi menghadapi pandemi COVID-19.

"Kemendagri bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas COVID-19, Kemenpan RB, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, berinisiatif untuk mengadakan lomba antar daerah untuk membuat protokol kesehatan COVID-19," kata Tito

Dikatakan, Lombat tersebut terdiri dari 7 simulasi di sektor kehidupan. Yaitu pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP.

"Lomba dibagi 4 cluster di tingkatan Pemda. Dan agar menarik, diberikan Dana Intensif Daerah yang jumlahnya milyaran rupiah. diadakan lomba tatanan new normal ini adalah memudahkan bangsa untuk beradaptasi dan menghadapi COVID-19"sebutnya.

Sebagaimana yang telah dilansir dari liputan6.com, berikut adalah daftar pemenang atau Pemda yang berhasil dari segala sektor: 

1.Sektor Pasar Tradisional
- Klaster Provinsi: Bali, Sulawesi Selatan, Lampung. 
- Klaster Kota: Bogor, Semarang, Palembang.
- Klaster Kabupaten: Banyumas, Lumajang, Semarang. 
-Klaster Kabupaten Tertinggal: Lembata, Seram Bagian Barat, Pesisir Barat.
2. Sektor Pasar Modern
- Klaster Provinsi: Jawa Timur, Lampung, DIY.
- Klaster Kota: Bogor, Sukabumi, Semarang. 
- Klaster Kabupaten: Aceh Tamiang, Kebumen, Tulungagung.
- Klaster Kabupaten Tertinggal: Seram Bagian Barat, Belu, Nias.
3. Sektor Restoran
- Klaster Provinsi: Lampung, DIY, Jambi. 
- Klaster Kota: Bogor, Tangerang, Jambi. 
- Klaster Kabupaten: Trenggalek, Tabalong, Lumajang. - Klaster Kabupaten Tertinggal: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Seram Bagian Barat
4. Sektor Hotel
- Klaster Provinsi: Jambi, Kaltara, Sulsel. 
- Klaster Kota: Pekanbaru, Surabaya, Semarang.
- Klaster Kabupaten: Trenggalek, Kebumen, Sintang. 
- Klaster Kabupaten Tertinggal: Sumba Barat Daya, Seram Bagian Barat, Tojo Una-una
5. Sektor PTSP
- Klaster Provinsi: Sulteng, Kaltara, Jateng.
- Klaster Kota: Bekasi, Bandung, Surabaya.
- Klaster Kabupaten: Trenggalek, Sinjai, Situbondo.
- Klaster Kabupaten Tertinggal: Nias, Seram Bagian Barat, Sumba Barat
6. Sektor Tempat Wisata
- Klaster Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.
- Klaster Kota: Semarang, Bogor, Pare-pare. 
- Klaster Kabupaten: Sintang, Gunung Kidul, Trenggalek.
- Klaster Kabupaten Tertinggal: Sigi, Rote Ndao, Seram Bagian Barat
7. Sektor Transportasi Umum
- Klaster Provinsi: Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah
- Klaster Kota: Bengkulu, Banda Aceh, Semarang.
- Klaster Kabupaten: Sintang, Tegal, Tapanuli Utara.
- Klaster Kabupaten Tertinggal: Jayawijaya, Seram Bagian Barat, Kepulauan Sula.*****hus/iz


Seorang Pengedar Narkoba Berhasil Ditangkap Bersama Barang Bukti 75 Gram Sabu
Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial RR (33) berhasil ditangkap  satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat (Pasbar). Dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan barang bukti sekitar 75 gram sabu (15 paket sedang), korek api, hanphone dan kendaraan roda dua merk Yamaha BK 3390 AHK.

Waka Polres Pasbar, Kompol Abdus Syukur didampingi Kepala Satuan Reskrim Narkoba Iptu Eri Yanto dan Kepala Sub Bagian Humas AKP Defriza, dalam keterangan pers di Simpang Empat menyebutkan, tersangka ditangkap di rumahnya jalan Flores Kuamang Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang pada Sabtu (20/6). Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 jo 115 ayat 2 jo 112 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Tersangka diancam pidana minimal lima tahun penjara dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal satu miliar rupiah dan maksimal Rp10 miliar. Untuk proses hukum lebih jauh,  saat ini tersangka masih diamankan di Polres Pasaman Barat," ujarnya.

Ditambahkannya, kronologis penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi di rumah tersangka. Mendapat informasi demikian, tim opsnal Satreskrim Polres Pasbar dipimpin Kasat Satresnarkoba Iptu Eri Yanto langsung menuju rumah tersangka.

Sesampai di rumah tersangka polisi langsung melakukan penggerebekan saat tersangka masih tertidur sekitar pukul 06.45 WIB. Awalnya polisi memperoleh sabu paket kecil yang disimpan dalam bungkus rokok di atas lemari tersangka.  

Lalu kemudian, polisi melakukan penggeledahan di dalam lemari tersangka. Maka didapatlah sabu paket sedang sebanyak 15 paket yang disimpan tersangka di dalam sebuah kotak kecil.

Dari keterangan tersangka diketahui bahwa ia memperoleh sabu dari temannya inisial TM dari Kota Bukittinggi.  Dalam hal ini pihak Polres Pasbar masih melakukan pelacakan dan mengejar terhadap teman tersangka itu.

Tersangka yang bekerja sebagai supir kelapa sawit itu, kepada polisi mengaku hanya mengedarkan di wilayah Ujung Gading dengan imbalan Rp5 juta. Sebelumnya tersangka juga sudah sempat menjual sabu di wilayah Ujung Gading. 

Polres Pasbar berharap kerjasama semua pihak terutama masyarakat untuk menginformasikan jika ada melihat dan menemukan penyalahgunaan narkoba. *****irti z

RSUD Ujung Gading Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com------Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama/ RSUD Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), menjadi harapan baru bagi masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Pasbar, terutama di kawasan Ujung Gading dan sekitarnya. Sebab jika RSUD ini beroperasi, layanan kesehatan kian dekat, rujukan perawatan dari puskesmas pun, tidak mesti ke RSUD Jambak.

RS Ujung Gading dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran DAK mencapai Rp. 24,5 Milyar, oleh PT. Tasya Total Persada dengan pondasi menggunakan Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSSL). Berbagai fasilitas layanan pun dibangun layaknya RSUD. Sehingga diharapkan kian mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat karena tidak harus dirujuk ke RSUD Jambak Pasbar.

Menjadi pertanyaan, mengapa sampai saat ini belum juga dioperasikan. Padahal, rencana awal dari informasi yang diperoleh prodeteksi.com, akan mulai dioperasikan pada Juni 2019. Namun gagal karena berbagai hal, seperti adanya pembangunan lanjutan, pembuatan landscape, pengaspalan jalan masuk dan lain sebagainya.

Seterusnya, direncanakan mulai dibuka dengan diawali peresmian yang ketika itu direncanakan pada momen HUT Pasbar ke-16 (Januari 2020). Namun lagi-lagi urung diresmikan ketika itu.

Bahkan, belum sempat diresmikan dan dibuka, terjadi rangkaian mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Pasbar oleh Bupati H. Yulianto, termasuk pergantian Kepala Dinas Kesehatan dari Pejabat lama, Haryunidra kepada Jon Hardi.

Lalu, kapan RS Pratama /RSUD Ujung Gading akan mulai dioperasikan.  Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Jon Hardi, yang dikonfirmasi Minggu(21/6/2020) mengatakan, pihaknya belum bisa memastikannya. Sebab menurutnya, karena ia baru beberapa lama menjabat Kepala Dinas Kesehatan, maka ia merasa perlu mempelajari dulu dan mengkoordinasikan dengan bupati Pasbar.

“Insya Allah dalam tiga atau empat hari ke depan, akan kami sampaikan informasinya. Sekarang masih saya pelajari dulu, biar nanti nggak salah informasi, “ujarnya. ***irz

Yudesri, Sekdakab Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Terkait pelabelan rumah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang  mulai dilaksanakan di daerah Kinali pada Kamis (19/6/2020), diminta pada nagari lainnya di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) untuk mengikuti dan melakukan program serupa.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pasbar, Yudesri, SIP, MSI menjawab pertanyaan prodeteksi.com, Minggu (21/06/2020), sekaitan dengan tingginya respon masyarakat terhadap pelabelan rumah warga penerima bantuan terhadap KK miskin atau kurang mampu dari pemerintah tersebut.

Untuk diketahui bahwa umumnya masyarakat merespon positif jika semua rumah penerima PKH dan BPNT diberi label. Bahkan sebagaimana postingan berita prodeteksi.com di media sosial, umumnya warganet mendesak untuk dipercepat pelaksanaan pemberian label rumah tersebut tahun ini juga untuk seluruh Pasbar.

Menyikapi hal ini Sekda Pasbar, Yudesri mengharapkan agar setiap nagari mengikutinya. Sebab anggarannya bisa diambilkan dari dana nagari.

"Sekarang kan sebagian nagari sudah memberi label rumah penerima PKH dan BPNT. Tentu perlu diikuti nagari lainnya. Jadi kenapa harus menunggu tahun 2021, "tanyanya.

Oleh karena itu menurut Sekda, diharapkan semua nagari dan kecamatan di Pasbar untuk mengikutinya. Karena bisa dianggarakan baik di nagari, kecamatan, maupun dinas sosial.

Mengenai redaksi atau kalimat yang tepat untuk ditempel sebagai label tersebut, menurutnya sebaiknya perlu keseragaman.  Dalam hal ini katanya, Dinas Sosial punya konsep tentang hal itu.

Sementara itu, program pelabelan rumah penerima PKH dan BPNT ini mendapat dukungan dari DPRD Pasbar. Menurt Ketua DPRD, Parizal Hafni, ST, memang untuk mengkondisikan daftar warga Pasbar yang tergolong miskin dan agar bantuan tidak salah sasaran, memang sebaiknya memakai label atau tanda.

Selain itu katanya, juga bertujuan untuk mendapatkan data akurat setiap tahunnya. Sehingga akan jelas mana yang layak dibantu atau yang tidak layak. Sekaligus juga dapat menjaga kecemburuan sosial di masyarakat yang terkesan selama ini syarat KKN.

"Saya rasa memang  sebaiknya memakai label atau tanda. Sehingga jelas mana yang layak dibantu atau tidak, dan untuk menjaga kecemburuan sosial di masyarakat dapat kita hindari, "ujarnya.


Sebagaimana diberitakan sebelumnya,  Kepala Dinas Sosial, Yonnisal, SH mengatakan,  pemberian label ini untuk seluruh Pasbar direncanakan mulai tahun 2021. Awalnya memang direncanakan tahun 2020 ini, namun karena belum ada anggarannya, maka diprogramkan untuk tahun 2021. Kecuali ada inisiatif pemerintah nagari yang memprogramkan tahun ini juga.

“Pelabelan rumah keluarga penerima  PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di kawasan Kinali, Kamis lalu, (19/6/2020), merupakan inisiatif pemerintah nagari persiapan Koja dan Bunuik, “ jelas Yonnisal

Seperti diketahui bahwa pelabelan rumah penerima PKH dan BPNT di Kinali, dengan tulisan Keluarga Penerima Bantuan Sosial yang ditulis mengguaan cat semprot di dinding rumah penerima.  

Dalam kesempatan itu, Bupati Pasbar, H. Yulianto turun tangan langsung. Ia menyampaikan, langkah ini diambil untuk mengatasi salah sasaran penerima PKH yang banyak dilaporkan oleh masyarakat. 

Bupati mengharapkan kesadaran masyarakat yang merasa mampu untuk segera mengundurkan diri agar bisa disalurkan kepada masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program pemerintah ini dengan baik demi tercapai tujuan program PKH tersebut.***irti z

Daliyus, Wakil Ketua DPRD Pasbar 
Pasaman Barat, prodeteksi.com-Bulan Juni 2020 ini, DPRD Pasbar mengagendakan hearing dengan beberapa perusahaan sawit yang bermasalah berdasarkan laporan warga. Setidaknya dalam bulan ini ada 5 perusahaan yang dipanggil dengan jadwal yang telah ditentukan. Yakni PT. LIN, PT RPSM, PT. Agrowiratama, PT. VI Koto dan PT BTN.

Informasi yang diperoleh prodeteksi.com, hingga saat ini  DPRD telah memanggil 2 perusahaan sawit. Yakni PT. LIN dan PT. RPSM. Namun pemanggilan untuk hearing yang dilaksanakan pada Jumat (5/6/2020) lalu, hanya dihadiri PT. RPSM. Sedangkan PT LIN mengirim surat izin dan minta dijadwalkan pada waktu yang lain.

Hal yang dibahas DPRD dengan PT RPSM adalah terkait laporan salah seorang warga Kinali, Eli Novia yang mengadu terkait jalan menuju PT RPSM adalah tanah miliknya, yang dia klaim belum tuntas  penyelesaiannya dengan pihak perusahaan. 

Dalam hearing dengan DPRD  tidak ada pembahasan berkaitan dengan harga TBS ataupun CSR dan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K, SSI, yang dikonfirmasi Minggu (20/06/2020) mengatakan, inti permasalahannya adalah adanya tuntutan terhadap lahan miliknya yang dipakai untuk jalan menuju PT. RPSM.

Bahkan beberapa hari yang lalu, yang bersangkutan telah memportal jalan menuju pabrik RPSM yang juga merupakan jalan masyarakat.

"Dia menuntut tanahnya sekitar 200 meter yang dilewati RPSM. Namun RPSM menyampaikan bahwan tanah tersebut sudah pernah diganti rugi sebanyak Rp 8 juta, " jelas Daliyus.

Diterangkan, bahwa dalam hearing dengan DPRD belum lama ini  permasalahannya kemudian berkait pula dengan persoalan kerjasama kontrak cangkang dengan pihak perusahaan. Sementara terkait kontrak cangkang telah ada kerjasama dengan ninik mamak dan  pemuda sekitar.

Adapun hasil hearing jelas Daliyus menyepakati bahwa permasalahannya kembali diserahkan ke PT RPSM untuk nenyelesaikannya bersama yang bersangkutan. Dan DPRD akan memantau proses penyelesaiannya. ***Irz

Artikel
Oleh : Sata Rifqi 


Apa itu anak jalanan ?     
Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Beberapa anak jalanan, khususnya di negara berkembang, merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Selain itu, beberapa anak jalanan juga berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal.

Apa itu NAPZA ?
NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Sedangkan penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Sebuah penelitian di Semarang menunjukkan bahwa 62 dari 102 anak jalanan di Se-marang (61,76%) menyalahgunakan NAPZA 

Banyaknya anak jalanan
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah anak jalanan di dunia tahun 2005 mencapai 150 juta. Hal ini berarti hampir 1 dari 60 orang yang hidup di dunia ini adalah seorang anak jalanan, dan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melaporkan jumlah anak jalanan di Indonesia tahun 2012 mencapai 230.000 anak. Sebagian besar profesi yang dijalani anak jalanan adalah pengamen (60,78%) dan sebesar 39,21% sebagai peminta-minta, tukang parkir, penjual koran, pemulung, dan lain-lain

Bahaya lingkungan jalanan untuk anak-anak
Jalanan bukanlah tempat yang baik bagi anak-anak, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat bekerja. Kerasnya persaingan dan kehidupan diantara penghuni jalanan mendorong anak jalanan menjadi lebih rentan untuk berbuat hal-hal negatif, seperti mencuri, mencopet, terlibat perdagangan seks, dan menyalahgunakan NAPZA. Salah satu perilaku negatif yang banyak dilakukan anak jalanan adalah menyalahgunakan NAPZA.

Pada sebuah penelitian yang di lakukan di  tahun 2009 menyebutkan bahwa latar belakang anak jalanan menyalahgunakan NAPZA adalah demi menjaga keakraban dengan teman, sebagai tempat pelarian atau memperoleh kekuatan ketika menghadapi masalah, dan sebagai upaya untuk menghilangkan rasa malu dan rasa lelah ketika di jalan. 

Penyalahgunaan NAPZA pada anak jalanan menimbulkan dampak negatif, seperti semakin menurunnya tingkat sumber daya manusia yang berakibat pada menurunnya tingkat produktifitas kerja anak jalanan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA juga meningkatkan angka kriminalitas pada anak jalanan seperti meningkatnya angka pencurian, pencopetan, perkelahian, pergaula5n lain-lain. NAPZA mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain-lain

Fakta tentang anak jalanan
Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian yang di lakukan di jawa tengah pada tahun 2014, menyatakan bahwa semua informan yang mengikuti wnwancara (100%) menyatakan bahwa mereka sudah lama menggunakan NAPZA, Mereka bahkan lupa sejak kapan tepatnya mulai menggunakan NAPZA. Namun, mayoritas informan menyatakan mulai menggunakan NAPZA setelah mereka bekerja di jalan. 

Ada informan yang menggunakan NAPZA setiap hari pada pagi, siang dan malam (66,67%), seminggu 3 kali atau lebih (16,67%), dan menggunakan NAPZA bila mempunyai uang (16,67%) dan semua itu di awal dengan coba-coba.

Sebagian besar anak jalanan menyatakan bahwa mereka telah mencoba menggunakan berbagai jenis NAPZA, seperti pil dextro, pil BI (Buto Ijo), pil kasaran, lem, minuman keras, dan rokok. Namun NAPZA yang informan gunakan masih sebatas pil psikotropika golongan IV dan zat adiktif lain. Banyaknya jenis NAPZA yang anak jalanan konsumsi dikarenakan mereka penasaran ingin mengetahui rasa dan efek dari masing-masing jenis NAPZA

Kenapa anak jalan bisa memperoleh NAPZA?
Perbedaan jenis NAPZA yang digunakan informan juga selaras dengan tempat anak jalanan mendapatkan NAPZA. Pil dextro dan pil kasaran diperoleh dari apotek. Pil BI diperoleh melalui pengedar NAPZA. Lem diperoleh di toko besi, toko bangunan, dan minimarket. Sedangkan minuman keras dan rokok diperoleh di warung. Untuk pil dextro memang dijual bebas di apotek, namun untuk pil kasaran/ pil trihek/ THP tergolong dalam daftar G atau obat keras yang membelinya harus dengan resep dokter, tidak diperjualbelikan dengan bebas. 

Untuk membeli THP, informan biasanya memalsukan resep obat THP untuk orang gila. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu pengurus RPSA yang menyatakan untuk mendapatkan THP anak jalanan biasanya mencari resep obat THP dari keluarga orang gila dan menebusnya di apotek dengan mengaku sebagai keluarganya. Selain itu ada pula anak jala-nan yang memalsukan resep THP agar bisa menebus obat tersebut di apoteumumnya membeli jenis

Umumnya anak jalanan memebeli NAPZA yang tergolong murah, yaitu kisaran harga Rp 5.000-20.000. Harga pil dextro Rp 5.000 berisi 17 butir. Harga pil BI Rp 20.000 berisi 1 butir. Harga lem Rp 5.000-12.000 per kaleng. Harga rokok Rp 10.000-15.000. Harga minuman keras Rp 10.000 per botol. Harga pil kasaran Rp 15.000-17.000 berisi 10 butir. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Moeliono, 2003: 44) yang menyatakan bahwa selain bersifat multidrugs, pola penggunaan NAPZA di Indonesia juga berdasarkan kelas sosial. Jenis NAPZA yang relatif murah seperti lem, thinner, pil psikotropika, dan ganja banyak digunakan orang-orang dari kelas sosial ekonomi rendah. Kelas sosial ekonomi tinggi biasanya mampu membeli NAPZA yang lebih mahal seperti ekstasi.

Keinginan untuk Berhenti
Ketika ditanya mengenai keinginan untuk berhenti menggunakan NAPZA, 4 informan (66,67%) menyatakan pernah berhenti menggunakan NAPZA selama beberapa waktu dikarenakan beberapa hal, seperti sakit, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan melihat temannya meninggal dunia akibat overdosis. Namun hal itu hanya bertahan beberapa waktu karena pada akhirnya informan kembali menggunakan NAPZA. Sedangkan 2 informan lainnya (33,33%) menyatakan ingin berhenti menggunakan NAPZA namun tidak bisa dikarenakan godaan dari lingkungan pergaulan sesama anak jalanan.

Keinginan untuk sembuh harus bersumber dari dalam diri pecandu sendiri. Namun pada kenyataannya, lepas dari NAPZA merupakan hal sulit karena NAPZA dipandang sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Keluarga harus lebih peduli, saling memberikan dorongan antara anak dan orang tua sehingga seorang pecandu merasa diperhatikan dan dikasihi. 

Selain itu, lingkungan sekitar, masyarakat, dan pemerintah juga harus bersama-sama menerima bahwa seorang pecandu NAPZA pada dasarnya bukanlah pelaku kejahatan, melainkan korban. Menurut salah satu pengurus RPSA, anak jalanan pengguna NAPZA merupakan korban. Mereka korban dari perlakuan salah, baik dari orang tua, gurunya di sekolah, dan orang-orang di sekitarnya.**** (Penulis Mahasiswa STIFI Padang)


Jon Hardi, Kepala Dinkes Pasbar
Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Sempat heboh dan mengundang perhatian berbagai pihak, terkait temuan inspenksi mendadak (sidak) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) pada Jumat (12/06/2020). Bahwa hasil sidak menemukan tumpukan APD senilai Rp2,1 miliar, belum didistribusikan berada di Gudang Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasbar.

Temuan ini berujung pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan dan pihak terkait oleh DPRD yang dilaksanakan Rabu (17/06/2020). Hearing yang diadakan di gedung DPRD itu, pada umumnya anggota DPRD kecewa dan mempertanyakan keterlambatan pengadaan dan pendistribusian APD untuk penanganan COVID-19 itu.

DPRD pun meminta sedikitnya tiga poin yang harus diserahkan pihak Dinas Kesehatan dalam waktu dekat. Pertama, rilis barang yang masuk harus jelas diawasi Inspektorat. Kedua daftar barang yang baru dan lama wajib dipisah karena temuan di gudang APD sangat semrawut. Dan ketiga laporan distribusi  barang ditunggu DPRD paling lambat 1 Juli 2020
DPRD Pasbar dalam kegiatan hearing
saat pemanggilan Dinkes Pasbar
terkait Penumpukan APD
Lalu kenapa sebenarnya APD ini terlambat pengadaan dan pendisitribusiannya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jon Hardi yang dikonfirmasi Kamis (18/06/2020) menegaskan bahwa sebenarnya bukan terlambat tetapi merupakan kehati-hatian dalam pengadaannya.

"Sebenarnya ini bukan terlambat, tapi ini kehati-hatian.  Disamping juga aturan-aturan yang baru yang harus dipelajari, " kata Jon Hardi.

Lanjutnya, pengadaan ini butuh proses, seperti mencari rekanan dan mempelajari aturan yang ada. Lagian katanya, stok APD di Pasbar untuk puskesmas pun masih cukup walaupun saat ini sudah mulai menipis. 

Menurut Jon Hardi, APD ini akan didistribusikan segera. Tentunya setelah selesai proses administrasiya.

APD secepatnya dibagan setelah selesai proses  administrasinya. Sekarang masih penyelesaian administrasi,  nanti setelah oke akan kita distribusikan ke puskesmas, "jelas Jon Hardi

Ditambahkannya, APD tersebut akan distribusikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas untuk pemakaian 3 bulan ke depan. Namun masih menunggu proses pembayaran terhadap APD setelah selesai tim asistensi Inspektorat. 

Sebagaimana juga disampaikannya pada anggota DPRD Pasbar, kekurangan dan catatan dari inspektorat akan dipatuhi. Sehingga, jika ada barang yang tidak kayak edar dan tidak memiliki register tidak akan dibayarkan, tegasnya.

Pihaknya juga telah menyurati 20 puskesmas agar menyiapkan daftar kebutuhan untuk APD. Adapun APD yang diadakan Dinkes Pasbar seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung mata, baju hazmat ,sepatu bot dan lainnya. **irz


Bupati Pasbar bersama rombongan kunjungi dan bantu korban yang rumahnya kebakaran di Silayang Ranah Batahan
Pasaman Barat, prodeteksi.com---- Kebakaran yang terjadi Kamis sore, (18/6/2020) di Jorong Silayang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan yang mengakibatkan satu rumah semi permanen milik Abdullah Kohir ludes dilalap si jago merah dan dua rumah lainnya rusak berat. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Pasaman Barat. Tepat, Jumat, (19/6/2020) Bupati Pasaman Barat, Yulianto, didampingi Ketua TP PKK Pasbar Sifrowati Yulianto, Kepala OPD serta rombongan laninnya langsung mengunjungi tiga rumah korban kebakaran tersebut sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan. Tiga rumah yang terbakar ini merupakan milik keluarga Abdulah Kohir (63), Masnah (55), dan Abu Sannip (60). Diduga kebakaran tersebut disebabkan karena adanya konsleting listrik di salah satu rumah yang terbakar. Ada pun bantuan yang diserahkan adalah berupa Beras, Telur, Mie Instan, Matras, Karpet, terpal, dan perlengkapan masak, serta sejumlah uang kepada ke tiga keluarga korban kebakaran. Bantuan yang diserahkan berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Basnas, dan TP PKK Pasbar. "Semoga Bantuan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi keluarga. Tetap tabah menghadapi musibah ini, semoga keluarga semua bisa mengambil hikmahnya dengan kejadian ini," ungkap Yulianto. Selanjutnya, Bupati mengimbau kepada keluarga korban dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana dan peristiwa yang akan terjadi, termasuk kebakaran. Harus memperhatikan perlengkapan dan peralatan listrik di rumah, dan memastikan kompor dalam keadaan aman. "Terus tingkatkan kewaspadaan, pastikan perlengkapan dan peralatan listrim listrik serta kompor di rumah dalam kondisi aman, karena kita tidak tau musibah dan bencana itu datang," himbaunya Turut hadir dalam kunjungan tersebut kepala Dinas Sosial Yonnisal, Kepala BPBD Edi Busti, Kepala Baznas diwakili Kabag Kesra Hendrizal, Camat Ranah batahan Syah Wirman, Kapolsek Ranah Batahan, Babinsa, dan Wali Nagari, serta tokoh masyarakat Jorong Silayang.***hus/iz

Bupati Pasbar H. Yulianto turun tangan memberi label penerima PKH di Kinali . Kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah nagari Koja dan Bunuik
Pasaman Barat, prodeteksi.com----- Siap-siap, seluruh rumah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Pasamn Barat (Pasbar) akan ditempeli label Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin. Hal itu bertujuan untuk mempermudah identifikasi keluarga yang kurang mampu, agar bantuan sosial tepat sasaran.

Demikian kata Kepala Dinas Sosial, Yonnisal, SH menjawab pertanyaan prodeteksi.com, Jum’at (19/06/2020). Menurutnya, pemberian label ini direncanakan mulai tahun 2021. Awalnya memang direncanakan tahun 2020 ini, namun karena belum ada anggarannya, maka diprogramkan untuk tahun 2021.

Lebih lanjut dikatakan Yonnisal, label yang akan ditempel tersebut berupa tulisan yang menjelaskan bahwa penghuni rumah merupakan KPM PKH yang masuk kategori kurang mampu atau miskin. Diharapkan katanya, dengan adanya penempelan label ini bisa menggugah kesadaran bagi warga yang sudah mampu.  

“Benar, secara umum untuk Pasaman Barat, pelabelan rumah keluarga kurang mampu penerima PKH atau sejenisnya, baru akan dimulai tahun 2021. Sebab tahun ini belum ada  anggarannya karena situasi pandemi Covid-19, “ Kata Yonnisal

Yonnisal, Kepala Dinas Sosial Pasbar
Disamping itu jelas Yonnisal, dengan adanya pelabelan tersebut akan menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa penerima PKH benar-benar tepat sasaran. Seperti halnya yang dilaksanakan di Kinali dengan adanya inisiatif pemerintah nagari setempat.

“Pelabelan rumah keluarga penerima  PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di daerah Kinali, Kamis, (19/6/2020), merupakan inisiatif nagari persiapan Koja dan Bunuik. Pelabelan ini, walau belum menuliskan kata "Miskin" namun mempunyai dampak yang positif dengan adanya penolakan sejumlah warga penerima PKH dam BPNT diberi label rumahnya, yang akhirnya mengundurkan diri sebagai peserta penerima PKH, “ jelas Yonnisal

Seperti diketahui bahwa pelabelan rumah penerima PKH dan BPNT di Kinali, dengan tulisan Keluarga Penerima Bantuan Sosial yang ditulis mengguaan cat semprot di dinding rumah penerima.  Kamis, (29/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Bupati Pasbar, H. Yulianto turun tangan langsung. Ia menyampaikan, langkah ini diambil untuk mengatasi salah sasaran penerima PKH yang banyak dilaporkan oleh masyarakat. 

Bupati mengharapkan kesadaran masyarakat yang merasa mampu untuk segera mengundurkan diri agar bisa disalurkan kepada masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Bupati juga menyampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program pemerintah ini dengan baik demi tercapai tujuan program PKH tersebut.***irti z

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.