HEADLINE NEWS

Satu Pasien PDP Inisial “IP” Meninggal Dunia, Dimakamkan di Kecamatan Sei. Beremas

By On Minggu, Juni 14, 2020




Pasaman Barat, prodeteksi.com----Seorang pasien PDP (Pasien Dalam Pengawasan), inisial Tn. IP (36 th), wiraswasta, warga Lubuk Buaya Pigogah Pati Bubur Nagari AIa Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), meninggal dunia dalam perjalanan ke RS M. Jamil Padang.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, sebelumnya almarhum, sejak Jumat dirawat di RSUD Jambak Pasbar. Namun ketika dalam perjalanan untuk dirujuk ke RS M Jamil Padang, Minggu (14/06/2020) pasien PDP tersebut meninggal dalam perjalanan sekitar pukul 04.00 WIB.

dr Gina Alecia, M. Kes, Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan Covi-19 Dinkes Pasbar
Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Pasbar, dr. Gina Alecia, yang dikonfirmasi Minggu (14/06/2020) mengatakan, jenazah Tn IP tersebut langsung di bawa dan dimakamkan di kampungnya Lubuk Buaya Pigogah Pati Bubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sei. Beremas Pasbar.

“Pasien tersebut sebelum meninggal, ada riwayat penyakit komorbid. Sebelumnya menetap di Jakarta dan pulang ke kampung awal April lalu. Kemudian, dalam dua minggu ini, pasien juga melakukan perjalanan ke Kota Padang. Maka, karena statusnya PDP, pemakaman almarhum dilakukan dengan menggunakan protokol Covid-19, “ jelas Gina Alecia.

Lanjutnya, untuk memastikan apakah yang bersangkutan terinfeksi Virus Corona atau tidak, sudah dilakukan test swab Sabtu lalu, namun hasilnya belum keluar.

“Hasil test swab nya belum keluar,  mudah-mudahan saja negatif, namun hasil labornya baru akan keluar Senin atau Selasa, “ ujarnya. ***irz


Sekda Pasbar, Yudesri : “Bukan Penumpukan APD tapi Masih Proses Verifikasi”.

By On Minggu, Juni 14, 2020

Sekdakab Pasbar, Yudesri, SIP, MSI

Pasaman Barat, prodeteksi.com------Masih terkait permasalahan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penaganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), yang belum disalurkan tapi masih menumpuk di Gudang Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasbar. Menurut analisa Sekretaris Daerah (Sekda) Pasbar, Yudesri, SIP, MSI, sebenarnya bukan penumpukan, tapi masih proses verifikasi.

Kepada prodeteksi.com yang dihubungi Minggu Sore (14/06/2020), ia mengatakan, APD tersebut masih proses verifikasi sebelum dilakukan pembayaran. Sebab, namnya barang yang sudah datang harus dicek dulu apakah sesuai dari segi jumlah, mutu spek dan administrasinya.

“Sebenarnya bukan penumpukan APD, tapi analisa saya, itu bentuk kehati hatian Dinkes Pasbar dalam pengadaan kebutuhan APD, “ kata Yudesri.

Lanjutnya, barang barang tersebut belum ada proses pembayaran. Sehingga perlu diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan barang yang dipesan sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini dilakukan Dinkes dan didampingi inspektorat.

“Kita tentu tidak menginginkan barang yang apabila telah dibayar tetapi tidak sesuai dengan yang dipesan. Makanya dilakukan proses seperti itu, “ jelasnya.

Menurut Yudesri, sebenarnya proses tersebut sangat baik. Apalagi APD yang dipesan oleh Dinkes Pasbar adalah APD untuk melakukan tindakan dalam penanganan terhadap Covid-19, bukan untuk dibagi bagikan kepada mayarakat. Akan tetapi APD tersebut untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga lainnya dalam penanganan covid 19. Sedangkan ketersediaan APD saat ini masih ada dari bantuan pemeirntah provinsi maupun pusat.

“Kondisi saat ini, semua APD yang kita butuhkan masih tertampung oleh barang barang APD yang berasal dari bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemprov dan bantuan lainnya. Jadi memang kita tidak terburu buru untuk pengadaan APD atau belanja barang barang APD lainnya yg bersumber dari APBD, walaupun sudah kita persiapkan anggarannya dalam BTT, “ terangnya.

Ia menyebutkan, kebutuhan APD untuk penanganan Covid 19 di Pasbar masih tercukupi dari batuan yang ada. Kemudian juga dikarenakan masa Covid 19 ini belum tentu sampai kapan. Sehingga perlu mengedepankan efektif dan efesien dalam pembelanjaan dimaksud.

“Memang kita tetap memastikan setiap APD yang dibutuhkan untuk penanganan Covid 19, selalu tersedia untuk digunakan. Dalam pengadaan ini kita sudah menugaskan tim khusus dari inspektorat untuk melakukan pendampingan, “ ulasnya. 

Berkaitan dengan rencana DPRD memanggil Kepala Dinkes dan Tim TAPD Pasbar,  menurut Yudesri, hal itu wajar saja dalam kerangka tugas pengawasan. “Memang menjalankan fungsi pengawasan merupakan bagian dari tufoksi DPRD, jadi saya kira akan lebih baik kita komunikasikan, “ujarnya.

Sementara itu secara terpisah Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto mengatakan, secara teknis tentunya OPD terkait (Dinkes Pasbar) yang melaksanakan sesuai aturan dan peraturan yang ada. Sedangkan sebagai pimpinan daerah pihaknya bersama DPRD telah menganggarkan sesuai kebutuhan.

“Kita pimpinan sudah menganggarkan sesuai kebutuhan. Namun tentunya yang menyangkut dengan teknis pengadaannya, adalah OPD  terkait yang melaksanakan sesuai aturan dan peraturan, “ katanya.

Tiga Anggota DPRD Pasbar, Ketua DPRD, Parizal Hafni, Ketua KomisIV, Adriwilza dan Anggota Komisi I, Muhammad Guntara ketika sidak ke Dinkes Pasbar Jumat 12/06/2020
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Pasbar akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasbar bersama Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang akan dipanggil DPRD. Hal ini terkait masalah dugaan keterlambatan pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan Covid-19 Pasbar yang pembeliannya dianggarkan sekitar Rp. 2,1 milyar. 

Pasalnya, ketika DPRD setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jum’at (12/6/2020), menemukan tumpukan APD berada di Gudang Dinas Kesehatan Pasbar. Tiga Anggota DPRD Pasbar yang melakukamn sidak, yakni Ketua DPRD, Parizal Hafni, ST, Ketua Komisi IV Adriwilza dan anggota Komisi 1, Muhammad Guntara. Dalam kegiatan itu mereka menilai ada keganjilan, karena APD itu belum disalurkan Dinas Kesehatan Pasbar. ***irz 

 Dinkes dan TAPD Pasbar Segera Dipanggil DPRD, Terkait Masalah Penumpukan APD

By On Minggu, Juni 14, 2020

Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni, menunjuk Tumpukan APD di Gudang Dinkes Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Dewan perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat, sebagai wakil rakyat yang terhormat, kian berani menunjukkan ‘taringnya’. Ini suatu langkah maju dalam melaksanakan tufoksinya sebagai pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta penegakan hukum bisa berjalan baik.

Setelah sebelumnya DPRD Pasbar bertegas-tegas terhadap investor perkebunan sawit dengan memanggil sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang dinilai bermasalah, kini giliran Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasbar bersama Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang akan dipanggil DPRD.

Informasi yang diperoleh prodeteksi.com menyebutkan, pemanggilan ini terkait masalah dugaan keterlambatan pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan Covid-19 Pasbar yang pembeliannya dianggarkan sekitar Rp. 2,1 milyar. Terbukti, ketika DPRD setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jum’at (12/6/2020), menemukan tumpukan APD berada di Gudang Dinas Kesehatan Pasbar.

Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni yang dikonfirmsi prodeteksi.com, Sabtu (13/06/2020) membenarkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Pasbar. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil sidak DPRD untuk minta keterangan secara lebih lanjut pada Kepala Dinas Kesehatan bersama pantia penerima barang pengadaan APD tersebut.

“ Memang benar bahwa kita dan Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Kesehtan bersama panitia penerima barang, untuk mempertanyakan secara lebih jelas kenapa hal itu terjadi dan mengapa dibiarkan menumpuk tidak dibagikan “ kata Parizal Hafni.

Lebih lanjut dikatakan, pihak DPRD juga sekaligus memanggil Tim TAPD Pasbar. Sebab hal ini tersangkut dengan anggaran yang diambil dari Dinkes Rp.10 milyar. Pihaknya mempertanyaan kemana penggunaan sekitar Rp. 8 milyar lagi. Untuk itu, Senin ini, pihak DPRD akan menentukan jadwal pemanggilan.

“Tim TAPD juga kita panggil, karena hal ini terkait dengan anggaran dan bagaimana penggunaannya. Sebab masih ada sekitar Rp. 8 milyar lagi, di luar pengadaaan APD tersebut. Ini sangat perlu kita dalami dan diperjelas penggunaannya, “tegas Parizal.
DPRD Pasbar ketika Sidak ke Gudang Dinkes Pasbar ( dari kiri : Adriwilza, Muhammad Guntara (tengah), dan Parizal hafni (kanan)

Sebelumnya, seperti diberitakan sejumlah media online, Tiga Anggota DPRD Pasbar, yakni Ketua DPRD, Parizal Hafni, ST, Ketua Komisi IV Adriwilza dan anggota Komisi 1, Muhammad Guntara. Mereka  melalukan sidak ke Gudang Dinkes Pasbar, Jumat (12/06/2020).

Dalam kegiatan itu mereka menilai ada keganjilan. Karena APD untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan COVID-19, masih menumpuk di Gudang Dinas Kesehatan Pasbar dan belum juga dibagikan. Sementara PSBB tahap 1 dan PSBB tahap 2 telah berakhir dan kini telah memasuki new normal.

“Mengapa APD ini dibiarkan menumpuk, Seharusnya kan sudah disalurkan. Apalagi di masa PSBB yang lalu. Anggarannya sudah tersedia, namun setiap kami tanyakan apa sudah ada, selalu dijawab tidak ada. Ternyata barangnya sudah ada dan belum juga dibagikan pada masyarakat, tegas Parizal, didampingi Adriwilja dan Muhammad Guntara, mempertamyakan.

Ia juga menjelaskan, seharusnya barang itu sudah disalurkan ke masyarakat. Namun, pemeriksaan barang pun belum selesai. Sedangkan kepala dinas telah mengeluarkan surat menerima barang.  

 
Kegiatan sidak DPRD Pasbar ke Gudang Dinkes
Adapun APD tersebut, diantaranya sejumlah masker, Face Fasil anti doplet pelindung wajah, Pelindung mata, Sarung tangan non steril, Sarung tangan steril, Apron, Cover all baju asmat, Sepatu boat, Penutup sepatu, dan Penutup kepala dengan Nilai pengadaan APD sekitar Rp. 2,1 milyar.

Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Jon Hardi ketika sidak DPRD tersebut mengatakan, pihaknya telah membelanjakan untuk APD senilai Rp 2,1 miliar lebih dari Rp 10 miliar total yang dianggarkan dari dana Balanja Tidak Terduga (BTT).

Menrutnya, walau APD nya sudah ada namun belum dibayarkan, karena menunggu pengecekan inspektorat bersama tim penerima barang.  Ia menjelakan APD itu bukan untuk masyarakat. Melainkan  diperuntukkan untuk tenaga medis dan paramedis yang bertugas di Puskesmas, puskesmas pembantu dan bidan desa yang ada di Pasbar serta Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat. Sebab, Rumah sakit Yarsi Simpang Empat termasuk rumah sakit yang ditunjuk Bupati untuk melayani covid19 disamping RSUD Pasbar.

Jon Hardi, Kepala Dinkes Pasbar
Jon Hardi menegaskan, dalam hal ini pihaknya sangat hati-hati dalam pengadaan APD tersebut. Barang APD sebelum dibagikan diperiksa dan dicek dulu oleh tim panitia barang dan inspektorat.

“Kita kan meminta pendampingan ke Inspektorat sehingga APD per item diperiksa sebelum dibagikan. Sore kemarin pemeriksaan sudah selesai dan akan mulai dibagikan Senin depan,” jelasnya.

Meskipun masa PSBB telah berakhir dan memasuki era new normal. Namun menurutnya  masih diwajikan menjalankan protokol covid19, terlebih tenaga kesehatan diwajibkan memakai APD dalam memberikan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit.***irz

Satu Lagi Bakal Cabup Pasbar Potensial, Dia adalah Asmui Thoha, S.IP

By On Kamis, Juni 11, 2020




Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Jelang Pilkada Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sosok Asmui Thoha, S.IP dinilai potensial dan layak maju sebagai kandidat calon bupati (Cabup). Hal ini tak lepas dari ketokohan dan kiprahnya dalam berbagai bidang kepemimpinan. Sehingga namanya mulai disebut-sebut layak memimpin Pasbar ke depan.

Siapa yang tak kenal Asmu’i Thoha, SIP. Walau saat ini ia berkiprah di Kota Medan Sumatera Utara (Sumut), namun di mata aktivis politik dan organisasi di Pasaman Barat, namanya cukup dikenal dan berpengaruh kuat. Terutama terlihat dalam eskalasi politik jelang Pilkada Pasbar sebelumnya, yakni pada tahun 2010 yang lalu.

Asmui Thoha, putra asal Sawah Mudik Ranah Batahan, kelahiran Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, 11 April 1973 ini  dikenal sebagai tokoh muda yang kreatif, enerjik dan punya jiwa kepemimpinan yang lebih matang. Bahkan, sejumlah organisasi sosial, keagamaan dan politik  telah berhasil ia pimpin. Dia pula lah orang yang pertama kali membawa Partai Gerindra ke Pasaman Barat.

Asmui dipercaya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasbar pada tahun 2009 untuk priode 2009-2014. Namun tidak sampai habis periode ini, ia kemudian pindah kembali ke Banyumas, Jawa Tengah, tempat kelahiran sang istri tercinta. Kemudian hijrah lagi ke Kota Medan, tempat ia dibesarkan dan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. 

Asmui Thoha
Untuk melanjutkan kepemimpinan Partai Gerindra Pasbar akhirnya dipercaya pada Mantan Bupati Pasbar Periode 2005-2010, H. Syahiran. Dan kemudian pada Pilkada 2015 ketika itu, H. Syahiran (kini telah wafat sejak 3 Agustus 2019) terpilih sebagai bupati Pasbar untuk kedua kalinya.

Asmui Thoha, merupakan tokoh yang berpengalaman di perantauan. Namun ia beberapa tahun silam, sempat pulang kampung dan berdomisili di Pasbar, sejak tahun 2006 hingga sekitar tahun 2013. Selama di Pasbar, selain dipercaya sebagai Ketua DPC Gerindra, ia juga diamanahi    sebagai Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pasbar.

Asmu’i dinilai mampu menjalin  komunikasi yang baik dengan elemen masyarakat. Ditambah penampilannya yang sederhana dan rendah hati, membuat figur Asmu’i mudah dekat dengan berbagai kalangan. Sehingga menurut Getri Ardenis, sangat wajar jika Asmu’i dipercaya sebagai Cabup Pasbar.

Sebagai kader NU, ia juga berperan aktif  dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Jelang Pilkada 2010, ia dipercaya sebagai tim dan ketua koalisi partai pendukung Calon Bupati Pasbar waktu itu yang kemudian terpilih, Drs H Baharuddin R MM. Sejumlah partai termasuk partai –partai yang belum memiliki kursi di DPRD Pasbar pada tahun 2009, dapat ia kumpulkan dan bersatu mendukung H. Baharuddin R.

Asmu’i, suami dari Almrh. Rostanti Setia Ningsih, asal Banyumas, yang dikaruniai tiga anak ini,  memang memainkan perannya dalam menentukan pemimpin Pasbar. Keunggulan Baharuddin dalam meraih suara terbanyak dalam pilkada 2010 lalu juga tak lepas dari upaya tim kampanye termasuk Asmu’i Thoha, yang selalu berapi-api dalam berorasi.  

Foto Keluarga 
Sebagai politisi dan juga kader NU yang pernah menjabat anggota DPRD dari partai PPP ketika berdomisili di Banyumas Jawa Timur periode 1997-1999, dan juga menjadi Jurkam Nasional PPP termuda tahun 1992, menjadi pengalaman berharga baginya dalam membaca situasi politik di daerah asalnya Pasbar, ketika ia memutuskan untuk berkiprah di Pasbar ketika itu.

Sejak kecil, Asmu’i mulai aktif dalam organisasi. Ketika masih sekolah di MTsN 2 Medan Sumut, ia pernah dipercaya sebagai ketua putra Nahdatul Ulama. Terus, ketika di Jawa, ia terus aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kegiatan sosial.

Asmu’i sendiri merupakan putra asli Pasbar. Namun sejak kecil ia ikut orangtuanya Alm. Drs H Thoharuddin, asal Sawah Mudik Nagari Batahan, yang dulu menjabat sebagai Kepala Kantor Depag Sumut. Sedangkan ibunya, Alm. Hj Nurjannah berasal dari Ujunggading yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Deli Serdang Sumut. 

Tamat aliyah di Medan sekitar tahun 1991, Asmu’i melanjutkan pendidikan ke Universitas Widuri S1 Sospol Jakarta. Selama di Jawa, Asmu’i tetap aktif berorganisasi dan aktif pada salah satu partai politik yakni PPP. 

Bersama Bachtiar Chamsah, Asmu’i pernah menjadi juru kampanye PPP tingkat nasional. Kemudian pada periode 1997-1999, Asmu’i terpilih sebagai anggota DPRD Banyumas. Seterusnya tahun 2006, Asmu’i memutuskan pulang ke Pasbar untuk berpartisipasi membangun daerah dan kampung halaman.  

Kini Asmui Thoha berdomisili dan berkiprah di Kota Medan. Saat ini ia dipercaya sebagai Ketua BKM Masjid Alquddus Medan, Ketua Pakar Sumut (2018-2023) dan juga Ketua Alumni MTsN 2 Medan.  Asmu’i mempunyai tekad yang kuat untuk berperan dan berpartisipasi membangun daerah. Sosoknya pun dinilai layak maju dalam Pilkada Pasbar mendatang.***irz

Hasil Swab Almarhumah “M” asal Lubuk Gadang Negatif, tidak Terinveksi Covid-19

By On Kamis, Juni 11, 2020


Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Sempat beredar isu adanya warga Jorong Lubuk Gadang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Isu beredar pasca pemakaman Almarhumah “M”  pasien PDP, yang dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

Namun ternyata isu itu tidak benar. Sebab, berdasarkan hasil test SWAB terhadap pasien inisial “M” (40 th), yang meninggal dunia di RS M Jamil Padang dan dimakamkan di Lubuk Gadang nagari Parit Koto Balingka, diketahui hasilnya NEGATIF. Artinya yang bersangkutan tidak terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal itu dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Pasbar, dr. Gina Alecia, M.Kes, mejawab pertanyaan prodeteksi.com, Kamis (11/6/2020). Hasil test terhadap yang bersangkutan telah diumumkan bersama hasil update data  Covid-19 Pasbar di Media Center Kantor Bupati Pasbar, Rabu (10/6/2020).

“Alhamdulillah hasil test swab terhadap pasien PDP inisial “M” yang meninggal dunia di Padang dan dimakamkan di Lubuk Gadang Parik, hasilnya Negarif Covid-19, “ kata Gina Alecia.

Meski demikian ia berharap pada semua masyarakat Pasbar, walau kini Pasbar memasuki masa new normal, namun tetap waspada. Ikuti protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan lain sebagainya dalam antisipasi pencegahan Covid-19. 

“Yang terpenting, masyarakat tetap waspada terhadap Covid-19, kalu tidak penting lebih baik di rumah saja. Apalagi hendaknya jangan bepergian dulu ke daerah zona merah, yang banyak terjangkit Covid-19, “ kata Gina Alecia pada prodeteksi.com.

Sebelumnya. Informasi di media sosial menyebutkan, riwayat pasien “M” pada hari Minggu 07 Juni 2020  dirujuk ke Rumah Sakit M.Jamil Padang. Ia punya riwayat menderita diabetes dan gagal ginjal. Lalu Pihak Rumah Sakit menyatakan status pasien masuk PDP(Pasien Dalam pengawasan). 

Kemudian pada Senin 08 Juni 2020 sekira pkl 15.00 WIB meninggal dunia di RS M.Jamil Padang. Lalu beberapa jam kemudian dibawa langsung menuju Pemakaman umum Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kec Koto Balingka dan dimakamkan menggunakan SOP Covid 19. Pemakaman malam itu sekitar pukul 23.00 WIB berjalan aman dan lancar.

“Setiap pasien yang termasuk status PDP, walau belum pasti terjangkit Covid-19 karena masih dalam tahap pemeriksaan dan perawatan, sesuai ketentuan, tetap dimakamkan sesuai protokol Covid-19, “ jelas Gina Alecia.

Sementar itu, disampaikan, data update Covid-19 Pasbar per Rabu 10 Juni 2020  hasil SWAB seluruh OTG tenaga kesehatan berjumlah 14 orang hasilnya NEGATIF.  

Data Kumulatif ODP (Orang Dalam Pemantauan) 271 Orang. Dari jumlah itu, sebanyk 266 orang diantaranya sudah selesai pemantauan dan 5  orang masih dalam pemantauan. Total kumulatif PDP (Pasien Dalam Pengawasan)16 org. Hasil swab 15 orang negatif (sehat 10 orang, meninggal 5 orang) dan isolasi mandiri1 orang (RDT pertama non reaktif)

Sedangkan, total Pelaku Perjalanan 30.300 Orang. Total Kumulatif OTG (Orang Tanpa Gejala) 93 orang. Terdiri dari 44 org sudah selesai melakukan proses Isolasi Mandiri dan kondisi mereka sehat. 48 orang lainnya masih menyelesaikan proses Isolasi Mandiri (1 org hasil positif, 47 org hasil negatif) dan 1 orang swab akan diperiksa. Dengan demikian, kasus positif covid-19 tetap 1 orang (Isolasi di BPSDM Prov. Sumatera Barat di Padang)***irti z

Peringkat Media Online prodeteksi.com kian Menanjak Lebih Baik

By On Kamis, Juni 11, 2020

Kantor redaksi prodeteksi.com dan smartsumbar.com, diterbitkan PT. Pro Pers Indonesia

Sumbar, prodeteksi.com-----Diluncurkan dan diterbitkan pertama kali pada tanggal 1 Muharram 1441 H ( 1 September 2019). Kini usia Media Online prodeteksi.com, yang diterbitkan PT Pro Pers Indonesia, terbilang masih sangat muda,   baru berjalan 9 bulan lebih.


Perkembangan media online prodeteksi.com cukup melejit. Diantarnya ditandai dengan data statistik pembaca yang kian meluas. Penyebarannya pun kian merambah ke pembaca luar negeri. Begitupun apresiasi sebagian pembaca yang memberi cap jempol terhadap kualitas konten pemberitaannya.

Tak heran, memasuki usia ke 9 bulan ini, prodeteksi.com yang mengusung moto, “berita faktual, tajam dan terpercaya,” ini, kian melaju peringkatnya diantara jutaan website global. Portal berita konstruktif, informatif dan kontrol sosial dari seputar daerah Sumatera Barat, pimpinan Irti Zamin, SS ini, kian menanjak lebih baik peringkatnya berdasarkan penilaian Alexa Traffic Rank.

Alexa Traffic  Rank adalah sebuah tool marketing yang menggunakan data traffic sebuah website untuk me-ranking website popular. Alexa Rank banyak digunakan oleh bisnis untuk menganalisa kompetisi. Alexa sendiri awalnya adalah perusahaan di California yang didirikan pada tahun 1996 dan diambil alih oleh Amazon pada tahun 1999

Meski masih reatif baru, prodeteksi.com yang beralamat redaksi utama di Kabupaten Pasaman Barat dan juga ada di Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan data Alexa Traffic Rank beberapa hari yang lalu, prodeteksi telah menembus angka 753.150 peringkat web  global (dunia) dan 10.490 peringkat web se Indonesia (Traffic Rank in ID). 

Sedangkan pada dua bulan sebelumnya, prodeteksi.com, masih berada pada posisi 971.205 peringkat dunia dan 21.816 peringkat web se indonesia. bahkan pada bulan pertama diterbitkan, mencapai 6-7 juta pringkat global.

peringkat alexa prodeteksi.com

“Alhamdulillah terjadi peningkatan lebih 100 persen yang ditandai dengan semakin mengecilnya angka peringkat prodeteksi.com sesuai data alexa. Sebab, pada Alexa Rank peringkat terbaik adalah peringkat yang memiliki nilai paling kecil. Mudah-mudahan ke depan prodeteksi.com semakin maju dan kian mendapat tempat di hati pembaca, “kata Irti Zamin, SS, Peminpin Redaksi (Pemred) prodeteksi.com.

Alexa Traffic Rank juga suatu proses penilaian kualitas situs web atau blog yang dilakukan oleh situs alexa.com. Berdasarkan tolak ukur tertentu, seperti jumlah trafik pengunjung maupun kualitas kontennya. Semakin banyak traffic ke situs tersebut, maka peringkat di alexanya akan semakin baik. Saat ini peringkat terbaik alexa masih dipegang oleh google.com.

Dengan menurunnya angka Alexa Rank menandakan bahwa pengunjung semakin bertambah. Kemudian dengan semakin bertambahnya pengunjung maka blog akan kian diminati termasuk oleh para pemasang iklan.

Untuk tingkat Sumatera Barat (Sumbar) peringkat web prodeteksi.com belum diketahui secara pasti. Namun diperkirakan berada pada posisi antara peringkat 10 hingga15 media online se Sumatera Barat****red


Bupati Yulianto Kunjungi Rumah Warga Korban Kebakaran

By On Rabu, Juni 10, 2020

Bupati Pasbar bantu korban kebakaran

Pasaman Barat, prodeteksi com -- Tidak menunggu waktu lama setelah menerima laporan dari pihak kecamatan, nagari, dan jorong, Bupati Yulianto dan rombongan langsung mengunjungi Erna (55) warga Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman korban kebakaran rumah pada subuh pagi hari ini Rabu, (10/6/2020).



Turut hadir bersama bupati Ketua TP PKK Pasbar Siftowati Yulianto, Anghota DPRD Pasbar Adriwilza, Kepala Dinas Sosial Yonnisal, Kabag Kesra Hendrizal, Baznas dan Forkopimca setempat.




Dalam kunjungan Bupati Yulianto menyampaikan ikut perihatin atas musibah yang menimpa Erna (55) dan keluarga. Sebab, tidak ada satu pun barang berharga yang bisa diselamatkan akibat kejadian tersebut.




"Kepada keluarga agar tetap tabah dan sabar mengahadapi cobaan ini, semoga ada hikmah dibalik ini semua," Ujar Yulianto saat mengunjungi korban, Rabu Siang, (10/6).




Selanjutnya, Bupati Pasaman barat bersama Dinas Sosial Pasbar dan Baznas  juga menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran berupa uang, matras, selimut, sembako, dan bantuan lainnya.




"Semoga Bantuan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban keluarga. Sekali lagi, kepada keluarga tetap sabar dan tabah atas cobaan ini," ungkapnya. ***Irz

DPRD Pasbar tidak Main-main dengan Pemanggilan Perusahaan Sawit?

By On Rabu, Juni 10, 2020

Kantor DPRD Pasbar
Pasaman Barat, prodeteksi.com--- Besar harapan masyarakat agar pemanggilan sejumlah perusahaan perkebunan sawit oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), tidak sebatas pertemuan silaturahmi. Tapi betul-betul memperjuangkan nasib rakyat atau petani sekitar yang rentan terabaikan oleh pihak investor perkebunan.

Harapan yang kuat dari masyarakat terhadap manfaat kehadiran investor perkebunan yang jumlahnya cukup banyak tersebar di penjuru bumi mekar Pasbar, juga terlihat dari respon warganet (netizen) di media sosial (medsos), seperti facebook. Berbagai respon dan komentar mengemuka terhadap postingan berita media online prodeteksi.com, dengan judul, “DPRD Pasbar Jadwalkan Pemanggilan Sejumlah Perusahaan Sawit, Ini Alasannya”, beberapa waktu lalu.

Intinya, warganet berharap pemanggilan sejumlah pimpinan perkebunan dengan berbagai permasalahannya itu, hendaknya membuahkan hasil postif yang berdampak baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti hak-hak petani yang belum mereka dapatkan dapat terealisasi, masalah dampak limbah pabrik, persoalan kemitraan dan plasma dapat diselesaikan, bantuan sosial perusahaan seperti CSR kian meningkat, harga sawit tidak seenaknya diturunkan, dan lain sebagainya.

Persoalan petani dan investor perkebunan sawit lainnya juga diapungkan netizen. Seperti terhadap PT. VI Koto, yang mana disebut bahwa masyarakat Muara Kiawai yang sudah menyerahkan tanah ulayat mereka, tapi hingga kini mereka belum mendapatkannya. Untuk itu mereka berharap DPRD dapat dipertanyakannnya. Warganet juga ada yang mempertanyakan mengapa PT. LIN tidak hadir pada pemanggilan pertama tanggal  5 Juni. Namun DPRD telah menjadwalkan pangglilan ulang sesuai surat permohonan pihak perusahaan.

Achmad Namlis, Mantan Anggota DPRD Pasbar yang juga seorang Akademisi, menilai saatnya dievaluasi MoU dengan tanggung jawab PBSN (Perusahaan Besar Sawit Nasional) kepada hak hak plasma masyarakat. Saatnya pula menurutnya, meninjau Perda TSP ( Tanggung jawab sosial Perusahaan) dan Perda tentang bapak angkat. Komitmen dan konsisten penegakannya jangan sempat membuka peluang untuk negosiasi.

“Mari kita bersama dengan LSM dan media, wajib kita pantau. Agar ada transparansi persoalan dan solusi yang tepat bukan diselesaikan dengan negosiasi, “kata Ahmad Namlis

Terkait harga sawit jelang dan pasca lebaran, juga ada yang mempertanyakan mengapa harga di tingkat petani kebun anjlok turunnya. Seakan terkait dengan THR atau CSR. DPRD juga diharapkan memperjuangkan kesetabilan harga sawit tersebut.

Parizal Hafni, Ketua DPRD Pasbar
Lalu bagaimana tanggapan Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni, ST. Kepada prodeteksi.com, Senin (09/06/2020), ia menegaskan bahwa DPRD tidak main-main dengan pemanggian sejumlah perusahaan sawit tersebut.Tapi sesuai harapan masyarakat dan semaksimal mungkin diperjuangakan.

“Kita tidak main-main, tapi akan berjuang optimal dan mencari solusi sebaik mungkin dan semaksmimal mungkin sesuai harapan masyarakat, ‘ tegasnya.

Menurutnya, hampir semua perusahaan sawit di Pasbar memang masih menyisakan masalah. Pada umumnya masalah lama yang belum tercapai solusi sesuai kesepakatan awal antara petani dan pihak perusahaan. Jika dibutuhkan lanjutnya, sesuai masukan berbagai pihak, akan segara dilakuan evaluasi atau pembuatan peraturan daerah (perda) baru terkait dengan kewajiban bapak angkat serta hak petani atau warga sekitar.

“Dalam hal ini kita betul-betul serius. Dan kita targetkan tahun ini minimum persoalan petani sawit dengan investor perkebunan ini dapat dituntaskan setidaknya 40 persen. Jadi DPRD harus serius dan harus bersama sama memperjuangkannya, “ ujarnya.

Menyangkut stabilitas harga sawit, apakah DPRD bisa memperjuangkan. Menurut Parizal Hafni, pihak perusahaan diminta menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan pihak pemerintah melalui Dinas Perkebunan.

“Soal harga sawit, Insya Allah bisa kita desak pihak perusahaan agar menyesuaikan dengan harga resmi. Sebab harga Disbun kan masih lebih kurang Rp.1410/ Kg. Untuk itu, akan kita perjuangkan, “pungkas Ketua Dewan, Parizal Hafni.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Pasbar menjadwalkan pemanggilan sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan. Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni, ST kepada sejumlah wartawan yang tergabung dalam SPRI Pasbar, Kamis (4/6/2020) mengatakan, memang benar bahwa sejumlah perusahaan perkebunan telah dijadwalkan pemanggilannya dalam bulan Juni 2020. Hal itu sesuai hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah DPRD belum lama ini.

“Benar bahwa mulai 5 Juni sampai akhir Juni 2020 ini, kita memanggil lima perusahaan perkebunan. Di anataranya adalah, PT. LIN, PT RPSM, PT Agrowiratama, PT VI Koto dan PT BTN, “ kata Parizal Hafni, di rumah dinas ketua DPRD Padang Tujuh Pasbar ketika itu.****irti z



Agenda DPRD Pasbar Juni 2020

DPRD Pasbar Jadwalkan Pemanggilan Sejumlah Perusahaan Sawit, Ini Alasannya

By On Minggu, Juni 07, 2020

Parizal Hafni, ST, Ketua DPRD Pasbar

Pasaman Barat, prodeteksi.com-----Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) populer dengan banyaknya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di daerah itu. Bahkan, juga ramai dengan kehadiran Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang dinilai mampu meraup keuntungan dari segi bisnis.

Ironisnya, meski banyak investor bidang perkebunan, nasib sebagian petani di sekitarnya masih memperihatinkan. Hal ini dinilai karena masih rendahnya perhatian sejumlah perusahaan terhadap masyarakat dan petani sekitar. 

Sebutlah terkait implementasi pelaksanaan CSR yang belum memuaskan, begitu pun berbagai masalah terkait adanya kebijakan perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya pro petani. Bahkan, justru ditengarai adanya pemilik lahan yang tidak mendapat haknya sesuai perjanjian dalam kemitraan dengan pihak perusahaan perkebunan. Ditambah pula dampak keberadaan pabrik yang rawan menebar limbah.

Berkaitan dengan berbagai persoalan tersebut, ditambah laporan dari masyarakat, DPRD Pasbar akhirnya menjadwalkan pemanggilan sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan. Kali ini nampaknya DPRD sebagai yang mewakili rakyat di Pasbar mulai bersikap tegas. Apalagi di masa pandemi Covid-19, yang berdampak pada masyarakat secara ekonomi. Sehingga pihak DPRD tidak ingin menambah kesulitan dan kesusahan masyarakat.

Kantor DPRD Pasbar

Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni, ST kepada sejumlah wartawan yang tergabung dalam SPRI Pasbar, Kamis (4/6/2020) mengatakan, memang benar bahwa sejumlah perusahaan perkebunan telah dijadwalkan pemanggilannya dalam bulan Juni 2020. Hal itu sesuai hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah DPRD belum lama ini.

“Benar bahwa mulai 5 Juni sampai akhir Juni 2020 ini, kita memanggil lima perusahaan perkebunan. Di anataranya adalah, PT. LIN, PT RPSM, PT Agrowiratama, PT VI Koto dan PT BTN, “ kata Parizal Hafni, di rumah dinas ketua DPRD Padang Tujuh Pasbar.

Dikatakan, pemanggilan ini dimaksudkan dalam rangka hearing sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dialami warga dengan pihak perusahaan. Untuk itu jelasnya, pihak perusahaan harus dihadiri pimpinan yang tidak sekedar mewakili, tapi bisa memutus terhadap suatu kebijakan perusahaan.

“Mereka (investor perkebunan) berusaha di daerah kita, masyarakat kita merupakan pemilik lahan. Jadi jangan sampai masyarakat petani kita yang seakan jadi penonton, tidak mendapat perhatian perusahaan atau malah menimbulkan masalah karena tidak komit dengan kesepakatan atau tidak pro petani, “ sebut Parizal.

Lanjutnya, kenapa kelima perusahaan dipanggil, dikarenakan usulan anggota dewan berdasarkan laporan masyarakat untuk ditindak lanjuti. Intinya terkait persoalan lahan  yang dikuasai pihak perusahaan, masalah angkutan TBS, masalah hak plasma atau pembagian hasil yang belum terlaksana,  masalah terbakarnya lahan dan kebun warga, juga terkait persoalan limbah pabrik.

“Untuk lebih jelasnya, silakan rekan wartawan hadir dan kami undang untuk mengikuti hearing tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa permasalahn perusahaan tersebut dan bagaimana solusi untuk penyelesaiannya. Dalam hal ini kita komit berpihak pada petani dan masyarakat kita, “ ujarnya.

Namun dikabarkan, pemanggilan pertama pada tanggal 5 Juni lalu, hanya dihadiri PT. RPSM. Sedangkan satu lagi PT. LIN tidak hadir. Menurut Anggota DPRD, Endang Jaya Putra, belum diketahui apa alasan tidak hadir oleh PT. LIN. Namun menurutnya kemungkinan akan dilakukan penjadwalan ulang untuk memanggil kembali PT. LIN. 

“Hearing tanggal 5 Juni lalu, hanya dihadiri PT. RPSM. Sedangkan PT. LIN tidak datang. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat mereka belum dapat hadir, “kata Endang. 

Ketika dikonfirmasi kembali pada Parizal Hafni Ketua DPRD Minggu (07/6/2020), melalui pesan WhatsApp menyampaikan, kehadiran PT.RPSM diwakili Pimpinan Syamsuddin, jabatan  sebagai Direktur PT.RPSM. Sedangkan PT. LIN tidak hadir, dengan mengirim surat mohon pengunduran waktu dan sudah dibacakan dihadapan anggota DPRD.****irti z
     
Agenda DPRD Pasbar Juni 2020



Kepala DPMN Pasbar : Terkait Penerima BLT, Nagari Diminta Selamatkan Warga tak Mampu

By On Sabtu, Juni 06, 2020


Etris Dsem, Kepala DPMN Pasbar
Pasaman Barat, prodeteksi.com------Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada dasarnya diberikan pada warga kurang mampu (warga miskin) yang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), serta Kartu Prakerja. Atau masyarakat di luar Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKSK).

Dan diprioritaskan pula pada warga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan karena terdamak Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) serta keluarga yang rentan sakit. Sehingga, pendataan akan tepat sasaran dan tidak terjadi data penerima ganda.

“Demikian inti petunjuk teknis pendataan penerima BLT DD, sebagaimana Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan pendataan calon penerima BLT DD sesuai Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.99/IV/ 2020 tanggal 21 April 2020, “kata Etris Dsem, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), yang dihubungi prodeteksi.com, Kamis (4/6/2020), di kantornya, Simpang Empat.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pendataan BLT DD, pihak DPMN selalu mengingatkan agar pihak nagari betul-betul mendata dengan baik dan menyelamatkan KK miskin. Untuk itu jelasnya sesuai Surat Bupati Pasbar Nomor 410/375/DPMN/ 2020, dalam pendataan pihak nagari diminta melakukan koordinasi dengan TKSK. Puskesos dan Fasilitator.

"Memang. sesuai laporan yang say terima, di berbagai nagari di Pasbar masih ditemukan data ganda. Apabila dana belum disalurkan agar tidak dicairkan dulu. Tapi apabila BLT DD telah disalurkan, maka diminta walinagari menarik uang yang disalurkan melalui Kemensos sebagai pengganti uang yang dari BLT DD, lalu kemudian dibuatkan berita acara pengambilan uang yang bersumber dari BLT DD.
Kantor DPMN Pasbar
Seterusnya jelas Etris, dapat dilakukan perubahan atau penggantian calon penerima dengan menggelar musyawarah nagari bersama Bamus. Baru kemudian melakukan perubahan terhadap Peraturan Walinagari Penerima BLT.

Apabila BLT DD telah disalurkan, lalu ada masukan dari masyarakat bahwa ada warga yang seharusnya berhak tapi belum masuk data penerima BLT DD, maka diminta walinagari menginventarisir data tersebut sebagai bahan masukan musyawarah nagari untuk mengadakan perubahan pada pencairan tahap kedua. Hal ini jelas Etris, sudah dinyatakan dengan tegas dalam surat edaran bupati tanggal 29 Mei lalu,” ujarnya..

Ditegaskan pihak DPMN Pasbar juga telah mengingatkan agar jika ada perangkat nagari, baik itu kepala jorong sekretaris nagari yang terdata penerima BLT DD, ataupun bantuan Kemensos atau provinsi, diminta untuk berjiwa besar mundur dan diganti dengan warga lain yang lebih layak. Menurutnya, karena basis data merupakan data lama, tidak tertutup kemungkinan ada perangkat nagari yang terdata. ***irti z




Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *